A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);

(ii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024);

(iv)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

B. Latar Belakang

Perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan royalti diatur dalam PER-1/PJ/2023. Adapun PER-1/PJ/2023 terbit dalam rangka memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum terkait ketentuan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti. Regulasi ini mengatur mengenai ketentuan yang berlaku bagi penerima penghasilan royalti khususnya wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

C. Definisi

Penghasilan royalti merupakan seluruh penghasilan royalti dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Adapun penghasilan royalti sebagaimana dimaksud dalam konteks di atas, merupakan objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Terdapat 3 (tiga) persyaratan untuk pengenaan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti ini:

(i)

pihak yang dipotong merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri;

(ii)

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilan; dan

(iii)

menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto kepada Pemotong.

D. Perlakuan Pajak

D.1

Perlakuan PPh

D.1.1

Objek PPh

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dimaksud dengan Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau penghitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

(i)

penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

(ii)

penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

(iii)

pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

(iv)

pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

a.

penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

b.

penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

c.

penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

(v)

penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

(vi)

pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

PPh atas penghasilan royalti yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang pada royalti dibayarkan, royalti disediakan untuk dibayarkan, atau royalti telah jatuh tempo pembayarannya.

D.1.2

Pemotong PPh

Dalam konteks ini, pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan royalti dan disebut sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23.

Adapun kewajiban pemotong PPh Pasal 23 atas royalti ini yaitu:

(i)

membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan harus memberikan bukti pemotongan dimaksud kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pihak yang dipotong melalui saluran e-bupot;

(ii)

menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara melalui saluran e-billing; dan

(iii)

melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi melalui saluran e-filling.

D.1.3

Ketentuan Khusus

Dalam PER-1/PJ/2023 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang dapat menggunakan ketentuan ini harus menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto kepada pemotong PPh Pasal 23. Ini bertujuan untuk dapat dikenakan pemotongan berdasarkan dasar pemotongan jumlah bruto sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti.

D.1.4

Penghitungan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dihitung dengan beberapa tahap yaitu:

(i)

Menghitung Jumlah Bruto

Jumlah bruto didapatkan dari hasil perkalian 40% dari jumlah royalti yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berikut ilustrasi rumusnya

(ii)

Menghitung PPh Pasal 23 atas royalti

Tarif PPh Pasal 23 atas royalti adalah 15% dari jumlah bruto di atas. Oleh karena itu, ilustrasi rumusnya adalah sebagai berikut:

D.1.5

Pelaporan SPT Tahunan

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menggunakan NPPN, wajib melaporkan penghasilan royalti dan jumlah PPh Pasal 23 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

(i)

Penghasilan royalti yang didapatkan dilaporkan pada kolom pekerjaan bebas; dan

(ii)

Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

D.1.6

Contoh Kasus

Berikut beberapa contoh terkait perlakuan PPh Pasal 23 atas royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN:

(i)

Tuan A adalah seorang komposer lagu yang telah menghasilan lagu-lagu yang dipakai oleh banyak perusahaan rekaman. Pada Januari 2023, Tuan A menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk tahun pajak 2023 ke kantor pelayanan pajak pratama Malang. Pada bulan Agustus, Tuan A memperoleh penghasilan royalti atas penggunaan lagu dari PT. Z sebesar Rp3.000.000.000. Dalam hal ini, Tuan A telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dari KPP Malang kepada PT. Z. Dalam hal ini, Tuan A mendapatkan persentase NPPN sebesar 50%. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

a.

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Z

Jumlah Bruto	=	40% x Jumlah Royalti
	=	40% x Rp3.000.000.000
	=	Rp1.200.000.000
PPh Pasal 23 atas royalti	=	15% x Jumlah Bruto
	=	15% x Rp1.200.000.000
	=	Rp180.000.000

Besaran PPh Pasal 23 yang terutang di atas, perlu dilaporkan oleh PT. Z dalam SPT Masa Unifikasi Pemotong. Selain itu, jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut juga dapat dilaporkan oleh Tuan A dalam SPT Tahunan sebagai Kredit Pajak.

b.

Jumlah Penghasilan Neto pada SPT Tahunan Tuan A

Penghasilan Neto	=	NPPN x Jumlah Royalti
	=	50% x Rp3.000.000.000
	=	Rp1.500.000.000

Jumlah penghasilan neto tersebut perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan Tuan A yaitu pada kolom Pekerjaan Bebas.

Penghasilan Royalti Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPPN