A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

(ii)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (PPh);

(iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);

(iv)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55 Tahun 2022);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PMK 164/2023);

(vi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023).

B. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. UMKM mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak penghasilan (PPh).

Mengingat peran UMKM yang sangat strategis dalam roda perekonomian, Pemerintah perlu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan kepada Wajib Pajak khususnya UMKM. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK 164/2023. Peraturan ini memberikan penjelasan terkait PPh bagi UMKM khususnya ketentuan mengenai penghasilan bruto tertentu dan mekanisme angsuran PPh Pasal 25 bagi UMKM Badan.

C. Definisi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan yang memenuhi kriteria usaha tertentu. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan terkait kriteria masing-masing usaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Disebutkan dalam Pasal 6 UU 20/2008 kriteria dari masing-masing kegiatan usaha sebagai berikut:

(i)

Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang masuk dalam kriteria mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih hingga sebesar Rp50.000.000 tidak termasuk bangunan atau tanah di mana perusahaan tersebut berada. Pendapatan penjualan tahunan bagi usaha mikro maksimal sebesar Rp300.000.000.

(ii)

Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang termasuk ke dalam usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000 dengan maksimal mencapai Rp500.000.000. Pendapatan dalam tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

(iii)

Kriteria Usaha Menengah

Usaha menengah seringkali digolongkan sebagai usaha besar berdasarkan kriteria kekayaan bersih pemilik usaha melebihi Rp500.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tanpa memperhitungkan bangunan atau tanah di mana usaha tersebut berada. Penjualan tahunan mencapai antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

D. Perlakuan Pajak Penghasilan UMKM

Dalam aspek perpajakan, UMKM dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu UMKM dengan penghasilan bruto tertentu dan UMKM dengan penghasilan di atas penghasilan bruto tertentu. PMK 164/2023 mengatur bahwa jumlah peredaran bruto tertentu merupakan jumlah penghasilan bruto atas penghasilan usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Adapun, terdapat perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang termasuk ke dalam golongan dengan penghasilan bruto tertentu dan UMKM dengan penghasilan di atas penghasilan bruto tertentu.

Bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu diberikan pilihan untuk memilih menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% atau dapat memilih menggunakan perhitungan sesuai dengan ketentuan umum pajak penghasilan. Namun, bagi UMKM dengan penghasilan bruto di atas Rp4.800.000.000 maka akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan umum pajak penghasilan.

D.1

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak UMKM dengan Penghasilan Bruto Tertentu

Bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu, dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Tarif 0,5% ini dikenakan atas jumlah peredaran bruto pada setiap bulan. Lebih lanjut, peredaran bruto meliputi imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenisnya. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak maka tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Berikut tata cara perhitungan PPh Final dengan peredaran bruto telah melebihi Rp500.000.000 yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya, pembayaran PPh final dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atau penanggung jawab pemotongan atau pemungutan.

Batas waktu penyetoran pajak untuk masing-masing tempat kegiatan usaha adalah tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Apabila dalam suatu bulan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh Final, maka dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

D.2

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak UMKM dengan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 wajib dilakukan oleh wajib pajak yang:

(i)

memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;

(ii)

memiliki penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000; atau

(iii)

telah melewati jangka waktu tertentu.

Untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25, wajib pajak perlu memperhitungkan penghasilan kena pajak terlebih dahulu. Penghasilan kena pajak dapat ditentukan berdasarkan perhitungan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dalam rangka mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan (Biaya 3M). Berikut tata cara perhitungannya:

Selanjutnya, untuk menghitung pajak penghasilan terutang dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Sebagai tambahaan, bila wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp50.000.000.000 sesuai dengan Pasal 31E UU PPH dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Pengurangan 50% tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000. Berikut cara perhitungannya:

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Badan dengan skema angsuran pada setiap bulannya. Adapun skema perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu:

*Kredit Pajak meliputi: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, yang telah dipotong/dipungut pihak lain

Angsuran dapat dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dapat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya PPh Badan harus dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).

Notes: Besarnya angsuran sebelum pelaporan SPT Tahunan sama dengan bulan terakhir tahun pajak berlalu.

D.3

Persyaratan dalam Menggunakan PPh Final

D.3.1

UMKM Berstatus Orang Pribadi

Bagi wajib pajak UMKM berstatus orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu harus melampirkan surat pernyataan. Adapun Surat pernyataan tersebut berisikan pernyataan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan tidak melebihi Rp500.000.000.

Bila ditemukan peredaran brutonya telah mencapai lebih dari Rp500.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak maka UMKM tersebut wajib menyetorkan sendiri PPh Final. Pembayaran PPh Final tersebut perlu dilakukan sesuai dengan bulan pada saat transaksi penjualan dan penyerahan barang.

D.3.2

UMKM Berstatus Badan

Bagi wajib pajak UMKM berstatus badan, yang ingin melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Final dengan tarif 0,5%, diharuskan memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mendapatkan surat keterangan, UMKM dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik.

Surat keterangan dapat diberikan kepada UMKM selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(i)

permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus;

(ii)

telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya;

(iii)

memenuhi kriteria Wajib Pajak yaitu memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000.

Apabila wajib pajak telah memenuhi persyaratan permohonan surat keterangan, maka kepala KPP akan menerbitkan surat keterangan secara otomatis setelah diterbitkan bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat. Namun, apabila wajib pajak tidak memenuhi syarat maka kepala KPP tidak menindaklanjuti permohonan wajib pajak. Kepala KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak baik secara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, atau disampaikan secara elektronik.

E. Ketentuan Khusus

UMKM tidak diperkenankan menggunakan PPh Final, jika:

(i)

Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;

(ii)

Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma;

(iii)

Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A UU PPh, PP 94/2010, dan Pasal 75 dan Pasal 78 PP 40/2021;

(iv)

Wajib Pajak bentuk usaha tetap.

E. Ilustrasi Kasus

Kasus 1

PT HH merupakan perusahaan yang menjual perlengkapan elektronik. PT HH telah terdaftar mulai 1 Maret 2023. Hingga bulan Desember 2023 PT HH mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp3.500.000.000.

Mengingat penghasilan bruto PT HH tidak melebihi Rp4.800.000.000 maka pada tahun 2024 PT HH dapat digolongkan ke dalam wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai dengan PMK 164/2023. Atas dasar tersebut PT HH dapat memenuhi ketentuan untuk menggunakan PPh Final dengan tarif 0.5%. Selanjutnya, PT HH telah mengajukan surat permohonan kepada KPP untuk mendapatkan surat keterangan penggunaan PPh Final.

Hingga bulan Juli 2024, PT HH telah memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp650.000.000. Diketahui bahwa penghasilan bruto tersebut telah melewati Rp500.000.000 sehingga Rp150.000.000 dari penghasilan tersebut harus dikenai PPh Final dengan perhitungan sebagai berikut:

PPh Final	=	0,5% x Rp150.000.000
	=	Rp750.000

Atas perhitungan tersebut, maka PT HH memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak terutang sebesar Rp750.000.

Kasus 2

Ibu Susanti merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha penjualan baju. Adapun penghasilan yang diterima oleh Ibu Susanti pada tahun 2023 di bawah Rp4.800.000.000 sehingga Ibu Susanti dapat menggunakan PPh Final dalam menghitung pajak penghasilan atas usahanya. Berikut perhitungan pajak yang dilakukan oleh ibu Susanti pada tahun 2024.

Dari perhitungan di atas, diketahui pada tahun 2024 Ibu Susanti baru dikenai Pajak atas penghasilan usahanya pada bulan Juli hingga Desember. Ibu Susanti memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak terutangnya mulai Juli hingga Desember.