Dalam lanskap perpajakan Indonesia, kepemilikan kendaraan bermotor melibatkan perpaduan antara kontribusi untuk pemerintah pusat dan kontribusi untuk pemerintahan daerah. Pemajakan atas transaksi penyerahan kendaraan ini dimulai sejak kendaraan keluar dari pabrik melalui Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau Agen Pemegang Merek (APM) untuk diserahkan kepada dealer.

Pada tingkat ini, setiap unit kendaraan baru sejatinya telah dibebani oleh pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kategori tertentu. Secara teknis, PPN dan PPnBM dikenakan saat penyerahan dari produsen atau APM kepada pihak dealer. Selanjutnya, ketika dealer menjualnya kepada konsumen, pada kategori pajak pusat hanya PPN yang kembali dikenakan karena PPnBM hanya dibayarkan satu kali. Pajak pusat ini masuk ke dalam kas APBN untuk mendanai pembangunan nasional secara makro.

Saat kendaraan resmi berpindahtangan kepada konsumen dan mulai beroperasi di jalanan, kendali pemajakan beralih ke ranah pajak daerah melalui bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan. BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Di samping BBNKB, pemilik juga memiliki kewajiban rutin tahunan berupa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib kecelakaan (SWDKLLJ) yang dikelola melalui sistem administrasi manunggal (samsat). Integrasi antara pemerintah pusat dan daerah ini menciptakan siklus pendapatan negara yang berkesinambungan.

Untuk memahami lebih lanjut terkait klasifikasi objek pajak, besaran tarif, serta mekanisme pemungutannya, silakan pelajari rekap peraturan berikut.

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tentang PPN dan PPnBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.51/1994 tentang Pelaporan Pemungutan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/2894/SJ tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rekap Peraturan atas Pungutan Negara untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor