A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);
(ii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);
(iii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi
Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Artikel ini akan membahas mengenai panduan pengajuan perubahan status wajib pajak. Status wajib pajak merupakan status dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh wajib pajak. NPWP sendiri merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. Latar Belakang
Artikel ini akan disusun dari tahapan awal wajib pajak dalam mengakses Coretax. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat tersalurkan dengan tepat. Panduan akses permohonan pengajuan perubahan status wajib pajak ini merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Coretax.
Berdasarkan PMK 81/2024, perubahan status wajib pajak khususnya dalam penonaktifan status wajib pajak terbagi menjadi 3 (tiga) pengklasifikasian yang terdiri dari:
(i)	Penetapan Wajib Pajak Nonaktif dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi:
	a.	melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya;
	b.	tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan, atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak;
	c.	Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;
	d.	Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
	e.	wanita kawin yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; atau
	f.	memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(ii)	Penetapan Wajib Pajak Nonaktif dilakukan dalam hal Wajib Pajak Badan:
	a.	tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun masih dalam proses atau belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
	b.	memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(iii)	Penetapan Wajib Pajak Nonaktif dilakukan dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
	a.	tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
	b.	memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Sebagai tambahan informasi, saat ini Coretax tersedia dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pada artikel ini, bahasa yang akan digunakan pada gambar petunjuk adalah Bahasa Indonesia.

D. Panduan Pengajuan Perubahan Status Wajib Pajak
Panduan perubahan status wajib pajak akan diulas berdasarkan 2 (dua) jenis perubahan, yaitu penonaktifan dan pengaktifan kembali.
D.1	Penonaktifan Status NPWP
	Bagi wajib pajak yang ingin mengajukan penonaktifan status NPWP, wajib pajak dapat mengikuti tahapan berikut.
	(i)	Langkah pertama, wajib pajak diperkenankan login terlebih dahulu untuk membuka portal Coretax. Pada saat login, wajib pajak akan diminta untuk mengisi username dan password.

		Sebagai catatan, pada halaman awal ini juga wajib pajak dapat memilih bahasa yang ingin digunakan. Bahasa tersebut terdiri atas Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
	(ii)	Setelah berhasil login, wajib pajak akan ditampilkan halaman depan profil wajib pajak seperti gambar di bawah ini.

	(iii)	Setelah halaman depan muncul, wajib pajak dapat mengubah peran sebagai diri sendiri seperti gambar berikut.

		Selain sebagai diri sendiri, wajib pajak juga dapat mengubah perannya sebagai wajib pajak yang diwakili atau dikuasai seperti gambar berikut.

	(iv)	Masih pada halaman profil, wajib pajak juga dapat melihat status NPWP.

	(v)	Langkah selanjutnya, untuk mengajukan perubahan status wajib pajak, wajib pajak dapat klik menu “Portal” seperti gambar berikut.

	(vi)	Setelah memilih menu portal, wajib pajak dapat memilih submenu “Perubahan Status WP” seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

	(vii)	Kemudian, wajib pajak dapat memilih “Penetapan Wajib Pajak Nonaktif” seperti pada gambar berikut.

	(viii)	Setelah itu, wajib pajak akan ditampilkan isian formulir permohonan penonaktifan status wajib pajak, seperti gambar di bawah ini.

	(ix)	Apabila permohonan diajukan oleh wakil atau kuasa, isikan identitas sebagai wakil atau kuasa yang bersangkutan.

	(x)	Selanjutnya, pilih alasan penonaktifan status wajib pajak yang diajukan.

		Contoh: wajib pajak mengajukan penonaktifan karena besaran penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

	(xi)	Kemudian, lengkapi dokumen persyaratan atau dokumen pendukung.

	(xii)	Selanjutnya, centang pernyataan yang telah disediakan di laman portal. Pernyataan ini menyatakan bahwa “Dengan mengetahui sepenuhnya segala konsekuensi termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Rekening Wajib Pajak sebagai sarana untuk menerima keputusan dan dokumen perpajakan."

	(xiii)	Setelah semua isian formulir terisi, klik “kirim” dan permohonan berhasil dikirim.

	(xiv)	Setelah permohonan berhasil dikirim, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian dan wajib pajak dapat mengunduh bukti tanda terima.

		Berikut tampilan bukti penerimaan surat yang akan diperoleh wajib pajak.

	(xv)	Apabila permohonan selesai diproses, wajib pajak akan memperoleh pemberitahuan di akun wajib pajak.

		Setelah permohonan selesai diteliti dan diproses, wajib pajak akan memperoleh pemberitahuan berupa.
		a.	Bila permohonan ditolak maka wajib pajak akan memperoleh surat penolakan seperti gambar berikut. Dengan demikian, status NPWP yang terdapat pada halaman awal profil wajib pajak akan tetap “aktif”.

		b.	Jika permohonan disetujui, wajib pajak akan memperoleh surat penetapan nonaktif seperti gambar berikut. Dengan demikian, status NPWP yang terdapat pada halaman awal profil wajib pajak akan berubah menjadi “Nonaktif”.


D.2	Pengaktifan Kembali Status NPWP
	Dalam hal wajib pajak yang telah nonaktif ingin melakukan pengaktifan kembali status wajib pajak maka dapat mengikuti tahapan berikut.
	(i)	Langkah pertama, wajib pajak dapat klik menu “Portal”. Kemudian, wajib pajak dapat memilih submenu “Perubahan Status WP” seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

	(ii)	Kemudian, wajib pajak dapat memilih “Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif” seperti pada gambar berikut.

	(iii)	Selanjutnya, wajib pajak diperkenankan untuk mengisi formulir permohonan pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif.
	(iv)	Bila permohonan diajukan oleh wakil atau kuasa maka harus mencantumkan identitas wakil atau kuasa yang bersangkutan.

	(v)	Kemudian, wajib pajak juga diharuskan mengisi alasan pengaktifan ulang status wajib pajak.

	(vi)	Apabila formulir sudah dipastikan terisi, wajib pajak dapat memberikan tanda centang pada kolom pernyataan yang berbunyi “Dengan mengetahui sepenuhnya segala konsekuensi termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Rekening Wajib Pajak sebagai sarana untuk menerima keputusan dan dokumen perpajakan."

	(vii)	Selanjutnya, klik “kirim” dan permohonan berhasil dikirim.

	(viii)	Setelah berhasil dikirim, wajib pajak dapat mengunduh bukti penerimaan surat permohonan.

		Berikut tampilan bukti surat penerimaan yang akan wajib pajak peroleh setelah mengajukan permohonan perubahan status wajib pajak.

	(ix)	Selain itu, wajib pajak dapat mengunduh surat pengaktifan kembali seperti gambar berikut.

		Berikut tampilan surat pengaktifan kembali yang akan wajib pajak dapatkan.

	(x)	Terakhir, status NPWP akan secara otomatis diaktifkan kembali. wajib pajak dapat melihat status tersebut di menu halaman awal wajib pajak yaitu menu “Portal”.


E. Penutup
Sebagai penutup, konsekuensi dari adanya perubahan status wajib pajak akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Wajib pajak diperkenankan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan perubahan status wajib pajak.
Di sisi lain, artikel panduan mengenai Coretax ini tersedia dalam beberapa seri. Artikel yang termuat pada panduan ini merupakan satu dari sekian seri lainnya yang akan tersedia di Perpajakan DDTC.
Selain itu, panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Semua informasi yang tercantum dalam panduan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan proses perkembangan sistem.

Panduan Pengajuan Perubahan Status Wajib Pajak