A. Dasar Hukum

(i)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);

(ii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi

Dalam rangka simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas panduan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pengusaha dengan tarif umum.

Terdapat 4 (empat) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketiga, SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Keempat, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

C. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 169 PMK 81/2024, wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh paling lambat 31 Maret. Hal ini berlaku pula bagi orang prbadi yang bertindak sebagai pengusaha dengan tarif umum.

Sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dapat melalui website DJP Online ataupun secara offline. Akan tetapi, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seluruh pelaporan elektronik akan terpusat pada sistem Coretax.

Perubahan sistem tersebut membuat urgensi panduan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax menjadi penting. Untuk dapat memberikan informasi yang menyeluruh, panduan yang tertera dalam artikel ini disediakan dari tahap awal mengakses Coretax hingga tahap pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi pengusaha. Pada seri ini, pembahasan akan difokuskan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi orang pribadi pengusaha.

Perlu diketahui, bahwa aplikasi Coretax terdiri atas 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam menggunakan Coretax, wajib pajak dapat memilih menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada artikel ini akan menggunakan contoh menu Coretax dalam Bahasa Inggris.

D. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan Tarif Umum

Perlu diperhatikan, akses pada Coretax hanya dapat diakses oleh orang pribadi selaku pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berikut ini adalah tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan tarif umum.

D.1

Tahapan Login

Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, pengusaha selaku wajib pajak harus masuk terlebih dahulu dengan akun wajib pajak. Berikut tahapan untuk login dalam aplikasi Coretax:

(i)

Login dapat dilakukan dengan menggunakan NPWP orang pribadi atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keterangan:

a.	Username	:	Diisi dengan NPWP/NIK;
b.	Password	:	Diisi dengan kata sandi;
c.	Language	:	Dipilih Bahasa yang diinginkan;
d.	Captha	:	Diisi sesuai dengan kode keamanan yang tertera.

(ii)

Apabila semuanya telah diisi informasi yang sesuai, klik “login”. Setelah itu, wajib pajak harus memastikan peran yang dipilih telah sesuai yaitu akun milik sendiri (main account).

D.2

Menu Tax Return

Untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, wajib pajak diperkenankan untuk mengakses menu tax return.

(i)

Pilih menu “Tax Return”, kemudian pilih submenu “Tax Return”.

(ii)

Berikut adalah tampilan menu Tax Return, di sini terdapat beberapa menu yang perlu dijadikan perhatian yaitu:

a.	Tax Return Not Submitted	:	Daftar SPT yang belum dilaporkan;
b.	Tax Return Waiting for Payment	:	Daftar SPT yang belum dibayar;
c.	Tax Return Submitted	:	Daftar SPT yang telah dilaporkan;
d.	Tax Return Rejected	:	Daftar SPT yang ditolak; dan
e.	Tax Return Cancelled	:	Daftar SPT yang dibatalkan.

(iii)

Jika ingin membuat bukti potong baru secara manual, maka dapat dilakukan dengan mengklik “Create Tax Return”

(iv)

Setelah itu, wajib pajak dapat mengisi data tahun pajak dan jenis SPT yang diinginkan.

Keterangan:

a.	Tax type	:	pilih “Personal Income Tax”;
b.	Tax Return Type	:	pilih “Personal Income Tax Return”;
c.	Tax Return Period Type	:	pilih “Yearly Tax Return”;
d.	Tax Period	:	pilih sesuai dengan tahun yang dilaporkan;
e.	Tax Return Model	:	pilih normal untuk lapor SPT pertama kali.

(v)

Setelah mengisi data tersebut, maka draft SPT Tahunan orang pribadi telah berhasil dibuat. Selanjutnya, SPT dapat dilihat pada submenu Tax Return Not Submitted.

(vi)

Silahkan pilih tombol “View” untuk mengisi SPT.

(vii)

Selanjutnya, setelah SPT berhasil dibuka maka terdapat isian form berbentuk SPT Induk dan Lampiran I. Silahkan melengkapi SPT dari Induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada SPT Induk. Kemudian, isi bagian lampiran I.

(viii)

Pada Induk SPT bagian B, bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dapat memilih “Yes” pada poin 1.b.1.

(ix)

Selanjutnya, bila skema perhitungan yang digunakan oleh pengusaha adalah menggunakan skema tarif umum PPh Pasal 17 maka silahkan isi poin-poin dengan arahan sebagai berikut:

a.	Poin 1.b.2	:	“No, continue to the next question”
b.	Poin 1.b.3	:	“No, I prepare cash basis financial statement/financial statement”
c.	Poin 1.b.4	:	Isi dengan jenis usaha yang dilakukan.

(x)

Selanjutnya, silahkan mengisi detail laporan keuangan pada lampiran SPT. Dikarenakan jenis usaha yang dipilih pada contoh kali ini adalah “Service” maka lampiran keuangan yang harus diisi terdapat pada lampiran 3 A.2.

(xi)

Laporan keuangan wajib diisi karena wajib pajak menggunakan pembukuan. Silahkan klik “edit” pada komponen laba rugi yang ingin disesuaikan.

(xii)

Wajib pajak diperkenankan untuk mengisi komponen laporan laba rugi yang meliputi seluruh variabel pada komponen tersebut, termasuk koreksi fiskal. Jika telah lengkap dan sesuai, silahkan klik tombol “Save”.

(xiii)

Komponen laba rugi yang telah disimpan akan muncul pada bagian A.1 “Profit and Loss”. Dan nilai laba sebelum pajak pada laporan laba rugi akan ter-prepopulasi pada induk SPT bagian B poin 1.b.5,

(xiv)

Jika laporan laba rugi telah terisi, maka silahkan scroll ke bawah untuk mengisi statement of financial position (Laporan Neraca).

(xv)

Selanjutnya, silahkan scroll ke bawah untuk melengkapi keterangan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan diaudit maka silahkan mengisi detail dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut

(xvi)

Kemudian, kembali ke SPT Induk bagian C. Silahkan pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada poin 5 “Tax exemptions” sesuai dengan status wajib pajak. Kemudian, isi pengurang komponen penghasilan lainnya pada poin 8 “Do you have income tax deduction?” apabila terdapat pengurang penghasilan lain.

(xvii)

Selanjutnya, silahkan melengkapi SPT Induk bagian D. Bila wajib pajak selaku pengusaha tidak memiliki bukti potong dari pemberi kerja dan tidak terdapat kredit pajak luar negeri maka dapat memilih “No.” pada poin 10.a dan 10.d.

(xviii)

Adapun jumlah PPh terutang yang masih harus dibayar akan muncul pada bagian e poin 11.c

(xix)

Wajib pajak diperkenankan untuk melihat kembali bagian F, G, dan H pada SPT Induk.

Bagian F	:	Bila terdapat SPT pembetulan (Amendement Tax Return);
Bagian G	:	Bila status SPT lebih bayar (Refund) ; dan
Bagian H	:	Bila terdapat angsuran PPh Pasal 25 (Income Tax Instalment).

(xx)

Wajib pajak diperkenankan melengkapi bagian I.

a.

Bila wajib pajak hendak melakukan update harta pada akhir tahun pajak, diperkenankan untuk memiliki “Yes” pada bagian 14.a. Dan mengisi detail harta pada Lampiran I bagian A;

b.

Bila wajib pajak memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, silahkan pilih “Yes” pada poin 14.b. Kemudian isi detail kewajiban pada lampiran I bagian B;

c.

Bila wajib pajak memiliki penghasilan lainnya seperti penghasilan yang dipungut PPh Final atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, diperkenankan untuk memiliki “Yes” pada bagian 14.c dan bagian 14.d.

(xxi)

Kemudian, isi detail harta pada Lampiran I Bagian A dengan cara klik “Add” untuk menambahkan harta yang dimiliki pada akhir tahun.

(xxii)

Kemudian, masukkan data sesuai dengan isian form sebagaimana gambar di bawah ini. Bila telah terisi secara lengkap dan benar, silahkan klik tombol “Save”.

(xxiii)

Masukkan data sesuai dengan isian form sebagaimana gambar di bawah ini. Bila telah terisi secara lengkap dan benar, silahkan klik tombol “Save”.

(xxiv)

Selanjutnya, kita kembali ke SPT Induk bagian J. Apabila wajib pajak memilih memggunakan pembukuan maka laporan keuangan wajib dilampirkan di poin a.

D.3

Pembayaran PPh Terutang pada SPT Tahunan Orang Pribadi

Tahapan berikutnya adalah cara pembayaran PPh terutang pada SPT Tahunan Orang Pribadi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut.

(i)

Selanjutnya, silahkan lengkapi SPT Induk bagian K yaitu dengan:

a.

mencentang kalimat pernyataan bahwa seluruh data yang disampaikan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;

b.

mengisi penandatangan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

c.

mengklik tombol “Pay and Submit” untuk menyampaikan SPT.

(ii)

Bila wajib pajak memiliki saldo Deposit pada akunnya maka akan muncul pilihan menggunakan Deposit atau tidak.

(iii)

Apabila status SPT kurang bayar maka SPT dapat dibayar dengan menggunakan saldo Deposit atau dengan membuat kode billing.

(iv)

Selanjutnya, wajib pajak diperkenankan untuk memilih penandatanganan elektronik. Kemudian, klik tombol “Save”. Dan klik tombol “Confirm Sign”.

(v)

Selamat SPT berhasil dilaporkan! SPT yang telah disampaikan dapat dilihat pada submenu “Tax Return Submitted”. Adapun dokumen bukti penerimaan elektronik (BPE) dan dokumen cetakan SPT dapat diunduh.

E. Penutup

Demikian adalah tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi pengusaha dengan tarif umum pada aplikasi Coretax. Pelaporan SPT melalui Coretax pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan proses dan integrasi data. Namun, wajib pajak tetap perlu memastikan seluruh data yang terisi telah sesuai dengan ketentuan.

Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC.

Panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari DJP. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pengusaha dengan Tarif Umum pada Aplikasi Coretax