DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.

DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2.

DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3.

FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4.

ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

 

 

 

 

 

 

 

 

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2016/PJ./2015 tanggal 3 Juni 2015;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT PEGADAIAN (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, Senen, Jakarta Pusat;

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009;

Bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Mei 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

a.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/093/12 yang diterbitkan tanggal 27 November 2012 oleh Terbanding, jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar adalah sebesar Rp5.138.039.722,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan sebagaimana Surat Nomor 41-B/004103/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Pengajuan Keberatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/093/12 Masa Pajak Mei 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar Rp0,00 (tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai);

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang Pemohon Banding ajukan tersebut, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Nomor S-00081/WPJ.19/KP.0403/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan, yang menyatakan bahwa Surat Nomor 41-B/004103/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Pengajuan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/093/12 Masa Pajak Mei 2009 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilanjutkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar untuk diproses lebih lanjut;

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-4245/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang memberitahukan hasil penelitian keberatan sebagai berikut:

 

1.

Pendapatan administrasi yang diperoleh ... dst.;

 

2.

Atas alasan keberatan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa ... dst.;

 

3.

Atas alasan keberatan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa ... dst.;

 

4.

Atas alasan keberatan wajib pajak yang menyatakan pendapatan administrasi tidak sama dengan pendapatan jasa penyimpanan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 1157 KUHPerdata, tanggung jawab Pegadaian dan kewajiban Nasabah yaitu Pegadaian bertanggung jawab atas kehilangan dan keselamatan Barang Jaminan, sebaliknya Nasabah berkewajiban mengganti kepada Pegadaian segala biaya yang diperlukan dan yang akan dikeluarkan oleh Pegadaian untuk keselamatan Barang Jaminan tersebut dan tidak terdapat dokumen lain yang digunakan Wajib Pajak untuk menagihkan biaya tersebut;

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Akun Pendapatan Administrasi sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

Bahwa atas Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-4245/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 290-(B)/004103/2013 tanggal 11 Desember 2013;

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa perhitungan tersebut di atas akhirnya terjadi perubahan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, yang menetapkan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp5.117.844.030.00, dengan rincian sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00 (tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai);

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi pengenaan objek Pajak Pertambahan Nilai yang tidak disetujui Pemohon Banding. Koreksi tersebut menurut Terbanding karenanya adanya Akun Pendapatan Administrasi sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayar dan dilaporkan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut karena menurut Pemohon Banding bahwa Pendapatan Administrasi tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa setelah permohonan keberatan sebagaimana tersebut di atas dikabulkan sebagian sebagaimana Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka atas Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa Akun Pendapatan Administrasi yang diterima Pemohon Banding dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara kategori Lembaga Keuangan Non Bank, sejak didirikan sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan status kelembagaan/badan hukum, yaitu:

 

 

1)

Tanggal 1 April Tahun 1901 berdirinya Rumah Gadai dengan Staatsblad (Stbl) tahun 1901 Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang berbentuk Jawatan;

 

 

2)

Tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang Perusahaan Negara Pegadaian, Jawatan Pegadaian diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian;

 

 

3)

Tahun 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian;

 

 

4)

Tahun 1990, PERJAN Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Peraturan ini selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;

 

 

5)

Tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya didirikan Perusahaan Perseroan Pegadaian dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 berikut segala perubahannya;

 

 

6)

Bahwa sejak berdiri Pemohon Banding, pembinaan dan pengawasannya di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, maka pembinaan dan pengawasan Pemohon Banding berada di bawah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, sedangkan penatausahaan modal masih di bawah Menteri Keuangan;

 

 

7)

Bahwa Pemohon Banding merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan sahamnya adalah 100% milik Negara/Pemerintah Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Pemohon Banding telah mengalami perkembangan, yaitu:

 

 

1)

Bahwa berdasarkan Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Stbl. Tahun 1905 Nomor 490 yang kemudian diubah dengan Stbl. Tahun 1928 Nomor 81 jo. Nomor 82 dan Stbl. Tahun 1935 Nomor 596, Kegiatan usaha Pemohon Banding meminjamkan uang dengan menerima jaminan berdasarkan hukum gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata, untuk melayani masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah;

 

 

2)

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, kegiatan usahanya menjadi penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon Banding adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya;

 

 

3)

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, kegiatan usahanya dikembangkan yaitu melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pemohon Banding dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa adapun bentuk kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan usaha utama sebagai berikut:

 

 

1)

Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;

 

 

2)

Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

 

 

3)

Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Banding dapat melaksanakan kegiatan usaha:

 

 

1)

Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan

 

 

2)

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sebagai peraturan induk dalam kegiatan operasional penyaluran pinjaman, Pemohon Banding sepanjang tidak diatur oleh perundang-undangan lain, tetap tunduk pada Pandhuis Reglement (Peraturan Pegadaian) Stbl. Tahun 1928 Nomor 81;

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tersebut diimplementasikan melalui beberapa jenis skim produk/layanan kepada masyarakat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pemohon Banding membagi 3 (tiga) kelompok layanan, yaitu:

 

 

1)

Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dan jaminan fidusia secara konvensional maupun syariah;
Jenis skim produknya, antara lain: Kredit Cepat Aman (Pegadaian KCA), Krasida, Krista, Kremada, Ar-Rum, Rahn, KTJG, Gadai Saham, Kresna, dan MULIA;

Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia mewajibkan kreditur menyimpan dan memelihara Barang Jaminan, memperingatkan ketika kredit jatuh tempo, memberikan ganti rugi kepada Debitur atas susutnya Barang Jaminan sepanjang penagihannya tidak dipisahkan yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (Perjanjian);

Adapun pendapatan yang diterima berupa:

 

 

 

(1)

Pendapatan Sewa Modal (bunga)/ujrah, dengan pembukuan mata anggaran: 411;

 

 

 

(2)

Pendapatan Administrasi, dengan pembukuan mata anggaran: 412.01 sampai dengan 412.06;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Perdagangan Emas;

 

 

 

Jenis skim produknya, antara lain: MULIA tunai dan Galeri-24;

 

Pendapatan dari perdagangan emas sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: Pendapatan Margin, dengan pembukuan mata anggaran: 411.08;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Aneka Jasa;

 

 

 

Jenis skim produknya, antara lain: Jasa Titipan, Jasa Taksiran, KUCICA, dan Sewa Gedung;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan dari aneka jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa:

 

 

(i)

Jasa Titipan;

 

 

 

Yang dimaksud dengan Jasa Titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai titipan sementara di Cabang Pegadaian sebagaimana Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor SP.2/2/24 tanggal 16 September 1993 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;

Adapun pendapatan dari Jasa Titipan berupa Pendapatan Administrasi Penitipan Barang yang dibukukan dengan mata anggaran: 412.07.02;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

Jasa Taksiran;

 

 

 

Adapun pendapatan dari Jasa Taksiran berupa Pendapatan Administrasi Jasa Taksiran yang dibukukan dengan mata anggaran: 412.07.01;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

Sewa Gedung;

 

 

 

Layanan ini dalam rangka optimalisasi Aset yang dimiliki oleh Pemohon Banding;

Adapun pendapatan dari Sewa Gedung berupa Pendapatan Sewa yang dibukukan dengan mata anggaran: 414.01 sampai dengan 414.04;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

KUCICA;

 

 

 

Adapun pendapatan dari Pengiriman uang (Remittance) berupa Pendapatan Jasa Kucica yang dibukukan dengan mata anggaran: 413.01;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur sebagai berikut:
“Usaha Bank umum meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa kegiatan usaha utama Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas dipersamakan dengan Jasa Perbankan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu di antaranya: Pemberian Kredit dan Jasa Penitipan Barang dan Terbanding setuju atas persamaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-4245/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan pada angka 2;

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa dalam penyaluran pinjaman tersebut sama atau sejenis dengan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam kegiatan Jasa Perbankan.

Dalam penyaluran pinjaman tersebut, Pemohon Banding menerima pendapatan berupa:

 

a.

Sewa Modal (Bunga)/Ujrah; dan

 

b.

Biaya Administrasi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam layanan Jasa Titipan yang merupakan jasa lainnya (bukan termasuk kategori penyaluran pinjaman), Pemohon Banding menerima pendapatan berupa: Administrasi Penitipan Barang;

Bahwa dengan demikian penerimaan dari Pendapatan Administrasi dalam penyaluran pinjaman tersebut, bukan merupakan jenis layanan tersendiri, melainkan penerimaan tersebut melekat/terkait langsung dengan penyaluran pinjaman, sedangkan untuk layanan Jasa Titipan merupakan jenis layanan tersendiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Oleh karenanya, untuk jenis layanan Jasa Titipan merupakan jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dibayarkan Pajak Pertambahan Nilainya;

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

 

a.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa

Penetapan Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai di antaranya adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

1)

Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa

Kelompok Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, di antaranya adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

 

 

2)

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa yang dimaksud

Jasa Perbankan adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan anjak piutang;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 di atas, Jasa Perbankan merupakan salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan anjak piutang;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyebutkan bahwa Penetapan Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai di antaranya adalah jasa di bidang keuangan;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Jasa Keuangan meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding berupa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia baik secara konvensional maupun syariah yang karena kegiatan tersebut Pemohon Banding menerima pendapatan berupa sewa modal (bunga)/ujrah dan administrasi, termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa tidak benar, hasil penelitian keberatan sebagaimana tercantum dalam uraian Nomor 1 angka 4 lampiran Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-4245/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 dan berdasarkan Pasal 1157 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“tanggung jawab Pegadaian dan kewajiban nasabah yaitu Pegadaian bertanggung jawab atas kehilangan dan keselamatan barang jaminan, sebaliknya nasabah berkewajiban mengganti kepada Pegadaian segala biaya yang diperlukan dan yang akan dikeluarkan oleh Pegadaian untuk keselamatan barang jaminan tersebut dan tidak terdapat dokumen lain yang digunakan wajib pajak untuk menagihkan biaya tersebut”;

Bahwa pendapatan administrasi dan biaya pokok ditagih dalam satu bukti tagihan yang dinyatakan dalam Surat Bukti Kredit/Perjanjian Kredit. Biaya administrasi ditagih kepada Nasabah pada waktu pencairan kredit sebagaimana perlakuan dalam Jasa Perbankan;

Bahwa dalam Surat Bukti Kredit/Perjanjian Kredit tersebut telah tercantum jumlah uang pinjaman, tarif sewa modal, dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah;

Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 1159 KUH Perdata dinyatakan bahwa biaya yang ditagih oleh Pegadaian meliputi jumlah utang pokok, bunga, dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa:

 

a.

Pendapatan Administrasi (PA) yang diterima Pemohon Banding dari kegiatan usaha berupa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia baik secara konvensional maupun syariah adalah bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

 

Pemohon Banding menolak atas penetapan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar/terutang sebesar Rp5.117.844.030,00 (lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh Rupiah) sebagaimana Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009;

 

Pemohon Banding telah mempunyai kegiatan usaha berupa jasa titipan yang pendapatannya telah dicatat dengan akun tersendiri (Pendapatan Administrasi Penitipan Barang) dan atas akun tersebut telah dibayarkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sehingga tidak mendasar apabila Terbanding berpendapat bahwa Pendapatan Administrasi (PA) atas kegiatan usaha berupa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dipersamakan dengan Pendapatan Administrasi Penitipan Barang;

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1.

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan secara hukum bahwa Pendapatan Administrasi (PA) terhadap kegiatan usaha berupa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia baik secara konvensional maupun syariah yang diterima Pemohon Banding, termasuk Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

3.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009;

4.

Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp5.117.844.030,00 (lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh Rupiah);

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/093/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Mei 2009, atas nama PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668.1-093.000, beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, Kenari, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 menjadi sebagai berikut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2016/PJ./2015 tanggal 3 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2006T/5.2/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

 

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 Tanggal 26 Februari 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 Tanggal 26 Februari 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):
“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 Tanggal 26 Februari 2015, atas nama PT Pegadaian (Persero) (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Maret 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201503270234;

 

2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Koreksi Positif atas Objek Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp33.757.409.698,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 59:
Bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan penggunaan istilah nama akun pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi adalah digunakan untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan administrasi penyaluran uang pinjaman atau kredit, yaitu untuk:

 

 

1)

Pencetakan Form Permintaan Kredit (FPK);

 

 

2)

Pencetakan Form Surat Bukti Kredit (SBK);

 

 

3)

Pembuatan Kantong Barang Jaminan Emas;

 

 

4)

Pengadaan Jepitan Kantong Barang Jaminan (matrys);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perum Pegadaian Tahun 2002 yang dibuat Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan Nomor 164/SMR/SP/VO/2004 tanggal 12 Mi 2004, pada intinya juga menyatakan bahwa:
"Akun Pendapatan Biaya Penyimpanan dan Asuransi adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada Nasabah atas proses penerimaan kredit gadai";

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 8/Opl.00211/2003 tentang Perubahan Biaya Penyimpanan dan Asuransi Menjadi Biaya Administrasi, Pemohon Banding juga telah melakukan perubahan nama perkiraan yang semula "pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi" menjadi "biaya administrasi";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa substansi dari nama akun "pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi" sebenarnya adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada Nasabah atas proses penerimaan kredit gadai, yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-mlai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

 

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

 

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

 

Bahwa pada memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

 

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon Banding sudah benar, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas akun Pendapatan Administrasi sebesar Rp33.757.409.698,00 harus dibatalkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bahwa selama proses pemeriksaan, proses keberatan, dan proses banding fakta-fakta dan data yang terungkap di persidangan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) a quo, dengan alasan secara garis besar sebagai berikut:

 

 

a.

Pemohon Banding menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman atas dasar gadai dan jaminan fidusia. Atas jasa tersebut Pemohon Banding menerima pendapatan berupa sewa modal (bunga/ujrah) dan administrasi;

 

 

b.

Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dipersamakan dengan jasa di bidang perbankan;

 

 

c.

Pendapatan Administrasi yang diterima oleh Pemohon Banding dari kegiatan penyaluran pinjaman atas dasar gadai dan jaminan fidusia, tidak dikenakan PPN, karena jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang PPN;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan koreksi a quo, dengan pertimbangan secara garis besar sebagai berikut:

 

 

a.

Koreksi Terbanding yang didasarkan hanya pada Laporan Keuangan Pemohon Banding yang kemudian dibagi rata setiap bulannya adalah tidak didasarkan pada bukti yang kuat, oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

 

b.

Pendapatan Administrasi dari kegiatan usaha pokok/utama Pemohon Banding, yaitu penyaluran Uang Pinjaman/Kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah adalah tidak dapat dipersamakan dengan Pendapatan Administrasi Penitipan Barang sehingga Pendapatan Administrasi tersebut bukan termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai/terutang Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

c.

Bahwa substansi dari nama akun pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi sebenarnya adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada Nasabah atas proses penerimaan kredit gadai, yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Bahwa dengan demikian maka Putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas akun Pendapatan Administrasi sebesar Rp33.757.409.698,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59859/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 26 Februari 2015, terkait sengketa a quo, harus dibatalkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/09/093/12 tanggal 27 November 2012 Masa Pajak Mei 2009, atas nama PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668,1-093.000, beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, Kenari, Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut di atas (halaman 2);
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1911/WPJ.19/2013 tanggal 23 Desember 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/093/12 tanggal 27 November 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.668.1-093.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp121.747.394,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Objek Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp33.757.409.698,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi dari nama akun “pendapatan biaya penyimpanan dan asuransi” sebenarnya adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas proses penerimaan kredit gadai, yang bukan merupakan objek PPN, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.