A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);

(iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023); dan

(v)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

B. Latar Belakang

Momen hari raya rupanya merupakan momen yang dinantikan oleh setiap pegawai. Pasalnya, setiap tahun di hari raya keagamaan para pegawai mendapat tunjangan hari raya keagamaan (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Umumnya, THR diberikan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun dengan besaran 1 (satu) bulan upah kerja. Namun, bila pegawai bekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun maka perolehan THR akan dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.

Pemberian THR kepada pegawai dapat dilakukan dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah. THR dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pegawai atau berdasarkan kesepakatan/perjanjian antara pihak perusahaan dan pegawai.

Dalam aspek perpajakan, pemberian THR kepada pegawai secara otomatis akan menambah penghasilan pegawai. Oleh karena itu, secara prinsip substance over form pemberian THR merupakan objek PPh Pasal 21. Dengan demikian, pemberian THR keagamaan saat menjelang hari raya akan berdampak pada jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.

C. Definisi

Berdasarkan Kemnaker 6/2016, Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

Adapun, hari raya keagamaan, meliputi:

(i)

Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;

(ii)

Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan;

(iii)

Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;

(iv)

Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan

(v)

Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa THR ini termasuk dalam kategori objek pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

D. Perlakuan Pajak

D.1

Pajak atas Penghasilan THR

THR merupakan tunjangan yang diberikan pihak perusahaan dalam bentuk uang pada saat Hari Raya Keagamaan. Dengan diberikannya THR akan menambah jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai.

Apabila merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, segala sesuatu yang menambah penghasilan dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh, tunjangan yang diberikan kepada pegawai ataupun bukan pegawai dapat dikenai pemotongan pajak atas penghasilan.

Hal ini kemudian dipertegas dalam PMK 168/2023. Berdasarkan PMK 168/2023 THR merupakan tunjangan yang dapat menambah penghasilan pegawai.

Penghasilan tersebut merupakan objek pajak sehingga atas pemberiannya harus dipotong PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak atau perusahaan.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh komponen penghasilan yang merupakan objek pajak termasuk THR pada bulan diberikannya THR. Setelah mendapatkan jumlah penghasilan bruto, selanjutnya dapat dikalikan dengan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PMK 58/2023.

Sebagai informasi, pada PMK 58/2023 terdapat 3 (tiga) kategori tarif efektif bulanan yang dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21. Adapun, ketiga kategori tersebut yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C.

Untuk menentukan kategori TER yang sesuai, dapat dilihat pada jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai pada suatu masa dan dapat disesuaikan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai. Untuk melihat pengkategorian TER dapat dilihat pada lampiran PMK 58/2025.

Lebih lanjut, untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai termasuk THR dapat dilihat pada rumus berikut:

Keterangan:

*

Jumlah penghasilan bruto didapatkan dari jumlah komponen penghasilan seperti gaji, tunjangan, bonus, dan THR.

D.2

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai secara teratur maupun tidak teratur. Adapun, aspek THR merupakan penghasilan yang diperhitungkan dalam memotong PPh Pasal 21.

Apabila telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, selanjutnya perusahaan wajib membuat bukti potong atas PPh Pasal 21 melalui Coretax. Pegawai yang telah dibuatkan bukti potong akan mendapatkan notifikasi pada akun Coretax masing-masing pegawai.

Kemudian, perusahaan wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari penghasilan pegawai. Penyetoran dapat dilakukan melalui bank persepsi atau pos. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran, perusahaan wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak. Pelaporan dapat dilakukan melalui Coretax dengan jangka waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pada akhir tahun pajak, perusahaan wajib membuatkan dan memberikan bukti potong PPh Pasal 21 selama setahun. Perusahaan memberikan SPT Tahunan kepada pegawai untuk kemudian dilaporkan oleh masing-masing pegawai melalui akun Coretax pribadi pegawai.

Pegawai dapat melaporkan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tidak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu, maka terdapat sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan tersebut.

E. Ilustrasi Kasus

Kasus I

Tuan Dio (TK/0) adalah pegawai PT Cincin yang sudah bekerja selama 3 tahun. Pada bulan Maret 2025, Tuan Dio mendapatkan penghasilan atas gaji sebesar Rp12.000.000 dan THR sebesar Rp12.000.000, sehingga total penghasilan yang diterima Tuan Dio pada bulan Maret 2025 yaitu Rp24.000.000. Hitunglah berapa PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima Tuan Dio pada bulan Maret 2025?

Jawab:

Penghasilan atas gaji	=	Rp12.000.000
THR	=	Rp12.000.000
Total Penghasilan Bruto	=	Rp24.000.000

Berdasarkan PMK 58/2023, berdasarkan status PTKP Tuan Dio dan penghasilan yang diterimanya berupa gaji dan THR, maka Tuan Dio termasuk ke dalam kategori A dengan TER sebesar 9%. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Dio:

PPh Pasal 21	=	TER x Penghasilan Bruto
	=	9% x Rp24.000.000
	=	Rp2.160.000

Atas perhitungan tersebut maka PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Cincin atas penghasilan Tuan Dio pada bulan Maret 2025 sebesar Rp2.160.000. Perlu diketahui, PPh Pasal 21 yang dipotong PT Cincin atas THR akan dikonsolidasikan pada akhir tahun pajak tahun 2025, yaitu pada Desember 2025.

Kasus II

Nadya merupakan pegawai tetap di PT Sahaja. Saat ini Nadya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2025, Nadya hanya menerima gaji sebesar Rp8.000.000 untuk setiap bulan.

Khusus bulan Maret 2025, Nadya mendapatkan tambahan penghasilan berupa THR sebesar 1 (satu) kali gaji. Berapakah PPh Pasal 21 atas penghasilan Nadya pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2025?

Jawaban:

Diketahui

Gaji perbulan selama 2025	=	Rp8.000.000
THR pada bulan Maret 2025	=	Rp8.000.000
PTKP	=	Rp8.000.000
Kategori tarif TER (PMK 58/2023)	=	Kategori A

Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Januari s.d November 2025.

Dari perhitungan di atas, diketahui PPh Pasal 21 pada bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp120.000. Nominal tersebut didapatkan dari jumlah bruto sebesar Rp8.000.000 dikalikan dengan TER sebesar 1,5%.

Kemudian, pada Maret 2025 jumlah penghasilan Nadya yaitu sebesar Rp16.000.000. Total penghasilan ini di dapat dari jumlah penghasilan gaji bulan Maret ditambahkan dengan THR sebesar Rp8.000.000.

Apabila merujuk PMK 58/2023, nilai persentase TER berdasarkan total penghasilan dan PTKP Nadya yaitu 7%, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atas total penghasilan pada bulan Maret 2025 sebesar Rp1.120.000.

Perlu diketahui, pemotongan PPh Pasal 21 atas THR oleh PT Sahaja akan dikonsolidasikan pada akhir tahun pajak 2025, tepatnya pada Desember 2025.

Pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR)