A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023); dan

(iii)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli (SE-24/PJ/2018).

B. Latar Belakang

Dalam praktik bisnis, rabat kerap digunakan sebagai strategi untuk mendorong penjualan, menjaga loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Rabat merupakan insentif dalam transaksi jual beli yang umumnya diberikan setelah persyaratan tertentu terpenuhi.

Rabat sering dipersamakan dengan potongan harga, padahal keduanya tidak selalu memiliki karakteristik yang sama. Dalam beberapa transaksi, rabat tidak langsung mengurangi harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak serta-merta menurunkan harga pada saat transaksi awal.

Perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak dalam menentukan perlakuan perpajakan. Akibatnya, muncul perbedaan pemahaman di antara pelaku usaha terkait perlakuan pajak atas rabat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat agar penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Definisi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rabat diartikan sebagai potongan harga. Namun, dalam praktik bisnis, rabat tidak selalu secara langsung mengurangi nilai transaksi pada saat pembelian. Pada umumnya rabat diberikan setelah transaksi terjadi dan setelah persyaratan tertentu terpenuhi.

Rabat merupakan mekanisme penyesuaian nilai transaksi yang dikaitkan dengan pencapaian target tertentu, seperti: (i) volume pembelian, (ii) target penjualan, (iii) ketepatan pembayaran, atau (iv) akumulasi transaksi dalam suatu periode. Rabat juga dapat diberikan dalam rangka program promosi untuk mendorong peningkatan penjualan.

Dengan demikian, rabat berfungsi sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada pembeli yang diberikan apabila persyaratan dalam skema yang disepakati telah terpenuhi. Melalui mekanisme ini, nilai akhir transaksi dapat disesuaikan tanpa mengubah harga dasar yang berlaku di pasar.

D. Aspek Pajak

Dalam aspek perpajakan, pemberian rabat dengan pemenuhan persyaratan tertentu dapat mengacu pada ketentuan SE-24/PJ/2018, yang mengatur mengenai pemberian imbalan dalam transaksi jual beli pada kondisi tertentu.

Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah keadaan atau peristiwa dalam suatu transaksi jual beli yang menimbulkan pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli, baik berdasarkan perikatan tertulis maupun tidak tertulis. Kondisi tertentu tersebut meliputi:

(i)

pencapaian syarat tertentu;

(ii)

penyediaan ruang dan/atau perantara tertentu; dan/atau

(iii)

penerimaan kompensasi sehubungan dengan transaksi jual beli.

Lebih lanjut, pencapaian syarat tertentu dapat berupa:

(i)

pembelian oleh pembeli mencapai jumlah tertentu;

(ii)

penjualan oleh pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau

(iii)

pelunasan oleh pembeli sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, rabat dapat dikategorikan sebagai imbalan dalam kondisi tertentu karena pemberiannya baru dilakukan setelah persyaratan yang disepakati terpenuhi. Namun dalam praktiknya, perlakuan pajak atas rabat tidak dapat disamaratakan karena sangat bergantung pada karakteristik dan mekanisme pemberiannya.

Secara umum, rabat dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, rabat yang diperlakukan sebagai pengurang harga. Kedua, rabat yang diperlakukan sebagai imbalan atau penghasilan. Masing-masing kategori menimbulkan konsekuensi perpajakan yang berbeda terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut penjelasannya.

D.1

Rabat sebagai Pengurang Harga

Apabila rabat berkaitan langsung dengan harga jual dan diberikan sebagai pengurang harga sehingga menurunkan dasar pengenaan pajak (DPP) maka rabat tersebut diperlakukan sebagai potongan harga. Dalam hal ini, rabat mengurangi jumlah yang harus dibayar pembeli, dicantumkan dalam faktur penjualan, sehingga nilai pembayaran adalah harga setelah dikurangi rabat.

Pada kondisi ini, rabat tidak menambah penghasilan bagi pembeli sehingga tidak termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, rabat sebagai pengurang harga tidak dikenakan PPh, sepanjang tidak dikategorikan sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam SE-24/PJ/2018.

Dari sisi PPN, rabat secara langsung mengurangi DPP atas harga jual. Akibatnya, DPP menjadi lebih rendah dan mengakibatkan PPN terutang juga menurun. Dengan demikian, PPN dihitung berdasarkan nilai setelah dikurangi rabat tersebut.

D.2

Rabat sebagai Imbalan/Penghasilan

Apabila rabat diberikan setelah transaksi selesai, tidak memengaruhi harga jual, dan didasarkan pada pencapaian kondisi tertentu seperti target pembelian, target penjualan, atau kinerja tertentu maka rabat tersebut dapat dikategorikan sebagai penghargaan berdasarkan SE-24/PJ/2018.

Dalam kondisi ini, rabat tidak berkaitan langsung dengan harga transaksi sehingga tidak mengurangi DPP dan tidak memengaruhi PPN terutang. Namun, dari sisi pajak penghasilan, rabat tersebut tetap merupakan penghasilan bagi penerima karena menambah kemampuan ekonomis.

Atas dasar tersebut, pihak pemberi rabat (penjual) wajib memotong PPh atas rabat yang diberikan. Jenis pemotongan PPh disesuaikan dengan status penerima rabat, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

(i)

PPh Pasal 21

Jika rabat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan atau penghargaan atas kinerja atau aktivitas tertentu maka rabat tersebut dikenakan PPh Pasal 21.

Pihak pemberi rabat wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas rabat yang diberikan. Tarif yang digunakan adalah tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh, dengan perhitungan sebagai berikut:

(ii)

PPh Pasal 23

Apabila rabat tidak berkaitan langsung dengan harga transaksi, tapi diberikan sebagai bentuk penghargaan atau insentif atas pencapaian target tertentu dan diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri maka rabat tersebut termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Ketentuan ini sejalan dengan SE-24/PJ/2018 yang menyatakan bahwa rabat yang bersifat penghargaan merupakan penghasilan lain. PPh Pasal 23 dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto, dengan perhitungan sebagai berikut:

(iii)

PPh Pasal 26

Apabila penerima rabat merupakan:

(i)

wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia; atau

(ii)

kantor pusat suatu BUT, sepanjang rabat yang diterima bukan merupakan penghasilan BUT berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh,

maka pemberian rabat tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan perhitungan sebagai berikut:

Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili penerima rabat, tarif yang digunakan dapat mengikuti ketentuan dalam P3B yang berlaku. Namun, penerapan tarif P3B hanya dapat menunjukkan surat keterangan domisili (SKD) yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(iv)

PPN

Pengenaan PPN atas pemberian rabat ditentukan oleh substansi pemberiannya. Jika rabat diberikan sebagai imbalan atas penyerahan jasa, seperti jasa pemasaran atau promosi maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai penyerahan jasa kena pajak (JKP) dan terutang PPN. Sebaliknya, jika rabat diberikan sebagai pengurang harga yang berkaitan langsung dengan transaksi penyerahan barang atau jasa maka rabat diperlakukan sebagai potongan harga yang mengurangi DPP dan tidak menimbulkan kewajiban PPN tersendiri.

E. Ilustrasi Kasus

Kasus I

PT Maju Jaya merupakan distributor barang elektronik yang menjual produk kepada CV Sinar Terang. Pada tanggal 5 Januari 2025, PT Maju Jaya menjual 1.000 unit barang dengan harga Rp1.000.000 per unit (belum PPN).

Dalam perjanjian penjualan disebutkan bahwa apabila pembeli melakukan pembelian minimal 1.000 unit dalam satu transaksi maka akan diberikan rabat sebesar 10% yang langsung tercantum dalam faktur penjualan.

CV Sinar Terang memenuhi syarat tersebut dan mendapatkan rabat sebesar 10% pada saat transaksi dilakukan.

Pertanyaan:

1.

Bagaimana perlakuan rabat tersebut?

2.

Apakah rabat tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)?

3.

Berapa dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN terutang dan berapakah nilai PPN terutang atas transaksi tersebut?

Pembahasan:

1.

Berdasarkan soal di atas maka dapat diketahui karakteristik rabat yang diberikan yaitu:

(i)

Rabat diberikan langsung saat transaksi;

(ii)

Sudah diperjanjikan sejak awal; dan

(iii)

Tercantum dalam faktur penjualan.

Atas dasar tersebut maka rabat diperlakukan sebagai potongan harga.

2.

Tidak ada tambahan penghasilan bagi pembeli, sehingga pengurangan harga tersebut tidak termasuk objek PPh.

3.

PPN terutang dapat dihitung dengan perhitungan berikut:

PPN Terutang	=	12% x 11/12 x Rp900.000.000
	=	Rp99.000.000

Kesimpulan:

Rabat pada kasus ini merupakan pengurang harga (discount), sehingga dapat mengurangi DPP PPN, dan tidak dikenai PPh.

Kasus II

PT Juara menjual produk kepada PT Berkah Mandiri sepanjang tahun 2025. Harga per unit adalah Rp500.000 (belum PPN), dan total pembelian selama tahun tersebut mencapai 10.000 unit.

Di akhir tahun, PT Juara memberikan rabat sebesar 5% dari total pembelian apabila pembeli mencapai target tertentu dalam periode 1 tahun. Rabat ini tidak tercantum dalam faktur awal, melainkan diberikan dalam bentuk transfer tunai pada Januari 2026 setelah target tercapai.

Pertanyaan:

1.

Bagaimana perlakuan rabat tersebut?

2.

Apakah rabat tersebut merupakan objek PPh?

3.

Apakah terdapat kewajiban pemotongan pajak, jika ada berapa PPh terutang?

Pembahasan:

1.

Berdasarkan soal di atas maka dapat diketahui karakteristik rabat yang diberikan yaitu:

(i)

Diberikan setelah transaksi selesai;

(ii)

Bergantung pada pencapaian target; dan

(iii)

Tidak tercantum dalam faktur awal.

Atas dasar tersebut maka rabat dapat dikategorikan sebagai insentif/imbalan, bukan pengurang harga.

2.

Ya, rabat tersebut termasuk objek PPh karena pemberian rabat tersebut dapat dikategorikan sebagai imbalan yang bersifat penghargaan sehingga termasuk ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 23.

3.

Ya, terdapat kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas rabat yang diberikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Total pembelian	=	10.000 unit x Rp500.000
	=	Rp5.000.000.000
Rabat	=	5% x Rp5.000.000.000
	=	Rp250.000.000
PPh Pasal 23	=	15% × Rp250.000.000
	=	Rp37.500.000

Kesimpulan:

Rabat pada kasus ini merupakan imbalan atas pencapaian target pembelian sehingga dikategorikan sebagai penghargaan, bukan pengurang harga. Atas rabat tersebut, PT Juara selaku pemberi rabat wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp37.500.000 sebelum mentransfer rabat kepada PT Berkah Mandiri.

Pajak atas Rabat dalam Transaksi Jual Beli