A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
(ii)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
(iii)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021);
(iv)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010);
(v)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025);
(vi)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024);
(vii)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024);
(viii)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK 90/2020);
(ix)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (PMK 121/2015);
(x)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK 76/2011); dan
(xi)	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-03/PJ/2022).

B. Latar Belakang
Atas suatu transaksi pemberian sumbangan, perlu diketahui perlakuan pajaknya, baik dari sisi pihak pemberi maupun pihak penerima, terutama pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Perlakuan pajak atas sumbangan sebagaimana diatur dalam PMK 90/2020 ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memberi maupun menerima sumbangan, khususnya terkait ketentuan PPh yang berlaku.

C. Definisi
Definisi “sumbangan” adalah pemberian sebagai bantuan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Serupa dengan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan “sumbangan” dalam konteks pajak adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan wajib pajak. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 PP 93/2010.
Dalam Pasal 1 PP 93/2010 disebutkan bahwa sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan (research & development/R&D) merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang seni dan budaya.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pengembangan" adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.
PP 93/2010 juga mendefinisikan yang dimaksud dengan "lembaga penelitian dan pengembangan", yaitu lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.

D. Perlakuan Pajak
Berikut perlakuan pajak, yaitu PPh dan PPN, atas transaksi pemberian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dilihat dari perspektif pihak pemberi dan pihak penerima sumbangan.
D.1	Perlakuan PPh bagi Pemberi
	D.1.1	Perlakuan Sumbangan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
		Sebagai pihak yang mengalihkan hartanya, pemberi sumbangan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku atas perlakukan sumbangan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
		Secara spesifik, Pasal 6 ayat (1) huruf ‘j' UU PPh mengatur bahwa sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia boleh dijadikan sebagai pengurang (deductible expense) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
		Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP 93/2010. Pasal 1 PP 93/2010 juga mengatur bahwa sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak salah satunya adalah sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
		Pasal 2 PP 93/2010 mengatur bahwa sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:
		(i)	wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
		(ii)	pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan;
		(iii)	didukung oleh bukti yang sah; dan
		(iv)	lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh.
		Besarnya nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.
		Lebih lanjut, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:
		(i)	nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
		(ii)	nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
		(iii)	harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
		Sumbangan wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan. Bukti penerimaan sumbangan wajib dilampirkan oleh wajib pajak pemberi sumbangan pada SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK 76/2011.
	D.1.2	Ketentuan Pengecualian
		Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ‘j’ UU PPh, hanya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang boleh dijadikan sebagai pengurang. Dengan demikian, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di luar Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai pengurang.
		Selain itu, apabila sumbangan diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud UU PPh, sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 PP 93/2010.
D.2	Perlakuan PPh bagi Penerima
	D.2.1	Sumbangan Bukan Merupakan Objek PPh
		Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek PPh sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘a’ UU PPh serta diperjelas dalam Pasal 1 PP 18/2009 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 90/2020.
		Sumbangan tersebut dapat berbentuk uang atau barang. Bantuan atau sumbangan berupa harta yang berbentuk barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar:
		(i)	nilai sisa buku fiskal, apabila pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
		(ii)	nilai lain, apabila pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Nilai lain tersebut meliputi:
			a.	untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar:
				1.	nilai jual objek pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun pajak saat terjadi pengalihan; atau
				2.	surat keterangan dari instansi pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah di mana tanah dan/atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
			b.	untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan.
		Nilai perolehan harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.
		Pasal 8 ayat (2) PP 93/2010 mengatur bahwa lembaga penerima sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir tahun pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
	D.2.2	Ketentuan Pengecualian
		Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan pengecualian objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘a’ UU PPh dan Pasal 6 ayat (1) PMK 90/2020, atas sumbangan tersebut merupakan objek PPh bagi pihak yang menerima.
		Ini sejalan dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Atas sumbangan tersebut dikenai PPh non-final dengan tarif umum.
	D.2.3	Sisa Lebih Lembaga Bidang Penelitian dan Pengembangan Bukan Merupakan Objek PPh
		Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, dapat dikecualikan dari objek PPh. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘m’ UU PPh.
		Syarat utama agar sisa lebih tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh adalah ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
		Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf ‘m’ UU PPh menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, pemberian fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh dipandang perlu. Namun, fasilitas ini diberikan sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Perlu dicatat bahwa penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.
		Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, lembaga tersebut harus bersifat nirlaba. Penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.
D.3	Pengenaan PPN atas Sumbangan
	D.3.1	Sumbangan Sebagai Objek PPN
		Apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) menyerahkan barang kena pajak (BKP) sebagai sumbangan, atas sumbangan tersebut dikenakan PPN. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 1A ayat (1) huruf ‘d’ UU PPN yang mengatur bahwa PPN dikenakan salah satunya atas penyerahan BKP, termasuk pemberian cuma-cuma atas BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
		Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf ‘d’ UU PPN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
		Selain itu, sumbangan dalam bentuk jasa kena pajak (JKP) yang diserahkan oleh PKP juga dikenakan PPN. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf ‘c’ UU PPN menyebutkan bahwa PPN dikenakan salah satunya atas penyerahan JKP, termasuk yang diberikan secara cuma-cuma di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP.
	D.3.2	Pemungut PPN
		Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP maupun JKP.
	D.3.3	Penghitungan PPN
		PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).
		Sesuai PMK 11/2025, DPP untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah menggunakan nilai lain, yaitu 11/12 dikalikan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
		Berikut ilustrasi rumus penghitungan PPN yang terutang atas pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP.

		Adapun tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) UU PPN, yaitu.
		Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
	D.3.4	Pembuatan Faktur Pajak
		PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN sebagaimana telah disebutkan di atas wajib membuat faktur pajak PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.
		Terkait pemberian cuma-cuma atas BKP, faktur pajak tersebut harus dibuat pada saat BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang. Sementara itu, untuk pemberian cuma-cuma atas JKP, faktur pajak tersebut harus dibuat pada saat penyerahan JKP, yaitu terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Ini sebagaimana diatur dalam PP 9/2021.
		PKP harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Salah satunya dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang telah diatur. Kode dan nomor seri faktur pajak tersebut terdiri dari 16 digit dengan format digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode transaksi pada faktur pajak.
		Adapun kode transaksi yang berada pada dua digit pertama telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajaknya menggunakan kode 04. Kode 04 digunakan salah satunya untuk pemberian cuma-cuma atas BKP dan/atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Ini sebagaimana diatur dalam PER-03/PJ/2022.
	D.3.5	Pemungutan dan Penyetoran PPN
		PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dijelaskan di atas wajib memungut dan menyetor PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN.
		Penyetoran PPN terutang oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN (SPT Masa PPN) disampaikan.
	D.3.6	Pelaporan SPT Masa PPN
		PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana telah disebutkan di atas wajib melaporkan SPT Masa PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN.
		SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
D.4	Contoh Kasus
	Berikut beberapa contoh terkait perlakuan pajak atas pemberian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
	(i)	Penghasilan neto fiskal wajib pajak adalah Rp60 miliar. Dengan demikian, jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak, yaitu maksimal 5% atau sebesar Rp3 miliar.
		Apabila wajib pajak memberikan sumbangan yang memenuhi ketentuan sebagai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp5 miliar, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto hanya sebesar Rp3 miliar rupiah.
	(ii)	PT Gunung Raya pada tahun 2020 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1 miliar. Pada tahun 2021, wajib pajak memberikan sumbangan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas penelitian yang dilakukan di Indonesia sebesar Rp40.000.000. Pada tahun 2021 wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp30.000.000.
		Wajib pajak tidak diperkenankan mengurangkan sumbangan tersebut dari penghasilan bruto tahun 2021 karena akan menyebabkan rugi sebesar Rp10.000.000.
	(iii)	PT M (sudah PKP) memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp500 juta yang kepada sebuah lembaga penelitian XYZ di Indonesia. Diketahui bahwa sebesar Rp300 juta akan digunakan sebagai penelitian di Indonesia, sedangkan sebesar Rp200 juta akan digunakan untuk penelitian di Jepang.
		Selain uang tunai, PT M juga memberikan mesin barang produksinya dengan nilai biaya produksi sebesar Rp1 miliar sebagai penunjang penelitian di Indonesia oleh lembaga penelitian XYZ.
		Diketahui bahwa neto fiskal PT M tahun pajak sebelumnya adalah sebesar Rp50 miliar.
		Dalam konteks PPh, PT M dapat mengurangkan sumbangan tersebut sebagai biaya pengurang dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak hanya sebatas atas sumbangan dalam rangka penelitian di Indonesia, yaitu Rp300 juta. Sisa Rp200 juta tidak dapat dibiayakan karena penelitian tidak dilakukan di Indonesia.
		Atas biaya produksi mesin yang disumbangkan, PT M dapat membebankan biaya tersebut sebagaimana merupakan biaya sumbangan dalam rangka penelitian yang dilakukan di Indonesia. Besarnya biaya produksi yang dapat dibebankan adalah sebesar biaya produksi mesin tersebut sebesar Rp1 miliar.
		Terkait pembatasan biaya sumbangan yang dapat dikreditkan maksimal 5% dari neto fiskal tahun sebelumnya, PT M dapat membiayakan semua biaya sumbangan dalam rangka penelitian di Indonesia sebesar Rp1,3 miliar (uang tunai Rp300 juta dan biaya produksi mesin Rp1 miliar) sebab nilai total sumbangan tersebut belum melewati batas maksimal biaya sumbangan yang dapat dibebankan pada tahun ini, yaitu sebesar Rp2,5 miliar (5% x Rp50 miliar).
		Dalam hal nilai sumbangan melebih batas tersebut, biaya sumbangan yang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak UU PPh adalah sebesar sebatas nilai maksimal tersebut, yaitu 5% dari neto fiskal tahun pajak sebelumnya.
		Bagi lembaga penelitian XYZ selaku penerima sumbangan dalam rangka penelitian tersebut, uang tunai tersebut bukan merupakan objek PPh. Lembaga XYZ wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
		Sementara itu, dalam konteks PPN, atas pemberian barang produksi secara cuma-cuma tersebut, PT M wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan BKP berupa pemberian cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp1 miliar, yaitu sebesar biaya produksi tanpa laba kotor. PPN yang terutang adalah sebesar dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif PPN yang berlaku.

Pemberian Sumbangan Penelitian dan Pengembangan