A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
(ii)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (PMK 68/2020).

B. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mewujudkan dunia pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang lebih baik, perlu pengaturan sisa lebih yang terdapat pada badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penghitungan dan penggunaan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Dengan demikian, pengaturan ini dianggap perlu guna memperjelas perlakuan pajak penghasilan atas sisa lebih yang dimaksud.

C. Definisi
Pada dasarnya sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:
a.	Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan
b.	Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.
Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
Dalam hal ini, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
(i)	Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (sepanjang tidak ada hubungan istimewa dengan pihak penerima);
(ii)	Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
(iii)	Biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan/atau
(iv)	Biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi.
Terkait dengan sisa lebih, terdapat istilah yang tidak asing dalam pembiayaan kegiatan pendidikan yaitu dana abadi. Adapun yang disebut dengan dana abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

D. Perlakuan Pajak
Pada dasarnya sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh), apabila sebesar jumlah sisa lebih tersebut digunakan untuk:
(i)	Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan
(ii)	Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.
Oleh karena terdapat keterangan untuk pengadaan sarana dan prasarana, perlu dipahami bawah terdapat beberapa kriteria yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana. Adapun yang masuk ke dalam kriteria kategori sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Kategori Sarana dan Prasarana Dalam PMK 68/2020

Perlu diketahui, kategori pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1, termasuk dalam pembangunan dan pengadaan yang merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Namun demikian, terdapat syarat penggunaan sisa lebih yang dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi yaitu:
(i)	Badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditas tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi;
(ii)	Telah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan badan/lembaga pendidikan, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat atau tingkat daerah;
(iii)	Telah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan badan/lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian dan pengembangan; dan
(iv)	Telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
D.1	Perlakuan PPh
	Dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil pengembangan dana abadi berlaku ketentuan berikut:
	(i)	dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
	(ii)	digunakan untuk kegiatan operasional, terutama bila badan/lembaga berupaya melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
	Apabila penggunaan dana abadi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka atas dana abadi tersebut menjadi objek pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.
	Dalam hal penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana selain yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi, dapat diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penggunaan sisa lebih tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi.
	D.1.1	Objek Pajak
		Dalam hal, jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun diakui sebagai objek PPh pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Jumlah sisa lebih tersebut wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.
	D.1.2	Ketentuan Laporan
		Bagi lembaga atau badan yang memiliki sisa lebih, maka badan/lembaga tersebut harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana. Laporan jumlah sisa lebih ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tempat wajib pajak terdaftar setiap tahunnya. Adapun laporan jumlah sisa lebih ini disematkan sebagai Lampiran SPT Tahunan PPh. Selain laporan, Badan/Lembaga harus membuat Catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung.

E. Ilustrasi Kasus
Pada tahun pajak 2019 hingga 2023, wajib pajak Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa, memperoleh sisa lebih sebagai berikut:
(i)	Tahun pajak 2019 sebesar Rp1.500.000.000
(ii)	Tahun pajak 2020 sebesar Rp500.000.000
(iii)	Tahun pajak 2021 sebesar Rp500.000.000
(iv)	Tahun pajak 2022 sebesar Rp600.000.000
(v)	Tahun pajak 2023 sebesar Rp400.000.000

Dengan demikian, sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali adalah Rp400.000.000. Apabila sisa lebih tersebut hendak ditanamkan dalam dana abadi, maka rincian ini perlu dibuatkan laporan penggunaan sisa lebih tahun pajak 2023 dengan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi/badan atau lembaga, majelis wali amanat atau badan penyelenggara, pejabat instansi pemerintah terkait.

Sisa Lebih yang Diperoleh Lembaga Nirlaba