A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);
(ii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);
(iii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi
Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Artikel ini akan membahas mengenai cara mengajukan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui Coretax. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Berikut ketentuan Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak (WP):
(i)	WP Orang Pribadi:
	a.	telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
	b.	WP Orang Pribadi:
		■	telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai Penduduk, bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk; atau
		■	telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, bagi orang pribadi yang berstatus bukan Penduduk; atau
	c.	memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.
(ii)	WP warisan belum terbagi:
(iii)	Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal warisan sudah selesai dibagi.
	WP Badan:
	a.	WP Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
	b.	WP bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
	c.	WP Badan memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP.
(iv)	WP Instansi Pemerintah
	a.	tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
	b.	memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. Latar Belakang
Untuk dapat memberikan informasi yang menyeluruh. Segala panduan yang tertera dalam artikel ini disediakan dari tahapan awal wajib pajak mengakses Coretax. Panduan ini merupakan cara ajukan penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak. Perlu diketahui, saat ini Coretax tersedia dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

D. Panduan Pengajuan Penghapusan NPWP
Berikut cara pengajuan penghapusan NPWP.
(i)	Ini merupakan halaman awal akun wajib pajak. Untuk login, wajib pajak harus mengisi username dengan nomor NPWP dan password Orang Pribadi.

	Di halaman ini, wajib pajak dapat memilih bahasa yang ingin digunakan yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
(ii)	Setelah Login, akan ditampilkan halaman depan profil wajib pajak seperti berikut ini.

(iii)	Di halaman ini, wajib pajak dapat mengubah 2 (dua) peran, yaitu sebagai:
	a.	Diri sendiri; atau
	b.	Wajib pajak yang diwakili/dikuasai.

(iv)	Di halaman ini juga, dapat terlihat status NPWP.

(v)	Untuk melakukan penghapusan NPWP, klik Portal lalu pilih menu penghapusan dan Pencabutan.

(vi)	Kemudian akan ditampilkan halaman Isian Formulir Penghapusan/Pencabutan. Pada jenis Penghapusan/Pencabutan, pilih Penghapusan NPWP.

(vii)	Jika permohonan diajukan oleh Wakil/Kuasa, isikan identitas Wakil/Kuasa.

(viii)	Selanjutnya, pilih alasan penghapusan NPWP.

(ix)	Lengkapi dokumen persyaratan atau pendukung. Klik “Memilih”.

	Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut.

(x)	Beri tanda centang pada pernyataan lalu kirim. Permohonan berhasil dikirim.


(xi)	Klik “unduh” untuk bukti penerimaan surat.

	Berikut tampilan bukti penerimaan surat yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak.

(xii)	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan pemeriksaan atas permohonan wajib pajak. Untuk WP Orang Pribadi maksimal 6 bulan dan WP Badan maksimal 12 bulan.
	Jika permohonan diterima, maka akan mendapatkan pemberitahuan dan surat keputusan penghapusan NPWP melalui email.


(xiii)	NPWP akan dihapus dan wajib pajak tidak mempunyai akses Coretax ke akun wajib pajak.

(xiv)	Berikut beberapa ketentuan permohonan NPWP:
	a.	Jika permohonan diterima tetapi masih terdapat tunggakan pajak, maka diberikan waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan tersebut. Apabila tunggakan dilunasi, NPWP akan secara otomatis dihapus oleh sistem. Namun apabila jangka waktu 30 hari tunggakan tidak dilunasi maka NPWP tidak dihapus.


	b.	Jika permohonan ditolak, maka akan mendapatkan surat penolakan penghapusan NPWP dan masih dapat mengakses akun wajib pajak.




E. Penutup
Penghapusan NPWP ditujukan bagi wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu syarat penghapusan NPWP adalah tidak mempunyai utang pajak. Dengan demikian, penghapusan NPWP tidak dapat digunakan sebagai celah untuk menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, akan tetapi semata-mata karena syarat objektif dan subjektif sudah tidak terpenuhi.
Demikian panduan mengenai pengajuan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Artikel ini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC. Adapun panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari DJP. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu.

Panduan Pengajuan Penghapusan NPWP