A. Dasar Hukum

(i)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);

(ii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi

Dalam rangka simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas panduan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) bagi pegawai pada aplikasi Coretax.

Terdapat 3 (tiga) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketiga, SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

C. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 169 PMK 81/2024, wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh paling lambat 31 Maret.

Sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi secara elektronik melalui website DJP Online. Akan tetapi, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seluruh pelaporan elektronik akan terpusat pada sistem Coretax.

Perubahan sistem tersebut membuat urgensi panduan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax menjadi penting. Untuk dapat memberikan informasi yang menyeluruh, panduan yang tertera dalam artikel ini disediakan dari tahap awal mengakses Coretax hingga tahap pelaporan SPT Tahunan PPh bagi pegawai. Pada seri ini, pembahasan akan difokuskan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pegawai.

Perlu diketahui, bahwa aplikasi Coretax terdiri atas 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam menggunakan Coretax, wajib pajak dapat memilih menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada artikel ini akan menggunakan contoh menu Coretax dalam Bahasa Inggris.

D. Pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Pegawai melalui Coretax

Perlu diperhatikan, akses pada Coretax hanya dapat diakses oleh orang pribadi pegawai selaku pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berikut ini adalah tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Pegawai.

D.1

Tahapan Login

Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, pegawai harus login terlebih dahulu dengan akun pegawai yang bersangkutan. Berikut tahapan untuk login dalam aplikasi Coretax:

(i)

Login dapat dilakukan dengan menggunakan NPWP orang pribadi atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keterangan:

a.	Username	:	Diisi dengan NPWP/NIK;
b.	Password	:	Diisi dengan kata sandi;
c.	Language	:	Dipilih Bahasa yang diinginkan;
d.	Captha	:	Diisi sesuai dengan kode keamanan yang tertera.

(ii)

Apabila semuanya telah diisi informasi yang sesuai, klik “login”.

(iii)

Setelah itu pegawai harus memastikan peran yang dipilih telah sesuai yaitu akun milik sendiri (main account).

D.2

Menu Tax Return

Untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, pegawai diperkenankan untuk mengakses menu tax return.

(i)

Pilih menu “Tax Return”, kemudian pilih submenu “Tax Return”.

(ii)

Berikut adalah tampilan menu Tax Return, di sini terdapat beberapa menu yang perlu dijadikan perhatian yaitu:

a.	Tax Return Not Submitted	:	Daftar SPT yang belum dilaporkan;
b.	Tax Return Waiting for Payment	:	Daftar SPT yang belum dibayar;
c.	Tax Return Submitted	:	Daftar SPT yang telah dilaporkan;
d.	Tax Return Rejected	:	Daftar SPT yang ditolak; dan
e.	Tax Return Cancelled	:	Daftar SPT yang dibatalkan.

(iii)

Jika ingin membuat SPT Tahunan Orang Pribadi maka dapat dilakukan dengan mengklik “Create Tax Return”.

(iv)

Setelah mengklik Create Tax Return, pegawai dapat mengisi data tahun pajak dan jenis SPT yang diinginkan.

Keterangan:

a.	Tax type	:	pilih “Personal Income Tax”;
b.	Tax Return Type	:	pilih “Personal Income Tax Return”;
c.	Tax Return Period Type	:	pilih “Yearly Tax Return”;
d.	Tax Period	:	pilih sesuai dengan tahun yang dilaporkan;
e.	Tax Return Model	:	pilih normal untuk lapor SPT pertama kali.

(v)

Setelah mengisi data tersebut, maka draft SPT Tahunan orang pribadi telah berhasil dibuat. Selanjutnya, SPT dapat dilihat pada submenu Tax Return Not Submitted.

(vi)

Silahkan pilih tombol “View” untuk mengisi SPT.

(vii)

Selanjutnya, setelah SPT berhasil dibuka maka terdapat isian form berbentuk SPT Induk dan Lampiran I. Silahkan melengkapi SPT dari Induk terlebih dahulu. Kemudian, isi bagian lampiran I.

(viii)

Untuk menyimpan sementara progress pengisian SPT, pegawai dapat menekan tombol “Save Draft”.

(ix)

Pegawai selaku wajib pajak orang pribadi dapat melengkapi induk bagian B. Pertama, pada poin 1.a, apabila pegawai memiliki penghasilan dari pemberi kerja maka pilih “Yes”.

(x)

Selanjutnya, isian detail terkait penghasilan tersebut dapat diisi pada Lampiran I bagian D.

Bagian ini akan terisi secara otomatis jika para pegawai telah mendapatkan bukti potong tahunan dari pemberi kerja. Sementara itu, pegawai diperkenankan untuk klik tombol “Add” bila terdapat tambahan penghasilan di luar yang telah tercantum.

(xi)

Silahkan mengisi detail penghasilan dari pemberi kerja, kemudian pilih tombol “Save” apabila telah selesai.

Dengan demikian, penghasilan yang berhasil diinput akan muncul di Lampiran I bagian D.

(xii)

Pegawai diperkenankan untuk kembali mengisi Induk SPT bagian C. Pilih “Tax Exemption” atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada poin 5. Apabila terdapat pengurangan penghasilan atau pengurang PPh, silahkan pilih “Yes” pada poin 3 (pengurang penghasilan neto berupan zakat atau sumbangan keagaaman) atau 8 (pengurang penghasilan lainnya)

(xiii)

Pegawai diperkenankan untuk melengkapi SPT Induk bagian D. Bila pegawai memiliki bukti potong PPh dari pemberi kerja, maka pilih “Yes” pada poin 10.a.

(xiv)

Untuk mengisi detail poin 10.a., Pegawai dapat berpindah ke Lampiran I bagian E.

Bagian pada gambar di atas, akan terisi secara otomatis dari pemberi kerja. Bila terdapat bukti potong lainnya, Pegawai dapat memilih tombol “Add” untuk menambahkan bukti potong lainnya.

(xv)

Pegawai dapat mengisi detail bukti potong dari pemberi kerja. Bila telah selesai, silahkan pilih “Save”. Kemudian, bukti potong yang berhasil diinput akan muncul di Lampiran I bagian E.

(xvi)

Pegawai diperkenankan untuk kembali ke bagian induk bagian D dan E. Jumlah PPh terutang yang masih harus dibayar akan diketahui dari poin 11.c “Income Tax must be paid”.

(xvii)

Pegawai diperkenankan untuk melihat kembali bagian F, G, dan H pada SPT Induk.

Bagian F	:	Bila terdapat SPT pembetulan (Amendement Tax Return);
Bagian G	:	Bila status SPT lebih bayar (Refund); dan
Bagian H	:	Bila terdapat angsuran PPh Pasal 25 (Income Tax Instalment).

(xviii)

Pegawai diperkenankan melengkapi bagian I.

a.

Bila pegawai hendak melakukan update harta tahun pajak bersangkutan, diperkenankan untuk memiliki “Yes” pada bagian 14.a;

b.

Bila pegawai selaku wajib pajak memiliki kewajiban, silahkan pilih “Yes” pada poin 14.b. Kemudian isi detail kewajiban pada lampiran I bagian B;

c.

Bila pegawai memiliki penghasilan yang dipungut PPh Final atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, diperkenankan untuk memiliki “Yes” pada bagian 14.c dan bagian 14.d.

(xix)

Kemudian, isi detail harta pada Lampiran I Bagian A dengan cara klik “Add” untuk menambahkan harta yang dimiliki pada akhir tahun.

(xx)

Silahkan masukkan data sesuai dengan isian form sebagaimana gambar di bawah ini. Bila telah terisi secara lengkap dan benar, silahkan klik tombol “Save”.

(xxi)

Selanjutnya, kita kembali ke SPT Induk bagian J;

(xxii)

Bila pegawai selaku wajib pajak orang pribadi memiliki dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan, maka pilih “Yes” pada Others Documents.

D.3

Pembayaran PPh Terutang pada SPT Tahunan Orang Pribadi

Tahapan berikutnya adalah cara pembayaran PPh terutang pada SPT Tahunan Orang Pribadi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut.

(i)

Selanjutnya, silahkan lengkapi SPT Induk bagian K yaitu dengan:

a.

mencentang kalimat pernyataan bahwa seluruh data yang disampaikan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;

b.

mengisi penandatangan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

c.

mengklik tombol “Pay and Submit” untuk menyampaikan SPT.

(ii)

Bila wajib pajak memiliki saldo Deposit pada akunnya maka akan muncul pilihan menggunakan Deposit atau tidak.

(iii)

Apabila status SPT kurang bayar maka SPT dapat dibayar dengan menggunakan saldo Deposit atau dengan membuat kode billing.

(iv)

Selanjutnya, pegawai diperkenankan untuk memilih penandatanganan elektronik. Kemudian, klik tombol “Save”. Dan klik tombol “Confirm Sign”.

(v)

Selamat SPT berhasil dilaporkan! SPT yang telah dilaporkan dapat dilihat pada submenu “Tax Return Submitted”. Adapun dokumen bukti penerimaan elektronik (BPE) dan dokumen cetakan SPT dapat diunduh.

E. Penutup

Demikian adalah tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh bagi pegawai. Proses pelaporan SPT tahunan bagi pegawai kini dirancang untuk mengintegrasikan data prepopulated dari sistem Coretax.

Sistem Coretax mempermudah proses dengan memberikan fitur otomatisasi, seperti pengisian data berdasarkan bukti potong yang dilaporkan pemberi kerja, sehingga mempercepat waktu pelaporan dan meminimalkan risiko kesalahan input. Untuk pegawai dengan status pajak kurang bayar, sistem juga menyediakan pembuatan kode billing secara otomatis.

Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC.

Panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari DJP. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.

Pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Pegawai pada Aplikasi Coretax