Rekap Aturan
Jumlah Rekap Peraturan Pajak : 17 Rekapan
Terakhir diperbarui 11 Januari 2021
Rekap aturan merupakan daftar landasan hukum pajak atas suatu topik dan sektor tertentu. Rekap aturan juga disertai dengan ulasan singkat mengenai topik tersebut.
Pemerintah Indonesia tanggap menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pajak. Seperti apa saja aturannya?
Kebijakan pemerintah di bidang cukai dan Kepabeanan berperan besar dalam percepatan penanggulangan Covid-19.
Kini kepemilikan NPWP menjadi sebuah kebutuhan untuk mempermudah segala aspek administrasi.
Menyandang status PKP, selangkah lebih maju untuk taat bayar pajak.
Proses pemeriksaan tetap memberikan ruang bagi hak dan kewajiban wajib pajak.
Demi menjamin keadilan, PTN-BH sebagai lembaga pendidikan mendapatkan perlakuan pajak yang khusus.
Produk bank syariah kian dikenal di masyarakat, Pemerintah Indonesia tetapkan beberapa ketentuan perpajakannya.
Advanced Pricing Agreement merupakan jawaban atas permasalahan dalam transaksi dengan pihak afiliasi yang kerap kali terjadi.
Sulit dalam penentuan beneficial owner, Pemerintah tetapkan beberapa prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.
Menjamin kesetaraan, BUT di Indonesia dipajaki secara bijaksana sesuai dengan prinsip pemajakan.
DOKUMEN TERBARU
PERATURAN PAJAK
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
GLOSARIUM
REKAP ATURAN
DOWNLOAD FORMULIR
ILUSTRASI KASUS
UU PERPAPAJAKAN KONSOLIDASI
PERSANDINGAN DOKUMEN
Perlu bantuan?
Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.
Mempersiapkan
Print File