Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Badan
15 Februari 2016 | View: 59
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-37300/PP/M.XV/15/2012
 
JENIS PAJAK
PPh Badan
 
TAHUN PAJAK
2008
 
POKOK SENGKETA
Pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto Pemohon Banding berupa koreksi positif atas kerugian atas investasi saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa sebagai akibat likuidasi anak perusahan sebesar Rp30.181.650.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
 
bahwa koreksi atas akun rugi investasi sebesar Rp30.181.650.000,00 dilakukan terbanding karena pada Neraca Likuidasi PT. Mekar Prima Lestari per 31 Desember 2008 menyatakan bahwa belum/tidak ada penyerahan secara nyata terhadap rugi investasi kepada Pemohon Banding;
 
Menurut Pemohon Banding
:
 
bahwa Neraca Likuidasi PT. Mekar Prima Lestari per 31 Desember 2008 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa selama tahun 2008 belum ada penyerahan pembebanan rugi investasi;
 
Menurut Majelis
:
 
bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Pemohon Banding mengajukan sengketa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
 
bahwa menurut Pemohon Banding dasar yang digunakan oleh Terbanding dalam mengoreksi selalu berubah-ubah baik pada waktu pernerbitan ketetapan pajak maupun pada saat penolakan pada waktu pengajuan keberatan;
 
bahwa walaupun pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak lagi membahas sengketa tersebut, namun Majelis berpendapat untuk tetap memberikan keputusan mengenai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut;
 
bahwa Majelis menyatakan bahwa perubahan alasan atau dasar Terbanding dalam melakukan koreksi dan menolak keberatan Pemohon Banding tidak cukup signifikan untuk menjadikan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan atas keberatan;
 
bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis dapat memeriksa materi pokok sengketa banding ini yaitu sengketa terhadap pengakuan biaya atas kerugian atas investasi saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa sebagai akibat likuidasi anak perusahan sebesar Rp30.181.650.000,00 yang menurut Terbanding tidak dapat dibiayakan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat dibiayakan;
 
bahwa Terbanding berpendapat kerugian atas investasi saham yang tidak tercatat/ diperdagangkan di bursa sebagai akibat likuidasi anak perusahan tidak dapat dibiayakan karena selama tahun 2008 tidak terjadi transaksi penyerahan aktiva ataupun capital loss antara PT. Mekar Prima Lestari dengan Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P – 8, diketahui Neraca Likuidasi PT. Mekar Prima Lestari per 31 Desember 2008 yang dibuat tanggal 29 April 2009 mencatat kas dan bank sebesar Rp 85.711.264,00 dalam kolom aktiva sedangkan modal sebesar Rp 32.946.300.000,00 dan rugi sebesar Rp32.860 688.737,00 sehingga total kewajiban dan modal sebesar Rp85.711.264,00 (Rp32.946.300.000,00 - Rp32.860 688.737,00);
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T – 2, diketahui penelitian Terbanding menunjukkan bahwa nilai kerugian investasi yang diakui sebagai biaya sebesar Rp30.181.650.000,00 sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan untuk investasi;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P – 3, P – 5 dan P – 6, diketahui PT Mekar Prima Lestari telah dibubarkan secara hukum dan dalam proses likuidasi sejak tanggal 15 Agustus 2008 dengan Ny. Tan Suzi Indriani dan Tn. Martin Hardja baik masing-masing maupun bersama-sama selaku likuidator;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P – 18, P – 19, dan P – 20, diketahui PT Mekar Prima Lestari sudah tidak menjadi subjek pajak sejak 28 April 2009;
 
bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d. Angka 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 
bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan;
 
bahwa Majelis berpendapat sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, oleh karena apabila suatu badan dilikuidasi, selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut terdapat keuntungan menjadi tambahan penghasilan, maka dengan demikian, selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut terdapat kerugian menjadi pengurang penghasilan;
 
bahwa Majelis berpendapat PT Mekar Prima Lestari telah dibubarkan sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan proses likuidasi perusahaan telah berlangsung dengan hanya menyisakan saldo kas sebesar Rp85.711.264,00 pada tanggal 31 Desember 2008 untuk keperluan penyelesaian likuidasi;
 
bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa kerugian investasi yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa sebesar Rp30.181.650.000,00 telah direalisir;
 
bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat kerugian atas investasi saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa sebesar Rp30.181.650.000,00 mengurangi penghasilan Pemohon Banding dan oleh karenanya, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp30.181.650.000,00 terhadap kerugian atas investasi saham tidak dapat dipertahankan;
 
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; 
 
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
 
bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Netto Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut:
Penghasilan Netto menurut keputusan Rp 16.014.724.217,00
Terbanding
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 30.181.650.000,00
Penghasilan Netto menurut Majelis Rp (14.166.925.783,00)
 
MENGINGAT
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/WPJ.04/2011 tanggal 1 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/206/08/062/10 tanggal 30 Maret 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sesuai perhitungan Surat Banding Pemohon Banding sebagai berikut:
Penghasilan Neto (Rp 14.166.925.783,00)
Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00
Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00 
Kredit Pajak : Rp 1.054.362.584,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar Rp 1.054.362.584,00
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File