A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 (PMK 10/2025); dan

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PMK 58/2023).

B. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan stabilitas ekonomi dan sosial, pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Ketentuan terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diatur dalam PMK 10/2025.

Melalui PMK 10/2025, pemerintah menegaskan terkait ketentuan pegawai maupun pemberi kerja yang diperbolehkan memanfaatkan insentif ini. Perlu diperhatikan, insentif ini hanya diberikan atas penghasilan pegawai yang bekerja pada sektor padat karya.

C. Definisi

Merujuk PMK 10/2025, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai. Adapun, pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

Lebih lanjut, PPh Pasal 21 DTP adalah insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai. Adapun, pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

D. Perlakuan Pajak

D.1

Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pada dasarnya seluruh pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan UU PPh. Akan tetapi, berdasarkan PMK 10/2025 pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada PMK 10/2025, dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama Januari 2025 hingga Desember 2025.

D.2

Kriteria dan Persyaratan

Insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif pajak penghasilan yang diberikan terhadap pegawai tertentu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Adapun, pemberi kerja tersebut merupakan pemberi kerja yang bergerak pada industri padat karya dengan kriteria pemberi kerja tertentu, seperti:

(i)

Melakukan kegiatan usaha di bidang industri tertentu seperti alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit; dan

(ii)

Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) sesuai dengan KLU yang terdapat dalam lampiran PMK 10/2025. Adapun, kode KLU sebagai berikut:

Tabel 1. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha

Sumber: PMK 10/2025, diolah kembali oleh Penulis.

Selain itu, insentif ini hanya dapat dimanfaatkan oleh pegawai tertentu baik pegawai tetap tertentu maupun pegawai tidak tetap tertentu yang memenuhi kriteria. Berikut merupakan kriteria pegawai yang dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP:

Tabel 2. Kriteria Pegawai Pada Industri Padat Karya yang Dapat

Sumber: PMK 10/2025, diolah kembali oleh Penulis.

D.3

Pemanfaatan dan Pelaporan

PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat memberikan penghasilan kepada pegawai tertentu. Hal ini juga berlaku jika pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada pegawai.

Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Meskipun demikian, atas pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, pemberi kerja harus membuat bukti potong pajak yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan pegawai tertentu akan diperhitungkan kembali pada saat akhir tahun pajak. Apabila dalam 1 (satu) tahun pajak jumlah PPh Pasal 21 DTP lebih besar dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, maka atas lebih bayar tersebut tidak dapat dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pegawai tetap yang bersangkutan.

Dari sisi pemberi kerja dengan kriteria tertentu, jika pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPh Pasal 21/26 dan menyatakan kelebihan pembayaran, maka atas kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP tersebut tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat di kompensasi.

Selanjutnya, pemberi kerja wajib melakukan pelaporan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk setiap masa pajak. Pelaporan tersebut dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari sampai dengan Desember 2025.

Kemudian, pemberi kerja dapat melakukan pembetulan pelaporan insentif PPh Pasal 21 DTP melalui penyampaian pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Penyampaian dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk masa Januari sampai dengan Desember 2025 dapat diperlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2026.

Jika penyampaian dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 disampaikan melewati batas waktu tersebut, maka tidak dianggap sebagai pelaporan pemanfaatan insentif dan insentif dianggap tidak diberikan. Bila insentif dianggap tidak diberikan, maka pemberi kerja wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk masa Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

E. Ilustrasi Kasus

Kasus I

Bapak Fikri adalah pegawai tetap di PT Sinar. Saat ini Bapak Fikri belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). PT Sinar merupakan industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil dengan KLU 14111. Sepanjang tahun 2025, Bapak Fikri memperoleh gaji dari PT Sinar sebesar Rp7.800.000.

Jelaskan, apakah Bapak Fikri dapat memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP? Kemudian hitunglah berapa PPh Pasal 21

Jawaban:

Berdasarkan PMK 10/2025, jenis industri dan KLU tempat Bapak Fikri bekerja termasuk ke dalam industri sektor padat karya sehingga PT Sinar dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja tertentu.

Kemudian, berdasarkan status kepegawaian dan penghasilan yang diterima oleh Bapak Fikri sebesar kurang dari Rp10.000.000/bulan, maka Bapak Fikri dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap tertentu. Atas dasar tersebut maka Bapak Fikri dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Adapun, perhitungan PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan yang diterima oleh Bapak Fikri untuk setiap bulan sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir
Penghasilan bruto setahun	Rp	93.600.000

Pengurangan:
Biaya jabatan setahun 5% x Rp93.600.000	Rp	4.680.000	(-)
Penghasilan neto setahun	Rp	88.920.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	54.000.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	34.920.000

PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp34.920.000	Rp	1.746.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong Jan-Nov	Rp	1.287.000	(-)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Desember	Rp	459.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa:

(i)

Bapak Fikri dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk setiap bulan selama tahun 2025;

(ii)

Untuk bulan Januari s.d November 2025, nilai PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan Bapak Fikri yaitu sebesar Rp 117.000/bulan;

(iii)

Untuk bulan Desember 2025, nilai PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan Bapak Fikri sebesar Rp459.000;

(iv)

Insentif PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Sinar kepada Bapak Fikri saat pembayaran penghasilan kepada Bapak Fikri.

Kemudian, PT Sinar sebagai pemberi kerja harus membuat bukti potong PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP dalam bukti potong. Selain itu, PT Sinar wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Januari sampai dengan Desember 2025.

Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP Industri Padat Karya