A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP).
(ii)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
(iii)	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022);
(iv)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (PER 02/2019); dan
(v)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (PER 21/2009).

B. Latar Belakang
Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). WPOP atau WP Badan harus melakukan pelaporan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pada awal tahun umumnya perusahaan/badan sedang mempersiapkan SPT tahunan untuk melakukan pelaporan pajak. Persiapan ini dilakukan agar Perusahaan dapat memastikan kewajiban perpajakan perusahaan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh Perusahaan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Adapun beberapa hal tersebut antara lain kesesuaian laporan keuangan, dokumen yang perlu dipersiapkan, hingga jangka waktu pelaporan.

C. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
Merujuk PER-02/2019, SPT adalah surat yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak berdasarkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, SPT tahunan merupakan SPT dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
SPT tahunan dapat dibedakan menjadi SPT tahunan WPOP dan SPT tahunan PPh Badan. Setiap tahun, baik WPOP maupun WP Badan diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan dalam pembuatan SPT tahunan. SPT tahunan harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:
(i)	SPT yang disampaikan benar, lengkap, jelas;
(ii)	SPT yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah;
(ii)	wajib pajak yang sudah mendapatkan izin Menteri Keuangan dalam menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan; dan
(iv)	SPT yang disampaikan ditandatangani secara biasa, stempel, atau tanda tangan digital yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

D. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
Berdasarkan PER-02/PJ/2019, dalam pelaporan SPT tahunan PPh Badan dapat menggunakan formulir 1771 Tahunan Badan. Formulir ini dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau formulir kertas (hard copy). WP Badan wajib menggunakan dokumen elektronik, jika:
(i)	terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
(ii)	sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
(iii)	diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik;
(iv)	diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik;
(v)	diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik;
(vi)	menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
(vii)	laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
Pada dasarnya, pelaporan SPT tahunan PPh Badan dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Bagi WP Badan yang ingin melaporkan SPT tahunan PPh Badan secara langsung maka dapat langsung mendatangi KPP tempat WP Badan terdaftar. Jika ingin melaporkan melalui pos atau Perusahaan jasa ekspedisi, maka WP Badan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan tersebut meliputi:
(i)	wajib menyampaikan satu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat;
(ii)	wajib membubuhi informasi pada amplop tertutup yang berisikan SPT tahunan PPh Badan, yaitu NPWP, jenis SPT, masa/tahun pajak, dan status SPT; dan
(iii)	wajib menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat yang sekurang-kurangnya memuat nama dan NPWP, jenis SPT, dan masa/tahun pajak.
Selanjutnya, apabila WP Badan ingin melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan secara online maka WP Badan harus memiliki:
(i)	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (NPWP Badan);
(ii)	EFIN Badan;
(iii)	Email Perusahaan; dan
(iv)	Akun DJP Online.

E. Dokumen Lampiran dalam Pelaporan SPT Tahun PPh Badan
Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan, WP Badan harus menyiapkan dokumen lampiran yang diperlukan. Adapun rinciannya sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Rincian Dokumen Lampiran Untuk Lapor SPT PPh Badan

Sumber: Lampiran I PER-02/PJ/2019

F. Cara Lapor SPT tahunan PPh Badan
Sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan, pastikan WP Badan telah menyiapkan laporan keuangan dan daftar peredaran usaha tiap bulan. Adapun laporan keuangan minimal terdiri dari laporan laba rugi dan neraca.
Laporan keuangan harus ditandatangani oleh Direktur dan distempel Perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan di scan dan diubah formatnya menjadi dokumen PDF.
Sebelum melakukan pelaporan, pastikan WP Badan telah memiliki akun DJP Online. Apabila belum memiliki akun DJP Online, maka WP Badan dapat melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan alamat email yang aktif dan EFIN Perusahaan. Berikut cara membuat akun DJP Online:
(i)	Buka laman djponline.pajak.go.id lalu klik *login*;
(ii)	Pilih menu daftar di sini;
(iii)	Masukkan NPWP, EFIN dan Kode Keamanan, lalu Klik Submit;
(iv)	Masukkan email, nomor handphone, buat kata sandi, isi kode keamanan, klik *submit;*
(v)	Cek email, cari email terbaru dari pajak.go.id, klik aktivasi;
(vi)	Akun selesai dibuat.
Selanjutnya, untuk mengisi E-Form SPT tahunan pastikan pastikan WP Badan telah menginstal aplikasi adobe acrobat reader. Aplikasi ini dapat diunduh dalam laman djponline.pajak.go.id. Berikut cara menginstal aplikasi adobe acrobat reader:
(i)	Buka laman djponline.pajak.go.id lalu klik *login*;
(ii)	Masukan NPWP, password, dan kode keamanan;
(iii)	Pilihlah tab Lapor;
(iv)	Pilih menu *mengunduh formulir e-form* PDF**;
(v)	Pilih tab klik tab Unduh Adobe PDF Reader;
(vi)	Klik logo Adobe Acrobat Reader DC;
(vii)	Klik Download Acrobat Reader;
(viii)	Selanjutnya klik kanan file installer, klik run as administrator.
Apabila telah mengunduh adobe acrobat reader, maka pelaporan SPT tahunan PPh Badan dapat dilakukan. Berikut tahapan-tahapan dalam melaporkan SPT tahunan PPh Badan:
(i)	Kunjungi laman djponline.pajak.go.id;
(ii)	Login dengan memasukan NPWP, password, dan kode keamanan;
(iii)	Pilihlah tab Lapor, lalu pilih e-form PDF;
(iv)	Selanjutnya, akan dibawa ke halaman baru, pilihlah tab Buat SPT;
(v)	Pilihlah tahun pajak, isi status SPT, media pengiriman token email, dan klik kirim.
(vi)	Apabila berhasil mengunduh formulir, maka akan terdapat notifikasi sukses unduh formulir dan kirim token berhasil;
(vii)	Selanjutnya kita dapat mengisi e-form SPT tahunan yang telah diunduh dengan cara buka e-form melalui adobe acrobat reader;
(viii)	Isi SPT tahunan PPh Badan dimulai dari belakang, yakni Lampiran VI, V, IV, III, II, I, induk, dan induk lanjutan;
(ix)	Isi lampiran VI, apabila Perusahaan memiliki saham di Perusahaan afiliasi. Isi daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham/afiliasi. Jika tidak ada silakan kosongkan.
(x)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lampiran V dan klik buka.
(xi)	Isi lampiran V, dengan daftar pemegang saham/pemilik modal, serta daftar susunan pengurus dan komisaris di form 1771-V.
(xii)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lampiran IV dan klik buka.
(xiii)	Isi lampiran IV, dengan daftar penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, antara lain penghasilan dari sewa tanah bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito/tabungan, dan penghasilan UMKM (yang dikenai PPh Final 0,5 persen dari omset).
	Pada bagian B, isilah dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain bantuan, hibah, dividen, dan sisa lebih lembaga pendidikan.
(xiv)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lampiran III dan klik buka.
(xv)	Isi lampiran III, isilah dengan bukti potong PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang diterima oleh perusahaan WP yang dipotong oleh pihak lain.
(xvi)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lampiran II dan klik buka.
(xvii)	Isi lampiran II, dengan memasukan biaya-biaya Perusahaan sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan.
	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lampiran I dan klik buka.
(xviii)	Isi lampiran I, dengan memasukan peredaran usaha, penghasilan dari luar usaha, penghasilan yang telah dikenai PPh Final, penyesuaian fiskal positif dan negatif hingga mendapatkan angka penghasilan neto fiskal.
(xix)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lnduk dan klik buka.
(xx)	Isi Induk, lengkapi informasi di bagian induk seperti nomor HP. Perhatikan bagian B PPh Terutang, pastikan telah sesuai dengan laporan yang dimiliki. Masukkan PPh Pasal 25 bulanan yang telah dibayar (jika ada), sehingga akan didapatkan PPh Tahunan kurang dibayar atau PPh Pasal 29 di angka 11.
(xxi)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik lnduk Lanjutan dan klik buka.
(xxii)	Isi Induk Lanjutan, dengan melengkapi informasi seperti penggunaan tarif PPh Badan yang sesuai dengan Perusahaan, tuliskan kota tempat lapor SPT, isi tanggal lapor, masukan nama lengkap pengurus, serta NPWP.
(xxiii)	Selanjutnya scroll hingga bagian atas, lalu klik Lampiran jenis Perusahaan yang ingin melakukan pelaporan pajak dan klik buka.
(xxiv)	Isi lampiran khusus, dengan angka-angka sesuai dengan laporan keuangan.
(xxv)	Jika sudah, pilih sebelumnya. Lalu lihat kanan atas, klik kirim.
(xxvi)	*Upload scan* laporan keuangan.
(xxvii)	Masukan kode Verifikasi dan klik Submit.
(xxviii)	Bukti pelaporan elektronik akan dikirimkan melalui email yang terdaftar.

G. Batas Waktu Pelaporan SPT tahunan PPh Badan
Merujuk UU KUP, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan yaitu paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila WP badan, menggunakan tahun buku Januari-Desember, maka batas akhir untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Badan adalah bulan April. Namun, jika WP Badan menggunakan tahun buku Juni-Juli, maka batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh Badan adalah bulan November.
Dalam hal WP Badan melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan, maka perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 bulan. Perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh Badan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, WP Badan juga harus menyampaikan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dan SSP.
Apabila WP Badan tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan dengan tepat waktu, maka terdapat sanksi denda administrasi yang harus dibayar oleh WP Badan. Adapun sanksi administrasi tersebut sebesar Rp1.000.000.

H. Pengajuan Perpanjangan SPT tahunan PPh Badan
Berdasarkan PER 21/PJ/2009, dalam hal WP OP atau WP Badan yang ingin mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, serta melampirkan:
(i)	Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup);
(ii)	SSP Penghasilan Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
(iii)	Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.
Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa wajib pajak maka harus dengan melampirkan surat kuasa khusus.

I. Ketentuan Khusus
Sebagai informasi, PPh Pasal 25 Badan merupakan pajak yang dibayar secara angsuran dalam setiap bulannya. PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SPT tahunan pada tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya kemudian dibagi 12 atau total masa pajak dalam setahun.
Angsuran PPh Pasal 25 disetor pada setiap bulannya. Adapun jangka waktu penyetoran angsuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, pelaporan SPT tahunan PPh Badan yaitu paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, umumnya dilakukan pada bulan April.

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan