A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PMK 101/2016);

(iv)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/2020);

(v)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER 30/2017);

(vi)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya (PER 19/2014);

(vii)

Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan atau yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (SE 29/2010).

B. Latar Belakang

Dalam perpajakan, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan atau kerugian dari keluarga dapat digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak. Atas dasar tersebut, maka pemenuhan kewajiban pajak bagi suami-istri dapat dilakukan oleh kepala keluarga.

Namun dalam beberapa kondisi tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara terpisah. Perlu diketahui, bahwa terdapat perbedaan perlakuan pajak dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak bagi suami-istri yang menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami-istri yang memilih terpisah. Berikut adalah pembahasan terkait dengan pajak penghasilan berdasarkan status dalam keluarga.

C. Definisi

Berdasarkan lampiran I PER 19/2014, disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) status kewajiban perpajakan suami-istri. Adapun status suami-istri dalam peraturan tersebut yaitu:

Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun yang:

(i)

KK

suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

(ii)

HB

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

(iii)

PH

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

(iv)

MT

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

D. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Data Unik Keluarga (DUK)

D.1

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 7 UU PPh, dijelaskan bahwa PTKP merupakan pengurang penghasilan neto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri (WPDN). PTKP merupakan sejumlah nilai yang umumnya dibebaskan dari pengenaan pajak untuk melindungi standar hidup minimum wajib pajak.

Di Indonesia sendiri skema pemberian PTKP mengacu pada status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Tanggungan wajib pajak yang dapat diperhitungkan dalam PTKP adalah anggota keluarga dengan hubungan sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Adapun, tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan wajib pajak menanggung seluruh biaya hidupnya.

Berikut adalah tabel contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda:

Tabel D.1.1 Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

Sumber: UU PPh jo. UU HPP

Terdapat maksimal tanggungan yang dapat menjadi tanggungan sepenuhnya dalam PTKP. Jumlah maksimal yang menjadi tanggungan adalah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Berikut adalah tabel PTKP dalam keluarga:

Tabel D.1.2 Tabel PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak

Sumber: UU PPh jo. UU HPP

Keterangan:

TK	:	Status Orang Pribadi Tidak Kawin (Belum Menikah)
K	:	Status Orang Pribadi Kawin (Sudah Menikah)
K/I	:	Status Suami & Istri yang melakukan penggabungan penghasilan

D.2

Data Unit Keluarga (DUK)

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPh, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Namun, terdapat pemenuhan kewajiban pajak dilakukan secara terpisah dalam hal:

(i)

Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

(ii)

Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

(iii)

Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Dalam hal istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka istri menjadi data unit keluarga tersendiri. Namun, meskipun suami istri memiliki DUK tersendiri tetap saja suami dan istri tersebut merupakan satu keluarga.

Berikut merupakan matriks PTKP dan DUK bagi WP Orang Pribadi Warga Negara Indonesia (WNI):

Tabel D.2.1 Matriks PTKP dan DUK

Sumber: pemaparan DJP

E. Perlakuan Pajak Penghasilan

E.1

Suami Istri Melakukan Penggabungan NPWP (KK)

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya istri dapat digabungkan dengan suami. Adapun, dalam hal penggabungan hak dan kewajiban perpajakan ini dapat dilakukan dengan menggabungkan NPWP istri dengan suami sehingga hanya diperlukan 1 NPWP saja.

Berdasarkan PER-04/2020, apabila istri memilih menggabungkan hak dan kewajiban perpajakannya dengan suami, maka NPWP istri yang sebelumnya aktif dapat dihapus dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dinonaktifkan sebagai NPWP. Penghapusan NPWP istri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP terdaftar.

Selain itu, dalam mengajukan penghapusan NPWP dibutuhkan dokumen pendukung seperti:

(i)

Fotocopy buku nikah atau dokumen sejenis;

(ii)

Surat pernyataan dari istri bahwa tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

(iii)

Surat Pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.

Apabila istri sudah menggabungkan NPWP dengan suami, maka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya akan digabung dengan suami. Begitupula dalam hal pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Kewajiban pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan oleh suami.

Dalam hal perhitungan penghasilan, bagi seorang istri yang NPWP digabung dengan suami maka penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Atas dasar tersebut maka penghasilan suami dan istri dapat digabungkan.

Namun, apabila penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya maka penghasilan suami istri tidak digabungkan. Penghasilan yang diterima oleh istri dan telah dipotong pajak akan masuk ke dalam pengenaan pajak yang bersifat final.

E.2

Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)

Merujuk PP 50/2022, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Status suami-istri yang hidup berpisah merupakan status bagi suami-istri yang berpisah berdasarkan putusan hakim (bercerai).

Dalam hal suami-istri dengan status HB, maka suami-istri wajib memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Adapun, perhitungan pajak penghasilan bagi suami-istri berstatus HB dihitung secara terpisah atau masing-masing.

E.3

Suami-istri pisah harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)

Dalam SE 29/2010, menjelaskan terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi orang pribadi yang melakukan perjanjian pemisahan harta atapun wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan SE tersebut disebutkan bahwa apabila suami-istri dengan status PH dan MT, maka suami-istri harus menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Suami-istri yang berstatus PH dan MT memiliki NPWP masing-masing.

Adapun, penghitungan pajak penghasilan bagi suami istri dengan status PH dan MT berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri. Selanjutnya, besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan perbandingan neto mereka.

F. Ketentuan Khusus

Dalam hal anak yang belum dewasa memiliki penghasilan yang diperoleh dari manapun sumbernya dan apapun sifat pekerjaannya, maka penghasilan tersebut dapat digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Lebih lanjut berdasarkan UU PPh, disebutkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

G. Ilustrasi Kasus

Kasus I

Suami Istri Melakukan Penggabungan NPWP (KK)

Bapak Santo dan Ibu Nida adalah pasangan suami-istri. Setelah menikah Bapak Santo dan Ibu Nida melakukan penggabungan NPWP, sehingga keluarga ini hanya menggunakan 1 NPWP yaitu NPWP Bapak Santo. Bapak Santo dan Ibu Nida bekerja di tempat yang berbeda.

Saat ini, Bapak Santo dan Ibu Nida belum dikaruniai anak dan tidak memiliki tanggungan. Berikut adalah informasi berdasarkan penghasilan yang diterima dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

Dikarenakan sejak awal Bapak Santo dan Ibu Nida telah menggabungkan NPWP, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan. Bapak Santo sebagai kepala keluarga wajib melaporkan SPT Tahunan miliknya dan SPT Tahunan milik istrinya sesuai dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja.

Adapun, pada saat pelaporan SPT Tahunan untuk penghasilan Ibu Nida sebagai istri akan masuk ke komponen penghasilan yang dikenai PPh Final milik suaminya yaitu Bapak Santo.

Apabila suami-istri sama-sama bekerja sebagai karyawan dan melakukan penggabungan NPWP, maka pada saat pelaporan SPT Tahunan oleh suami akan berstatus nihil dikarenakan seluruh pajak telah dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan bukti potong yang diberikan.

Kasus II

Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)

Bapak Andi dan Ibu Siti adalah suami-istri yang telah dinyatakan bercerai sejak Desember 2022 berdasarkan putusan hakim.

Pada Januari 2024, baik Bapak Andi dan Ibu Siti mendapatkan bukti pemotongan pajak dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja. Dikarenakan Bapak Andi dan Ibu Siti telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, maka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan harus dipenuhi secara sendiri-sendiri. Baik Bapak Andi maupun Ibu Siti wajib melaporkan SPT Tahunannya secara sendiri-sendiri.

Kasus III

Suami-istri pisah harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)

Ibu Santi dan Bapak Sandi adalah suami-istri. Ibu Santi bekerja di perusahaan farmasi yaitu PT XYZ, sedangkan Bapak Sandi bekerja di perusahaan otomotif yaitu PT KLM. Dalam pernikahannya, Ibu Santi dan Bapak Sandi telah sepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan, sehingga masing-masing dari mereka memiliki NPWP.

Saat ini, Ibu Santi dan Bapak Sandi belum dikaruniai anak dan tidak memiliki tanggungan. Berikut adalah informasi berdasarkan penghasilan yang diterima dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pajak terutang dari masing-masing suami-istri maka dilakukan penggabungan penghasilan neto dan pajak terutang akan dihitung berdasarkan perbandingan neto mereka. Berikut adalah perhitungan pajak terutang:

Penghasilan neto suami			Rp230.000.000
Penghasilan neto istri			Rp180.000.000	+
Penghasilan neto gabungan			Rp410.000.000
PTKP (K/I/0)			Rp112.500.000	-
Penghasilan Kena Pajak			Rp297.500.000

PPh Terutang
5% x Rp60.000.000	Rp3.000.000
15% x Rp237.000.000	Rp35.625.000	+
			Rp38.625.000

Proporsi PPh Terutang
Suami (Bapak Sandi)	Rp230.000.000	x	Rp38.625.000	=	Rp21.667.683
	Rp410.000.000

Istri (Ibu Santi)	Rp180.000.000	x	Rp38.625.000	=	Rp16.957.317
	Rp410.000.000

Berdasarkan penghitungan ulang di atas, maka masing-masing dari mereka harus membayar kurang bayar dengan perhitungan berikut:

Suami (Bapak Sandi)	Rp21.667.683	-	Rp19.727.000	=	Rp1.940.683
Istri (Ibu Santi)	Rp16.957.317	-	Rp12.900.000	=	Rp4.057.317

Setelah melakukan pembayaran sesuai dengan kurang bayang masing-masing, maka Bapak Sandi dan Ibu Santi selanjutnya harus melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadinya secara masing-masing. Adapun pelaporan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Pajak Penghasilan berdasarkan Status Dalam Keluarga