A. Dasar Hukum
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
(i)	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);
(ii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);
(iii)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi
Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas mengenai panduan tutorial daftar wajib pajak badan pada aplikasi Coretax.
Terdapat 6 (enam) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kedua, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
Ketiga, Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Keempat, Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yang diidentifikasi menggunakan nomor pokok wajib pajak.
Kelima, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Keenam, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

C. Latar Belakang
Untuk dapat memberikan informasi yang menyeluruh. Segala panduan yang tertera dalam artikel ini disediakan dari tahapan awal Wajib Pajak mengakses Coretax. Panduan pendaftaran daftar wajib pajak badan pada aplikasi coretax merupakan tahap awal untuk melakukan kewajiban perpajakan di Coretax. Sebagai informasi bahwa pada aplikasi Coretax tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun untuk pembahasan kali ini, bahasa yang digunakan dalam gambar petunjuk adalah bahasa Inggris.

D. Panduan Pendaftaran Daftar Wajib Pajak Badan
D.1	Pendaftaran
	(i)	Langkah pertama yang harus dilakukan wajib pajak badan yaitu pendaftaran. Bagi wajib pajak yang belum memiliki akun, silahkan klik “New Registration”.

	(ii)	Setelah klik “New Registration” akan muncul Jenis Wajib Pajak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya klik “Corporate” untuk mendaftarkan Wajib Pajak Badan.

	(iii)	Kemudian wajib pajak diarahkan untuk memilih bentuk Wajib Pajak Badan, jika sudah memilih klik “Ok”.

	(iv)	Setelah itu, akan muncul langkah-langkah yang perlu di isi oleh wajib pajak di antaranya sebagai berikut:
		a.	Langkah pertama: Pengisian terkait kuasa Wajib Pajak. Pertama, Menjawab pertanyaan terkait pihak yang melakukan permohonan pendaftaran, jika permohonan pendaftaran dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan maka klik centang.

			Kemudian isi NIK/NPWP kuasa Wajib Pajak pada kolom sesuai gambar di bawah ini, maka nama Kuasa Wajib Pajak akan otomatis terisi. Koreksi NIK/NPWP dan Nama Kuasa Wajib Pajak, jika sudah sesuai klik “Next” untuk ke langkah selanjutnya.

		b.	Langkah kedua: Pengisian terkait Taxpayer Identity atau Identitas Wajib Pajak Badan secara lengkap. Hal-hal yang perlu diisi antara lain:
			■	Sektor pengesahan
			■	Nama wajib pajak
			■	Tanggal pengesahan dokumen
			■	Nomor dokumen pendirian
			■	Tempat dan tanggal dokumen pendirian
			■	NIK Notaris/Pejabat penandatangan
			■	Nama Notaris/Pejabat penandatangan
			■	Jenis modal
			■	Jumlah modal dasar
			■	Jumlah modal yang ditempatkan
			■	Jumlah modal disetor

			Jika sudah terisi sesuai dengan kolom di atas, silahkan klik “Next” untuk langkah selanjutnya.
		c.	Langkah ketiga: Pengisian terkait Contact Detail atau Detail Kontak Wajib Pajak secara lengkap untuk proses verifikasi.
			■	Isi alamat email, kemudian kode verifikasi akan dikirimkan ke email wajib pajak dan input kode verifikasi yang telah dikirimkan, lalu klik “Verify” hingga muncul pop up seperti gambar di bawah ini.

			■	Isi nomor telepon seluler kemudian klik “Verify”. Jika sudah berhasil, maka akan muncul pop up seperti gambar di bawah ini.

				Perlu wajib pajak ketahui sebelum verifikasi nomor telepon, pastikan bahwa nomor yang wajib pajak input memiliki cukup pulsa untuk menerima pesan SMS agar proses verifikasi berhasil.
			■	Isi nomor telepon dan faksimile jika ada, kemudian klik “Next” untuk langkah selanjutnya.
		d.	Langkah keempat: Pengisian terkait Persons in Charge (PIC) atau Data Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan.
			■	Klik ikon “+” untuk menambahkan data penanggung jawab wajib pajak badan.

			■	Hal-hal yang perlu diisi antara lain:
				1)	Kebangsaan
				2)	NIK/NPWP
				3)	Jabatan dan Sub jabatan
				4)	Negara asal

			■	Perlu wajib pajak ketahui, sebelum menambahkan data penanggung jawab pastikan bahwa data penanggung jawab sudah terdaftar pada sistem administrasi direktorat jenderal pajak. Dengan demikian kolom Nama, Nomor Paspor, Email dan Nomor Telepon Seluler akan otomatis terisi menyesuaikan pada keempat data di atas. Kemudian klik “Save” untuk menyimpan data penanggung jawab wajib pajak badan.

			■	Untuk menambahkan data penanggung jawab lainnya jika ada penanggung jawab lebih dari satu, ulangi langkah keempat sampai selesai.
		e.	Langkah kelima: Pengisian data terkait Related Taxpayers atau Relasi Wajib Pajak.
			■	Klik ikon “+” untuk menambahkan data wajib pajak yang mempunyai relasi dengan kawan pajak.

			■	Hal-hal yang perlu diisi antara lain:
				1)	NIK wajib pajak
				2)	Nama wajib pajak
				3)	Jenis hubungan wajib pajak
			■	Kemudian klik “Save” untuk menyimpan data relasi wajib pajak.
			■	Untuk menambahkan data relasi wajib pajak yang lain jika ada relasi wajib pajak lebih dari satu, ulangi langkah kelima sampai selesai.
		f.	Langkah keenam: Pengisian data terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Pada pengisian ini, wajib pajak diminta untuk mengisi satu KLU sesuai bidang usaha wajib pajak yang utama/dominan. Jika wajib pajak terdapat kegiatan usaha lain, wajib pajak dapat menambahkan lebih dari satu KLU tambahan.
			■	Pertama, wajib pajak harus mencari Kode KLU yang sesuai pada kolom pencarian.

			■	Kedua, wajib pajak perlu mengisi data-data di bawah ini:
				1)	Deskripsi usaha wajib pajak
				2)	Merek Dagang/Usaha
				3)	Klik centang apabila wajib pajak memiliki pegawai

				4)	Jumlah pegawai
				5)	Jumlah peredaran bruto 1 tahun
				6)	Jenis metode pembukuan
				7)	Mata uang pembukuan
				8)	Tahun buku
			■	Apabila semua kolom sudah diisi dan sesuai, klik “Next” untuk langkah selanjutnya.
		g.	Langkah ketujuh: Pengisian data terkait Alamat Wajib Pajak Badan secara lengkap. Data alamat yang perlu di isi wajib pajak antara lain:
			■	Alamat lengkap (Jalan, RT/RW, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kode Pos).
			■	Klik “Mark Address” untuk menyesuaikan titik lokasi sesuai dengan alamat wajib pajak dengan peta geometrik.

			■	Apabila status tempat kedudukan wajib pajak masih sewa, silahkan klik centang pada “Location is Rented”. Kemudian tambahkan alamat wajib pajak yang berstatus sewa dengan klik “Add Address”.

		h.	Langkah kedelapan: Pada langkah ini terkait dengan pengunggahan dokumen. Wajib pajak diminta untuk unggah dokumen kelengkapan yang diperlukan seperti dokumen pendirian.

			Apabila permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak, maka wajib pajak perlu unggah dokumen surat kuasa.

		i.	Langkah kesembilan: Pada langkah terakhir ini, wajib pajak diminta untuk mengkonfirmasi pernyataan bahwa seluruh data yang diisi telah benar dan jelas. Pastikan untuk mengklik tombol konfirmasi sebelum mengklik “Submit”.

	(v)	Proses pendaftaran sudah selesai, wajib pajak diharapkan mengecek email secara berkala untuk mendapatkan notifikasi berupa lampiran Surat Keterangan Terdaftar.

E. Penutup
Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC.
Adapun panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.

Panduan Pendaftaran Wajib Pajak Badan pada Aplikasi Coretax