A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);

(iii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96/2023);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (PMK 41/2022);

(vi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (PMK 198/2019);

(vii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman (PMK 199/2019);

(viii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (PMK 137/2018);

(ix)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (PMK 196/2016);

(x)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (PMK 142/2015);

(xi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk (PMK 70/2013);

(xii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk (PMK 27/2012);

(xiii)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 20/2021);

(xiv)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.

B. Latar Belakang

Perdagangan lintas negara diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa negara yang memiliki kekhususan dalam memproduksi barang dan/atau jasa tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan efisien, maka diperlukan adanya perdagangan lintas negara berupa ekspor dan impor atas barang dan jasa.

Dari kedua kegiatan tersebut, kegiatan yang awam kita dengar adalah kegiatan impor. Impor dalam arti sederhana merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Terdapat beberapa jenis barang impor meliputi barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong.

Kegiatan impor memiliki peranan penting bagi kegiatan ekonomi. Dengan adanya kegiatan impor dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang dari luar negeri. Namun, tidak semua barang dapat diimpor. Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menetapkan peraturan terkait barang yang boleh maupun barang yang dilarang untuk diimpor. Contoh barang yang dilarang untuk diimpor adalah obat-obatan terlarang, barang yang mengandung unsur pornografi, dan senjata api.

Selain itu, penyerahan barang impor tidak terlepas dari pungutan pajak. Beberapa barang impor wajib dipungut pajak yang disebut dengan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Adapun pajak tersebut meliputi PPN dan PPnBM, serta pajak penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) atas impor.

C. Definisi

Dalam Permendag 20/2021 dijelaskan bahwa impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Adapun yang disebut daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Importir merupakan orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam melaksanakan kegiatan impor, importir harus memiliki angka pengenal impor (API). API merupakan kumpulan angka yang dimiliki oleh seorang importir yang memiliki fungsi sebagai tanda pengenal atau identitas importir.

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak, diantaranya PPh Pasal 22 atas impor, PPN, dan PPnBM.

D. Perlakuan Pajak

D.1

PPh Pasal 22 Impor

Berdasarkan Pasal 22 UU PPh, dijelaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan beberapa pihak untuk memungut pajak. Salah satunya adalah badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dengan kata lain, untuk kegiatan impor dapat dipungut PPh Pasal 22 oleh badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya PPh Pasal 22 Impor diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun ketentuan mengenai tarif PPh Pasal 22 atas impor sangat bervariasi. Tarif tersebut ditentukan oleh kelompok barang yang diimpor. Dalam lampiran PMK 41/2022 disebutkan bahwa terdapat 6 macam pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas impor. Kelompok tarif tersebut meliputi:

(i)

Tarif 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API), untuk barang yang tercantum pada lampiran I atau tabel A. PMK 41/2022;

(ii)

Tarif 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API), untuk barang yang tercantum pada lampiran II atau tabel B. PMK 41/2022;

(iii)

Tarif 0,5% dari nilai impor, untuk barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tercantum pada lampiran III atau tabel C. PMK 41/2022 dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

(iv)

Tarif 2,5% dari nilai impor, untuk barang yang tidak tercantum dalam lampiran PMK 41/2022 dan menggunakan API;

(v)

Tarif 7,5% dari nilai impor, untuk barang yang tidak tercantum dalam lampiran PMK 41/2022 yang tidak menggunakan API;

(vi)

Tarif 7,5% dari harga jual lelang, untuk barang yang tidak dikuasai. Barang tidak dikuasai ini bisa jadi karena importir tidak bisa menuntaskan persyaratan administrasi atau dokumen sehingga barang tersebut tidak memiliki pemilik.

Berikut cara perhitungan PPh Pasal 22 atas impor:

D.1.1

Pelunasan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pelunasan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Selanjutnya, untuk PPh Pasal 22 impor yang dipungut oleh DJBC, penyetoran dilakukan 1 hari kerja berikutnya.

D.1.2

Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 atas Impor

Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dilakukan dengan cara penyetoran oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara. Penyetoran tersebut dapat dilakukan melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh beberapa pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, tak terkecuali oleh badan usaha yang bertindak sebagai importir. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

DJBC dan pemungut pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

D.1.3

Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa kriteria barang dan/atau jasa yang dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 yaitu:

(i)

Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.

(ii)

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.

(iii)

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

(vi)

Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(v)

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak.

(vi)

Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

(vii)

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(viii)

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

(ix)

Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan.

(x)

Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).

(xi)

Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

(xii)

Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal impor dilakukan dengan tujuan melakukan impor kembali maka dapat dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas.

D.2

PPN dan/atau PPnBM

Berdasarkan UU HPP, atas impor atau penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak (JKP) dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun tarif PPN atas impor barang kena pajak bersifat tetap sebesar 12% dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Adapun, nilai lain berasal dari perhitungan 11/12 dikalikan dengan nilai impor.

Selanjutnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Dijelaskan dalam Pasal 5 UU PPN, terdapat 4 (empat) kriteria barang yang termasuk ke dalam klasifikasi barang mewah. Barang tersebut yaitu:

(i)

Barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;

(ii)

Barang konsumsi Masyarakat tertentu;

(iii)

Umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh Masyarakat berpenghasilan tinggi;

(vi)

Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Untuk menghitung PPN dan PPnBM, dapat menggunakan nilai impor dikalikan dengan tarif PPN atau PPnBM. Nilai impor merupakan nilai barang di dalam international commercial term CIF atau Cost, Insurance and Freight ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Tarif PPnBM dikenakan tergantung pada jenis barang yang diimpor. Berdasarkan Pasal 8 UU PPN tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

Berikut cara perhitungan PPN dan PPnBM:

a.

Perhitungan untuk menentukan nilai pabean

b.

Perhitungan untuk menentukan Nilai impor

c.

Perhitungan untuk menentukan PPN

d.

Perhitungan untuk menentukan PPnBM

D.2.1

Pemungutan dan Penyetoran PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

D.2.2

Ketentuan Khusus

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 198/2019, terdapat barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tetap dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Terdapat ketentuan khusus yang menyatakan bahwa sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM. Fasilitas tidak dipungut tersebut dapat diberikan apabila sepanjang pada saat ekspor BKP dinyatakan akan diimpor kembali.

Selanjutnya, pada sebagian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta kegiatan penyelenggaraan panas bumi mendapatkan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut. Adapun kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(i)

barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri;

(ii)

barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

(iii)

barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Wajib Pajak yang ingin menggunakan fasilitas tersebut harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengajuan tersebut diserahkan bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tata cara pengajuan fasilitas ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean.

D.3

Ketentuan Khusus PDRI

Ketentuan lain yang menyangkut kegiatan impor adalah berkaitan dengan bea masuk. Adapun ketentuan impor barang kiriman yang berlaku saat ini adalah:

1.	Nilai FOB ≤ USD 3.00; BM=0%; PPN= 11%; PPh= dikecualikan.
2.	Nilai FOB > USD 3.00 s.d 1,500; BM=7,5%; PPN= 11%; PPh= dikecualikan.
3.	Nilai FOB < USD 1,500; BM=MFN; PPN=11%; PPh=sesuai tarif.

Terdapat ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam PMK 96/2023 yang berkaitan dengan ketentuan bea masuk. Sejak berlakunya PMK 96/2023 beberapa barang di bawah ini, walaupun nilai barangnya ≤ USD 1,500 maka tarif bea masuk yang berlaku adalah sesuai tarif Most Favoured Nation (MFN) dan tarif pajak impor dikenakan sesuai ketentuan perpajakan. Adapun barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.	Kosmetik atau preparat kecantikan (pos HS Code 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, dan 33.07);
2.	Tas, koper dan sejenisnya (pos HS Code 42.02);
3.	Buku dan barang lainnya (pos Code 49.01, 49.02, 49.03, dan 49.04);
4.	Produk tekstil, garmen dan sejenisnya (HS Code bab 61, bab 62, dan bab 63);
5.	Alas kaki, sepatu dan sejenisnya (HS Code bab 64);
6.	Barang dari besi atau baja (HS Code bab 73);
7.	Sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain kondisi completely knocked down (HS code 8711.60.92, 8711.60.93, 8711.60.94, 8711.60.95, dan 8711.60.99);
8.	Sepeda tidak bermotor (pos 87.12); dan
9.	Jam tangan (pos 91.01 dan 91.02).

E. Ilustrasi Kasus

PT Sakura mengimpor pakaian dari Jepang dengan total nilai impor sebesar Rp154.533.750. PT Sakura memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Diketahui bahwa pakaian tersebut tercantum dalam lampiran 1 PMK 41/2022. Hitunglah berapa besarnya Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang masih harus dibayar!

Jawab

Berdasarkan ilustrasi tersebut maka perhitungan besarnya PDRI yang harus dibayar oleh PT Sakura adalah sebagai berikut:

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

PPN	=	tarif x Nilai impor
	=	12% x 11/12 x Rp154.533.750
	=	Rp16.998.712

PPh Pasal 22 impor	=	tarif x Nilai impor
	=	10% x Rp154.533.750
	=	Rp15.453.375

PDRI	=	PPN + PPh Pasal 22
	=	Rp16.998.712 + Rp15.453.375
	=	Rp32.452.087

Pakaian tidak tergolong sebagai barang mewah, sehingga tidak dikenai PPnBM. Dengan demikian, total pungutan PDRI yang masih harus dibayar oleh PT Sakura adalah senilai Rp32.452.087.