Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor: 30 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

21.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 66).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 8 Pasal I diubah dan setelah angka 28 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

 

3.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

 

4.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

5.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

6.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto.

 

7.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

8.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

 

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

10.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

 

11.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

 

12.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

13.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

 

14.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

15.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

17.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.

 

18.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan­ menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kI:edit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

 

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

 

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

24.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

 

25.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

 

26.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.

 

27.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

28.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

 

29.

Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atas terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.

 

30.

Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

 

31.

Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

 

32.

Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (2a), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan PLN atau disebut pelanggan termasuk Wajib Pajak Penerangan Jalan.

 

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

 

(2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

(3)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan NPWPD.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan huruf c ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

 

(2)

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Tenaga listrik berasal dari sumber lain, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

 

 

b.

Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah;

 

 

c.

Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri belum memiliki kwh meter, ketentuan penghitungan penggunaan listrik ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;

 

 

 

2)

Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;

 

 

 

3)

Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

 

(3)

Tata cara perhitungan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan terhadap:

 

 

a.

PLN selaku wajib pajak terhadap pelanggan PLN sesuai dengan wilayah kewenangannya setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

 

 

b.

Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

 

(2)

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, PLN wajib menyampaikan laporan hasil keseluruhan pemungutan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya berupa:

 

 

a.

Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif (digunakan sebagai SPTPD);

 

 

b.

Rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Penerangan Jalan dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

 

(2)

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

 

(3)

Wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya, wajib untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

 

(4)

Jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi kewajiban perpajakan, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT untuk disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan lengkap, jelas dan benar.

 

(2)

Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah pada saat pembayaran dan/ atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

 

(3)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:

 

 

a.

Data Perusahaan;

 

 

b.

Data Generator.

 

(4)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak;

 

(5)

Contoh format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

8.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ditetapkan oleh Bupati.

 

(2)

Penetapan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

(3)

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:

 

 

a.

tanda tangan biasa;

 

 

b.

tanda tangan stempel;

 

 

c.

tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital.

 

(4)

Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

 

(2)

Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD.

 

(3)

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk oleh Bupati dan dilampiri SPTPD yang divalidasi oleh petugas bank yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan fotocopy NPWPD dan SPTPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.

 

(2)

Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/ penolakan.

 

(3)

Permohonan pengurangan harus melampirkan fotocopy bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang diajukan.

 

(4)

Permohonan penghapusan sanksi administratif harus melampirkan fotocopy bukti setor jumlah pokok ketetapan pajak.

 

(5)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 13 dihapus.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dan PLN dapat melaksanakan penertiban penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:

 

 

a.

Badan Pendapatan Daerah;

 

 

b.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto;

 

 

c.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto; dan

 

 

d.

PT. Perusahaan Listrik Negara.

 

(2)

Penertiban penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

menertibkan lampu penerangan jalan yang dipasang tanpa izin dari PLN;

 

 

b.

mengkoordinasikan dengan Desa dan Kecamatan.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 April 2018
BUPATI MOJOKERTO,
ttd.
MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 6 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
ttd.
HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR B