A. Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan

A.1	PPh Pasal 15

A.1.1	PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri
	4.1	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (KMK 416/1996)
		c.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (SE-29/PJ.4/1996)
		d.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.43/1998 tentang PPh Pasal 22 atas Impor Barang untuk Kegiatan/Jasa yang atas Imbalannya Semata-Mata Dikenakan PPh Final (SE-28/PJ.43/1998)
		e.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.43/1998 tentang Penegasan atas SE-28/PJ.43/1998 (SE-32/PJ.43/1998)
	4.2	Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (SPDN) yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau dengan kapal pihak lain.
	4.3	Objek PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
		a.	pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
		b.	pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
		c.	pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;
		d.	pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
	4.4	Tarif PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
		a.	PPh terutang = 30 % x norma penghitungan penghasilan neto;
		b.	norma penghitungan penghasilan neto = 4% x peredaran bruto;
		c.	tarif efektif PPh terutang = 1,2% x peredaran bruto dan bersifat final.
		Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia dan/atau sebaliknya, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
	4.5	Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri.
		a.	Apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, menyetorkan PPh yang terutang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP), dan melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.
		b.	Apabila penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
		c.	Apabila pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
	4.6	Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri.
		PT AL-NUSA men-charter kapal PAN DAENG AIRLINES, sebuah maskapai pelayaran nasional untuk mengangkut barang. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
		Jawaban:
		PT AL-NUSA sebagai pemotong pajak, memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,2% x Rp100 juta = Rp1.200.000,00 pada saat membayar ongkos charter. PT AL-NUSA kemudian membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga dengan rincian berikut:
		a.	lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN DAENG AIRLINES);
		b.	lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15);
		c.	lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
		Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
		Dalam kasus customer dari PAN DAENG AIRLINES bukan pemotong pajak, PAN DAENG AIRLINES wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan penyetoran tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

A.1.2	PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
	4.7	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri (PP No.28/2009)
		c.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/1996)
		d.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (SE-32/PJ.4/1996)
	4.8	Wajib pajak pelayaran/penerbangan luar negeri adalah wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Jika wajib pajak tersebut tidak mempunyai BUT, penghasilan yang diterima tidak dikenakan PPh Pasal 15, tetapi memperhatikan ketentuan PPh Pasal 26.
	4.9	Objek PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia
	4.10	Tarif PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
		a.	norma penghitungan penghasilan neto = 6% x peredaran bruto;
		b.	PPh terutang = 2,64% x peredaran bruto dan bersifat final.
	4.11	Atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian charter, PPh Pasal 15 terutang dan wajib dipotong pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti. Namun, apabila penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian charter, PPh Pasal 15 terutang pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan.
	4.12	Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri.
		a.	Atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, pihak yang membayar/men-charter wajib melakukan pemotongan PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dan melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.
		b.	Atas penghasilan selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
		c.	Dalam hal wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, atas penghasilan lainnya tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	4.13	Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri.
		PT AL-NUSA men-charter pesawat PAN ASIA AIRLINES, sebuah maskapai penerbangan internasional untuk mengangkut barang dan mempunyai BUT di Indonesia. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
		Jawaban:
		PT AL-NUSA memotong PPh Pasal 15 sebesar 2,64% x Rp100 juta = Rp2.640.000,00 pada saat membayar ongkos charter. Selanjutnya, PT AL-NUSA membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut:
		a.	lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN ASIA AIRLINES);
		b.	lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 15);
		c.	lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
		Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
		Dalam kasus customer dari PAN DAENG AIRLINES bukan pemotong pajak, PAN DAENG AIRLINES wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan penyetoran tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
	4.14	Terkait PPN, atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri, dapat diberikan pembebasan PPN yang ketentuannya diatur secara khusus dalam PP No. 28/2009.

A.1.3	PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri
	4.15	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (KMK 475/1996)
		c.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (SE-35/PJ.4/1996)
	4.16	Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian persewaan atau charter meliputi semua bentuk sewa atau charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang maupun untuk barang (space charter).
	4.17	Objek PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
	4.18	Tarif PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
		a.	PPh terutang = 30% x norma penghitungan penghasilan neto;
		b.	norma penghitungan penghasilan neto = 6% x peredaran bruto;
		c.	tarif efektif PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto dan bersifat tidak final.
		Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh.
	4.19	Pemotongan PPh Pasal 15 atas penghasilan berdasarkan perjanjian charter dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 penerbangan dalam negeri.
		a.	Pembayaran PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri ini dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pen-charter sepanjang pen-charter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
		b.	Atas pemotongan PPh tersebut pen-charter wajib:
			1)	memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
			2)	menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, dengan menggunakan SSP;
			3)	melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
	4.20	Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri
		PT AL-NUSA men-charter pesawat PAN RAJAWALI LINES, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
		Jawaban:
		PT AL-NUSA memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8% x Rp100 juta = Rp1.800.000,00 pada saat membayar ongkos charter. Selanjutnya, PT AL-NUSA membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga:
		a.	Lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN RAJAWALI LINES);
		b.	Lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 15);
		c.	Lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
		Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
		Penghasilan selain dari perjanjian charter yang diterima oleh PAN RAJAWALI LINES tidak dipotong PPh Pasal 15, melainkan akan diperhitungkan dalam PPh badan.

A.1.4	*PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia*
	4.21	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing (representative office/liaison office) di Indonesia, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KMK 634/1994)
		c.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KEP-667/PJ./2001)
		d.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia (SE-02/PJ.03/2008)
		e.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.431/1992 tentang PPh Pasal 21/26 atas Penggantian atau Imbalan yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan oleh Perwakilan Dagang Asing yang Bukan BUT (SE-18/PJ.431/1992)
	4.22	Perwakilan dagang asing di Indonesia pada dasarnya ada dua macam, yaitu perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan perwakilan dagang asing yang tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Kantor perwakilan dagang (KPD) asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Indonesia adalah BUT yang dikenakan PPh sesuai UU PPh. KPD asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, yang berdasarkan P3B tersebut tidak dianggap sebagai BUT.
	4.23	Subjek pajak dari pemotongan PPh Pasal 15 ini adalah wajib pajak luar negeri (WPLN) yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office) di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Sementara itu, yang menjadi objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.
	4.24	Tarif PPh Pasal 15 atas KPD asing yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
		a.	penghasilan neto = 1% x nilai ekspor bruto;
		b.	PPh terutang = 0,44% x nilai ekspor bruto dan bersifat final.
		Khusus untuk KPD yang berasal dari negara mitra P3B, besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif branch profit tax (BPT) dari suatu BUT tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.
	4.25	Berikut adalah tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas KPD asing.
		a.	WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia wajib membayar PPh yang terutang dalam suatu masa pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu SSP final.
		b.	WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia wajib melaporkan pembayaran PPh yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
		c.	Lembar ke-3 SSP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas pada KPP diadministrasikan pada seksi PPh badan.

A.1.5	PPh Pasal 15 atas Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
	4.26	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak di Indonesia, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak (KMK 543/2002)
		c.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.31/2003 tentang Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 543/KMK.03/2002 tentang Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak (SE-02/PJ.31/2003)
	4.27	Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak.
	4.28	Objek PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak adalah jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). Adapun pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak.
	4.29	Tarif PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak memiliki rincian sebagai berikut:
		a.	PPh terutang = 30% x norma penghitungan khusus penghasilan neto;
		b.	norma penghitungan khusus penghasilan neto = 7% x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials);
		c.	atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional dikenakan PPh dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf ‘b’ UU PPh dan bersifat final.
	4.30	Perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan khusus untuk menerapkan penghitungan PPh sebagaimana dijelaskan di atas. Pertama, penghitungan ini hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer (advance pricing agreement) dengan DJP mengenai imbalan jasa maklon internasional. Kedua, penghitungan ini hanya berlaku atas penghasilan berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang produksi mainan anak-anak.
	4.31	Atas pajak penghasilan yang terutang dilunasi oleh wajib pajak sendiri atau self-assessment system dengan cara pembayaran setiap bulan. Adapun besarnya pembayaran PPh setiap bulan tersebut dihitung berdasarkan jumlah realisasi biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. PPh yang terutang disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
	4.32	Atas penghasilan lain selain imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.27 dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Dalam pengertian penghasilan lain termasuk pula keuntungan/kerugian selisih kurs atas utang/piutang dan uang kas/bank dalam valuta asing.

A.1.6	Pembuatan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15
	4.33	Dasar hukum terkait pembuatan SPT Masa PPh Pasal 15 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya (PER-53/PJ/2009). Bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 15 dan bukti pemotongan PPh Pasal 15 serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-53/PJ/2009. Formulir mulai berlaku untuk masa pajak November 2009 dan sampai saat ini masih berlaku.
	4.34	Terkait pengisian e-SPT PPh Pasal 15, versi 1.1 merupakan versi terbaru dan ter-update dari aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 15 versi 1.0 yang sebelumnya dibuat oleh DJP untuk penghitungan PPh Pasal 15. Berikut ini tata cara pengisian e-SPT PPh Pasal 15 secara rinci.
		a.	Jalankan aplikasi e-SPT PPh Pasal 15.
		b.	Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu menyalin database yang ada di dalam file DJP ke dalam folder baru. Database dapat diubah nama sesuai nama wajib pajak.
		c.	Setelah itu, mengatur ODBC pada control panel dan pilih database yang sudah disalin sebelumnya.
		d.	Klik “connect to DB” lalu pilih “database” yang telah dibuat.
		e.	Apabila wajib pajak belum pernah membuat SPT PPh Pasal 15, sebelumnya wajib pajak perlu mengisi profil wajib pajak terlebih dahulu. Pastikan semua yang berbintang merah telah diisi, lalu klik “simpan”.
		f.	Masukkan username dengan administrator dan password dengan 123.
		g.	Setelah itu, pilih menu “program” lalu “Buat SPT baru”. Sesuaikan masa pajak dan tahun pajak untuk e-SPT yang akan dibuat.
		h.	Sebelum mulai mengisi, pilih “menu utility” dan sesuaikan setting tarif PPh Pasal 15. Klik “ubah”, “simpan”, dan “tutup”.
		i.	Untuk membuat bukti potong, wajib pajak dapat memilih menu “SPT PPh”, klik “bukti pemotongan PPh Pasal 15,” dan klik bukti potong sesuai jenis transaksinya. Sesuaikan tanggal transaksi, NPWP, dan nama wajib pajak yang dipotong. Isikan jumlah bruto imbalan. PPh yang dipotong akan terhitung secara otomatis. Setelah itu, klik “simpan” dan “tutup”.
		j.	Untuk mengecek kembali, pilih menu “SPT” lalu “daftar bukti potong”.
		k.	Langkah berikutnya adalah mengisi SSP. SSP diisi berdasarkan kode jenis setoran. Klik “Baru”, sesuaikan kode jenis setorannya lalu input NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor.
		l.	Langkah berikutnya adalah mengisi SPT. Bagian B sudah terisi secara otomatis. Pada bagian C, tanggal dapat diubah menjadi tanggal pada saat pelaporan. Setelah itu klik “simpan” lalu “tutup”.
		m.	Langkah selanjutnya pilih menu “SPT Tools” lalu “Lapor Data SPT ke KPP”. Pilih tampilkan data, pilih masa dan tahun pajaknya, kemudian create file. File berbentuk csv telah berhasil diekspor dan file inilah yang akan dibawa untuk dilaporkan ke KPP.
		n.	Jika ingin mencetak, pilih menu “SPT” dan menu “cetakan”. Klik centang pada berkas SPT yang ingin dicetak lalu klik “cetak”, klik “print” dan save di folder yang diinginkan.

A.2	PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

A.2.1	Pengertian PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
	4.35	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PMK 252/2008)
		c.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016)
	4.36	PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPDN. Sementara itu, pada pembahasan bagian ini, yang dimaksud dengan PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri (SPLN) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPLN.
	4.37	Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh:
		a.	pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
		b.	bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, antara lain:
			1)	institusi TNI/POLRI;
			2)	pemerintah daerah;
			3)	instansi atau lembaga pemerintah;
			4)	lembaga-lembaga negara lainnya;
			5)	Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,
			yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
		c.	dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
		d.	orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
			1)	honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
			2)	honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPLN;
			3)	honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang;
		e.	penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
	4.38	Pemberi kerja yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
		a.	Kantor perwakilan organisasi;
		b.	Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh;
		c.	Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan PPh-nya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
		d.	Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
		Apabila organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.
	4.39	Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
		a.	pegawai;
		b.	penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
		c.	bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
			1)	tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
			2)	pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
			3)	olahragawan;
			4)	penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
			5)	pengarang, peneliti, dan penerjemah;
			6)	pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
			7)	agen iklan;
			8)	pengawas atau pengelola proyek;
			9)	pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
			10)	petugas penjaja barang dagangan;
			11)	petugas dinas luar asuransi; dan/atau
			12)	distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
		d.	anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
		e.	mantan pegawai; dan/atau
		f.	peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
			1)	peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
			2)	peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
			3)	peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
			4)	peserta pendidikan dan pelatihan;
			5)	peserta kegiatan lainnya.
	4.40	Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
		a.	Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
			1)	bukan Warga Negara Indonesia (WNI);
			2)	tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia; serta
			3)	negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
		b.	Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ‘c’ UU PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
			1)	bukan WNI; dan
			2)	tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
	4.41	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
		a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
		b.	penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
		c.	penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
		d.	penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
		e.	imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
		f.	imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
		g.	penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
		h.	penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
		i.	penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
		j.	penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan kepada:
			1)	wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
			2)	wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
		Cara membedakan bagian mana yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah jika penerima penghasilan adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21. Sementara itu, jika penerima penghasilan adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri, penghasilan-penghasilan ini dipotong PPh Pasal 26.
	4.42	Berikut ini adalah jenis penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21.
		a.	Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
		b.	Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan kepada wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit). PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah termasuk dalam penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
		c.	Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
		d.	Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
		e.	Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘l’ UU PPh.

A.2.2	Saat Terutang
	4.43	Saat terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sementara itu, bagi pemotong adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

A.2.3	Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak
	4.44	Dasar hukum yang mengatur tarif PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus (PP No.68/2009)
		c.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun (PMK 250/2008)
		d.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER–25/PJ/2018)
		e.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016)
	4.45	Tarif yang dikenakan dalam perhitungan PPh Pasal 26 adalah 20% dan bersifat final. Jika SPLN memenuhi persyaratan untuk menggunakan P3B, dapat menggunakan tarif yang ada dalam P3B. Persyaratannya adalah sebagai berikut:
		a.	penerima penghasilan bukan SPDN Indonesia;
		b.	penerima penghasilan merupakan orang pribadi yang merupakan SPDN dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
		c.	tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
		d.	penerima penghasilan merupakan beneficial owner apabila dipersyaratkan dalam P3B.
	4.46	Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 nonfinal adalah tarif Pasal 17 UU PPh sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah.

		Tabel 4.1 Tarif Pasal 17 UU PPh


		Sementara itu, tarif PPh Pasal 21 final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PP No.68/2009 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

		Tabel 4.2 Tarif PPh Pasal 21 Final


	4.47	Berikut ini adalah informasi terkait penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
		a.	Jatuh tempo penentuan besarnya PTKP
			1)	Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun kalender. Adapun yang dimaksud dengan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
			2)	Dikecualikan dari ketentuan ini besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender. Oleh karenanya, PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
		b.	Penentuan PTKP istri
			1)	PTKP istri gabung NPWP dengan suami (1 pemberi kerja). NPWP istri gabung dengan suami, istri sumber penghasilannya 1 pemberi kerja. Sifat penghasilan istri adalah final sehingga PTKP yang digunakan suami adalah kawin/tanggungannya ada berapa (tanggungan akan dihitung dalam PTKP istri jika suami tidak bekerja).
			2)	PTKP istri gabung NPWP dengan suami (lebih dari 1 pemberi kerja). NPWP istri gabung dengan suami, istri sumber penghasilannya lebih dari 1 pemberi kerja. Sifat penghasilan istri tidak final sehingga ada PTKP tersendiri atas penghasilan istri.
			3)	PTKP istri pisah NPWP dengan suami. Penghasilan suami-istri dikenai secara terpisah apabila:
				◾	suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
				◾	dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
				◾	dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.
				Jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi di atas, suami-istri harus memisahkan NPWP-nya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri dengan beberapa ketentuan. Untuk kondisi pada poin pertama, suami-istri hidup berpisah diperlakukan seperti wajib pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan yang diperkenankan. Sementara itu, pada poin kedua dan ketiga cara perhitungannya menggunakan perbandingan penghasilan neto suami-istri.
		c.	Besarnya PTKP bagi karyawati kawin berlaku ketentuan sebagai berikut:
			1)	bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
			2)	bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
			Apabila karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
		d.	Penentuan tanggungan sedarah dan semenda satu garis keturunan lurus:
			1)	Sedarah
				◾	lurus satu derajat	:	ayah, ibu, anak kandung
				◾	ke samping satu derajat	:	saudara kandung
			2)	Semenda
				◾	lurus satu derajat	:	mertua, anak tiri
				◾	ke samping satu derajat	:	saudara ipar
			Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Tanggungan sedarah dan semenda satu garis keturunan lurus (tidak ada batasan derajatnya) yang dapat ditanggung:
			1)	orang tua kandung;
			2)	kakek dan nenek;
			3)	mertua;
			4)	anak kandung;
			5)	anak angkat;
			6)	anak tiri;
			7)	cucu.
			Tanggungan di atas dapat ditanggung dengan catatan tidak memiliki penghasilan.
		e.	PTKP dibagi berdasarkan masanya
			1)	PTKP per tahun
				◾	PTKP setahun jumlahnya sama dengan yang tertera pada Tabel 4.3 di bawah;
				◾	PTKP setahun ini digunakan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan PTKP per bulan dan harian
			2)	PTKP per bulan
				◾	PTKP sebulan adalah PTKP setahun yang dibagi 12;
				◾	Pengguna PTKP per bulan digunakan oleh bukan pegawai yang memenuhi beberapa syarat, yaitu penerima penghasilan merupakan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan, mempunyai NPWP, dan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.
				◾	Syarat memperoleh pengurangan PTKP ini, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP dan untuk wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.
			3)	PTKP sehari
				PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 hari.
		f.	Perbandingan PTKP berdasarkan masa berlakunya dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah.

			Tabel 4.3 Perbandingan PTKP Berdasarkan Masa Berlakunya
			(dalam rupiah)


	4.48	Berikut ini adalah komponen yang menambah dan mengurangi penghasilan dalam penghitungan PPh Pasal 21.

		Tabel 4.4 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan dalam Perhitungan PPh Pasal 21





	4.49	Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing jenis penerima penghasilan.

		Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21





	4.50	Tabel 4.6 memperlihatkan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai tetap yang menerima THR atau bonus dengan yang tidak menerima THR atau bonus.

		Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan atau Tanpa THR atau Bonus
		(dalam rupiah)


	4.51	Bulan Desember adalah bulan terakhir dalam perhitungan PPh Pasal 21. Pada bulan ini, pegawai tetap juga wajib membuat Formulir 1721-A1/1721-A2. Pegawai tetap setiap bulan dalam setahun bisa mendapatkan berbagai macam bentuk penghasilan yang tidak sama jumlahnya sehingga bulan Desember adalah bulan penyesuaian dalam menghitung PPh Pasal 21 dalam 1 tahun. Cara perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Desember adalah jumlahkan PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai November. Hitung PPh Pasal 21 dalam 1 tahun dengan penghasilan nyata yang diterima karyawan sampai bulan Desember. Kemudian, jumlah PPh Pasal 21 dalam 1 tahun dengan penghasilan nyata dikurangi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan sampai bulan November. Hasil pengurangan tersebut adalah PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember. Berikut contoh perhitungannya dengan asumsi total PPh terutang selama satu tahun sebesar Rp3.502.083,00.

		Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 pada Bulan Desember (Akhir Tahun)
		(dalam rupiah)


	4.52	Lebih lanjut, perhitungan PPh Pasal 21 dalam 1 tahun (Januari sampai Desember) dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah.

		Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 dalam 1 Tahun (Januari sampai Desember)
		(dalam rupiah)


	4.53	Metode pemotongan PPh Pasal 21 ada tiga cara, yaitu.
		a.	Gross: karyawan menanggung beban pajaknya sendiri sehingga penghasilan yang diterima karyawan sudah dipotong pajak oleh perusahaan.
		b.	Net: perusahaan menanggung beban pajak karyawan dalam bentuk benefit in kind sehingga pada akhir tahun, perusahaan tidak dapat membiayakan beban pajak PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan.
		c.	Gross Up: perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang lebih besar dari pada normalnya. Namun, tunjangan PPh Pasal 21 ini dapat dibiayakan pada akhir tahun oleh perusahaan.
		Sebagai contoh, terdapat data bahwa pada bulan Maret Tuan A mencatat sebagai berikut:

		(dalam rupiah)

		Berdasarkan contoh di atas, berikut perhitungan PPh Pasal 21 dan jurnal dengan menggunakan metode pemotongan nett, gross, dan gross up.

		Tabel 4.9 Contoh Perhitungan dan Jurnal dengan Menggunakan Metode Pemotongan Gross, Net, dan Gross Up
		(dalam rupiah)



A.2.4	Pembayaran
	4.54	Dasar hukum terkait pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PMK 252/2008)
		c.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021)
		d.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik (PER-05/PJ/2017)
		e.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (PER-09/PJ/2020)
	4.55	Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 2 angka 6 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 26 diatur dalam Pasal 2 angka 7 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, untuk masa pajak bulan Agustus, pembayaran pajak terakhir adalah pada tanggal 10 September. Jika tanggal 10 September ini adalah hari libur (hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional), pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
	4.56	Berikut merupakan tata cara pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
		a.	Membuat ID billing untuk mendapatkan kode billing yang dapat diperoleh wajib pajak melalui:
			1)	layanan mandiri (self-service);
			2)	penerbitan secara jabatan (official-service) oleh DJP dalam hal terbit surat ketetapan pajak, STP, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
		b.	Pembuatan kode billing melalui layanan mandiri dapat diakses dengan cara sebagai berikut:
			1)	aplikasi billing DJP;
			2)	layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode billing yang terhubung dengan sistem billing DJP, meliputi perusahaan application service provider dan perusahaan telekomunikasi.
			Dalam pembuatan kode billing untuk dapat membedakan dalam menyetor jenis pajak menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dilihat pada Lampiran PER-09/PJ/2020. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk jenis pajak PPh Pasal 21.

			Tabel 4.10 Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21



			Sementara itu, berikut kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 26.

			Tabel 4.11 Kode Akun Pajak 411127 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26




		c.	Membawa kode billing ke tempat penyetoran pajak yang dapat dilakukan melalui:
			1)	teller bank/pos;
			2)	ATM;
			3)	internet banking;
			4)	mobile banking;
			5)	EDC;
			6)	Sarana lainnya.
	4.57	Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan, wajib pajak menerima bukti penerimaan negara (BPN) sebagai bukti setoran. Wajib pajak dapat menerima BPN dalam bentuk sebagai berikut:
		a.	dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank/pos persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan kode billing;
		b.	struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM atau EDC;
		c.	dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking;
		d.	teraan elemen data BPN pada SSP untuk pembayaran melalui teller bank/pos persepsi dengan menggunakan SSP.
		Bukti penyetoran pajak berupa BPN, sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
		a.	NTPN;
		b.	NTB atau NTP;
		c.	kode billing;
		d.	NPWP;
		e.	nama wajib pajak;
		f.	alamat wajib pajak (kecuali BPN yang diterbitkan dari ATM dan EDC);
		g.	nomor objek pajak (NOP);
		h.	kode akun pajak;
		i.	kode jenis setoran;
		j.	masa pajak;
		k.	tahun pajak;
		l.	nomor ketetapan pajak;
		m.	uraian pembayaran;
		n.	NPWP penyetor;
		o.	nama penyetor;
		p.	tanggal bayar;
		q.	jumlah nominal pembayaran.

A.2.5	Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
	4.58	Dasar hukum pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (PER-14/PJ/2013).
	4.59	SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
		a.	Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721);
		b.	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I);
		c.	Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II);
		d.	Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
		e.	Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-IV);
		f.	Daftar Biaya - (Formulir 1721-V).
	4.60	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
		a.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI);
		b.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII);
		c.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1);
		d.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (Formulir 1721-A2).
	4.61	SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau e-SPT.
	4.62	Berikut adalah contoh dari induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 1.



	4.63	Tata cara pengisian induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 1 dirinci pada Tabel 4.12 berikut.

		Tabel 4.12 Formulir 1721 (Halaman 1) Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26



	4.64	Berikut adalah contoh dari induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 2.



	4.65	Tata cara pengisian induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 2 dirinci pada Tabel 4.13 berikut.

		Tabel 4.13 Formulir 1721 (Halaman 2) Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26


	4.66	Berikut adalah contoh dari Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I).



	4.67	Tata cara pengisian Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I) dirinci pada Tabel 4.14 berikut.

		Tabel 4.14 Formulir 1721 – I Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya



	4.68	Berikut adalah contoh dari Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II).



	4.69	Tata cara pengisian Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-II) dirinci pada Tabel 4.15 berikut.

		Tabel 4.15 Formulir 1721–II Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26


	4.70	Berikut adalah contoh dari Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-III).



	4.71	Tata cara pengisian Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-III) dirinci pada Tabel 4.16 berikut.

		Tabel 4.16 Formulir 1721 – III Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)


	4.72	Berikut adalah contoh dari Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV).



	4.73	Tata cara pengisian Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV) dirinci pada Tabel 4.17 berikut.

		Tabel 4.17 Formulir 1721–IV Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26


	4.74	Berikut adalah contoh dari Daftar Biaya (Formulir 1721-V).



	4.75	Tata cara pengisian Daftar Biaya (Formulir 1721-V) dirinci pada Tabel 4.18 berikut.

		Tabel 4.18 Formulir 1721–V Daftar Biaya


	4.76	Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI).



	4.77	Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI) dirinci pada Tabel 4.19 berikut.

		Tabel 4.19 Formulir 1721–VI Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26


	4.78	Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII).



	4.79	Tatacara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII) dirinci pada Tabel 4.20 berikut.

		Tabel 4.20 Formulir 1721 – VII Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)



	4.80	Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1).



	4.81	Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1) dirinci pada Tabel 4.21 berikut.

		Tabel 4.21 Formulir 1721–A1 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala




A.2.6	Tata Cara Pelaporan
	4.82	Dasar hukum terkait pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan (PER-02/PJ/2019).
	4.83	SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau formulir kertas (hard copy). SPT Masa wajib disampaikan secara elektronik jika wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		a.	terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
		b.	sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik;
		c.	melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 masa pajak;
		d.	melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau PPh Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
		e.	melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak; dan/atau
		f.	melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
	4.84	Berikut prosedur input e-SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
		a.	Membuka aplikasi eSPT PPh Pasal 21-26 dan pilih database yang ingin dipakai. Lalu, lakukan login username: administrator dan password: 123.



		b.	Jika menggunakan database baru, wajib pajak perlu mengisi identitas diri terlebih dahulu.



		c.	Pilih menu “SPT”, kemudian pilih “Buat SPT”.



		d.	Pilih “Isi SPT”. Untuk pegawai tetap, klik “Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)” kemudian pilih “Satu Masa Pajak”. Apabila yang diinput adalah data transaksi, pengguna bisa memilih “Tambah”. Tampilannya adalah sebagai berikut:



		e.	Isi data berupa NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong (wajib pajak harus menghitung pajak untuk mendapatkan angka ini), kemudian klik “Simpan”.



		f.	Jika ingin menginput transaksi pembayaran kepada bukan pegawai tetap, caranya pilih “Isi SPT”, kemudian pilih “Daftar Bukti Potong” dan pilih “Tidak Final (1721-II)”. Isi data berupa NPWP, nama, NIK, alamat, lalu pilih “Kode Objek Pajak”.



		g.	Untuk konsultan yang pembayarannya lebih dari satu kali dalam satu tahun fiskal, Kode Akun Pajak (KAP) yang digunakan adalah 21-100-08. Selanjutnya, secara otomatis akan keluar menu detail perhitungan. Isi detail perhitungan yang tertera pada tampilan. Kemudian, isi jumlah penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, PPh terutang akan terisi secara otomatis.



		h.	Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya pengguna memilih menu “Isi SPT Induk (1721)”. Kemudian, muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang.



		i.	Pajak terutang ini harus dibayarkan terlebih dahulu supaya bisa mendapat nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Setelah NTPN didapatkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam SSP. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



		j.	Jika semua sudah terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “Isi SPT” dan pilih “SPT Induk”. Kemudian, klik “B.1 Daftar Pemotongan”, “B.2. Penghitungan PPh sudah sesuai” dan klik ”C Objek Pajak Final”. Kemudian, lanjut ke bagian “D. Lampiran”, yaitu daftar check list yang akan dilampirkan, lalu pilih bagian “E. Pernyataan dan Tandatangan Pemotong” dan klik “Simpan”.





		k.	Langkah terakhir, pilih menu “CSV” dan pilih “Pelaporan SPT”. Pilih masa yang akan dilaporkan lalu klik “Buat File CSV”. File csv tersebut akan secara otomatis tersimpan di folder yang telah dipilih oleh pengguna dan pengisian e-SPT sudah selesai dilakukan.



	4.85	Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut.
		a.	e-Filling. Saluran e-Filling dapat melalui:
			1)	laman DJP;
			2)	laman penyalur SPT Elektronik;
			3)	saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu;
			4)	jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak; dan
			5)	saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.
			Setelah melaporkan menggunakan e-Filling, simpanlah bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
		b.	Secara langsung. Penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 secara langsung harus dilakukan di TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, akan menerima print out bukti penerimaan surat (BPS) dari TPT. BPS ini sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
		c.	Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Penyampaian SPT dengan menggunakan jasa pos atau perusahaan jasa ekspedisi dengan alamat tujuan KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dengan syarat:
			1)	harus menyampaikan satu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat;
			2)	membubuhi informasi pada amplop tertutup yang berisikan SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berikut:
				◾	NPWP;
				◾	jenis SPT;
				◾	masa/tahun pajak;
				◾	status SPT;
			3)	harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sekurang-kurangnya memuat:
				◾	nama dan NPWP;
				◾	jenis SPT;
				◾	masa/tahun pajak;
		d.	Apabila SPT dengan status lebih bayar disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, wajib pajak harus menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman surat.
		e.	Simpanlah bukti pengiriman surat, setelah itu dapat ditukarkan ke KPP untuk dicetak BPS sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

A.3	PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26

A.3.1	Dasar Hukum
	4.86	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 di Indonesia, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	PP No. 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
		c.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PMK 251/2008)
		d.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (PMK 141/2015)
		e.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (PER-04/PJ/2017)
		f.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
		g.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (KEP-50/PJ./1994)
		h.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 (KEP-599/PJ/2019)
		i.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-04/PJ/2017 (KEP-269/PJ/2020)
		j.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.4/1996 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 (SE-12/PJ.4/1996)
		k.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (SE-53/PJ/2009)
		l.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (SE-35/PJ/2010)

A.3.2	Pengertian
	4.87	PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang diterima oleh WPDN atau BUT. Hal ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
	4.88	Pemotong PPh Pasal 23, yaitu.
		a.	Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
		b.	Wajib pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 dengan syarat harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP, yaitu.
			1)	Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
			2)	Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.
	4.89	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 sama-sama merupakan PPh yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen hingga keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang. Namun, perbedaan dari PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ini terletak pada subjek atau pihak yang dikenakan jenis pajak ini. Oleh karena itu, untuk pembahasan selanjutnya istilah yang digunakan adalah PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

A.3.3	Saat Terutang
	4.90	PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 terutang pada:
		a.	saat pembayaran;
		b.	saat disediakan untuk dibayarkan, seperti dividen;
		c.	jatuh tempo, seperti bunga dan sewa;
		d.	saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen, atau jasa lainnya.
	4.91	Maksud “saat disediakan untuk dibayarkan” untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
		Maksud “saat disediakan untuk dibayarkan” untuk perusahaan yang go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Jadi pemotongan PPh atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
		Maksud “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa saat terutang PPh Pasal 23 ditentukan oleh keadaan yang terlebih dahulu terjadi antara saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran.
	4.92	Berdasarkan SE-12/PJ.4/1996, pada prinsipnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Sesuai dengan prinsip di atas maka:
		a.	transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat;
		b.	transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

A.3.4	Tarif
	4.93	Tarif PPh Pasal 23 diberlakukan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri. Berikut adalah tarif PPh Pasal 23 yang berlaku.
		a.	Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen (kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final), bunga dengan jaminan pengembalian utang, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
		b.	Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
			1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2);
			2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
		Berbeda dengan PPh Pasal 23, tarif PPh Pasal 26 yang berlaku atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau keuntungan karena pembebasan utang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto.
	4.94	Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya.
	4.95	Jumlah bruto dalam penghitungan PPh Pasal 23 tidak berlaku atas beberapa hal, yaitu.
		a.	Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
		b.	Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan pajak yang bersifat final;
		c.	Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
		d.	Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
		e.	Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
		f.	Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.
	4.96	Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas penghasilan berikut, yaitu.
		a.	Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
		b.	Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional;
		c.	Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘f’ UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
		d.	Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘i’ UU PPh;
		e.	Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
		f.	Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

A.3.5	Pembayaran
	4.97	Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayarnya melalui bank persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pembayaran dapat dilakukan ketika ID-Billing sudah dibuat terlebih dahulu. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

A.3.6	Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (e-Bupot)
	4.98	Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 adalah formulir atas dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dilakukan. Jika mengacu pada Pasal 3 ayat (3) PER-04/PJ/2017, bentuk bukti potong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formulir kertas (hardcopy) dan dokumen elektronik. Saat ini, DJP telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi e-Bupot.
	4.99	Pengertian aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Kehadiran aplikasi e-Bupot menjadi sarana untuk wajib pajak dalam membuat bukti pemotongan elektronik (tanpa perlu tanda tangan basah), menjamin keamanan data (karena tersimpan dalam server DJP), dan memudahkan proses pelaporan SPT Masa secara online dan real time (terintegrasi dalam satu aplikasi). Setiap menggunakan aplikasi e-Bupot, PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Sertifikat elektronik e-Bupot sama dengan sertifikat elektronik e-Faktur.
	4.100	Mulai 1 Agustus 2020, semua PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dan terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 melalui e-Bupot. Syarat bagi PKP, antara lain:
		a.	menerbitkan lebih dari 20 bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam satu masa pajak;
		b.	jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu bukti potong;
		c.	sudah pernah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik;
		d.	terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat keputusan DJP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT elektronik.
	4.101	Manfaat e-Bupot adalah memiliki tampilan user friendly, memiliki fitur tanda tangan elektronik, berbasis web sehingga tidak perlu proses instalasi, meringankan beban administrasi, keamanan data terjamin karena data disimpan di server DJP dan penomoran bukti potong degenerate oleh sistem dan unik per pemotong.
	4.102	Bukti potong yang telah dibuat dalam sistem e-Bupot, diposting setiap masa pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot. Cara menjalankan aplikasi e-Bupot dengan membuka aplikasi DJP Online, login dengan memasukkan NPWP dan kata sandi, setelah itu pilih menu “Lapor” lalu pilih “Pra-Pelaporan”. Kemudian, klik “e-Bupot”. Bukti potong dapat diinput secara manual atau menggunakan file impor yang dapat diunduh pada DJP Online. Berikut adalah tampilan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23.



		Sementara itu, tampilan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 26 dapat dilihat sebagai berikut:



	4.103	Berdasarkan gambar pada paragraf 4.102, menu bukti pemotongan terkait PPh Pasal 23 terdiri dari beberapa sub-menu, yaitu.
		a.	Pencarian, berfungsi untuk mencari data bukti potong yang telah diinput dengan menggunakan kategori tertentu;
		b.	Buat Baru, berfungsi untuk membuat bukti potong baru terkait input manual bukti pemotongan PPh Pasal 23;
		c.	Periode, menunjukkan periode pelaporan bukti potong yang dibuat pengguna;
		d.	Nomor Bukti Pemotongan, menunjukkan nomor bukti potong secara otomatis oleh sistem;
		e.	Identitas, identitas lawan transaksi yang dipotong (NPWP atau NIK);
		f.	Penghasilan Bruto, jumlah penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23;
		g.	Status, menunjukkan status dari bukti pemotongan apakah normal, ganti, hapus, atau batal serta status dari SPT meliputi belum dibuat, Pembetulan dan terkirim;
		h.	Aksi, terdapat pilihan fungsi ikon untuk lihat, ubah betulkan, hapus, batalkan dan kirim.
		Sementara itu, menu bukti pemotongan terkait PPh Pasal 26 terdiri dari beberapa sub-menu, yaitu.
		a.	Pencarian, berfungsi menemukan bukti potong dengan kategori tertentu terkait PPh Pasal 26;
		b.	Buat Baru, input Bukti Potong PPh Pasal 26 secara manual;
		c.	Periode, periode pelaporan bukti potong yang dibuat pengguna;
		d.	Nomor Bukti Pemotongan, nomor bukti pemotongan yang diperoleh oleh sistem;
		e.	Penghasilan Bruto, jumlah penghasilan bruto;
		f.	Status, status dari bukti potong;
		g.	Tombol Aksi, terdiri dari beberapa bagian berikut:
			1)	tombol “Lihat”, melihat detail bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya serta untuk mengunduh atau mencetaknya;
			2)	tombol “Ubah”, mengubah data bukti pemotongan yang telah direkam, status akan berubah menjadi pembetulan, jika mengubah bukti potong tersebut setelah melakukan pelaporan dan mengirimkan kepada DJP;
			3)	tombol “Betulkan”, digunakan untuk membetulkan data pada bukti pemotongan yang telah dibuat. Menu “Betulkan” berbeda dengan ubah, menu ini muncul jika bukti potong telah diposting dan SPT telah dikirim ke DJP;
			4)	tombol “Batalkan”, digunakan untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat dan SPT yang telah dikirim;
			5)	tombol “Hapus”, menghapus data bukti pemotongan sebelumnya sudah direkam. Jika bukti potong telah dilaporkan dalam SPT dan disampaikan ke DJP, proses penghapusan menjadikan status bukti pemotongan tersebut adalah batal;
			6)	tombol “Kirim”, digunakan untuk mengirimkan bukti potong (pdf) kepada wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong melalui e-mail dengan cara memasukkan alamat email penerima bukti potong.
	4.104	File impor e-Bupot berfungsi untuk memindahkan data dari excel ke aplikasi web base e-Bupot sehingga mempermudah untuk memindahkan data yang relatif banyak terkait dengan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Adapun excel untuk impor data bukti pemotongan yang telah ditentukan formatnya oleh DJP yang dapat diunduh di aplikasi DJP Online. Tanggal pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 sifatnya adalah real time yang berarti perusahaan tidak dapat membuat bukti potong dengan tanggal mundur. Menu impor excel ini menjadi salah satu solusi agar tanggal bukti potong dapat disesuaikan mengikuti kebutuhan. Selain itu, juga terdapat kolom status yang akan mempermudah memperoleh informasi jika terjadi kesalahan dalam penginputan data di excel yang tidak sesuai ketentuan. Setelah itu terdapat menu penyiapan SPT Masa untuk dilengkapi sehingga dapat melakukan posting dan merekam penandatangan SPT PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 tersebut.

A.3.7	Tata Cara Pelaporan
	4.105	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dilaporkan setiap bulan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Melalui KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020, semua wajib pajak yang berstatus PKP yang melakukan transaksi diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 menggunakan aplikasi e-Bupot. Sebelum pelaporan, posting ke SPT perlu dilakukan untuk menunjukkan bukti pemotongan yang telah direkam menuju ke SPT PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Setelah itu, lakukan pelaporan e-Bupot dengan pengisian form penandatangan dan bukti pemotongan (wakil wajib pajak/pengurus atau kuasa). Kemudian, lakukan posting bukti potong yang telah direkam dengan memilih tahun pajak dan masa pajak. Bukti potong yang dimaksud secara otomatis akan muncul pada SPT. Data yang sudah lengkap akan di-submit dan dilaporkan dengan memasukkan sertifikat elektronik dan password passphrase. File yang sudah terlapor dapat dilihat dan diunduh pada kolom dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard SPT.



A.4	PPh Pasal 4 ayat (2)

A.4.1	Dasar Hukum
	4.106	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur PPh Pasal 4 ayat (2) di Indonesia, yaitu.
		a.	UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
		b.	PP No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (PP No.41/1994 s.t.d.t.d PP No.14/1997)
		c.	PP No. 131 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PP No.131/2000 s.t.d.t.d PP No.123/2015)
		d.	PP No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (PP No.132/2000)
		e.	PP No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PP No.51/2008 s.t.d.t.d PP No.40/2009)
		f.	PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (PP No.15/2009)
		g.	PP No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (PP No.16/2009 s.t.d.t.d PP No.55/2019)
		h.	PP No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PP No.19/2009)
		i.	PP No. 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
		j.	PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP No.34/2016)
		k.	PP No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP No.34/2017)
		l.	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.23/2018)
		m.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PMK 187/2008 s.t.d.t.d PMK 153/2009)
		n.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (PMK 112/2010)
		o.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (PMK 85/2011 s.t.d.t.d PMK 07/2012)
		p.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (PMK 18/2012)
		q.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PMK 99/2018)
		r.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PMK 212/2018)
		s.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (PMK 9/2021)
		t.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (KMK 394/1996 s.t.d.t.d KMK 120/2002)
		u.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (KMK 282/1997)
		v.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (PER-37/PJ/2013)
		w.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (PER-11/PJ/2015)
		x.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (SE-46/PJ/2020)

A.4.2	Pengertian
	4.107	PPh Pasal 4 ayat (2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Artinya, atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak.
	4.108	Dalam buku yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan tarif tertentu sesuai dengan jenis objek pajaknya. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Sementara, terkait dengan omzet atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), tidak dimasukkan dalam omzet usaha. Namun, dimasukkan dalam omzet penghasilan yang telah dipotong PPh final.
	4.109	Berdasarkan UU PPh, PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:
		a.	penghasilan berupa bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi;
		b.	penghasilan berupa hadiah undian;
		c.	penghasilan dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura;
		d.	penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan juga penyewaan tanah dan/atau bangunan; atau
		e.	penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.
		Penjelasan lebih lanjut dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas masing-masing penghasilan di atas akan dijelaskan pada poin-poin berikutnya.
	4.110	Penghasilan dari bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Berikut adalah peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI.
		a.	Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
		b.	PP No.131/2000 s.t.d.t.d PP No.123/2015;
		c.	PMK 212/2018.
		Sesuai dengan dasar hukum di atas, deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan “deposit on call”, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sementara itu, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
		Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
		Lebih lanjut, diskonto SBI adalah selisih lebih antara:
		a.	nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo dengan nilai tunai perolehan SBI; atau
		b.	nilai tunai penjualan SBI dengan nilai tunai perolehan SBI.
		Ketentuan pengenaan PPh final ini tidak tidak dilakukan terhadap:
		a.	bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
		b.	bunga dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
		c.	bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
		d.	bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
	4.111	Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau yang telah mendapatkan izin dari OJK dan bank yang menjual kembali SBI kepada lembaga bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas diskonto SBI tersebut, yaitu atas selisih antara nilai nominal SBI dengan harga jualnya. Selanjutnya, jika pihak lain tersebut menjual kembali SBI, selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan pada SPT Tahunan dari wajib pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.
	4.112	Bunga obligasi juga merupakan salah satu objek PPh Pasal 4 ayat (2). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan oleh Pasal 4 ayat (2) untuk mengatur pemotongan PPh atas penghasilan ini adalah PP No.16/2009 s.t.d.t.d PP No.55/2019. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Bunga obligasi dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) apabila diterima oleh wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘h’ UU PPh serta wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
	4.113	Berikut ini adalah pihak yang telah ditetapkan untuk melakukan pemotongan pajak atas bunga obligasi.
		a.	Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas:
			1)	bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi; dan
			2)	diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi.
		b.	Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.
		c.	Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.
		Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi lebih lanjut diatur dalam PMK 85/2011 s.t.d.t.d PMK 07/2012.
	4.114	Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi juga dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dasar hukum atas aturan tersebut tertuang dalam PP No.15/2009. Terkait dengan pengertian "penghasilan berupa bunga simpanan" adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Lebih lanjut, tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam PMK 112/2010.
	4.115	Tidak semua transaksi di bursa efek akan dikenakan pajak. Hanya transaksi atas penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima oleh investor yang akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Sementara itu, transaksi pembelian tidak kena pajak. Payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Lebih lanjut, pengenaan pajak ini diatur dalam PP No.41/1994 s.t.d.t.d PP No.14/1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Kemudian, untuk pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek diatur dalam KMK 282/1997.
	4.116	Hadiah undian dan penghargaan juga merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam PP No.132/2000 dijelaskan bahwa definisi dari hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui undian. Sementara itu, berdasarkan PER-11/PJ/2015, pengertian dari hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Kemudian, hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Terakhir, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.
		Berdasarkan PP No.132/2000, hadiah undian dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Sementara itu, hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan akan dikenakan PPh yang bersifat tidak final dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pihak penerimanya.
	4.117	Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang PPh Pasal 4 ayat (2). Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah PP No.34/2017. Adapun terkait dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran dan pemotongannya diatur dalam KMK 394/1996 s.t.d.t.d KMK 120/2002.
	4.118	Atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari:
		a.	pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak;
		b.	perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, yaitu penghasilan dari:
			1)	pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani;
			2)	pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut,
			terutang PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.
		Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengenaan PPh atas pengalihan ini melalui PP No.34/2016. Sementara itu, peraturan pelaksanaannya diatur melalui PMK 261/2016.
		Salah satu pertimbangan diterbitkannya PP No.34/2016 tersebut adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
		Terdapat beberapa pihak yang dikecualikan dari dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, yaitu.
		a.	Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
		b.	Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
		c.	Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
		d.	Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
		e.	Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan menteri keuangan untuk menggunakan nilai buku;
		f.	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
		g.	Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
	4.119	Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Payung hukum yang mengatur tentang pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam PP No.51/2008 s.t.d.t.d PP No.40/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
	4.120	Berikut adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
		a.	Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.
		b.	Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
		c.	Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
		d.	Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
		e.	Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai.
		f.	Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.
		Berdasarkan pengertian di atas, usaha jasa konstruksi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Terkait dengan tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam PMK 187/2008 s.t.d.t.d PMK 153/2009. Khusus bagi wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), sejak pandemi COVID-19, PPh final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diberikan insentif berupa PPh ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini sebagaimana diatur dalam PMK 9/2021.
	4.121	Atas penghasilan perusahaan modal ventura yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan usahanya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Payung hukum yang mengatur tentang pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan ini tercantum dalam PP No.4/1995. Sementara itu, pengertian dari perusahaan modal ventura tertuang dalam PMK 18/2012, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
		Selanjutnya, perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memenuhi syarat:
		a.	merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
		b.	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
		Mengingat perlakuan PPh atas penghasilan dalam PP No.4/1995 berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini.
	4.122	Wajib pajak dalam negeri, baik badan maupun orang pribadi, yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh final yang dimaksud adalah sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut tercantum dalam PP No.23/2018. Sementara itu, pelaksanaannya diatur melalui PMK 99/2018.
	4.123	PP No.23/2018 juga berkaitan erat dengan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dengan kriteria sebagai berikut:
		a.	wajib pajak orang pribadi; dan
		b.	wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,
		yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
		Apabila wajib pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang:
		a.	menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
		b.	istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ‘b’ dan huruf ‘c’ UU PPh, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri.
	4.124	Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.123 apabila:
		a.	wajib pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf ‘a’, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh;
		b.	wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
		c.	wajib pajak badan memperoleh fasilitas PPh berdasarkan:
			1)	Pasal 31A UU PPh; atau
			2)	PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021; dan
		d.	wajib pajak berbentuk BUT.
	4.125	Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No.23/2018 tersebut adalah sebagai berikut:
		a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
		b.	penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
		c.	penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
		d.	penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
		Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi:
		a.	tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
		b.	pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
		c.	olahragawan;
		d.	penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
		e.	pengarang, peneliti, dan penerjemah;
		f.	agen iklan;
		g.	pengawas atau pengelola proyek;
		h.	perantara;
		i.	petugas penjaja barang dagangan;
		j.	agen asuransi; dan
		k.	distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
	4.126	PP No.23/2018 merupakan perubahan atas PP No.46/2013 yang sebelumnya telah diterbitkan. Berikut merupakan tabel perbandingan antara PP No.46/2013 dan PP No. 23/2018.

		Tabel 4.22 Perbandingan antara PP No.46/2013 dan PP No.23/2018



	4.127	Sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.22, pada PP No.23/2018 terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dapat menggunakan tarif PPh final PP No.23/2018. Salah satu syarat tersebut di antaranya adalah mengajukan permohonan surat keterangan PP No.23/2018. Selain menjadi bukti sebagai wajib pajak PP No.23/2018, surat keterangan ini juga menjadi salah satu syarat bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) seperti diatur dalam PMK 9/2021. Insentif PPh ini diberikan terkait dengan adanya dampak COVID-19.
	4.128	Apabila usaha wajib pajak telah sesuai dengan kriteria pada PP No.23/2018, wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan UMKM terlebih dahulu kepada pihak DJP. Permohonan ini menerangkan bahwa usaha wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.23/2018 atau dikenal pula sebagai surat keterangan PP No.23/2018. Mekanisme pengajuan permohonan dokumen surat keterangan PP No.23/2018 sendiri telah diatur dalam PMK 99/2018 dan SE-46/PJ/2020.
	4.129	Wajib pajak dapat diberikan surat keterangan oleh DJP apabila telah menyampaikan permohonan yang ditandatangani oleh wajib pajak atau wali yang memiliki surat kuasa, telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, serta memenuhi kriteria subjek pajak sebagaimana diatur dalam PMK 99/2018. Berikut contoh formulir permohonan surat keterangan, formulir surat keterangan, dan formulir penolakan permohonan surat keterangan.













	4.130	Awalnya, pengajuan surat keterangan PP No.23/2018 ini hanya bisa dilakukan secara manual atau langsung mendatangi ke KPP. Namun, saat ini, pengajuan surat keterangan PP No.23/2018 sudah bisa dilakukan secara online melalui DJP Online. Berikut tata cara pengajuannya.
		a.	Wajib pajak dapat mengakses pajak.go.id. Lalu, klik “Login” di sebelah kanan atas.



		b.	Kemudian, wajib pajak akan diarahkan untuk Login DJP Online. Selanjutnya, isi NPWP dan kata sandi. Setelah itu, isi kode keamanan (captcha).



		c.	Selanjutnya, wajib pajak akan melihat sejumlah fitur yang bisa dipilih. Klik “Layanan” dan setelah itu wajib pajak akan melihat menu “Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)”.





		d.	Jika tidak muncul (seperti gambar di bawah), wajib pajak harus mengaktifkannya terlebih dahulu.



		e.	Untuk mengaktifkan menu Info KSWP, klik menu “Profil”. Kemudian klik menu “Aktivasi Fitur Layanan”. Setelah itu centang opsi “Info KSWP”, dan klik “Ubah Fitur Layanan”.





		f.	Bila berhasil, wajib pajak akan melihat notifikasi “Sukses” dan akan otomatis Logout.



		g.	Kemudian, login kembali akun DJP Online (langkah b). Setelah itu, klik menu “Layanan dan klik menu KSWP” (langkah c). Pada kolom profil wajib pajak, dapat terlihat NPWP, nama, dan alamat yang terisi otomatis. Kemudian, pada kolom profil pemenuhan kewajiban, pilih Surat Keterangan (PP 23).



		h.	Berikutnya, isi kode keamanan dan klik “Submit”. Setelah itu, sistem akan melakukan verifikasi atau pengecekan otomatis apakah wajib pajak masuk dalam kriteria wajib pajak PP 23.



		i.	Data-data yang diperiksa di antaranya NPWP, wajib pajak masuk dalam skema PP 23, SPT Tahunan terakhir, dan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Bila seluruh data tersebut valid dan terpenuhi, klik “Cetak Suket”.



		j.	Nantinya, wajib pajak akan mendapat konfirmasi dari DJP, dan klik “Ya”.



		k.	Setelah itu, cetakan Surat Keterangan (PP 23) akan otomatis terunduh dalam format PDF. Wajib pajak dapat memeriksa hasil unduhan tersebut untuk memastikan kembali.



		l.	Berikut contoh dari Surat Keterangan setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas.



A.4.3	Saat Pemotongan dan/atau Saat Terutang
	4.131	Saat pemotongan untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI adalah pada saat diperoleh atau diterimanya penghasilan dari bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI oleh WPDN, BUT, dan WPLN yang dibayarkan oleh pemotong PPh final.
	4.132	Berikut ini adalah saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga obligasi beserta dengan keterangan pihak yang wajib melakukan pemotongan.
		a.	Atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon dipotong pada saat jatuh tempo bunga obligasi oleh penerbit obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk.
		b.	Atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi tanpa bunga dipotong pada saat jatuh tempo obligasi oleh penerbit obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk;
		c.	Atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dipotong pada saat transaksi oleh perusahaan efek, dealer, bank, selaku perantara.
		d.	Atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dipotong pada saat transaksi perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara.
		Apabila penjualan obligasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak sebagaimana disebutkan pada huruf d, kustodian atau sub-registry selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi, wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dari penjual obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.
		Lebih lanjut, jika penjualan obligasi di atas hanya atas unjuk (tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi), penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran melakukan pemotongan pada saat:
		a.	jatuh tempo bunga, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga berakhir; dan
		b.	jatuh tempo obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana obligasi.
		Apabila dapat dibuktikan bahwa penjual obligasi atas unjuk adalah pihak yang tidak diberlakukan pemotongan PPh atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan PPh, pemotongan PPh yang bersifat final atas bunga pada saat jatuh tempo bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual obligasi tersebut.
		Penjual obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan PPh.
	4.133	Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final pada saat pembayaran bunga simpanan koperasi.
	4.134	Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham dan sekuritas lainnya dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham di bursa efek.
	4.135	Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian atau pemberi hadiah, baik dalam bentuk orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) maupun penyelenggara lainnya, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Artinya, kewajiban membayar PPh atas pajak undian ditanggung oleh pemenang, tetapi dipotong oleh penyelenggara undian. Adapun pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) dilakukan sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang penerima hadiah atau penghargaan.
	4.136	PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi.
	4.137	Bagi orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ke bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, PPh Pasal 4 ayat (2) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya juga terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran.
	4.138	PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran apabila pengguna jasa apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak oleh Dirjen Pajak pada saat pembayaran uang muka dan termin. Sementara itu, apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong PPh, kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan wajib menyetorkan sendiri PPh final yang terutang tersebut.
	4.139	Saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya adalah saat terjadi transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Apabila transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

A.4.4	Tarif
	4.140	Berikut adalah tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
		a.	Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor (DHE) dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai tarif sebagai berikut:
			1)	tarif 10% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan;
			2)	tarif 7,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan;
			3)	tarif 2,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan; dan
			4)	tarif 0% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan.
		b.	Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari DHE dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai tarif sebagai berikut:
			1)	tarif 7,5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan;
			2)	tarif 5% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan;
			3)	tarif 0% dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan.
		c.	Atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito, selain dari deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
			1)	tarif 20% dari jumlah bruto, terhadap WPDN dan BUT;
			2)	tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan P3B yang berlaku terhadap WPLN.
	4.141	Berikut adalah tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas bunga obligasi.
		a.	Bunga dari obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
			1)	bagi WPDN dan BUT sebesar 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
			2)	bagi WPLN selain BUT sebesar 20% atau tarif berdasarkan P3B dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.
		b.	Diskonto dari obligasi dengan kupon
			1)	bagi WPDN dan BUT sebesar 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
			2)	bagi WPLN selain BUT sebesar 20% atau tarif berdasarkan P3B dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
		c.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
			1)	bagi WPDN dan BUT sebesar 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
			2)	bagi WPLN selain BUT sebesar 20% atau tarif berdasarkan P3B dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
		d.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK:
			1)	sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 5%;
			2)	untuk tahun 2021 sampai dengan seterusnya adalah sebesar 10%.
	4.142	Berikut adalah tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas bunga simpanan koperasi.
		a.	0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 per bulan.
		b.	10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan.
	4.143	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara itu, untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan PPh dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, nilai saham tersebut ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Definisi saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) dan saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.
	4.144	Penghasilan berupa hadiah dari undian dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif pajak sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final. Namun, atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan PPh bersifat tidak final dengan ketentuan sebagai berikut:
		a.	apabila penerima penghasilan adalah orang pribadi WPDN, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 UU PPh dari jumlah penghasilan bruto;
		b.	apabila penerima penghasilan adalah WPLN selain BUT, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memerhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku;
		c.	apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk BUT, dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf ‘a’ angka 4 UU PPh sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.
		Pemotongan PPh sebagaimana dijelaskan di atas tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
	4.145	Besaran tarif yang dikenakan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Adapun definisi dari jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.
	4.146	Besarnya tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar:
		a.	2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
		b.	1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
		c.	0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
		Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu.
		a.	nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
		b.	nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
		c.	nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
		d.	nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
		e.	nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
	4.147	Dalam Pasal 3 PP No.51/2008 s.t.d.t.d PP No.40/2009, besar tarif PPh Pasal 4 ayat (2) untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Berikut rinciannya.
		a.	Memiliki klasifikasi usaha

			Tabel 4.23 Besar Tarif Pajak untuk Usaha Jasa Konstruksi yang Memiliki Klasifikasi Usaha


		b.	Tidak memiliki klasifikasi usaha

			Tabel 4.24 Besar Tarif Pajak untuk Usaha Jasa Konstruksi yang Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha


		Dalam hal penyedia jasa adalah BUT, tarif PPh di atas tidak termasuk PPh atas sisa laba BUT setelah PPh yang bersifat final.
	4.148	Besarnya tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.
	4.149	Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) atas wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4,8 miliar adalah sebesar 0,5% dari DPP yang bersifat final. DPP tersebut adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha (cabang). Perlu diperhatikan bahwa apabila transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak kriteria ini dilakukan dengan wajib pajak lain yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak final, wajib pajak dapat dibebaskan permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain tersebut. Pembebasan tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diberikan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak melalui permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

A.4.5	Pembayaran
	4.150	PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan serta diskonto SBI yang telah dipotong oleh bank, Bank Indonesia atau LKBB harus disetorkan ke kantor pos dan giro, atau bank penerima setoran pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
	4.151	Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga obligasi wajib menyetor PPh yang telah dipotong ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak.
	4.152	Pihak yang berhak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan koperasi adalah koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. Penyetoran dilakukan ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
	4.153	Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham dan sekuritas lainnya kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Adapun untuk penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri:
		a.	selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya PP No.14/1997 (tanggal 29 Mei 1997) apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum PP No.14/1997 ditetapkan;
		b.	selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah PP No.14/1997 ditetapkan (tanggal 29 Mei 1997).
	4.154	Penyelenggara undian atau penghargaan wajib untuk menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian dan penghargaan yang telah dipotong dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak (secara kolektif). Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas hadiah atau undian dalam tiga rangkap, yaitu.
		a.	Lembar ke-1 untuk penerima hadiah (wajib pajak);
		b.	Lembar ke-2 untuk KPP;
		c.	Lembar ke-3 untuk penyelenggara/pemotong.
	4.155	Apabila PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas persewaan tanah dan/atau bangunan harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran dapat dilakukan ke bank persepsi dan kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP. Namun, apabila PPh yang terutang tersebut harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP.
	4.156	Dilihat dari ketiga definisi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terdapat perbedaan yang harus diperhatikan dalam hal pembayaran pajaknya, yaitu.
		a.	Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar sendiri PPh yang terutang dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. PPh yang terutang tersebut wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
		b.	Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, dipungut PPh oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Bendahara pemerintah atau pejabat tersebut wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke kas negara, sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.
		c.	Pelunasan PPh yang terutang atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya wajib dilakukan melalui penyetoran sendiri ke kas negara oleh orang pribadi atau badan yang merupakan pihak penjual atau pihak pembeli. PPh yang terutang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
	4.157	Terkait usaha jasa konstruksi, PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, PPh tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran.
	4.158	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
	4.159	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, setiap bulannya wajib pajak harus menyetor pajak yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan SSP dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420. Wajib pajak dapat melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) ini melalui ATM pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak penghasilan melalui ATM dilakukan dengan memasukkan NPWP, masa pajak, dan jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Atas penyetoran tersebut, wajib pajak akan menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM. Apabila terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, maka wajib pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang milik Bank Persepsi terdekat.
	4.160	Berikut ini merupakan contoh SSP yang digunakan dalam menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang. SSP mempunyai beberapa lembaran yang masing-masing lembaran memiliki peruntukkan berbeda, yaitu.
		a.	Lembar 1: untuk arsip wajib pajak;
		b.	Lembar 2: untuk KPPN;
		c.	Lembar 3: untuk dilaporkan ke KPP oleh wajib pajak;
		d.	Lembar 4: untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro;
		e.	Lembar 5: untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain.











	4.161	Berikut adalah petunjuk pengisian SSP sebagaimana dijelaskan dalam PER-09/PJ/2020.









A.4.6	Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
	4.162	SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing). SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain). Pelaporan SPT Masa PPh selalu mengharuskan melampirkan bukti potong. SPT Masa dalam pelaporan jenisnya bermacam-macam, sesuai dengan pasal yang mewajibkannya. SPT Masa yang akan dibahas di sini adalah SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Format SPT Masa berbeda satu sama lain berdasarkan objek dan tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis pajak. Terkait format SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), format bukti potong, serta petunjuk pengisiannya dapat dilihat di bawah ini.

















































	4.163	Cara melaporkan SPT Masa paling mudah dan praktis dapat disampaikan secara online melalui aplikasi pajak e-Filing. E-Filing sendiri bisa dilakukan dengan dua metode, yakni pelaporan langsung pada situs DJP Online tersebut, mulai dari perhitungan pajak hingga penyampaian laporan SPT Masa atau pelaporan dengan menggunakan file csv. Dokumen SPT Masa terlebih dahulu dibuat pada aplikasi e-SPT yang disediakan DJP Online, kemudian hasilnya berupa file csv yang diunggah pada kanal resmi DJP Online.
	4.164	DJP telah merilis aplikasi e-SPT terbaru, yakni e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) versi 2.1.0. e-SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) versi 2.1.0 merupakan pengembangan dan perbaikan dari versi sebelumnya berupa penambahan bukti pemotongan atas kompensasi atau penggantian dari pemerintah atas persewaan harta berupa tanah dan atau bangunan sesuai PP No.34/2017 dan sewa serta penghasilan lain sehubungan harta selain tanah/bangunan, yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0%.
	4.165	Berikut tata cara pelaporan melalui e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan versi 2.1.0.
		a.	Setelah masuk ke dalam aplikasi e-SPT, wajib pajak akan menemukan interface yang lebih sederhana dari versi sebelumnya. Pada menu bar hanya ada pilihan menu saja. Wajib pajak yang mau melaporkan SPT harus mengkoneksikan database yang dimiliki dengan cara klik menu dan pilih koneksi database atau klik Ctrl+D pada keyboard komputer.



		b.	Setelah wajib pajak telah terkoneksi dengan database, akan muncul window baru pada komputer. Wajib pajak dapat memilih database dan klik open.



		c.	Kemudian, wajib pajak login dengan username “administrator” dan password “123”



		d.	Langkah selanjutnya adalah melengkapi “Profil Wajib Pajak” (yang bertanda bintang * wajib diisi), lalu pilih “Simpan”.



		e.	Setelah berhasil mengisi profil, wajib pajak sudah dapat mengakses e-SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan bisa melanjutkan dengan membuat SPT baru.



		f.	Berikutnya, wajib pajak mengisi tahun dan masa pajak serta status SPT yang ingin dibuat.



		g.	Kemudian, pilih “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh final Pasal 4 ayat (2)”.



		h.	Klik jenis bukti potong “Penghasilan Dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” untuk membuat bukti potong pajak UMKM.





		i.	Hal yang tidak boleh dilupakan adalah lawan transaksi dari wajib pajak harus dapat memberikan “surat keterangan” sebagai dasar wajib pajak melakukan pemotongan PPh final UMKM. Selanjutnya, wajib pajak harus melengkapi NTPN dari BPN yang sudah wajib pajak setor ke kas negara, mengisi NPWP, nama, dan alamat lawan transaksi dari wajib pajak.



		j.	Berikutnya masukan total bruto penghasilan. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah PPh yang dipotong seperti contoh di bawah ini.



		k.	Bukti potong sudah dapat dicetak untuk diberikan kepada lawan transaksi dengan cara berikut ini.



	4.166	Langkah selanjutnya setelah selesai membuat SSP adalah mencetak SPT dengan melakukan langkah-langkah di bawah ini.
		a.	Klik “Menu Cetak SPT”.



		b.	Pilih jenis formulir yang ingin di cetak.



		c.	Setelah memilih formulir yang akan di cetak, akan terlihat tampilan seperti ini.



		d.	Kemudian, membuat file csv dengan mengklik “Lapor Data SPT ke KPP”.



		e.	Kemudian, memilih data SPT dari “Data SPT yang pernah Dibuat”.



		f.	Pilih tempat penyimpanan file csv.



		g.	Setelah keluar notifikasi berikut, artinya csv berhasil dibuat.



	4.167	Apabila ingin melakukan pelaporan secara online, wajib pajak harus memiliki electronic filing identification number (EFIN). EFIN adalah nomor identitas elektronik sebagai syarat pelaporan SPT secara online.

A.4.7	Tata Cara Pelaporan
	4.168	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, bank termasuk Bank Indonesia, wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetornya kepada Kepala KPP paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak.
	4.169	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga obligasi, pemotong wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Sementara itu, terkait dengan bunga simpanan koperasi, pemotong wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPP setempat paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
	4.170	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan koperasi, pemotong wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada kepala KPP paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
	4.171	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham dan sekuritas lainnya penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Adapun untuk penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri, emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan pajak penghasilan kepada Kepala KPP tempat terdaftar sebagai wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.
	4.172	Terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian dan penghargaan, penyelenggara undian atau penghargaan wajib untuk menyampaikan SPT Masa ke KPP atau KP2KP tempat pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.
	4.173	Pelaporan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan ke KPP atau KP2KP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
	4.174	Orang pribadi atau badan yang wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dan PPh yang telah dibayar dalam suatu masa pajak melalui SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi orang pribadi atau badan yang wajib menyetor sendiri PPh yang terutang atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Khusus untuk SPLN, penyampaian SPT Masa dianggap telah dilakukan apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran.
	4.175	Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi pengguna dan penyedia jasa usaha konstruksi harus dilakukan setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Apabila tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa ini bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
	4.176	Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
	4.177	Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sepanjang telah mendapatkan validasi NTPN pada saat penyetoran SPP, wajib pajak dianggap telah melaporkan SPT masa-nya.

A.5	PPN

A.5.1	Dasar Hukum
	4.178	Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur PPN di Indonesia, yaitu.
		a.	UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
		b.	UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN)
		c.	PP No. 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (PP No.42/1995 s.t.d.t.d PP No.25/2001)
		d.	PP No. 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (PP No.20/2000 s.t.d.t.d PP No.147/2000)
		e.	PP No. 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2003 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP No.146/2000 s.t.d.t.d PP No.38/2003)
		f.	PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri (PP No.28/2009)
		g.	PP No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat (PP No.32/2009 s.t.d.t.d PP No.85/2015)
		h.	PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.1/2012 s.t.d.d PP No.9/2021)
		i.	PP No. 40 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2021 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP No.40/2015 s.t.d.d PP No.58/2021)
		j.	PP No. 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri (PP No.74/2015)
		k.	PP No. 81 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP No.81/2015 s.t.d.d PP No.48/2020)
		l.	PP No. 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PP No.106/2015)

A. Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan

Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak