A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/1983 s.t.d.t.d UU 7/2021 selanjutnya disebut sebagai UU PPh);

(ii)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).

B. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) di setiap masa pajak maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif efektif PPh Pasal 21. Ketentuan ini diatur dalam PP 58/2023 dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan.

Penyesuaian pemotongan PPh Pasal 21 ini berlaku untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penyesuaian pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam PP 58/2023 juga berlaku bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota tentara nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara republik Indonesia, dan pensiunannya.

C. Definisi

Dalam konteks penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21, perlu diketahui terlebih dahulu 3 (tiga) istilah yang digunakan. Pertama, istilah PPh Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Kedua, istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketiga, istilah penghasilan bruto yang dimaksud adalah jumlah seluruh penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Secara rinci, penghasilan bruto meliputi:

(i)

Gaji/Pensiun atau Tunjangan Hari Tua (THT)/Jaminan hari Tua (JHT);

(ii)

Tunjangan pajak penghasilan;

(iii)

Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya;

(iv)

Honorarium dan imbalan lain sejenisnya;

(v)

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja;

(vi)

Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; dan

(vii)

Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tunjangan hari raya (THR).

D. Perlakuan Pajak

Pada dasarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal ini tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian.

Sebagai catatan, penentuan tarif efektif bulanan dalam ketentuan ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau PTKP yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif hanya perlu mengalikan dengan penghasilan bruto tanpa menghitung pengurang penghasilan. Berikut adalah rincian tarif pemotongan PPh Pasal 21.

D.1

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur tarif pajak berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Sumber: UU PPh.

D.2

Tarif Efektif Bulanan

Tarif efektif bulanan dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kategori A, B, dan C. Adapun kategori ini ditentukan berdasarkan PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak di awal tahun pajak. Berikut adalah kategori tarif efektif bulanan.

(i)

Kategori A

Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

a.

tidak kawin tanpa tanggungan;

b.

tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau

c.

kawin tanpa tanggungan.

Tabel 1.1 Kategori A Tarif Efektif Bulanan

Tabel 1.1 Kategori A Tarif Efektif Bulanan

Sumber: PP 58/2023.

(ii)

Kategori B

Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

a.

tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;

b.

tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;

c.

kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau

d.

kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 1.2 Kategori B Tarif Efektif Bulanan

Tabel 1.2 Kategori B Tarif Efektif Bulanan

Sumber: PP 58/2023.

(iii)

Kategori C

Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 1.3 Kategori C Tarif Efektif Bulanan

Tabel 1.3 Kategori C Tarif Efektif Bulanan

Sumber: PP 58/2023.

D.3

Tarif Efektif Harian

Sementara itu, tarif efektif juga berlaku secara hitungan harian. Adapun tarif efektif harian ini ditentukan beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tarif Efektif Harian

Sumber: PP 58/2023.

E. Ilustrasi Kasus

Tuan Ronald bekerja pada PT. YZ dan memperoleh gaji sebulan Rp10.000.000 serta membayar iuran pensiun Rp100.000 per bulan. Tuan Ronald telah menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0). Berikut adalah perbedaan perhitungan PPh Pasal 21.

Perhitungan Saat Ini

Gaji	Rp	10.000.000
Biaya Jabatan 5% x Rp10.000.000	Rp	500.000
Iuran Pensiun	Rp	100.000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	9.400.000
Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp9.400.000	Rp	112.800.000
PTKP Setahun	Rp	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	54.300.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp54.300.000	Rp	2.715.000
PPh Pasal 21 per bulan Rp 2.715.000 : 12 bulan	Rp	226.250

Perhitungan Bulanan dengan Tarif Efektif

Dikarenakan Tuan Ronald berstatus K/0 maka Tuan Ronald masuk ke dalam kategori A dengan tarif 2%. Berikut adalah perhitungannya

Januari-November
2% x Rp10.000.000	Rp	200.000/bulan
Desember
Rp20.145.000 - (11 bulan x Rp200.000)	Rp	515.000

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan atas Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan