A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

(ii)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

(iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 93/2021);

(iv)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (PP 53/2027);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024); dan

(vi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PMK 217/2019).

B. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan jenis sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui dan berada di bawah penguasaan negara. Sebagai komoditas vital, migas berperan penting sebagai menunjang kehidupan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah perlu menetapkan kebijakan dan regulasi terkait dengan kegiatan usaha migas. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya industri migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, serta berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Selain itu, kegiatan usaha migas memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan negara, baik melalui pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal penerimaan negara yang bersumber dari pajak kegiatan usaha migas, pemerintah memiliki regulasi khusus yang mengatur transaksi atas kegiatan usaha migas.

Regulasi ini memberikan ketentuan khusus atas transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha migas. Salah satu ketentuan khusus yang diatur adalah ketentuan transaksi atas penghasilan dalam kegiatan migas. Artikel ini memuat bahasan terkait dengan penghasilan dalam kegiatan usaha migas khususnya atas kegiatan usaha hulu migas.

C. Definisi

Berdasarkan pada UU 22/2001, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha migas.

Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.

Kemudian, kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas dari wilayah kerja yang ditentukan, terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

D. Pajak Penghasilan

D.1

Penghasilan dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Migas

Kontrak bagi hasil gross split merupakan kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Adapun, penghasilan atas bagi hasil secara gross split dijelaskan secara terperinci dalam PP 53/2017.

Pada kontrak bagi hasil atau gross split, perlu diketahui bahwa penghasilan bruto kontraktor terdiri atas penghasilan dalam rangka bagi hasil migas dan penghasilan lainnya selain dalam rangka migas.

Penghasilan bagi hasil dihitung berdasarkan pada nilai realisasi migas bagian kontraktor dikurangi nilai realisasi penyerahan Domestic Market Obligation (DMO) migas ditambah imbalan DMO, ditambah atau dikurangi varian harga atas lifting. Varian harga atas Lifting adalah selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.

Kemudian, penghasilan lainnya terdiri atas:

(i)

penghasilan yang berasal dari uplift atau imbalan lain yang sejenis;

(ii)

penghasilan yang berasal dari pengalihan partisipasi interes (participating interest);

(iii)

hasil penjualan produk sampingan dari kegiatan usaha hulu; dan/atau

(iv)

penghasilan lainnya yang memberikan tambahan kemampuan ekonomis.

Lebih lanjut, biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur penghasilan dalam penghasilan kena pajak. Namun, terdapat beberapa biaya operasi yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Biaya operasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

(i)

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang partisipasi interes (participating interest), dan pemegang saham;

(ii)

pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor dalam rekening bank umum pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;

(iii)

harta yang dihibahkan;

(iv)

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan Kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;

(v)

biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;

(vi)

pajak penghasilan;

(vii)

insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;

(viii)

biaya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin kerja tenaga asing;

(ix)

biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak;

(x)

biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima manfaat;

(xi)

biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;

(xii)

biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan partisipasi interes (participating interest);

(xiii)

biaya bunga atas pinjaman;

(xiv)

royalti sehubungan dengan penggunaan hak paten atau hak hak lainnya yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung kepada kantor pusat dan/atau afiliasinya;

(xv)

pajak penghasilan pihak lain berupa:

(xvi)

pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak; dan/atau

(xvii)

pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga di dalam negeri yang ditanggung Kontraktor atau di-gross up;

(xviii)

nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor;

(xix)

transaksi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(xx)

bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; dan

(xxi)

biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak bagi hasil gross split.

D.1.1

Pajak Penghasilan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Berikut merupakan penghitungan pajak penghasilan bagi kontraktor:

Perlu diperhatikan, apabila penghasilan setelah pengurangan biaya operasi mendapati kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya, jika penghasilan neto telah ditemukan maka langkah berikutnya dapat menghitung penghasilan kena pajak. Adapun, penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Dalam hal penghasilan kena pajak telah dihitung, maka wajib pajak dapat menghitung PPh terutang bagi kontraktor dengan rumus berikut:

D.2

Pajak Penghasilan Partisipasi Interes

Berdasarkan PP 93/2021, partisipasi interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang migas. Partisipasi interes merupakan harta tidak bergerak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh kontraktor yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Partisipasi interes dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian. Penghasilan atas pengalihan partisipasi interes yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung merupakan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final.

Namun, dalam keadaan tertentu penghasilan yang berasal dari kepemilikan saham atas pengalihan partisipasi interes secara langsung dapat tidak dikenakan PPh final, jika:

(i)

keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh.

(ii)

merupakan objek PPh yang bersifat final di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;

(iii)

dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan persetujuan menggunakan nilai buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan; dan/atau

(iv)

dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent entity).

Lebih lanjut, penghasilan yang dimiliki secara langsung atas pengalihan partisipasi interes pada masa eksplorasi tidak dikenai PPh final jika memenuhi kriteria berikut:

(i)

tidak mengalihkan seluruh partisipasi interes yang dimilikinya;

(ii)

partisipasi interes telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;

(iii)

di wilayah kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan eksplorasi; dan

(iv)

pengalihan partisipasi Interes tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, PPh final juga tidak dikenakan atas penghasilan dari pengalihan partisipasi interes yang dimiliki secara langsung yang dilaksanakan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja sama kepada perusahaan nasional berdasarkan kontrak kerja sama.

D.2.1

Tarif, Dasar Pengenaan Pajak, dan Saat Terutang PPh

Penghasilan atas pengalihan partisipasi interes dikenakan PPh final. Adapun PPh final atas penghasilan tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut:

a.

Pengalihan partisipasi interes selama masa eksplorasi

b.

Pengalihan partisipasi interes selama masa eksploitasi

Kontraktor memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh atas pengalihan partisipasi interes. Jika kontraktor tidak melakukan kewajiban perpajakan tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kemudian, dasar pengenaan pajak atas penghasilan partisipasi interes yang dimiliki secara langsung adalah:

(i)

jumlah sesungguhnya diterima atau diperoleh kontraktor termasuk seluruh jumlah penggantian atas pengalihan partisipasi interes dengan nama dan dalam bentuk apapun; atau

(ii)

jumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh kontraktor, dalam hal terdapat hubungan istimewa yang melakukan pengalihan partisipasi interes.

Dalam hal penghasilan atas pengalihan partisipasi interes dimiliki secara tidak langsung, maka dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan porsi saham yang dialihkan atas harga wajar kepemilikan atas wilayah kerja.

PPh final atas penghasilan yang diterima atas pengalihan interes secara langsung terutang pada saat:

(i)

pembayaran;

(ii)

pengalihan partisipasi interes efektif berlaku; atau

(iii)

diberikannya persetujuan pengalihan partisipasi interes oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,

tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.

Kemudian, PPh final atas penghasilan yang dimiliki secara tidak langsung terutang pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham terjadi.

D.3

Pajak Penghasilan berupa uplift

Berdasarkan pada PP 53/2017, uplift merupakan imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain berdasarkan perjanjian di antara para pemegang partisipasi interes (participating interest) dalam satu kontrak kerja sama.

Dalam aspek perpajakan, penghasilan berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dikenakan PPh final dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Dalam hal penghasilan kena pajak sudah dikurangi PPh bersifat final yang berasal dari uplift atau imbalan lain yang sejenis, maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

E. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Berdasarkan pada PMK 217/2019, impor barang untuk keperluan kegiatan hulu migas dalam rangka operasi perminyakan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). Adapun kegiatan tersebut meliputi tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi.

Pembebasan bea masuk atas kegiatan hulu migas meliputi bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan. Selain itu, PDRI yang tidak dipungut adalah PPN dan/atau PPnBM dan PPh Pasal 22.

Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut, kontraktor harus mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama yang mengawasi wilayah kerja. Permohonan dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Jika belum dapat dilaksanakan melalui sistem INSW maka permohonan dapat disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

F. Ilustrasi Kasus

Kasus 1

BUT Sinar Mentari Ltd. pada 2020 menandatangani kontrak dengan SKK Migas dan memegang 100 partisipasi interes di Blok Mentari.

Pada 2022 (masa eksplorasi), BUT Sinar Mentari Ltd. mengalihkan 50% partisipasi interes di Blok Mentari kepada PT Alpha Indo dengan nilai transaksi US$30.000.000. BUT Sinar Mentari Ltd dengan PT Alpha Indo tidak memiliki hubungan istimewa.

Penghitungan pajak penghasilan yang terutang oleh BUT Sinar Mentari Ltd. adalah sebagai berikut:

DPP	=	Nilai Transaksi
	=	US$30.000.000
PPh Final	=	Tarif PPh Final x DPP
	=	5% x US$30.000.000
	=	US$1.500.000

Kasus 2

Angin Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan migas, yang didirikan di negara X. Angin Ltd. memiliki anak perusahaan Bintang Ltd. dengan kepemilikan saham 90%. Bintang Ltd. juga memiliki anak perusahaan Cahaya Ltd. dengan kepemilikan saham 80%.

Pada 2020, Cahaya Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas di Sumatera. Cahaya Ltd. membentuk BUT C Sumatera yang kemudian menandatangani kontrak dengan SKK Migas dan memegang 100% partisipasi interes di Blok Sumatera tersebut. Pada 2023 blok migas Sumatera telah memasuki masa eksploitasi.

Pada 2025, Angin Ltd. menjual 50% kepemilikan sahamnya di Bintang Ltd. kepada International Corp. dengan nilai transaksi US$100.000.000. Angin Ltd. dengan International Corp tidak memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan hasil penilaian, harga pasar (fair value) blok Sumatera pada saat transaksi adalah US$90.000.000.

Transaksi penjualan saham tersebut merupakan pengalihan partisipasi interes yang dimiliki secara tidak langsung, yang terutang PPh final atas pengalihan partisipasi interes. Berikut perhitungan PPh final terutang:

DPP	=	% pengalihan secara tidak langsung x % kepemilikan partisipasi interes x harga pasar Blok Sumatera
	=	(50% x 80%) x 100% x US$90.000.000
	=	US$36.000.000
PPh Final	=	Tarif PPh final x DPP
	=	7% x US$36.000.000
	=	US$2.520.000

Penghasilan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi