A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

(ii)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PMK 56/2019);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. Definisi

Dalam upaya melakukan simplifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, Pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai Coretax. Adapun dalam artikel ini, akan membahas mengenai panduan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan tarif umum.

Terdapat 3 (tiga) istilah yang akan dipakai dalam panduan ini. Pertama, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

Kedua, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Ketiga, Tarif umum adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

C. Latar Belakang

Untuk dapat memberikan informasi yang menyeluruh. Segala panduan yang tertera dalam artikel ini disediakan dari tahapan awal WP mengakses Coretax hingga tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Pada artikel ini akan membahas terkait tahapan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan menggunakan tarif umum.

Sebagai informasi, wajib pajak Badan memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan dalam membuat laporan keuangan. Adapun, laporan keuangan wajib pajak Badan akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Perlu diingat, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yaitu 4 (embat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dapat dilakukan melalui kanal Coretax. Kanal Coretax terdiri dari 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam menggunakan Coretax, WP dapat memilih penggunaan bahasa sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada artikel ini akan menggunakan contoh menu Coretax dalam Bahasa Inggris.

D. Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Perlu diperhatikan, akses pada Coretax hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi yang diberi akses oleh perusahaan seperti pengurus, konsultan, atau pihak ketiga yang ditunjuk.

D.1

Tahapan Login

Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, wajib pajak yang memiliki akses dapat melakukan login akun Coretax milik pribadi terlebih dahulu. Setelah melakukan login, kemudian wajib pajak dapat memilih peran sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan/Badan.

Berikut tahapan untuk login dalam aplikasi Coretax:

(i)

Isilah informasi data diri sesuai dengan data yang telah didaftarkan. Login dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keterangan:
a.	Username	:	diisi dengan NPWP/NIK;
b.	Password	:	diisi dengan Kata sandi;
c.	Language	:	diisi dengan Bahasa yang akan digunakan;
d.	Captha	:	diisi dengan Kode Keamanan.

(ii)

Apabila telah diisi informasi yang sesuai, klik “login”.

(iii)

Setelah itu wajib pajak dapat memilih rules taxpayer sesuai dengan akses yang telah diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahapan ini, wajib pajak akan bertindak sebagai impersonate dari Perusahaan. Kemudian, Pilihlah NPWP Badan yang akan dibuat SPT-nya

(iv)

Jika wajib pajak berhasil mengakses akun Perusahaan, pada tampilan aplikasi Coretax akan muncul pop up bertuliskan, “You are currently impersonating user”.

D.2

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan silahkan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

(i)

Wajib pajak dapat memilih menu “tax return”, kemudian pilih kembali submenu “tax return”.

(ii)

Selanjutnya yaitu membuat SPT. Silahkan klik menu “create tax return”.

(iii)

Setelah mengklik create tax return, akan muncul tampilan seperti berikut.

Untuk membuat SPT Tahunan Badan, silahkan isi kolom berikut dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT sesuai dengan SPT yang akan disampaikan.

Keterangan:
a.	Tax type	:	diisi dengan jenis pajak;
b.	Tax return type	:	diisi dengan tipe SPT sesuai dengan pembukuan;
c.	Tax return periode type	:	diisi dengan tipe periode SPT;
d.	Tax period	:	diisi dengan tahun pajak yang akan dilapor;
e.	Tax return mode	:	diisi dengan status SPT (normal/pembetulan).

(iv)

Jika SPT berhasil dibuat, akan muncul notifikasi “success” dan SPT akan muncul di menu “tax return not submitted”. Kemudian, silahkan pilih “view” untuk melakukan pengisian SPT.

(v)

Berikut merupakan tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis SPT akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu formulir induk dan lampiran- lampirannya.

(vi)

Pengisian SPT pada Coretax dilakukan dimulai dari mengisi formulir induk. Kemudian, pada lampiran lainnya akan muncul menu sesuai dengan data yang diisikan dalam formulir induk.

(vii)

Selanjutnya wajib pajak harus melengkapi bagian B. Pada bagian ini, isilah berdasarkan jenis klasifikasi usaha pada laporan keuangan. Selain itu, jika laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, maka lengkapi informasi detail akuntan publik.

(viii)

Kemudian pada bagian C, silahkan diisi jika terdapat penghasilan yang masuk ke dalam skema wajib pajak bruto tertentu, penghasilan final, atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Jika tidak ada, maka isilah bagian C seperti pada gambar berikut.

(ix)

Dalam hal WP memilih sektor umum pada induk SPT, maka pengisian dapat dilanjutkan ke lampiran induk A. Silahlan klik “L1-A” untuk meingisi detail laporan keuangan. Isilah laporan laba rugi dengan memilih tombol edit pada komponen laporan laba rugi yang akan disesuaikan.

(x)

Setelah itu, silahkan mengisi komponen laba rugi.

Apabila telah mengisi komponen laba rugi sesuai dengan laporan keuangan, maka klik “save” untuk menyimpan data.

(xi)

Komponen laporan laba rugi yang berhasil disimpan akan muncul pada daftar laporan laba rugi (bagian A) seperti gambar berikut.

(xii)

Apabila laporan laba rugi telah terisi, silahkan mengisi komponen-komponen pada neraca keuangan sesuai dengan laporan keuangan.

(xiii)

Selanjutnya, mengisi lampiran 8 untuk mengisikan jumlah peredaran bruto. Pengisian lampiran 8 dilakukan untuk mengetahui jumlah penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

(xiv)

Selanjutnya, kembali ke formulir induk untuk melengkapi bagian D. Dalam hal wajib pajak menggunakan fasilitas Pasal 31E, maka silahkan pilih poin 11 (sebelas) dengan poin 3 (tiga) seperti pada tampilan berikut.

(xv)

Setelah itu, lengkapilah bagian formulir induk bagian E dengan memilih "yes" pada poin 13 apabila terdapat bukti potong yang dapat menjadi kredit pajak. Jika tidak ada, pilihlah "no".

(xvi)

Kemudian, silahkan melengkapi detail bukti potong pada lampiran 3.

Perlu diketahui, pada Coretax bukti potong akan muncul secara otomatis apabila telah diterbitkan oleh lawan transaksi, sehingga wajib pajak dapat menyesuaikan detail bukti potong. Lampiran 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

a.

Bagian A untuk bukti potong luar negeri.

b.

Bagian B untuk bukti potong dalam negeri.

(xvii)

Selanjutnya, kembalilah ke bagian induk untuk melengkapi bagian F. Jumlah PPh yang masih harus dibayarkan akan muncul pada poin 17c.

(xviii)

Selanjutnya, lengkapilah formulir induk bagian G dan H. Pada bagian ini, silahkan memilih pilihan sesuai dengan pertanyaan yang tampil.

(xix)

Kemudian, pada formulir induk bagian I silahkan mengunggah lampiran yang dibutuhkan. Bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum PPh, wajib melampirkan laporan keuangan.

(xx)

Silahkan klik tombol “choose” untuk memilih lampiran yang akan diunggah. Selanjutnya, klik tombol “upload” untuk mengunggah lampiran tersebut.

(xxi)

Selanjutnya, lengkapi lampiran 2. Pada bagian ini, silahkan isi daftar pengurus, penanam modal, penyertaan modal serta utang, dan/atau piutang pada afiliasi.

(xxii)

Selanjutnya, lengkapilah formulir induk bagian J. Silahkan mencentang kalimat persetujuan dan isi jabatan penandatangan SPT. Pada Nama dan NPWP penandatangan SPT akan otomatis terisi, sesuai dengan user yang melakukan login. Kemudian klik tombol “pay and submit” untuk menyampaikan SPT.

(xxiii)

Jika status SPT Kurang Bayar, maka pada coretax akan diberikan pilihan untuk menggunakan saldo deposit atau membuat kode billing.

(xxiv)

Selanjutnya, pilih penandatangan elektronik, kemudian klik "save" dan "confirm sign". Setelah semua tahapan dilakukan, maka SPT berhasil disampaikan.

(xxv)

SPT yang berhasil disampaikan akan muncul pada menu “tax return submitted”. Selanjutnya, wajib pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik (BPE) dan cetakan SPT yang telah di-submit pada menu berikut.

E. Penutup

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan merupakan kewajiban bagi wajib pajak Badan. Dalam hal wajib pajak tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, maka terdapat sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 yang akan dikenakan terhadap wajib pajak Badan.

Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak Badan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan melalui kanal Coretax. Selain itu, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan benar dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Sebagai informasi, artikel panduan mengenai Coretax tersedia dalam beberapa seri. Adapun artikel yang termuat di sini adalah satu dari sekian seri yang akan disediakan di Perpajakan DDTC.

Kemudian, panduan ini dibuat berdasarkan informasi terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak. Segala informasi yang tertera dalam panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berlaku pula untuk peraturan hukum yang menjadi dasar penggunaan Coretax.

Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan Tarif Umum