A. Dasar Hukum
(i)	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
(ii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (PER 02/2019);
(iii)	Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
(iv)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online (PER 06/2019);
(v)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER 30/2019);
(vi)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER 19/2014);
(vii)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER 34/2010); dan
(viii)	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (SE 29/2010).

B. Latar Belakang
Lapor pajak merupakan agenda rutin tiap tahun yang diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun badan dalam rangka melaporkan pajak yang telah disetorkan ke negara. Dalam UU KUP disebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagi wajib pajak adalah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas.
Adapun, benar berarti SPT disampaikan dengan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Lengkap, berarti SPT diharuskan diisi secara lengkap. Artinya unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya wajib dilaporkan di SPT sepenuhnya lengkap dengan seluruh lampiran yang dipersyaratkan. Adapun, unsur-unsur yang dimaksud yaitu segala jenis penghasilan termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, kekayaan, kewajiban, dan keterang-keterangan lainnya.
Jelas, artinya wajib pajak harus mengisi SPT dengan jelas. Pelaporan SPT harus mencangkup seluruh asal-usul atau sumber dari objek pajak.
Wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban lapor SPT Tahunan secara tepat waktu. Dengan melaksanakan kewajiban lapor pajak tepat waktu dan sesuai, maka akan terhindar dari sanksi denda administrasi. Adapun, sanksi denda administrasi yang dikenakan bagi WPOP yang melaporkan pajaknya melebihi batas waktu adalah sebesar Rp100.000.

C. Surat Pemberitahuan
Merujuk PER-02/2019, SPT adalah surat yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak berdasarkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Lebih lanjut, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan OP) yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh orang pribadi dalam melaporkan pajak yang mana beriskan 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

D. Jenis-Jenis SPT Tahunan OP
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, dan melaporkan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun WPOP adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Setiap tahun WPOP memiliki kewajiban melaporkan pajak penghasilan yang diterimanya. Perlu diketahui bahwa, terdapat 3 (tiga) jenis formulir pajak yang dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan OP. Formulir tersebut yaitu formulir 1770 S (sederhana), 1770 SS (sangat sederhana), dan formulir 1770.
Perbedaan formulir ini ditentukan berdasarkan status kepegawaian dan besarnya penghasilan yang diterima oleh WPOP. Berikut penjelasan dari ketiga formulir tersebut.
Tabel 1.1 Perbedaan Pelaporan PPh Berdasarkan Formulir

Notes: Untuk status pemisahan harta (PH), atau memilih terpisah (MT) menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan isteri.

E. Dokumen-Dokumen dalam Pelaporan SPT Tahunan OP
Sebelum melakukan pelaporan, WPOP sebaiknya menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang diminta agar sesuai dengan kebenarannya. Berikut dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan OP:
(i)	Bukti pemotongan PPh yang diberikan dari pemberi kerja.
(ii)	Pencatatan dan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
(iii)	Pembukuan bila wajib pajak melakukan pembukuan.
(iv)	Bukti bayar angsuran PPh/Pembayaran PPh bila ada.
(v)	Daftar harta dan daftar utang per akhir tahun pajak.
(vi)	Kartu keluarga.
(vii)	E-mail.
Selanjutnya, WPOP sebaiknya menyiapkan pula dokumen lampiran yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT Tahunan OP. Berikut lampiran-lampiran yang harus disiapkan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan OP.
Dokumen lampiran yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT Tahunan OP dengan formulir 1770 SS
(i)	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau bukti pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak (SSP), Atau sarana administrasi lain.
(ii)	Surat Kuasa khusus jika SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak atau karyawan wajib pajak.
(iii)	Bukti Pemotongan Pajak zakat atau sumbangan.
Dokumen lampiran yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT Tahunan OP dengan formulir 1771 S
(i)	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau bukti pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak (SSP), Atau sarana administrasi lain.
(ii)	Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya.
(iii)	Surat Kuasa khusus jika SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak atau karyawan wajib pajak.
(iv)	Surat keterangan kematian, jika SPT ditandatangani oleh ahli waris.
(v)	Penghitungan PPh Terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MH).
(vi)	Bukti Pemotongan Pajak zakat atau sumbangan.
Dokumen lampiran yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT Tahunan OP dengan formulir 1770
(i)	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau bukti pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak (SSP), atau sarana administrasi lain.
(ii)	Neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain.
(iii)	Laporan keuangan yang telah diaudit.
(iv)	Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya.
(v)	Perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Pasal 25 orang pribadi pengusaha tertentu.
(vi)	Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya (jika WP mencantumkan kredit pajak).
(vii)	Surat Kuasa khusus jika SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak.

*F. Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi menggunakan E-Filing* melalui lamanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**
Saat ini untuk melakukan pelaporan pajak OP sudah sangatlah mudah. Kita dapat menyampaikan SPT melalui e-filing. E-filing adalah cara yang dilakukan dalam rangka menyampaikan SPT melalui saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh DJP. Berikut tahapan untuk dapat melakukan pelaporan pajak dengan melalui e-filing:
F.1	Permohonan EFIN
	Sebelum melakukan pelaporan pajak, WPOP harus mengajukan permohonan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan melakukan pendaftaran melalui laman DJP. Namun, bagi WPOP yang sebelumnya telah memiliki EFIN dan telah memiliki akun DJP online, maka dapat langsung melakukan pelaporan pajak melalui e-filing.
	Apabila WPOP yang belum memiliki EFIN, maka WPOP harus melakukan pengajuan permohonan aktivasi EFIN terlebih dahulu. Pengajuan EFIN saat ini hanya bisa dilakukan secara offline.
	Berikut cara mengajukan EFIN secara offline:
	(i)	WPOP mengunduh formulir permohonan aktivasi EFIN, permohonan diajukan dengan menggunakan format lampiran Lampiran 1 PER-06/2019.
	(ii)	Lengkapi formulir permohonan EFIN secara lengkap dan benar;
	(iii)	Melengkapi dokumen:
		a.	Formulir permohonan EFIN yang sudah diisi lengkap dan benar.
		b.	Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) harus menyiapkan dokumen KTP asli dan fotokopi.
		c.	Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) harus menyiapkan dokumen KTP asli dan fotokopi.
		d.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli dan fotokopi.
	(iv)	Ajukan ke KPP tempat WPOP terdaftar;
	(v)	Mendapatkan EFIN dari KPP;
	(vi)	Aktivasi EFIN.
	Untuk proses aktivasi EFIN, dapat dilakukan dengan cara mengklik email yang dikirimkan oleh DJP setelah mendapatkan nomor EFIN. Selanjutnya WPOP dapat melakukan penggantian password yang baru sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya buatlah akun DJP online dengan dengan menggunakan password yang telah disesuaikan.
	Dalam hal WPOP telah memiliki EFIN namun lupa EFIN, maka WPOP dapat mengajukan permintaan pemberitahuan kembali nomor EFIN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WPOP terdaftar.
	Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kembali nomor EFIN, yaitu:
	(i)	WPOP dapat menghubungi kring pajak, melalui:
		a.	Telepon 1500200;
		b.	Chatt Pajak di pajak.go.id; dan
		c.	X/twitter @kring_pajak.
	(ii)	WPOP dapat menggunakan aplikasi m-pajak; dan
	(iii)	WPOP dapat langsung ke KPP tempat WP terdaftar.
F.2	Pelaporan Pajak dengan Formulir 1770 SS dan 1770 S
	Setelah mendapatkan EFIN dan telah membuat akun DJP online, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah melalui e-filing.
	Berikut tata cara pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing:
	(i)	Masuklah ke akun DJP online milik pribadi dengan mengunjungi web berikut https://djponline.pajak.go.id/account/login.
	(ii)	Isilah NPWP atau NIK, Password, dan kode keamanan. Setelah itu klik menu “login”.
	(iii)	Apabila WPOP sudah masuk ke akun Djp online pribadi, lihatlah bagian dashboard dan klik menu yang bertuliskan “lapor”.
	(iv)	Setelah itu pilihlah menu “*e-filing*”.
	(v)	Pilih menu “Buat SPT”.
		Selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan terkait status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai.
	(vi)	Pilihlah form yang akan digunakan sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
	(vii)	Untuk memudahkan pengisian bisa pilih “dengan panduan”, agar mendapatkan panduan pada saat pengisian formulir. Selain itu, bisa memilih “dengan bentuk formulir” atau “*dengan upload* SPT**”. Sesuaikan dengan SPT yang didapatkan dari pemberi kerja.
	(viii)	Isi “tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan”.
		Untuk bagian status pembetulan, isi dengan “pembetulan ke-0” dan status “normal” jika WPOP baru pertama akan melaporkan pajaknya ditahun tersebut. Namun, apabila WPOP ingin merubah data pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya, maka pilihlah “pembetulan ke-1,2,3 dst.”.
	(ix)	Lalu, klik "selanjutnya".
	(x)	Selanjutnya, sistem akan mendeteksi secara otomatis data pembayaran dari pihak ketiga. Data pembayaran tersebut dapat digunakan untuk pengisian SPT dengan mengklik "Ya, saya akan gunakan data tersebut". Jika memilih "Tidak", WPOP dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT.
	(xi)	Selanjutnya WPOP, harus mengisi bagian A. Bagian A terkait dengan pajak penghasilan, isilah penghasilan bruto pada angka 1 (total penghasilan wajib pajak selama satu tahun). Lalu pada bagian 2 akan dilihatkan bagian pengurangan, WPOP mengisi bagian pengurangan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, atau iuran JHT/THT). Lalu pilih status PTKP.
	(xii)	Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak terutang WPOP.
	(xiii)	Selanjutnya WPOP mengisi bagian pajak yang dipotong oleh perusahaan.
	(xiv)	Sistem akan secara otomatis memberikan informasi terkait status pembayaran pajak. Status pembayaran pajak dapat berupa status nihil, kurang bayar, dan lebih bayar.
	(xv)	Selanjutnya isi pada bagian B, isi penghasilan final maupin penghasilan yang tidak dikenai pajak.
	(xvi)	Selanjutnya isi pada bagian C, isi dengan jumlah keseluruhan harta dan utang wajib pajak hingga akhir tahun.
	(xvii)	Selanjutnya isi pada bagian D, dengan centang pernyataan "setuju" jika data yang telah diinput sudah benar.
	(xviii)	Selanjutnya yaitu ambil kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui e-mail wajib pajak yang terdaftar. Salinlah kode tersebut pada kolom yang disediakan, lalu kirim SPT agar terekam oleh sistem.
	(xix)	Apabila telah selesai, akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang akan dikirim secara otomatis ke email pribadi.
	Dalam hal SPT menunjukan status kurang bayar, maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran kurang bayar pajak dengan menggunakan e-billing dan melakukan penyetoran secara langsung melalui bank.
	Dalam hal SPT menunjukan status lebih bayar, maka atas lebih bayar tersebut dapat dilakukan restitusi atau permohonan pengembalian melalui email e-filing.
F.3	Pelaporan Pajak dengan Formulir 1770 dengan E-form
	Pelaporan SPT Tahunan dengan Formulir 1770 dapat dilakukan melalui melalui E-Form. Pemilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha.
	Berikut cara melaporkan SPT dengan formulir 1770 dengan menggunakan E-Form dan E-Filing:
	(i)	Kunjungi web https://djponline.pajak.go.id/account/login.
	(ii)	Isilah NPWP atau NIK, Password, dan kode keamanan. Setelah itu klik menu “login”.
	(iii)	Selanjutnya, WPOP akan diarahkan ke dashboard informasi dan pilihkan "lapor".
	(iv)	Pilihkan logo "e-form PDF".
	(v)	Sebelum membuat SPT, pilihkan "unduh adobe reader". Lalu download dan instal adobe reader.
	(vi)	Jika sudah menginstal adobe reader, maka pilihkan "buat SPT".
	(vii)	Lakukan isi pertanyaan dan klik "e-form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770".
	(viii)	Selanjutnya isi "tahun pajak, status SPT, dan pembetulan ke" dengan benar. Apabila belum dilaporkan sebelumnya, maka pilihlah status "normal" dan "pembetulan ke-0". Namun dalam hal ada revisi pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya, pilihlah SPT Tahunan "pembetulan" dan "pembetulan ke-1,2,3 dst".
	(ix)	Pilih pengiriman token ke email.
	(x)	Klik "kirim permintaan".
	(xi)	Formulir akan dikirimkan ke email yang terdaftar. Lalu download pdf form yang telah dikirimkan oleh sistem.
	(xii)	Selanjutnya buka pdf form tersebut dengan adobe reader DC.
	(xiii)	Pertama, akan diarahkan secara otomatis ke lampiran ke 4 bagian e-form.
	(xiv)	Selanjutnya isi bagian pembukuan atau pencatatan sesuai dengan yang kita gunakan.
	(xv)	Isi bagian di lampiran 4 isi dengan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan.
	(xvi)	Dalam hal daftar hartanya banyak dan list daftar harta sudah dibuatkan di excel, maka bisa digunakan "import data excel" dan klik "open".
	(xvii)	Selanjutnya dapat mengunduh format dan contoh pengisian SPT 1770 pada laman pajak.go.id/laman e-form-pdf. Setelah mengunduh akan ditampilkan lampiran daftar bukti potong OP, daftar harta, daftar SSP OP, daftar utang. Ini dapat diisi dan digunakan sebagai lampiran.
	(xviii)	Selanjutnya isilah daftar anggota keluarga.
	(xix)	Selanjutnya isi bagian lampiran ke 3, isilah jenis penghasilan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.
	(xx)	Klik PP 46/2023 yang ada di bagian pojok kanan atas.
	(xxi)	Selanjutnya isi bagian daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh Final. Pengisian dapat dilakukan satu persatu atau dengan melakukan "import data excel".
	(xxii)	Selanjutnya klik "pilih lampiran ke III" agar muncul secara otomatis informasi PPh Final di bagian lampiran III paling depan.
	(xxiii)	Isilah bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (jika ada).
	(xxiv)	Isi bagian suami/istri yang dikenakan pajak secara terpisah jika suami dan istri melakukan pemotongan pajak secara terpisah.
	(xxv)	Selanjutnya isi lampiran II dengan daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain.
	(xxvi)	Selanjutnya isi lampiran I sesuai dengan keadaan sebenarnya.
	(xxvii)	Isilah bagian informasi nomor telepon, isi bagian PTKP, isi tanggal pengisian SPT, lalu klik “submit”.
	(xxviii)	Selanjutnya upload lampiran.
	(xxix)	Masukan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email pada saat permintaan.
	(xxx)	Klik “submit”.
	(xxxi)	Apabila sudah sukses, maka akan dikirimkan BPE.

G. Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP)
Merujuk UU KUP, terdapat batas waktu penyampaian/pelaporan SPT Tahunan OP. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan OP yaitu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bagi WPOP dengan tahun pajak yang tidak mengikut tahun kalender.
Dalam hal WPOP tidak menerima atau memperoleh penghasilan netto lebih dari PTKP, maka dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
Apabila WPOP tidak menyampaikan/melaporkan SPT Tahunannya, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000.

H. Ketentuan Khusus
Berdasarkan UU KUP disebutkan bahwa sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap WPOP yang memenuhi kriteria berikut:
(i)	WPOP yang telah meninggal dunia;
(ii)	WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
(iii)	WPOP yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
(iv)	Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
(v)	Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Perlu diperhatikan, merujuk pada lampiran PER-19/2014 terdapat ketentuan terkait status kewajiban perpajakan suami-istri. Terdapat 4 status perpajakan bagi suami isteri yaitu KK, HB, PH, dan MT. Status ini dapat digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SPT Tahunan OP.
Berikut penjelasan terkait 4 status perpajakan tersebut:
(i)	Status KK
	Status KK merupakan status suami-istri yang melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami sebagai kepala keluarga. Artinya, penghasilan seluruh anggota akan digabungkan dan pelaporan atas harta dan kewajiban dapat dilaporkan dalam 1 SPT.
(ii)	Status HB
	Status HB adalah status suami-istri yang berdasarkan putusan hakim telah hidup terpisah (bercerai). Atas penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah dan masing-masing harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah.
(iii)	Status PH
	Status PH adalah suami-istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Suami-istri harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah.
(iv)	Status MT
	Status MT adalah suami-istri yang memilih untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga pajak penghasilan suami-istri dengan status MT dikenai pajak secara terpisah.
Selanjutnya, sejak diterbitkan PER-02/PJ/2024 terdapat penegasan kembali terkait kewajiban pemotong pajak untuk membuat bukti potong pajak PPh Pasal 21. Berdasarkan peraturan ini, bukti potong PPh Pasal 21 wajib diserahkan kepada penerima penghasilan dalam setiap masa pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir.
Selain itu, pemotong pajak memiliki kewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Tata Cara Pelaporan Pajak Orang Pribadi