A. Pendahuluan

[1]

Kompetisi pajak antarnegara yang kian intens serta masifnya praktik penghindaran pajak yang mendunia, mendorong berlangsungnya reformasi pajak di berbagai belahan dunia. Hal ini nampak dari derap langkah yang muncul dari pemerintah di berbagai negara dan organisasi internasional yang kini berada dalam proses “memilih” desain pajak seperti apa yang paling sesuai dengan kondisi di negaranya masing-masing. Salah satunya sebagaimana yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Langkah AS untuk mereformasi sistem pajaknya melalui pengesahan undang-undang baru yang disebut Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) dapat menjadi salah satu bukti bahwa proses pemilihan dan perombakan ulang desain pajak sedang menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai belahan dunia.

Pemilihan desain pajak ini pun semakin krusial tatkala negara tersebut mempunyai tujuan utama untuk memajukan perekonomian internasionalnya melalui pengembangan di bidang investasi lintas negara. Bukan tanpa alasan, dengan semakin berkembangnya investasi lintas negara, besarnya beban pajak yang akhirnya ditanggung oleh investor menjadi kian berpengaruh terhadap volume investasi. Dalam konteks ini, beban pajak diartikan sebagai total pajak yang dibayar oleh investor, baik kepada negara sumber penghasilan maupun kepada negara domisili.

Lebih lanjut, terdapat dua aspek yang memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh investor yang melakukan investasi lintas negara. Pertama, sistem pajak internasional yang dianut oleh negara-negara yang berinteraksi. Kedua, bagaimana negara-negara tersebut berkoordinasi untuk menyepakati pembagian hak alokasi pemajakan. Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan terhadap aspek yang pertama.

Pada dasarnya, sistem pajak internasional suatu negara mengatur dua hal sebagai berikut:^[1] (i) mengatur tentang pemajakan atas subjek pajak dalam negeri (SPDN) suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya dan (ii) mengatur pemajakan atas subjek pajak luar negeri (SPLN) yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara.

Adanya aspek internasional ini menyebabkan beban pajak investor yang melakukan investasi lintas negara tidak semata-mata ditentukan oleh sistem pajak internasional satu pihak negara saja. Namun, perlu dicermati pula sistem pajak dari negara lawan transaksi dan bagaimana sistem pajak tersebut saling berinteraksi. Penerapan sistem pajak internasional yang sesuai tentunya berpotensi menciptakan iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak negara berusaha keras untuk menciptakan sistem pajak yang kompetitif sebagai upaya memajukan investasi lintas batas negaranya.^[2]

Setiap negara bebas untuk merancang dan menerapkan sistem pajak internasionalnya sendiri. Namun, pada umumnya, sistem pajak internasional dirancang berdasarkan dua prinsip perpajakan dasar, yaitu prinsip domisili (the residence principle)^[3] dan prinsip sumber (the territoriality principle).^[4] Sistem pajak yang dirancang berdasarkan prinsip domisili dikenal dengan istilah sistem pajak worldwide. Sementara itu, sistem pajak berdasarkan prinsip sumber disebut dengan sistem pajak territorial.^[5]

Gambar 3.1 Sistem Pajak Internasional

Sumber: diolah oleh Penulis

Bagi suatu negara, penerapan sistem pajak internasional yang efektif merupakan salah satu “bekal” dalam memenangkan kompetisi pajak global. Itulah sebabnya mengapa pemilihan sistem pajak seringkali menjadi fokus dan topik utama dalam pajak internasional. Bahkan, banyak ahli pajak internasional yang berusaha merumuskan implikasi dari kedua sistem pajak tersebut.

Pada praktiknya, tren yang terjadi saat ini adalah adanya kecenderungan negara-negara untuk beralih dari sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak territorial.^[6] Dimulai dari United Kingdom (UK) dan Jepang yang mengubah sistem pajak internasionalnya dari sistem pajak worldwide ke territorial. Kemudian, mengikuti jejak Jepang dan UK yang terlebih dahulu “hijrah”, AS pun memasukkan perubahan sistem pajak dari worldwide menjadi territorial sebagai salah satu poin reformasi pajak yang dilakukannya.

Mullins dalam tulisannya yang berjudul “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of The World” mencoba menganalisis apa yang menjadi alasan utama adanya tren suatu negara untuk mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial. Berdasarkan analisisnya tersebut, Mullins memaparkan beberapa alasan di antaranya adalah sistem pajak territorial dianggap mampu mengurangi kompleksitas yang terjadi dari penerapan sistem worldwide, meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara, mencegah terjadinya penguncian modal di luar negeri (lock-out capital), serta mengeliminasi berbagai loophole dari penerapan sistem pajak worldwide yang dapat merugikan negara.^[7]

Terlepas dari alasan yang dikemukakan oleh Mullins di atas, pemahaman mengenai konsep sistem pajak internasional worldwide dan territorial sangat penting untuk dimiliki. Terutama bagi negara yang sedang dalam proses “memilih” desain pajak atau sedang mempertimbangkan untuk mengubah sistem pajak yang selama ini diterapkan. Konsep, implikasi dari masing-masing sistem pajak, serta bagaimana interaksi dari sistem pajak suatu negara dengan sistem pajak negara lainnya juga perlu ditelaah lebih lanjut.^[8] Dengan demikian, suatu negara dapat menghasilkan desain pajak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

B. Konsep Sistem Pajak Territorial dan Worldwide

Secara umum, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu, negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diterima oleh subjek pajaknya, yaitu berdasarkan sistem pajak territorial atau worldwide.^[9] Dengan kata lain, dalam konteks pajak internasional, sistem pajak territorial dan worldwide merupakan alternatif utama yang digunakan negara domisili untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri.^[10] Berikut penjelasan dari masing-masing sistem pajak di atas.

B.1	Sistem Pajak Territorial
	Negara dengan sistem pajak territorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber dari negara/yurisdiksinya. Sementara itu, penghasilan yang bersumber dari luar negara tersebut (foreign income), tidak dikenakan pajak. Oleh Rohatgi, sistem ini disebut juga dengan istilah full territoriality. Berikut pendapat Rohatgi mengenai sistem pajak ini.^[11] “Full territoriality: The countries, which follow the full territorial tax regime, tax their residents only on the taxable objects sourced or deemed sourced in their jurisdiction.” (dengan penambahan penekanan) Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Avi-Yonah, Sartori, dan Amrian, negara yang menganut sistem pajak territorial akan mengenakan pajak terhadap semua persons (baik berstatus wajib pajak dalam negeri (WPDN) maupun wajib pajak luar negeri (WPLN)). Namun, pengenaan pajak tersebut dibatasi hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.^[12] Artinya, dalam sistem pajak territorial, hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri yang dikenai pajak secara efektif.^[13] Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang menerapkan sistem pajak territorial berlaku ketentuan sebagai berikut:
	(i)	setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut, akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah pihak yang menerima penghasilan merupakan WPDN atau WPLN; dan
	(ii)	semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut.^[14]

	Penjelasan mengenai sistem pajak territorial di atas dapat digambarkan dengan jelas melalui Tabel 3.1 berikut.

	Tabel 3.1 Sistem Pajak Territorial

	Keterangan: t_D: pajak yang dikenakan atas penghasilan WPDN yang berasal dari dalam negeri t_N*: pajak yang dikenakan atas penghasilan WPLN yang berasal dari dalam negeri
	Sumber: diolah oleh Penulis

	Sementara itu, ilustrasi penerapan sistem pajak territorial dapat dilihat melalui Gambar 3.2 berikut.

	Gambar 3.2 Ilustrasi Penerapan Sistem Pajak Territorial

	Sumber: diolah oleh Penulis

	B.1.1		Filosofi dan Dasar Terbentuknya Sistem Pajak Territorial
			Berdasarkan filosofinya, sistem pajak territorial merupakan sistem pajak yang didasari pada adanya manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari suatu negara sehingga negara tersebut “merasa” berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut. Misalnya, wajib pajak A menerima penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya di Negara B. Dalam kasus ini, Negara B “merasa” berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak A karena aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan tersebut terjadi di Negara B. Tanpa adanya aktivitas ekonomi di Negara B, mustahil wajib pajak A dapat memperoleh penghasilan tersebut. Dengan demikian, Negara B berpendapat bahwa wajib pajak A telah menerima manfaat dari territorial atau wilayahnya. Selain tempat aktivitas ekonomi, hubungan tersebut juga bisa didasarkan pada manfaat lainnya, seperti tempat suatu harta, tempat aktivitas pemberian jasa, tempat kontrak ditandatangani, tempat pembayar penghasilan berdomisili, atau tempat pembebanan biaya. Oleh karena penekanannya adalah keterhubungan antara wajib pajak dengan manfaat yang diterimanya dari negara tempat penghasilan diperoleh, sistem ini disebut juga dengan sistem berdasarkan prinsip manfaat (benefit principle).^[15] Lebih lanjut, Mullins menjelaskan bahwa penerapan sistem pajak territorial tidak dapat dilepaskan dari konsep capital import neutrality, yaitu netralitas yang terwujud apabila semua investor di suatu negara dikenakan tarif pajak yang sama, terlepas dari besarnya tarif pajak di negara domisili mereka. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem pajak territorial, investor asing dan lokal di suatu negara dapat bersaing dengan basis pajak yang sama. Inilah alasan mengapa penerapan sistem territorial dapat mendorong terjadinya investasi ke luar negeri (outbound investment).^[16] Sistem pajak territorial yang memenuhi konsep capital import neutrality juga dikemukakan oleh Gravele sebagai berikut:^[17] “in territorial or source-based tax systems, income is taxed only by the country in which it is earned. It meets the standards of capital import neutrality in that each firm in a location faces the same tax rate.” (dengan penambahan penekanan) Sistem pajak territorial yang mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri ini juga biasa disebut dengan sistem pembebasan.^[18] Dari perspektif pajak berganda, pemajakan yang didasarkan pada sistem pajak territorial dikenal dengan istilah limited tax liability. Alasannya, sistem ini menyebabkan hak pemajakan suatu negara dibatasi hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Adapun Lang berpendapat bahwa secara umum pemajakan dengan sistem pajak territoral tidak menyebabkan pajak berganda karena negara-negara yang saling bertransaksi hanya akan mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari masing-masing negara tersebut.^[19] Bahkan, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa salah satu cara terbaik untuk memecahkan isu pajak berganda internasional adalah dengan menerapkan sistem pajak territorial.^[20]

	B.1.2		Dampak Positif dan Hambatan dari Penerapan Sistem Pajak Territorial
			Selama lebih dari tiga dekade, sebagian besar negara anggota OECD telah “meninggalkan” sistem pajak worldwide dan beralih ke sistem pajak territorial. Bukan tanpa alasan, semakin banyak negara anggota OECD yang menilai bahwa sistem pajak territorial mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem pajak worldwide. Selain itu, negara-negara tersebut juga menganggap penerapan sistem pajak territorial mampu mewujudkan tujuan utama yang hendak dicapai oleh OECD, yaitu mengurangi hambatan arus modal internasional serta meningkatkan daya saing perusahaan multinasional dalam negeri.^[21] Dalam laporan yang disusun oleh Pomerleau dan Jahnsen dari Tax Foundation, disebutkan bahwa sistem pajak territorial yang dirancang dengan baik dinilai mampu memperbaiki dan mengatasi berbagai masalah sistem pajak internasional, antara lain:^[22]
			(i)	mencegah terjadinya company inversion^[23] karena pengenaan pajak tidak lagi didasarkan pada status SPDN dari wajib pajak yang menerima penghasilan;
			(ii)	dengan dikecualikannya pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri, sistem ini mendorong perusahaan multinasional dalam negeri untuk melakukan investasi internasional serta memperluas kegiatan operasional perusahaan di seluruh dunia;
			(iii)	menghilangkan efek penguncian modal atau dana di luar negeri (lock-out capital) sehingga modal atau dana tersebut dapat mengalir kembali secara lebih bebas ke negara domisili.

			Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan sistem pajak territorial. Sebagaimana diketahui, sasaran utama dari sistem pajak territorial adalah membebankan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WPDN di negara tempat WPDN melakukan kegiatan usaha. Penetapan lokasi usaha sebagai tempat dibebankannya pajak tidak terlepas dari asumsi bahwa lokasi usaha mencerminkan tempat penghasilan bersumber. Namun, dalam era globalisasi saat ini, menentukan lokasi usaha dari suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Salah satu alasannya, seringkali kegiatan usaha dilakukan di lebih dari satu yurisdiksi atau negara sehingga akan sangat sulit menentukan tempat pengenaan pajak. Penentuan lokasi usaha sebagai tempat dikenakannya pajak bukanlah satu-satu tantangan dalam penerapan sistem pajak territorial. Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi setelah mengetahui tempat lokasi usaha adalah menentukan dengan pasti berapa banyak pajak yang harus dikenakan di lokasi tersebut.^[24] Isu lainnya dalam penerapan sistem pajak territorial, yaitu mengenai potensi terjadinya penggerusan terhadap basis pajak di negara domisili. Fakta bahwa lokasi usaha dapat menjangkau beberapa yurisdiksi pajak menyisakan ruang bagi perusahaan untuk mengambil keuntungan dengan pengaturan alokasi penghasilan dan biaya di luar negeri sehingga dapat membatasi kewajiban pajak mereka di negara domisili. Selain itu, oleh karena perusahaan tidak lagi dikenakan pajak tambahan atas penghasilan luar negeri yang direpatriasi ke negara asal, perusahaan multinasional akan memiliki insentif lebih besar untuk menghindari pajak di negara domisili. Adanya isu ini menyebabkan negara dengan sistem pajak territorial menetapkan beberapa aturan untuk mencegah terjadinya penggerusan basis pajak dan pergeseran laba atau yang disebut juga dengan istilah anti-base erosion rules. Penetapan aturan ini tidak terlepas dari tiga tujuan utama penerapan sistem pajak territorial yang hendak dicapai, yaitu menghapus pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri, melindungi basis pajak, dan menciptakan administrasi pajak sesederhana mungkin.

	B.1.3		Pro dan Kontra Penerapan Sistem Pajak Territorial

			Berikut kelebihan dan kekurangan sistem pajak territorial menurut Hastings:^[25]

			Tabel 3.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pajak Territorial

			Sumber: diolah oleh Penulis dari Aaron Hastings, “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide,” Internet, dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.

B.2	Sistem Pajak Worldwide
	Sistem pajak worldwide sering disebut-sebut sebagai sistem pajak internasional yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar di dunia. Bahkan, Hwa See menyatakan bahwa sistem pajak worldwide merupakan sistem yang paling umum digunakan.^[26] Negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN negara tersebut, tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.^[27] Dengan kata lain, apabila suatu badan merupakan WPDN dari negara yang menganut sistem pajak worldwide, badan tersebut akan dikenai pajak terlepas dari sumber penerimaan yang dihasilkan oleh badan tersebut. Selain mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN, negara yang menganut sistem pajak worldwide juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negaranya.^[28] Ketentuan ini memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam sistem pajak worldwide terdapat dua prinsip yang mendasari sistem ini. Prinsip pertama adalah prinsip domisili yang digunakan untuk memajaki penghasilan WPDN. Prinsip kedua adalah prinsip sumber yang digunakan untuk memajaki penghasilan WPLN. Penjelasan ini sebagaimana pendapat Jane G. Gravelle dalam Avi-Yonah dan Satori yang menyebutkan bahwa:^[29] “A worldwide system, … imposes taxes on both residents (on their worldwide income, …) and foreigners (on their source income)…” Sesuai dengan penjelasan di atas, penerapan dari sistem pajak worldwide dapat digambarkan dengan jelas melalui Tabel 3.3 berikut.

	Tabel 3.3 Sistem Pajak Worldwide

	Keterangan: t_D: pajak yang dikenakan atas penghasilan WPDN yang berasal dari dalam negeri t_f: pajak yang dikenakan atas penghasilan WPDN yang berasal dari luar negeri t_N*: pajak yang dikenakan atas penghasilan WPLN yang berasal dari dalam negeri
	Sumber: diolah oleh Penulis

	Sementara itu, ilustrasi penerapan sistem pajak worldwide dapat dilihat melalui Gambar 3.3 berikut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang menerapkan sistem pajak worldwide berlaku ketentuan sebagai berikut:
	(i)	seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri; dan
	(ii)	setiap penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan.

	Salah satu konsekuensi dari penerapan sistem pajak worldwide adalah penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh oleh WPDN akan dikenakan pajak di negara domisili ketika penghasilan tersebut diterima oleh WPDN tersebut. Kemudian, apabila atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di negara sumber, terlepas negara sumber tersebut menerapkan sistem pajak territorial atau sistem pajak worldwide, terjadilah pajak berganda yuridis.^[30] Artinya, satu penghasilan yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali di negara yang berbeda.

	Gambar 3.3 Ilustrasi Penerapan Sistem Pajak Worldwide

	Sumber: diolah oleh Penulis

	Untuk meringankan beban pajak berganda yang disebabkan oleh adanya pemajakan di negara domisili dan negara sumber, negara domisili dari WPDN yang menerima penghasilan umumnya memberikan kredit pajak atas penghasilan yang telah dibayarkan di negara sumber. Dengan demikian, pajak di negara sumber dapat menjadi pengurang dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar di negara domisili. Inilah yang kita kenal dengan istilah kredit pajak luar negeri (KPLN).^[31] Adapun mekanisme dan persyaratan pemberian kredit pajak ini diatur dalam ketentuan domestik negara domisili. Untuk lebih jelas memahami penjelasan mengenai KPLN, dapat disimak contoh sebagai berikut. Pada tahun 2017, WPDN Negara A memperoleh penghasilan di Negara A (negara domisili) sebesar Rp20 juta. Selain itu, WPDN Negara A juga memperoleh penghasilan dari Negara B (negara sumber) senilai Rp10 juta. Tarif PPh untuk masing-masing negara adalah sebagai berikut:
	(i)	Negara A mengenakan tarif flat sebesar 30%; dan
	(ii)	Negara B mengenakan tarif flat sebesar 25%.

	Negara A sebagai negara domisili menggunakan sistem pajak worldwide atas WPDN-nya. Jadi, WPDN Negara A akan dikenakan pajak di Negara A atas penghasilan yang bersumber di dalam negeri (Negara A) maupun atas penghasilan yang bersumber di luar negeri (Negara B). Sementara itu, terlepas apakah Negara B menerapkan sistem pajak territorial atau worldwide, penghasilan WPDN Negara A yang bersumber di Negara B juga akan dikenakan pajak di Negara B. Dalam kasus ini, terjadi beban pajak berganda yang harus ditanggung oleh WPDN Negara A. Oleh karena itu, Negara A sebagai negara domisili akan memberikan KPLN dengan perhitungan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

	Tabel 3.4 Penerapan KPLN atas Penghasilan yang Diterima oleh WPDN Negara A

	Sumber: diolah oleh Penulis dari Darussalam dan Khisi Armaya Dhora, “Metode Eliminasi Pajak Berganda Secara Yuridis,” dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi (Jakarta: DDTC, 2017), 542.

	Dalam praktiknya, bisa saja pajak atas penghasilan luar negeri yang dikenakan di negara sumber lebih besar dibandingkan dengan yang dikenakan di negara domisili. Lantas, apakah seluruh pajak yang dibayarkan di negara sumber tersebut dapat dijadikan KPLN di negara domisili? Pertanyaan ini dijawab oleh Gustafson, Peroni, dan Pugh yang menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya “pengikisan” basis pajak di negara domisili karena pemberian KPLN yang melebihi besarnya pajak di negara domisili, biasanya ditetapkan batasan bahwa KPLN yang dapat diberikan oleh negara domisili adalah sebesar maksimal pajak yang dikenakan di negara domisili atas penghasilan dari luar negeri tersebut.^[32] Metode ini disebut dengan istilah metode kredit dengan pembatasan (ordinary credit method) dan merupakan metode kredit yang lazim digunakan di banyak negara. Untuk memahami penjelasan mengenai metode kredit dengan pembatasan, dapat digunakan contoh sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.4. Namun, diasumsikan tarif pajak di Negara B lebih besar dibandingkan tarif pajak di Negara A, yaitu sebesar 35%. Dengan demikian, besarnya KPLN yang dapat diberikan oleh Negara A dapat dihitung melalui Tabel 3.5 berikut.

	Tabel 3.5 Penerapan KPLN atas Penghasilan yang Diterima oleh WPDN Negara A

	Sumber: diolah oleh Penulis dari Darussalam dan Khisi Armaya Dhora, “Metode Eliminasi Pajak Berganda Secara Yuridis,” dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi (Jakarta: DDTC, 2017), 544.

	Sebaliknya, apabila negara sumber penghasilan ternyata merupakan yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax jurisdiction) dibandingkan dengan negara domisili, penerapan sistem pajak worldwide menyebabkan negara domisili hanya memperoleh residual taxing right. Artinya, klaim hak pemajakan negara domisili bergantung pada seberapa besar klaim hak pemajakan yang dilakukan negara sumber. Semakin kecil jumlah pajak yang diklaim oleh negara sumber, semakin besar klaim hak pemajakan negara domisili. Demikian juga sebaliknya, jika negara sumber menambah klaim hak pemajakannya, semakin kecil klaim hak pemajakan yang didapatkan negara domisili. Gambar 3.4 berikut adalah contoh perhitungan yang menunjukkan efek residual yang dihasilkan oleh penerapan KPLN.

	Gambar 3.4 Efek Residual Penerapan KPLN

	Sumber: diolah oleh Penulis dari Darussalam dan Danny Septriadi, “Pajak Internasional suatu Pengantar,” dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi (Jakarta: DDTC, 2017), 10.

	B.2.1		Filosofi dan Dasar Terbentuknya Sistem Pajak Worldwide
			Sistem pajak worldwide merupakan sistem pajak yang didasari pada adanya hubungan timbal balik antara negara domisili dengan wajib pajaknya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: negara domisili memberikan perlindungan dan keistimewaan kepada setiap wajib pajaknya, seperti menyediakan tempat pendirian atau tempat kedudukan usaha. Oleh karena itu, sebagai timbal baliknya, setiap penghasilan yang diterima wajib pajak akan dikenai pajak di negara tersebut. Dengan kata lain, hak pemajakan negara domisili dalam sistem pajak worldwide merupakan bentuk kontribusi wajib pajak atas perlindungan dan keistimewaan yang diberikan oleh negara domisili. Filosofi terbentuknya sistem pajak worldwide ini sebagaimana dijelaskan oleh Rohatgi sebagai berikut: “The reason given residence as a basis for worldwide tax is that a person is expected to contribute for the privilege and the protection* that the country of residence provides him.”* (dengan penambahan penekanan) Berkebalikan dengan sistem pajak territorial, penerapan sistem pajak worldwide erat kaitannya dengan konsep capital export neutrality, yaitu netralitas yang terwujud ketika wajib pajak suatu negara membayar beban pajak yang sama terlepas dari sumber penghasilan mereka.^[33] Alasannya, negara akan mengenakan pajak dengan beban pajak yang sama terhadap WPDN yang melakukan investasi di negaranya sendiri (domestic investment) maupun ketika WPDN tersebut melakukan investasi di negara lain (foreign investment).^[34] Dengan kata lain, dalam capital export neutrality, WPDN tidak diperlakukan berbeda jika melakukan aktivitas investasi di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem pajak worldwide, tidak terjadi distorsi yang dapat mempengaruhi keputusan WPDN untuk melakukan investasi di luar negeri atau di dalam negeri. Tercapainya capital export neutrality dalam penerapan sistem pajak worldwide juga dikemukakan oleh Gravele sebagai berikut:^[35] *“A worldwide system, which imposes taxes on both residents (on their worldwide income, with an unlimited foreign tax credit) and foreigners (on their source income), would also achieve capital export neutrality*, even though “the distribution of taxes is different, with more tax collected by net capital importers than in a straightforward residence system.”.” (dengan penambahan penekanan)

	B.2.2		Isu-Isu dalam Penerapan Sistem Pajak Worldwide
			Sistem pajak worldwide merupakan sistem pajak yang mempunyai cakupan luas. Sifat luas ini dikarenakan pengenaan pajak berdasarkan sistem pajak worldwide meliputi seluruh penghasilan WPDN, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam praktiknya, pengenaan pajak atas penghasilan WPDN yang bersumber dari dalam negeri bukanlah suatu masalah karena subjek dan objek pajak dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Namun, masalah ditemui ketika mengenakan pajak atas penghasilan WPDN yang berasal dari luar negeri. Beberapa pertanyaan, seperti bagaimana cara mengidentifikasi adanya penghasilan luar negeri yang diterima WPDN, bagaimana cara pengawasan pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri, serta bagaimana cara menghindari terjadinya kebocoran dalam pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri, menjadi topik utama ketika membahas praktik penerapan sistem pajak worldwide. Terkait dengan masalah di atas, banyak negara kemudian menciptakan berbagai “instrumen” agar penerapan sistem pajak worldwide dapat dilakukan secara efektif. Umumnya, dua “instrumen” dasar yang harus dimiliki suatu negara ketika menerapkan sistem pajak worldwide, yaitu.

			(i)	Control Foreign Company Rules^[36]
				Ketentuan CFC (CFC rules) digunakan untuk mencegah terjadinya salah satu bentuk penghindaran pajak dengan cara menggunakan perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya. Dalam literatur pajak, perusahaan anak tersebut dinamakan sebagai controlled foreign companies (atau sering disingkat dengan nama “CFC”). Melalui skema CFC, WPDN di negara yang menganut sistem pajak worldwide dapat menunda pengakuan penghasilan yang bersumber dari luar negeri untuk dikenai pajak di dalam negeri. Misal, CFC digunakan oleh WPDN untuk menunda pembayaran dividen dari luar negeri sehingga menunda pula pemajakan atas penghasilan dividen tersebut. Kondisi ini semakin menguntungkan apabila CFC didirikan di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Hal ini disebabkan karena penghasilan tersebut akan dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara tax haven tersebut. Praktik penghindaran pajak dengan skema CFC ini dianggap dapat menggerus basis pajak negara domisili yang menganut sistem pajak worldwide. Praktik ini juga menyebabkan sistem pajak berjalan dengan tidak efektif karena negara domisili tidak dapat melaksanakan “haknya” untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Oleh karenanya, CFC rules yang kuat diperlukan oleh negara yang menerapkan sistem pajak worldwide.^[37] Penting untuk diperhatikan bahwa memang pada umumnya, negara dengan sistem pajak territorial tidak memerlukan penerapan CFC rules karena penghasilan dari luar negeri tidak menjadi fokus penerapannya. Namun, praktik ini hanya berlaku apabila sistem pajak yang diterapkan adalah sistem territorial yang murni. Bagi negara yang menerapkan sistem pajak territorial dengan berbagai modifikasi sebagaimana yang akan dijelaskan dalam poin C, keberadaan CFC rules juga penting untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

			(ii)	Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak
				Era globalisasi menyebabkan persaingan usaha di pasar global semakin meningkat. Dengan meningkatnya persaingan tersebut, di satu sisi memang membawa dampak positif bagi perekonomian negara.^[38] Akan tetapi, di sisi lainnya dapat mengakibatkan semakin meningkatnya penggunaan negara-negara tax haven^[39]^[40] yang seringkali digunakan untuk tujuan aggressive tax planning.^[41] Hal ini dapat berakibat pada terjadinya pengikisan dasar pengenaan pajak (erotion tax base), terutama bagi negara-negara yang basis pengenaan pajaknya menerapkan sistem pajak worldwide.^[42] Penggunaan negara tax haven dalam praktik aggressive tax planning didukung pula oleh ketatnya akses data perbankan yang melindungi kerahasiaan informasi nasabah. Kerahasiaan bank dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip perbankan untuk melindungi informasi pribadi nasabah.^[43] Akibatnya, otoritas pajak di negara domisili mengalami kesulitan untuk mendeteksi kekayaan wajib pajaknya. Permasalahan di atas dapat diatasi jika terdapat sarana untuk meningkatkan transparansi informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Peningkatan transparansi memungkinkan otoritas pajak untuk memeriksa informasi keuangan wajib pajaknya serta menilai kepatuhan pembayaran pajak. Namun, sarana untuk meningkatkan transparansi harus dilengkapi dengan persetujuan berbagai negara untuk saling bertukar informasi terkait aktivitas wajib pajaknya di negara lain. Terdapat tiga jenis metode pertukaran informasi antara lain: (i) pertukaran informasi dengan permintaan; (ii) pertukaran informasi secara spontan; dan (iii) pertukaran informasi secara otomatis. Skema pertukaran informasi yang dirancang oleh OECD diharapkan mampu untuk mengatasi praktik penggelapan pajak. Hanya saja, kesuksesan pertukaran informasi yang dilakukan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mendapatkan dan mengirimkan informasi kepada negara mitra. Selain itu, suatu negara juga diharapkan dapat mengolah dan menggunakan informasi yang telah diperoleh dari negara mitra.

	B.2.3		Pro dan Kontra Penerapan Sistem Pajak Worldwide
			Berikut kelebihan dan kekurangan sistem pajak worldwide menurut Hastings:^[44]

			Tabel 3.6 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pajak Worldwide

			^a Lihat Noam Noked, “Integrated Tax Policy Approach to Designing Research & Development Tax Benefits,” Harvard Law School Discussion Paper, No. 57 (Juni 2014): 13.
			Sumber: diolah oleh Penulis dari Aaron Hastings, “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide,” Internet, dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.

*C. Implementasi Penerapan Sistem Pajak Territorial* dan Worldwide**

Perbedaan mendasar antara sistem pajak territorial dan sistem pajak worldwide terletak pada perlakuan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Sistem pajak worldwide mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri, sedangkan sistem pajak territorial tidak. Namun, dalam praktiknya, mayoritas negara tidak ada yang menganut satu sistem pajak secara menyeluruh, melainkan hanya memiliki kecenderungan terhadap salah satunya saja. Negara yang cenderung menganut sistem pajak worldwide biasanya juga tetap memiliki elemen dari sistem pajak territorial. Misalnya, dengan menerapkan mekanisme penangguhan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri tertentu hingga penghasilan tersebut direpatriasi ke negara domisili. Sebaliknya, negara yang cenderung menganut sistem pajak territorial juga sering kali memiliki elemen dari sistem pajak worldwide. Contohnya, dengan menerapkan batasan terhadap penghasilan luar negeri yang dikecualikan dari pengenaan pajak di negara domisili. Pendapat ini sebagaimana diutarakan oleh Mullins berikut:^[45] “In practice, no country has a pure worldwide system or a pure territorial system. Countries with a worldwide tax system often have elements of a territorial system—for example, deferral of tax on certain foreign source income until it is repatriated to the country of residence. Countries with a territorial system often impose limitations on access to the exemption so that foreign source income falling outside those limitations is taxed in the country of residence. For example, to prevent tax avoidance, the exemption usually does not apply to passive income. (dengan penambahan penekanan) Selain itu, adanya praktik ini menyebabkan timbulnya istilah sistem pajak hybrid, yaitu sistem pajak yang mempunyai elemen worldwide sekaligus elemen territorial. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan menuju sistem pajak hybrid di banyak negara. Adapun saat ini hampir separuh negara anggota OECD telah menerapkan sistem pajak ini.^[46] Lebih lanjut, berdasarkan tingkat kecenderungannya, sistem pajak hybrid dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, sistem pajak hybrid yang cenderung worldwide atau disebut sistem pajak hybrid worldwide. Biasanya sistem ini mengacu pada sistem pajak worldwide yang disertai dengan mekanisme penangguhan pajak (worldwide with defferal). Kedua, sistem pajak hybrid yang cenderung territorial atau sistem pajak hybrid territorial. Misalnya, sistem territorial yang tidak menerapkan pembebasan kepada semua penghasilan luar negeri, melainkan memberikan batasan berdasarkan jenis penghasilan atau wajib pajak yang menerima penghasilan.^[47]

Gambar 3.5 Ilustrasi Sistem Pajak Hybrid

Sumber: diolah oleh Penulis

Sehubungan dengan sistem pajak hybrid ini, Fleming, Peroni, dan Shay menyimpulkan bahwa ketika suatu negara disebut sebagai negara yang menerapkan sistem pajak territorial atau sistem pajak worldwide, tidak dapat diartikan bahwa negara tersebut adalah negara yang telah mengadopsi bentuk murni atau ideal dari sistem pajak territorial atau worldwide. Namun, harus dipahami bahwa penyebutan tersebut mengacu pada karakteristik dominan dari sistem pajak internasional yang diterapkan oleh masing-masing negara tersebut.^[48] Lebih lanjut, sistem hybrid juga dapat tercipta dari adanya kebijakan suatu negara yang memilih untuk menggunakan sistem pajak internasional yang berbeda terhadap jenis wajib pajak yang berbeda. Misalnya, sistem pajak territorial diterapkan untuk wajib pajak individu, sedangkan sistem pajak worldwide diterapkan untuk wajib pajak badan. Selain dari jenis wajib pajak, penerapan dua sistem pajak yang berbeda juga dapat dilihat dari jenis penghasilan. Sebagai contoh, untuk penghasilan pasif, pemajakannya mengikuti sistem pajak worldwide. Sementara itu, pemajakan atas penghasilan aktif dilakukan berdasarkan sistem pajak territorial.^[49] Dengan mempertimbangkan adanya sistem pajak hybrid, Wei Hwa See dalam The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I kemudian mencoba menyusun beberapa kategori dari setiap sistem pajak. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan praktik implementasi penerapan sistem pajak di berbagai negara. Hasilnya, secara umum sistem pajak territorial dan sistem pajak worldwide dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yang terpisah. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

C.1	Sistem Pajak Territorial
	Terdapat ketentuan khusus yang berlaku dalam penerapan sistem pajak territorial di masing-masing negara sehingga menjadikan setiap sistem memiliki keunikan tersendiri. Namun, berdasarkan praktik penerapannya, sistem pajak territorial ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori terpisah sebagai berikut

	C.1.1	*Kategori Pertama: Sistem Pajak yang Lebih Dominan Territoral* (Predominantly Territorial Tax Systems)**
		Negara yang menerapkan sistem pajak dominasi territorial ini hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber di negara tersebut tanpa memperhatikan status subjek pajak dari person yang menerima penghasilan tersebut (WPDN atau WPLN). Sebaliknya, penghasilan yang bersumber dari luar negeri umumnya tidak dikenai pajak. Contoh negara atau yurisdiksi yang menerapkan sistem territorial kategori pertama ini adalah Botswana^[50], Kosta Rika, Hong Kong, Kenya^[51], Namibia^[52], Panama, Paraguay^[53], Swaziland^[54], Uni Emirat Arab (UAE)^[55], Uruguay^[56], dan Zimbabwe^[57]. Selain negara-negara di atas, Equatorial Guinea juga dapat dianggap mengadopsi sistem pajak territorial berdasarkan kategori ini. Berdasarkan ketentuan domestik di negara ini, perusahaan, baik berstatus WPDN maupun WPLN, dikenai PPh badan hanya atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Namun, menariknya penghasilan luar negeri dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari dalam negeri jika:
		(i)	wajib pajak yang menerima penghasilan tidak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dikenakan pajak di negara lain;
		(ii)	tidak terdapat perlakuan timbal balik ketika penghasilan tersebut diterima oleh WPDN badan Equatorial Guinea yang berada di luar negeri; atau
		(iii)	tarif pajak luar negeri yang diterapkan pada penghasilan tersebut lebih rendah daripada tarif PPh badan di Equatorial Guinea.

		Meskipun pada prinsipnya sistem pajak di Equatorial Guinea adalah sistem pajak territorial, penerapan tiga ketentuan di atas berpotensi menyebabkan pergeseran sistem pajak menjadi sistem pajak worldwide. Alasannya, tarif PPh badan di Equatorial Guinea saat ini adalah sebesar 35% sehingga secara efektif membuat syarat poin (iii) sulit untuk dipenuhi sehingga penulis memperkirakan kewajiban pajak worldwide akan muncul di sebagian besar keadaan.

	C.1.2	*Kategori Kedua: Sistem Pajak Territorial* untuk Penghasilan Aktif (Territorial Tax Systems for Active Income)**
		Dalam sistem territorial kategori kedua ini, prinsip sumber hanya berlaku atas penghasilan aktif. Sementara itu, untuk pemajakan atas penghasilan yang bersifat pasif diberlakukan sistem pajak worldwide. Pemberlakuan sistem pajak ini menyebabkan penghasilan pasif, meskipun bersumber dari luar negeri, tetap dikenai pajak di negara domisili. Negara-negara yang mengadopsi sistem pajak territorial kategori ini adalah Prancis^[58], Tunisia^[59], dan Zambia^[60].

	C.1.3	*Kategori Ketiga: Sistem Pajak Territorial* Berbasis Remittance (Territorial plus Remittance based Tax systems)**
		Secara umum, negara yang menganut sistem pajak kategori ketiga ini hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dan mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Namun, pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri ini tidak berlaku ketika penghasilan tersebut “diterima” (remitted) di negara tersebut. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Brunei Darussalam^[61], Malaysia^[62], dan Singapura^[63]. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem pajak territorial berbasis remittance ini, penghasilan aktif dan pasif dari WPDN berpotensi dikenai pajak di negara domisili atas dasar sistem pajak worldwide apabila persyaratan untuk pengecualian penghasilan yang bersumber dari luar negeri tidak terpenuhi. Penjelasan mengenai ketiga kategori sistem pajak territorial di atas dapat dirangkum melalui Gambar 3.6.

		Gambar 3.6 Kategori Sistem Pajak Territorial

		Sumber: diolah oleh Penulis dari Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 46-47.

C.2	Sistem Pajak Worldwide
	Sama halnya dengan sistem pajak territorial. Pada praktiknya, penerapan sistem pajak worldwide di tiap negara memiliki keunikan tersendiri. Adapun keunikan ini tercipta karena adanya aturan khusus yang diberlakukan masing-masing negara ketika menerapkan sistem pajaknya. Akibatnya, keunikan tersebut menyebabkan sistem pajak worldwide dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda sebagai berikut.

	C.2.1.	*Kategori Pertama: Sistem Pajak yang Lebih Dominan Worldwide* (Predominantly Worldwide Tax Systems)**
		Dalam sistem pajak worldwide kategori pertama ini, semua penghasilan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dikenai pajak di negara domisili. Pengenaan pajak ini juga meliputi penghasilan aktif luar negeri yang diperoleh melalui BUT luar negeri dan penghasilan dividen yang bersumber dari luar negeri. Umumnya, negara yang menganut sistem pajak ini memiliki CFC rules yang digunakan sebagai anti-penyalahgunaan pajak di negara tersebut. Contoh negara yang menganut sistem pajak worldwide berdasarkan kategori ini antara lain Brasil, Chili, China, India, Indonesia, Irlandia, Republik Korea, dan Mauritius.

	C.2.2.	*Kategori Kedua: Sistem Pajak Worldwide* dengan Pengecualian Dividen Luar Negeri (Worldwide Tax Systems with an Exclusion Regime for Foreign Dividends)**
		Dalam sistem pajak worldwide kategori kedua ini, semua penghasilan yang diterima oleh WPDN badan akan dikenakan pajak di negara domisili dari WPDN tersebut, kecuali penghasilan berupa dividen yang bersumber dari luar negeri. Lazimnya, pengecualian ini diterapkan dalam bentuk pengurangan dividen yang diterima atau berupa participation exemption. Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Kanada^[64], Islandia^[65], Jepang^[66], Selandia Baru, Rusia^[67], dan Thailand. Adanya pengecualian terhadap jenis penghasilan tertentu menyebabkan sistem ini disebut pula dengan residence-based territorial.

	C.2.3.	Kategori Ketiga: Sistem Pajak Worldwide dengan Pengecualian Dividen Luar Negeri dan Laba BUT di Luar Negeri (Worldwide Tax Systems with an Exclusion Regime for Foreign Dividends and Foreign PE Profits)
		Berdasarkan kategori ketiga ini, sistem pajak worldwide diterapkan terhadap seluruh jenis penghasilan, kecuali penghasilan berupa dividen luar negeri dan laba dari BUT yang berada di luar negeri^[68]. Pengecualian penerapan sistem pajak worldwide terhadap dua jenis penghasilan ini biasanya berbentuk participation exemption. Dengan demikian, negara yang menganut sistem pajak worldwide kategori ini, akan memberikan pembebasan pajak atas penghasilan berupa dividen luar negeri atau laba BUT luar negeri yang diterima oleh WPDN badan-nya. Negara yang menerapkan sistem pajak ini adalah Australia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Swiss, dan UK. Sama halnya dengan sistem pajak worldwide dengan pengecualian dividen luar negeri, sistem ini dapat disebut pula dengan residence-based territorial. Penjelasan mengenai ketiga kategori sistem pajak territorial di atas dapat dirangkum melalui Gambar 3.7 berikut ini.

		Gambar 3.7 Kategori Sistem Pajak Worldwide

		Sumber: diolah oleh Penulis dari Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 46.

D. Studi Komparasi Sistem Pajak Internasional di Beberapa Negara

D.1	Sistem Pajak di United Kingdom
	Sebelum dilakukannya reformasi pajak internasional pada tahun 2009, UK merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pajak worldwide. Dengan menerapkan sistem pajak ini, seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan dikenakan pajak di UK. Namun, khusus untuk penghasilan yang bersumber dari luar negeri, pemajakan atas penghasilan tersebut baru dapat dilakukan ketika penghasilan “direpatriasi” ke UK. Mekanisme ini dikenal sebagai “penangguhan” karena PPh yang terutang dapat ditangguhkan hingga ketika penghasilan direpatriasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pajak worldwide yang diadopsi oleh UK bukanlah sistem pajak worldwide murni, melainkan sistem pajak hybrid worldwide. Kemudian, apabila dikategorikan lebih lanjut berdasarkan penjelasan pada poin C2, sistem pajak UK masuk ke dalam kategori pertama, yaitu sistem pajak yang lebih dominan ke worldwide. Lebih lanjut, untuk mengeliminasi atau meminimalisir beban pajak berganda yang terjadi akibat penerapan sistem pajak worldwide atas penghasilan dari luar negeri, WPDN dapat mengklaim kredit atas pajak yang telah dibayarkan di negara sumber. Namun, kredit pajak tersebut dibatasi sebesar maksimal pajak yang dikenakan di negara domisili atas penghasilan dari luar negeri tersebut. Akibat dari mekanisme kredit dengan pembatasan ini, repatriasi penghasilan dari negara-negara dengan tarif pajak (statutory tax rate) yang lebih rendah dibanding UK, akan dikenakan pajak tambahan di UK. Sebaliknya, tidak ada pajak tambahan di UK apabila repatriasi penghasilan berasal dari negara dengan tarif pajak (statutory tax rate) yang lebih tinggi dibanding UK. Adapun alasan dibalik penerapan mekanisme ini dijelaskan oleh Li Liu sebagai berikut:^[69] “The total tax on foreign earnings is capped at the UK rate so that the amount of corporation taxes on foreign earnings are the same they would be if the profits were earned in the UK. Therefore, there are no additional taxes on repatriated earnings from countries with statutory tax rates higher than the UK’s.” (dengan penambahan penekanan) Sebagai contoh, WPDN UK melakukan investasi di Irlandia. Diketahui tarif PPh badan di Irlandia adalah sebesar 12,5%, sedangkan tarif PPh badan di UK adalah sebesar 28%.^[70] Oleh karena itu, ketika WPDN UK menerima penghasilan dari kegiatan investasinya di Irlandia, penghasilan tersebut akan dikenai pajak di Irlandia sebesar 12,5%. Lebih lanjut, ketika penghasilan dari investasi tersebut direpatriasi ke UK dalam bentuk dividen, UK akan mengenakan pajak sebesar selisih antara besarnya pajak di Irlandia dengan pajak di UK, yaitu sebesar 15,5%. Pajak sebesar 15,5% inilah yang dianggap sebagai pajak tambahan yang dikenakan di UK. Selain melakukan investasi di Irlandia, WPDN UK tersebut ternyata juga menanamkan modalnya di Prancis. Diketahui bahwa tarif PPh badan yang berlaku di Prancis lebih tinggi dibandingkan di UK, yaitu sebesar 35%. Akibatnya, ketika penghasilan dari investasi di Prancis tersebut direpatriasi ke UK, penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak di UK. Dengan kata lain, tidak terdapat pajak tambahan yang harus dibayarkan WPDN atas repatriasi penghasilan yang dilakukannya ke UK. Untuk memperkuat penerapan sistem pajak worldwide di negaranya, UK “membekali” ketentuan pajaknya dengan CFC rules. Secara umum, tujuan utama dari CFC rules ini adalah untuk melindungi basis pajak UK dari adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh WPDN UK melalui pembentukan CFC^[71] di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau negara tax haven.^[72] Praktik tersebut antara lain dilakukan dengan mengalihkan penghasilan atau laba luar negeri kepada CFC sehingga penghasilan atau laba tersebut tidak dikenai pajak di UK. Akan tetapi, dengan adanya CFC rules ini, praktik tersebut dapat dicegah karena setiap laba atau penghasilan WPDN UK yang secara artifisial dialihkan dari UK ke CFC akan tetap dikenai pajak di UK. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis laba atau penghasilan termasuk dalam ruang lingkup CFC rules UK. Beberapa jenis penghasilan, bahkan jenis WPDN tertentu, dikecualikan dari CFC rules. Untuk jenis penghasilan yang dikecualikan dari penerapan CFC rules UK, misalnya capital gain atau laba usaha di bidang properti. Selain itu, CFC rules UK juga tidak berlaku apabila CFC menjalankan kegiatan usaha yang signifikan (kecuali yang berkenaan dengan penghasilan di bidang finansial).^[73] Rencana UK untuk mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial mulai muncul pada abad ke-21. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya rencana ini adalah masalah kompetisi pajak antara UK dengan negara Uni Eropa lainnya (Irlandia, Benelux, dan Swiss).^[74] Pada saat itu, penerapan sistem pajak worldwide dianggap menempatkan UK pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi pajak. Bukan tanpa alasan, adanya pajak tambahan yang dikenakan di UK atas penghasilan yang diterima dari luar negeri menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung oleh WPDN UK menjadi lebih besar dibandingkan beban pajak yang ditanggung WPDN di negara yang mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Pada akhirnya, pertimbangan ini mendorong pemerintah UK untuk mengeluarkan dokumen diskusi pada Juni 2007 yang mengusulkan agar UK mengubah sistem pajaknya menjadi territorial.^[75] Selain masalah kompetisi pajak, terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 juga turut memengaruhi pertimbangan UK untuk mengubah sistem pajaknya. Berbeda dengan Jepang dan AS, keputusan UK untuk mengubah sistem pajaknya menjadi territorial tidak dipengaruhi dengan adanya isu lock-out capital. Alasannya, isu lock-out capital yang dikarenakan adanya masalah dalam repatriasi penghasilan luar negeri ke UK bukanlah isu yang signifikan di negara ini.^[76] Setelah melalui diskusi yang panjang dan intens antara anggota parlemen dan para pelaku usaha di UK mengenai daya saing sistem pajak UK, akhirnya pada tahun 2009, UK memutuskan untuk melakukan reformasi pajak.^[77] Adapun reformasi ini meliputi perubahan tarif PPh badan menjadi lebih rendah, pengurangan tarif pajak pemegang saham, serta penetapan sistem pajak territorial sebagai sistem pajak internasional UK. Sistem pajak territorial ini sendiri mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2009. Sistem pajak territorial yang diterapkan oleh UK saat ini adalah sistem pajak yang mengecualikan pengenaan pajak atas pembayaran dividen yang berasal dari luar negeri (foreign dividend exemption) serta pembebasan laba yang dihasilkan oleh cabang perusahaan di luar negeri (elective branch exemption).^[78] Dengan kata lain, sehubungan dengan dividen, pajak hanya dikenakan atas dividen yang berasal dari dalam negeri, sedangkan dividen dari luar negeri tidak dipajaki di UK. Sementara itu, untuk laba yang dihasilkan cabang perusahaan di luar negeri juga dikecualikan dari pengenaan pajak di negara ini. Berdasarkan pada pengelompokkan sistem pajak internasional oleh Hwa See, sistem pajak UK saat ini masuk ke dalam sistem worldwide kategori ketiga, yaitu sistem pajak worldwide dengan pengecualian dividen luar negeri dan laba BUT di luar negeri (worldwide tax systems with an exclusion regime for foreign dividends and foreign pe profits).^[79] Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li Liu, dampak dari perubahan sistem pajak UK dari worldwide ke territorial dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi investasi dalam negeri dan luar negeri.^[80] Berikut penjelasannya.

	(i)	Dampak terhadap investasi dalam negeri. Secara teori, perubahan sistem pajak ke territorial yang mengecualikan pengenaan pajak atas dividen luar negeri akan memiliki dampak positif terhadap repatriasi dividen dan investasi dalam negeri. Namun, pada praktiknya, perubahan sistem ini ternyata tidak secara sistematis mempengaruhi investasi domestik UK. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmapala, Foley, dan Forbes yang menunjukkan bahwa repatriasi yang dilakukan setelah diterapkannya tax holiday 2004 tidak meningkatkan investasi dalam negeri UK.

	(ii)	Dampak terhadap investasi luar negeri (outbond investment). Berubahnya sistem pajak dari worldwide ke territorial tidak hanya memberikan dampak positif terhadap investasi luar negeri UK, tetapi juga dampak negatif. Dampak positif tercermin dari adanya peningkatan investasi UK ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibanding UK. Ini dibuktikan dengan adanya kenaikan investasi UK di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari 15% sejak dilakukannya reformasi sistem pajak. Alasannya, penerapan sistem pajak territorial yang mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri, dapat mengurangi tarif pajak efektif atas repatriasi dividen dan biaya modal dari investasi yang dilakukan di negara dengan tarif pajak rendah. Sebaliknya, dampak negatif perubahan sistem pajak ini dirasakan dengan adanya penurunan investasi UK ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan UK. Terjadinya penurunan ini tidak terlepas dari adanya kecenderungan investor untuk berinvestasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan semakin rendah. Dengan kata lain, perubahan sistem pajak di UK menyebabkan terjadinya realokasi investasi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem pajak ke territorial memberikan pengaruh kepada investor dalam menentukan lokasi investasi.

D.2	Sistem Pajak di Jepang
	Sebelum dilakukannya reformasi pajak tahun 2009, Jepang merupakan satu dari tiga negara anggota G7 yang masih menerapkan sistem pajak worldwide.^[81] Sebagaimana yang terjadi di UK, penerapan sistem pajak worldwide di Jepang juga disertai dengan mekanisme penangguhan dan pemberian kredit atas pajak yang telah dibayarkan WPDN di luar negeri (KPLN). Lebih lanjut, tidak berbeda dengan UK, penerapan sistem pajak worldwide oleh Jepang juga tidak lepas dari berbagai isu dan permasalahan. Kala itu, permasalahan yang menjadi kekhawatiran utama pemerintah Jepang adalah mengenai keengganan perusahaan multinasional Jepang yang menerima penghasilan dari luar negeri untuk membawa kembali penghasilan tersebut ke Jepang sehingga menyebabkan terjadinya lock-out capital. Alasannya, Jepang menerapkan tarif pajak yang tinggi atas repatriasi yang dilakukan oleh WPDN-nya, yaitu sebesar 40%.^[82] Oleh karena itu, untuk menghindari pengenaan pajak yang tinggi, perusahaan multinasional Jepang lebih memilih untuk menahan penghasilannya di luar negeri. Tercatat, akumulasi jumlah penghasilan dari perusahaan multinasional yang “diparkir” di luar negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari ¥138 miliar (US$1,1 miliar) pada tahun 2001 menjadi ¥3,2 triliun (US$28 miliar) pada tahun 2006.^[83] Permasalahan mengenai lock-out capital ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah Jepang berencana mengubah sistem pajaknya dari worldwide menjadi territorial. Harapannya, sistem ini mampu menstimulus repatriasi penghasilan luar negeri sehingga memecahkan isu lock-out capital yang selama ini terjadi.^[84] Selain permasalahan mengenai lock-out capital, rumitnya penerapan sistem pajak worldwide juga menjadi salah satu alasan perubahan sistem pajak di Jepang. Perubahan sistem pajak di Jepang menjadi territorial ditandai dengan diperkenalkannya pembebasan pajak atas dividen asing melalui reformasi pajak tahun 2009. Rezim ini mulai diberlakukan pada bulan April 2009. Berdasarkan kebijakan ini, pembayaran dividen dari perusahaan afiliasi luar negeri kepada perusahaan multinasional yang merupakan WPDN Jepang tidak dikenakan pajak di Jepang.^[85] Pemberlakuan sistem pajak territorial ini juga sekaligus menghapus penerapan metode KPLN atas pajak yang dibayarkan di negara sumber penghasilan sehubungan dengan dividen. Selain sistem pajak, reformasi pajak Jepang juga mencakup kebijakan penurunan tarif PPh badan dari yang semula 40% menjadi 38%. Untuk dapat menerapkan pembebasan pajak atas dividen ini, perusahaan induk harus mempunyai saham di perusahaan afiliasi paling sedikit 25% dan kepemilikan atas saham tersebut setidaknya telah berlangsung selama enam bulan sejak tanggal pengumuman pembagian dividen. Perlu diperhatikan bahwa sistem pajak territorial yang diberlakukan di Jepang bukanlah sistem territorial yang berlaku untuk penghasilan secara keseluruhan, melainkan hanya mencakup pembebasan pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri dalam bentuk dividen. Sementara itu, jenis penghasilan luar negeri lainnya, seperti bunga, royalti, penghasilan BUT luar negeri, dan capital gain tetap dikenai pajak dengan basis worldwide. Pajak yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan-penghasilan tersebut pun tetap dapat menjadi kredit pajak ketika menghitung besarnya pajak terutang di Jepang.^[86] Keputusan Jepang untuk mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial cukup berhasil memecahkan isu lock-out capital di negara tersebut. Ini terbukti dari adanya laporan yang dimuat pada Japan Journal pada Agustus 2009 yang menyebutkan bahwa sejak diberlakukannya sistem pajak yang baru, repatriasi mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar Jepang.^[87] Selain itu, perubahan sistem pajak ini juga berhasil meningkatkan daya saing dan volume investasi Jepang ke luar negeri. Diketahui bahwa pada tahun 2010, Jepang menyumbang lebih dari 6% arus investasi luar negeri dari seluruh dunia dan 4% arus investasi ke negara-negara anggota non-OECD.^[88]

D.3	Sistem Pajak di Amerika Serikat^[89]
	Perdebatan mengenai apakah AS perlu mengubah sistem pajaknya dari semula worldwide ke territorial telah menjadi salah satu isu pelik yang berkepanjangan dalam ranah pajak di negara adidaya ini.^[90] Bahkan, isu ini telah banyak dibahas oleh ahli pajak internasional sejak bertahun-tahun lalu. Sebelum terjadinya perubahan, AS menganut sistem pajak worldwide. Pada saat itu, AS merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang menerapkan sistem worldwide. Sementara itu, per 2013, dari 34 negara anggota OECD, hanya delapan negara yang menganut sistem worldwide dan AS merupakan salah satunya.^[91] Bagi perusahaan yang merupakan SPDN AS, penerapan sistem pajak worldwide menyebabkan perusahaan tersebut harus membayar PPh badan atas seluruh penghasilan perusahaan, baik yang bersumber dari AS maupun dari luar negeri. Khusus untuk penghasilan yang bersumber dari luar negeri, perusahaan baru membayar pajak ketika penghasilan "direpatriasi" ke AS.^[92] Namun, tidak semua jenis penghasilan dapat menggunakan mekanisme penangguhan ini. Beberapa penghasilan, seperti bunga obligasi yang berasal dari perusahaan anak di luar AS, langsung dikenakan pajak di AS tanpa menunggu bunga tersebut "direpatriasi". Sistem pajak AS yang menganut worldwide taxation system dianggap sudah tidak kompetitif dan cenderung menempatkan AS pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi global.^[93] Bukan tanpa alasan, penerapan sistem worldwide menyebabkan banyak perusahaan AS memperoleh penghasilan setelah pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor asing. Berikut ilustrasi yang menggambarkan penjelasan ini. Perusahaan SPDN AS menerima penghasilan dari perusahaan anak yang beroperasi di Negara X sebesar 100. Sementara itu, perusahaan SPDN Negara Y juga menerima penghasilan dari kegiatan operasionalnya di Negara X sebesar 100. Diasumsikan Negara X dan Negara Y menerapkan sistem territorial dengan tarif PPh badan 20%, sedangkan tarif PPh badan AS 35%. Perhitungan PPh terutang atas kasus ini dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

	Tabel 3.7 Ilustrasi Penerapan Worldwide vs. Territorial Taxation System

	Sumber: diolah dari Republican Policy Committee, “Territorial vs. Worldwide Taxation,” Internet, dapat diakses melalui https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/territorial-vs-worldwide-taxation.

	Dalam policy paper yang diterbitkan oleh Republican Policy Committee, efek negatif penerapan sistem pajak worldwide yang menjadi pemicu diubahnya sistem pajak AS dari worldwide ke territorial dapat dijelaskan sebagai berikut.^[94]
	(i)	Tarif PPh badan AS menjadi tarif tertinggi di dunia. Penerapan sistem pajak worldwide menyebabkan AS mengenakan PPh badan dengan tarif tinggi tidak hanya atas penghasilan yang diperoleh dari AS, tetapi juga untuk semua penghasilan yang diperoleh dan direpatriasi ke AS;
	(ii)	*Terjadinya lock-out capital* dan keengganan untuk merepatriasi dana.** Berdasarkan penelitian, perusahaan multinasional AS memiliki lebih dari 1,7 triliun dolar AS penghasilan luar negeri yang sengaja tidak direpatriasi ke AS, tetapi malah “diparkir” di negara lain. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan mekanisme “penangguhan” yang terdapat dalam sistem pajak worldwide AS. Kurang efektifnya CFC rules AS juga menjadi alasan terjadinya lock-out capital;
	(iii)	Tingginya biaya kepatuhan pajak. Rumitnya ketentuan terkait penerapan sistem pajak worldwide mengakibatkan timbulnya kompleksitas dalam melaksanakan kepatuhan pajak sehingga menyebabkan tingginya biaya kepatuhan;
	(iv)	Minimnya jumlah perusahaan multinasional yang bersedia membuka kantor pusatnya di AS. Alasannya, AS memiliki tarif PPh badan yang sangat tinggi dan kode pajak yang rumit sehingga timbul keengganan bagi perusahaan multinasional menempatkan kantor pusatnya di AS. Konsekuensinya, lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan upah tinggi minim tersedia; dan
	(v)	*Sistem pajak worldwide* merupakan pengaruh buruk bagi perekonomian.** Berdasarkan teori The Wealth of Nations yang dicetuskan oleh Adam Smith, terdapat empat prinsip yang harus dimiliki oleh sistem pajak suatu negara, yaitu kesetaraan, kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi. Namun, sistem pajak worldwide yang diterapkan AS gagal memenuhi keempat prinsip tersebut karena sistem ini dianggap tidak setara, tidak jelas, rumit, dan tidak efisien.

	Sebaliknya, Republican Policy Committee menilai sistem pajak territorial mampu membawa perusahaan AS berkompetisi pada level yang sama dengan para kompetitor asing.^[95] Selain itu, perubahan ke sistem territorial juga dipandang dapat memecahkan berbagai persoalan yang timbul dari penerapan sistem worldwide, seperti lock-out capital atau biaya kepatuhan yang tinggi sehingga berujung pada terciptanya sistem pajak yang sejalan dengan dasar-dasar ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwa sistem pajak territorial yang dimaksud dalam TCJA adalah sistem pajak yang memberikan pembebasan atas pembayaran dividen yang berasal dari luar negeri (foreign dividend exemption). Dengan demikian, sistem pajak territorial yang diterapkan oleh AS bukanlah sistem pajak territorial murni sebagaimana termaktub dalam konsepnya. Fakta ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada negara di dunia yang menerapkan sistem pajak worldwide maupun territorial secara murni.

D.4	Sistem Pajak di Singapura^[96]
	Singapura merupakan negara dengan pasar domestik yang kecil dan tidak mempunyai sumber daya alam. Keterbatasan ini mengakibatkan Singapura berusaha untuk memberikan lingkungan perpajakan yang dapat mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menerapkan sistem pajak yang kompetitif berupa sistem pajak territorial disertai dengan tarif pajak yang rendah. Berdasarkan pengelompokkan sistem pajak oleh Hwa See, Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pajak territorial berbasis remittance. Berdasarkan sistem pajak ini, Singapura akan mengenakan pajak atas:
	(i)	penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Singapura; dan
	(ii)	penghasilan dari luar Singapura yang “diterima” atau “dianggap diterima” di Singapura yang dipajaki dengan basis remittance

	tanpa memperhatikan status dari pihak yang menerima penghasilan. Terkait dengan pemajakan berbasis remittance ini, Income Tax Act Singapura menetapkan bahwa istilah “diterima di Singapura dari luar Singapura” mengacu pada penghasilan apa pun yang berasal dari luar Singapura yang:
	(i)	disetorkan ke, atau dibawa ke Singapura;
	(ii)	digunakan untuk melunasi setiap utang yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan di Singapura; dan
	(iii)	digunakan untuk membeli aset bergerak yang dibawa ke Singapura.

	Selain itu, penting pula untuk diperhatikan bahwa pemajakan dengan basis remittance hanya diterapkan apabila penghasilan yang bersumber dari luar negeri merupakan milik dari WPDN yang berada di Singapura. Untuk WPLN yang tidak beroperasi di atau dari Singapura tidak termasuk dalam cakupan ini. Dengan demikian, WPLN yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat mengirimkan penghasilan tersebut ke Singapura tanpa dikenakan pajak apa pun di negara tersebut. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa WPLN tidak terhalang dalam menggunakan fasilitas perbankan dan pengelolaan dana di Singapura. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sistem pajak Singapura tidak menerapkan sistem pajak territorial murni, melainkan bersifat hybrid. Alasannya, meskipun sistem pajak territorial murni dapat merangsang perdagangan dan investasi lintas batas, terdapat kekhawatiran bahwa sistem tersebut dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan, seperti round-tripping dan transfer mis-pricing (manipulasi transfer pricing) yang pada akhirnya menyebabkan penggerusan terhadap basis pajak serta pergeseran laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Lebih lanjut, sebagai cara untuk melawan disinsentif yang disebabkan oleh sistem pajak berbasis remittance, Singapura telah mengecualikan penghasilan aktif luar negeri dan penghasilan dividen luar negeri dari pengenaan pajak di Singapura meskipun penghasilan tersebut diterima atau dianggap diterima di Singapura. Pengecualian ini pun diperluas hingga mencakup penghasilan aktif luar negeri berupa keuntungan cabang dan penghasilan jasa. Adapun tujuan utama diberlakukannya pengecualian ini adalah untuk membantu memfasilitasi repatriasi penghasilan luar negeri yang diperoleh perusahaan multinasional Singapura dari kegiatan operasional di luar negeri, yaitu dengan menghilangkan efek pajak dari setiap repatriasi yang dilakukan perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hwa See dalam tulisannya yang berjudul The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I, berikut beberapa alasan yang melatarbelakangi sampai saat ini Singapura memilih untuk tetap menggunakan sistem pajak territorial dibandingkan dengan sistem pajak worldwide.
	(i)	Dari perspektif biaya dan manfaat, penerapan sistem pajak worldwide relatif lebih rumit sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan praktis dan administratif. Kerumitan ini misalnya disebabkan adanya penerapan CFC rules atau metode KPLN. Singkatnya, penerapan sistem pajak worldwide yang kompleks tidak akan sebanding dengan hasil penerimaan pajak yang diperoleh Singapura.
	(ii)	Tidak dikenakannya pajak atas penghasilan dari luar negeri mencegah terjadinya pajak berganda. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan daya saing internasional Singapura serta menarik minat perusahaan multinasional untuk membuka usahanya di Singapura.
	(iii)	Sistem pajak territorial umumnya dianggap lebih sederhana dan memiliki biaya kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem pajak worldwide.
	(iv)	Sistem pajak territorial memenuhi tujuan ekonomi utama Singapura, yaitu mendorong WPDN Singapura untuk berinvestasi di luar negeri sehingga dapat memperluas pangsa pasar Singapura di dunia.
	(v)	Sistem pajak territorial mendorong terjadinya repatriasi atau distribusi penghasilan luar negeri.

D.5	Sistem Pajak di China^[97]
	Sama halnya dengan sistem pajak di UK dan Jepang sebelum terjadinya reformasi pajak. Sistem pajak yang digunakan oleh China adalah sistem pajak worldwide yang disertai dengan penerapan metode KPLN. Sistem pajak worldwide China juga menerapkan mekanisme penangguhan sehingga atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri baru dikenai pajak ketika penghasilan tersebut "direpatriasi" ke China. Dengan demikian, sesuai dengan pengelompokkan sistem pajak oleh Hwa See, sistem pajak worldwide yang diterapkan China masuk dalam kategori satu, yaitu sistem pajak yang lebih dominan worldwide (predominantly worldwide tax systems). Penerapan sistem pajak worldwide di China menyebabkan seluruh penghasilan yang diterima WPDN China, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenai pajak di negara tersebut. Sementara itu, WPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Sistem pajak worldwide ini ternyata mempengaruhi keputusan WPDN dalam melakukan investasi. Khususnya ketika WPDN melakukan investasi ke luar China. Dalam kasus ini, WPDN cenderung memilih untuk mendirikan perusahaan induk di yurisdiksi atau negara dengan sistem pajak territorial. Misalnya, UK sering digunakan untuk mendirikan perusahaan induk ketika WPDN China memasuki pasar Uni Eropa. Contoh lainnya, Hong Kong sering digunakan sebagai “wadah” untuk berinvestasi di pasar Asia. Lebih lanjut, perusahaan induk yang kemudian berperan sebagai investor dan menerima penghasilan atas kegiatan investasi yang dilakukannya. Dengan cara ini, WPDN China dapat terhindar dari pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari investasi luar negeri yang dilakukan oleh WPDN tersebut. Isu lainnya yang muncul dari penerapan sistem pajak worldwide di China adalah mengenai repatriasi penghasilan ke China. Dengan sistem seperti ini serta ditambah dengan tarif PPh badan sebesar 25%, menciptakan keengganan dari WPDN untuk “membawa pulang” penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri ke China. Selain itu, menurut Na Li, adanya reformasi pajak di AS diperkirakan akan meningkatkan penggunaan AS sebagai tempat pendirian perusahaan induk China. AS juga diprediksi akan menjadi tempat “parkir” dari penghasilan luar negeri China. Fakta dan prediksi ini menyebabkan timbulnya pertanyaan apakah China, sebagaimana tren yang terjadi saat ini, perlu mengubah sistem pajaknya menjadi territorial? Menurut Na Li dalam tulisannya yang berjudul Trump’s Tax Reform Plan: A Chinese Perspective, masih terlalu dini bagi China untuk mengubah sistem pajaknya dari worldwide menjadi territorial. Alasannya, sampai saat ini fokus utama China adalah mempertahankan investasi domestiknya. Oleh karenanya, prinsip netralitas modal menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam rangka menarik investasi luar negeri masuk ke dalam China. Tentunya, tujuan utama China ini bertentangan dengan filosofi penerapan sistem pajak territorial yang bertujuan untuk meningkatkan investasi ke luar negeri. Pada tahap ini, pendekatan yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengatasi isu-isu pemajakan di China adalah mengubah penerapan KPLN menjadi metode participation exemption dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara China dengan negara tertentu. Terutama negara-negara yang menjadi tujuan investasi luar negeri China. Pendekatan lainnya adalah dengan menerapkan pengampunan pajak atas repatriasi penghasilan luar negeri yang dilakukan oleh WPDN China. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan apabila isu penangguhan pajak kian meningkat seiring meningkatnya investasi luar negeri China. Hasil komparasi sistem pajak internasional di UK, Jepang, AS, Singapura, dan China dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

	Tabel 3.8 Daftar Negara dan Sistem Pajak yang Diterapkan

	^a Lihat penjelasan pada poin C dari bab ini.
	Sumber: diolah oleh Penulis

E. Prospek Perubahan Sistem Pajak Internasional di Indonesia

E.1	Sistem Pajak Internasional yang Berlaku Saat Ini
	Sistem pajak internasional di Indonesia menganut sistem pajak worldwide atau global taxation. Ini dapat terlihat dari rumusan Pasal 4 UU PPh yang menyebutkan bahwa: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia…”, (dengan penambahan penekanan) Berdasarkan sistem pajak ini, Indonesia akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Khusus untuk dividen dari luar negeri, Indonesia baru berhak memajaki apabila dividen tersebut telah benar-benar dibagikan. Apabila dividen tersebut masih ditunda atau ditangguhkan pembagiannya, Indonesia tidak akan memiliki hak untuk memajaki. Namun, dengan adanya CFC rules yang berlaku di Indonesia, mekanisme penangguhan ini dapat dibatasi. Melalui ketentuan ini, meskipun secara nyata dividen yang bersumber dari luar negeri belum dibayar dan belum masuk ke Indonesia, tetapi dividen tersebut ditetapkan telah diterima atau diperoleh WPDN di Indonesia (deemed dividend).^[98] Adanya mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem pajak di Indonesia mengacu pada sistem pajak worldwide yang disertai dengan mekanisme penangguhan pajak (worldwide with defferal). Sesuai dengan pendapat Hwa See, sistem pajak worldwide yang disertai dengan mekanisme penangguhan bukanlah sistem pajak worldwide yang murni, melainkan sistem pajak hybrid.^[99] Lebih lanjut, terdapat dua aturan yang tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem pajak worldwide di Indonesia, yaitu aturan mengenai kredit pajak luar negeri (KPLN) dan aturan CFC. Hubungan antara sistem pajak worldwide dengan kedua aturan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

	(i)	Sistem pajak worldwide dan aturan mengenai kredit pajak luar negeri (KPLN). Untuk menghindari pajak berganda akibat diterapkannya sistem pajak worldwide terhadap pemajakan penghasilan dari luar negeri, WPDN diberikan hak untuk mengkreditkan pajak atas penghasilan dari luar negeri yang telah dibayarkan di negara sumber penghasilan. Ketentuan mengenai KPLN di Indonesia diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh, metode kredit yang digunakan adalah metode kredit terbatas (ordinary/normal tax credit method), yaitu metode kredit pajak yang memberikan keringanan pajak berganda internasional dengan aturan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan UU PPh. Adapun batas maksimum KPLN diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut:
		a.	jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri;
		b.	(Penghasilan Luar Negeri/Penghasilan Kena Pajak) x PPh terutang;
		c.	Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

		Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri (PMK 192/2018). Berikut proses pengkreditan pajak luar negeri yang diatur dalam PMK 192/2018.
		a.	PPh Pasal 24 dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia.
		b.	PPh Pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.
		c.	Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:
			1.	jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
			2.	jumlah PPh luar negeri; dan
			3.	jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut.
		d.	Dalam hal jumlah PPh luar negeri melebihi besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut:
			1.	tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang;
			2.	tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan
			3.	tidak dapat dimintakan restitusi.

			Dalam kasus terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut.

	(ii)	Sistem pajak worldwide dan CFC rules. CFC rules digunakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dengan menggunakan skema CFC. Umumnya, WPDN yang memiliki kontrol terhadap perusahaan di luar negeri dengan persentase kepemilikan saham lebih atau sama dengan 50% dapat memanfaatkan metode CFC dengan menahan dividen yang dimilikinya di luar negeri sehingga dividen yang didapatkan oleh WPDN tidak dikenakan pajak di Indonesia. Setiap negara memiliki CFC rules masing-masing, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ketentuan anti-tax avoidance atas CFC diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dengan syarat besarnya penyertaan modal WPDN tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham. Sebagai peraturan pelaksana, pada tahun 2017, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek (PMK 107/2017). Diterbitkannya PMK 107/2017 ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 yang sebelumnya berlaku. Melalui PMK 107/2017 tersebut, penyertaan modal yang dilakukan melalui trust atau entitas sejenis lainnya dapat dianggap sebagai penyertaan modal atas CFC jika saham yang dimiliki sebesar 50% atau lebih. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi entitas luar negeri yang dimiliki secara langsung (direct ownership) maupun tidak langsung (indirect ownership) sebagai CFC sehingga DJP dapat menetapkan dividen yang diperoleh (deemed dividend) atas perusahaan dalam negeri. Kemudian, pada Juni 2019, Menteri Keuangan kembali mengubah ketentuan mengenai CFC rules yang berlaku di Indonesia. Perubahan ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 (PMK 93/2019). Beleid ini sekaligus merevisi PMK 107/2017. Terdapat dua faktor yang menjadi dasar direvisinya PMK 107/2017 ini. Pertama, masukan dunia usaha terkait penerapan PMK 107/2017 yang dinilai menghambat pelaku usaha dalam melakukan ekspansi ke luar negeri. Kedua, pengamatan terhadap negara atau yurisdiksi lain dalam menerapkan CFC rules. Empat negara menjadi rujukan utama DJP dalam menyusun revisi PMK 107/2017, yakni Australia, Argentina, Kanada, dan Amerika Serikat. Berlakunya PMK 93/2019 membawa perubahan fundamental, terutama terkait dengan skema deemed dividend yang diatur dalam Pasal 2. Dalam beleid terdahulu, perhitungan deemed dividend berdasarkan atas laba setelah pajak. Dengan demikian, tidak ada pembedaan penghasilan yang bersifat aktif maupun pasif. Sekarang, dalam beleid terbaru, perhitungan berdasarkan penghasilan neto setelah pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari penghasilan pasif. Adapun penghasilan pasif itu mencakup dividen, bunga, sewa dalam pengertian sewa yang diperoleh dari BULN nonbursa terkendali terkait penggunaan tanah atau bangunan maupun sewa selain properti yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalti, dan keuntungan atas penjualan. Dengan kata lain, PMK 93/2019 lebih ditargetkan kepada jenis penghasilan yang memang umumnya dikelola oleh CFC yang sengaja memarkir dana dan penghasilannya di luar negeri (targeted income) untuk menghindari pajak di Indonesia yang menganut sistem pajak worldwide. Model deemed dividend dengan targeted income juga sesuai rekomendasi dari BEPS Action 3 serta sudah menjadi praktik yang lazim di dunia international. Selanjutnya, meskipun CFC rules di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa, ketentuan ini ternyata masih menyisakan loophole bagi WPDN untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Loophole tersebut tercipta karena aplikasi CFC rules di Indonesia bersifat terbatas, yaitu hanya diterapkan atas penghasilan dari penyertaan modal WPDN pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek (BULN nonbursa). Artinya, apabila penghasilan dari penyertaan modal tersebut berasal dari badan usaha di luar negeri yang berstatus terbuka atau terdaftar di bursa efek (BULN bursa), CFC rules tidak dapat diberlakukan. Konsekuensinya, WPDN dapat menggunakan skema penghindaran pajak dengan mendirikan BULN bursa di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau negara tax haven. Dengan menggunakan BULN bursa inilah, WPDN dapat menghindari pengenaan pajak di negara domisili dengan cara “memarkir” penghasilan luar negerinya melalui BULN bursa tanpa “terjerat” CFC rules yang berlaku di Indonesia.

	Sebagaimana penerapan di negara lainnya, sistem pajak worldwide yang diterapkan di Indonesia juga memiliki beberapa kekurangan. Umumnya, kekurangan tersebut terletak pada sistem perpajakannya yang rumit dan tidak adanya insentif untuk mengembalikan dana dari luar negeri ke negara asalnya. Konsekuensinya, negara dengan sistem pajak worldwide akan cenderung menerapkan tarif PPh yang tinggi. Bagi perusahaan multinasional, tarif PPh yang tinggi di dalam negeri ini sebagai argumentasi untuk tetap mempertahankan penghasilannya berada di luar negeri. Bahkan, mendorong perusahaan multinasional untuk menempatkan kantor pusatnya di negara yang pengenaan tarif PPh-nya lebih rendah dari negara asal. Adanya kekurangan inilah yang menyebabkan beberapa negara memutuskan atau berencana untuk mengubah sistem pajak worldwide yang selama ini diterapkan. Tidak terkecuali Indonesia. Pada dokumen Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 pernah diusulkan perubahan sistem pajak dari worldwide ke territorial. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa diperlukan reformasi dengan cara pandang dan pendekatan sistem perpajakan mengenai pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP).^[100] Lantas, apakah usulan perubahan sistem pajak dari worldwide ke territorial ini perlu dilakukan oleh Indonesia?

E.2	*Analisis untuk Indonesia: Haruskah Indonesia Beralih ke Sistem Pajak Territorial?*
	Pemilihan sistem pajak, baik worldwide, territorial, maupun hybrid haruslah ditinjau secara hati-hati dan akan sangat tergantung dari tujuan yang hendak ingin dicapai oleh Indonesia. Pro-kontra, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem, serta pengalaman empiris di berbagai negara hendaknya menjadi pertimbangan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Berikut beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam.

	E.2.1		Prinsip-Prinsip dan Kepentingan Nasional Indonesia
			Pemilihan sistem yang ideal untuk Indonesia harus melihat filosofi dari tiap sistem dan sejauh mana relevansinya dengan daya saing yang sesuai dengan kepentingan nasional. Terdapat empat prinsip yang hendak diulas dari tiap sistem: prinsip ability to pay, fairness, kesederhanaan dalam sistem pajak, serta neutrality. Pertama, prinsip ability to pay. Penting untuk dicatat bahwa salah satu prinsip dasar dari PPh adalah teori daya pikul (ability to pay). Berdasarkan prinsip tersebut, PPh harus dikenakan terhadap pihak yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak selaras dengan horizontal dan vertical equity. Artinya, terdapat beban pajak yang sama bagi wajib pajak dengan penghasilan yang sama. Dalam hal ini, sistem pajak worldwide bisa dianggap konsisten dengan prinsip ability to pay. Tidak adanya perlakuan pajak yang berbeda atas sumber penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri akan menjamin setiap wajib pajak membayar sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Kedua, prinsip keadilan atau fairness. Prinsip ability to pay pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari keadilan. Sistem pajak territorial pada dasarnya bersifat tidak adil karena memberikan perlakuan berbeda (diskriminasi) bagi wajib pajak tergantung dari sumber penghasilannya. Sistem ini menciptakan keuntungan bagi wajib pajak yang memiliki akses sumber penghasilan dari luar negeri dan memberikan disinsentif bagi wajib pajak yang penghasilannya hanya bersumber dari dalam negeri. Lebih lanjut lagi, prinsip keadilan pajak atas setiap warga negara merupakan domain dari setiap negara.^[101] Jadi, persoalan pemilihan sistem pajak, baik worldwide maupun territorial, akan bergantung pada bagaimana suatu negara menetapkan parameter atas sistem pajak yang dianggap adil. Ketiga, kesederhanaan dalam sistem pajak. Bagi banyak akademisi, sistem pajak territorial dianggap lebih mudah untuk diimplementasikan karena adanya mekanisme pembebasan (exemption) atas penghasilan dari luar negeri. Selain itu, berbeda dengan sistem pajak worldwide, sistem pajak territorial tidak menghiraukan adanya mekanisme kredit pajak luar negeri yang sering berkaitan dengan persoalan pembuktian, penentuan negara sumber, hingga tidak adanya klausul carry-over untuk kredit pajak luar negeri di tahun yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika transisi ke arah territorial dipercaya akan mengurangi kompleksitas dalam sistem pajak.^[102] Pengalaman dari Jepang juga memperlihatkan bahwa salah satu alasan diadopsinya metode pembebasan karena lebih mudah untuk diadministrasikan jika dibandingkan dengan model kredit pajak luar negeri (foreign tax credit).^[103] Transisi ke sistem territorial bukan berarti sederhana untuk dilakukan. Belajar dari pengalaman di negara lain, transisi ke arah territorial umumnya diikuti oleh berbagai kebijakan lainnya seperti penurunan tarif PPh badan, pembenahan ketentuan anti-penghindaran pajak, dan sebagainya. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan karena terdapat kekhawatiran adanya risiko outbound investment dan risiko pengalihan laba yang semakin besar. Sayangnya, seluruh perubahan-perubahan tersebut justru berpotensi menciptakan sistem pajak yang semakin kompleks. Dengan demikian, walau sistem pajak territorial memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam implementasinya, tetapi sistem ini berpotensi meningkatkan kerumitan dalam penerapannya. Keempat, prinsip netralitas. Prinsip netralitas dalam hal ini mengacu pada tidak adanya distorsi atas keputusan ekonomi yang didorong oleh faktor pajak. Kedua sistem pajak, baik territorial maupun worldwide, sebenarnya sama-sama mendukung adanya prinsip netralitas.^[104] Dalam sistem worldwide, seluruh WPDN harus membayar beban pajak yang sama dari manapun penghasilan tersebut berasal. Sementara itu, dalam sistem territorial, seluruh negara memiliki hak eksklusif untuk memajaki segala penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya.^[105] Terakhir, bagaimana sistem tersebut diletakkan pada kepentingan nasional Indonesia yang ditinjau dari sisi daya saing? Sebelumnya, perlu untuk digarisbawahi bahwa daya saing adalah konsep yang sering disebutkan, tetapi kadang tidak terlalu jelas didefinisikan. Jika daya saing yang dimaksud adalah total output yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia di mana pun berada, ini mengacu pada prinsip capital import neutrality yang tercermin dalam sistem territorial. Dalam rangka menjamin daya saing dalam konteks tersebut, sistem pajak territorial akan mendorong daya saing perusahaan (entitas) Indonesia untuk berkompetisi dengan perusahaan dari negara lain di tingkat global. Sistem pajak territorial juga tidak menciptakan distorsi atas kepemilikan ataupun identitas dari pemilik modal. Oleh karena itu, sistem ini juga erat kaitannya dengan capital ownership neutrality.^[106] Sayangnya, sistem ini akan mengurangi kapabilitas suatu negara untuk menarik investasi.^[107] Di sisi lain, jika daya saing yang dimaksud adalah kemampuan untuk menghasilkan total output ekonomi Indonesia oleh siapapun yang berdomisili di Indonesia, baik perusahaan domestik maupun asing, akan lebih cocok untuk mengadopsi capital export neutrality yang tercermin dalam sistem worldwide. Sebagai penutup, pilihan untuk mengadopsi sistem yang baru ataupun mempertahankan yang ada sangat dipengaruhi oleh prinsip ability to pay, fairness, kemudahan, dan neutrality. Selain itu, tinjauan atas konsep daya saing tersebut perlu terlebih dahulu dipetakan sebelum memilih sistem yang cocok bagi Indonesia.^[108] Perlu diperhatikan bahwa perdebatan mengenai arah reformasi pajak hendaknya tidak disederhanakan sebagai alat untuk menciptakan daya saing. Sebaliknya, reformasi pajak perlu mempertimbangkan prinsip netralitas mana yang akan dipergunakan serta dampaknya bagi perubahan perilaku wajib pajak.

	E.2.2		Perbedaan Konteks Indonesia dan Negara Lain
			Saat ini memang terdapat tren adanya perubahan sistem pajak, utamanya dari predominantly worldwide menuju sistem worldwide dengan modifikasi (hybrid). Akan tetapi, Indonesia belum tentu harus mengikuti tren tersebut karena setiap negara memiliki motivasi yang berbeda-beda. Berdasarkan studi komparasi yang dilakukan atas AS, Jerman, Jepang, UK, dan Singapura, berikut beberapa alasan dilakukannya transisi ke sistem yang lebih territorial.
			(i)	Jerman mengadopsi sistem pembebasan karena didorong untuk keinginan menggenjot investasi ke luar negeri (outbound investment) oleh perusahaan multinasional Jerman.
			(ii)	Jepang mengadopsi model pembebasan atas dividen dari luar negeri untuk meningkatkan daya saing perusahaannya serta mendorong mereka untuk menanamkan kembali modal ke dalam negeri. Transisi tersebut juga didorong oleh adanya stagnasi ekonomi serta tingginya tarif pajak.^[109]
			(iii)	UK mengadopsi foreign dividend exemption karena adanya fenomena perpindahan lokasi perusahaan induk ke luar UK. Sebelum adanya transisi, perusahaan multinasional UK banyak yang memindahkan kantor pusat dan perusahaan induk ke Irlandia maupun Luksemburg karena mereka memiliki tarif PPh badan yang rendah dan sistem yang condong ke territorial.
			(iv)	AS merubah sistem pajaknya karena keinginan untuk menggenjot perekonomian domestik, persoalan lock-out effect^[110], serta adanya praktik mengubah status domisili perusahaannya.^[111]

			*Gambar 3.8 Tren Perubahan Sistem Ke Arah Territorial* di Negara-Negara OECD**

			Sumber: Data untuk tahun 2002, 2005, dan 2010 diambil dari Philip Dittmer, “A Global Perspective on Territorial Taxation,” Tax Foundation Special Report, 10 Agustus 2012. Data 2018 merujuk pada reformasi pajak AS.

			Lantas, sejauh mana alasan negara-negara tersebut untuk melakukan transisi ke arah territorial serupa dengan kondisi di Indonesia? Pertama, stagnansi ekonomi. Argumentasi untuk mengatasi ekonomi yang melambat merupakan dorongan utama dari Jepang dan AS pada saat melakukan reformasi pajak. Salah satunya dengan melakukan transisi menuju ke territorial. Sebaliknya, situasi ekonomi di Indonesia, walaupun melambat karena tekanan global, masih bisa dianggap memiliki kinerja yang baik. Situasi ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang berada di atas rata-rata dunia maupun negara-negara tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3.9. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh aktivitas konsumsi rumah tangga. Kedua, mendorong daya saing perusahaan dalam negeri untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar. Ditinjau dari neraca modal dan keuangan, Indonesia memang masih dianggap sebagai negara pengimpor modal (capital importing country). Indikasi suatu negara bisa dianggap sebagai pengekspor modal sebenarnya bisa dilihat dari pola akumulasi modal di dalam negeri, baik dari indikator tabungan maupun pola pembentukan modal bruto. Jika dibandingkan dengan AS, UK, Jerman, dan Jepang, Indonesia masih di bawah keempat negara tersebut dari pola akumulasi modal per kapita.

			Gambar 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara, 2008 - 2017

			Sumber: World Bank, World Development Indicator Database.

			Rendahnya proses akumulasi modal akan berpengaruh pada pola investasi baik dalam maupun luar negeri. Tidak mengherankan jika hingga kini tidak ada satu pun perusahaan multinasional asal Indonesia yang masuk ke dalam peringkat 100 besar perusahaan multinasional dari negara-negara berkembang.^[112] Perbedaan status antara Indonesia dengan capital exporting countries yang mengubah sistem pajaknya juga diperlihatkan oleh data berikut. Selama 2013-2017 posisi foreign direct investment (FDI) dan portfolio investment Jerman adalah positif dengan nilai sebesar US$267 miliar. Pada periode yang sama, Jepang juga mencatatkan nilai positif sebesar US$143 miliar.^[113] Artinya, investor dari kedua negara tersebut lebih banyak menempatkan investasi luar negeri langsung dan investasi portfolio ke luar negeri dibandingkan investor dari negara lain menempatkan dananya di kedua negara tersebut.

			*Gambar 3.10 Jumlah Akumulasi Foreign Direct Investment* ke Indonesia, 1990 – 2017**

			Sumber: diolah dari Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

			Kondisi Jerman dan Jepang sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan Indonesia yang saat ini mengalami defisit investasi (gabungan FDI dan investasi portfolio), yang artinya lebih banyak investor asing yang masuk ke dalam negeri. Status Indonesia sebagai negara capital importing juga dikonfirmasi oleh data net capital account yang positif atau artinya lebih banyak orang asing yang membeli aset di Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia yang membeli aset dari luar negeri. Akhirnya capital inflow lebih banyak daripada capital outflow. Ketiga, kebutuhan repatriasi. Ketersediaan dana di dalam negeri telah mendorong adanya upaya merepatriasi harta dari luar negeri dalam program pengampunan pajak. Akan tetapi, walau sama-sama memiliki adanya kebutuhan repatriasi, persoalan harta atau penghasilan yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak Indonesia perlu dikaji lagi lebih mendalam apakah disebabkan karena perilaku offshore tax evasion? Kalaupun ada perilaku laba ditahan yang diakibatkan oleh adanya sistem worldwide, penyelesaiannya bisa didorong melalui CFC rules. Keempat, perubahan status domisili. Di Indonesia sendiri, informasi yang valid mengenai perilaku company inversion, restrukturisasi usaha, maupun perubahan status domisili perusahaan induk memang tidak tersedia, tetapi bukan berarti indikasi tersebut tidak ada. Akan tetapi, status Indonesia sebagai capital importing country agaknya mengindikasikan bahwa praktik ini tidak sebanyak di keempat negara OECD yang melakukan transisi sistem seperti dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, motivasi yang dimiliki negara lain untuk melakukan transisi sitem pajak tidak (seluruhnya) relevan bagi Indonesia. Apalagi mengingat bahwa status mereka sebagai capital exporting countries, yang notabene berbeda dengan Indonesia. Dari sudut pandang ini, Indonesia agaknya tidak perlu melakukan transisi ke arah sistem territorial.

	E.2.3		Pengaruh atas Outbound dan Inbound Investment

			Lantas, bagaimana kaitan pilihan sistem dengan investasi, baik investasi ke dalam (inbound investment) maupun ke luar (outbound investment)? Pertama-tama, penting untuk diketahui bahwa transisi ke arah sistem pajak territorial lebih cenderung mendorong outbound investment dan bukan inbound. Alasannya, sistem pajak worldwide memberikan beban pajak yang sama bagi investor dalam negeri, baik ketika dia berinvestasi ke luar maupun di dalam negeri. Sementara itu, sistem pajak territorial lebih merujuk kepada tarif pajak efektif di negara sumber. Berikut merupakan ilustrasi sistem yang berlaku di Indonesia saat ini dan jika terdapat perubahan ke arah sistem pajak territorial, misalnya dengan adanya foreign dividend exemption. Sebagai ilustrasi terdapat pemegang saham dan perusahaan induk yang sama-sama berdomisili di Indonesia. Pemegang saham tersebut ingin melakukan ekspansi usaha, tetapi masih belum mengetahui lokasi dan bentuk usaha yang akan dipergunakan. Ketika pemegang saham ingin melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan perusahaan anak di negara lain yang memiliki tarif PPh badan sebesar 20%, atas penghasilan yang bersumber dari laba perusahaan anak sebesar US$100 juta akan dikenakan pajak sebanyak tiga kali: (i) di tingkat perusahaan anak sebesar US$20 juta (tarif 20%); (ii) di tingkat perusahaan induk sebesar US$20 juta (25% dari dividen yang diterima sebesar US$80 juta); dan (iii) di tingkat pemegang saham sebesar US$6 juta (pajak final 10% dari dividen ke pemegang saham sebesar US$60 juta). Secara keseluruhan, laba bersih yang diterima oleh pemegang saham dari laba perusahaan anak hanyalah sebesar US$54 juta. Dengan kata lain, tarif pajak efektif yang berlaku atas laba perusahaan anak adalah sebesar 46%.

			Tabel 3.9 Skenario Sistem yang Berlaku Saat Ini (dalam juta US$)

			*) dalam juta US$
			Sumber: diolah oleh Penulis

			Dalam kasus ini, sebenarnya juga terdapat withholding tax atas pembayaran dividen di negara sumber atas penghasilan dari perusahaan anak. Akan tetapi, beban withholding tax tersebut tidak diperhitungkan karena adanya mekanisme kredit pajak yang disesuaikan dengan tarif PPh badan Indonesia sebesar 25%. Dalam ilustrasi kedua, semisal pemegang saham melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan kantor cabang (bentuk usaha tetap/BUT). Atas penghasilan BUT sebesar US$100 juta akan dikenakan pajak sebanyak dua kali: (i) atas penghasilan BUT tersebut akan dianggap sebagai penghasilan di Indonesia dan dikenakan pajak sebesar US$25 juta yang terdiri atas US$20 juta di negara BUT (bisa dikreditkan) dan US$25 juta di Indonesia (secara efektif tinggal US$5 juta) dan (ii) di tingkat pemegang saham sebesar US$7,5 juta (pajak final 10% dari dividen ke pemegang saham sebesar US$75 juta). Secara keseluruhan, laba bersih yang diterima dari investasi luar negeri melalui BUT sebesar US$67,5 juta. Dengan kata lain, terdapat tarif pajak efektif sebesar 32,5%. Dalam ilustrasi terakhir, diilustrasikan bahwa pemegang saham ingin melakukan investasi dalam negeri melalui pendirian perusahaan anak di Indonesia. Atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan anak dalam negeri sebesar US$100 juta akan dikenakan pajak sebanyak dua kali: (i) di tingkat perusahaan anak sebesar US$25 juta (25% dari laba usaha); dan (ii) pada saat PT Induk menyerahkan dividen kepada pemegang saham sebesar US$7,5 juta (pajak final 10% dari US$75 juta). Sebagai catatan, penyerahan dividen dari perusahaan anak ke PT Induk tidak ada beban pajak karena dalam sistem pajak Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan, intercompany dividend tidak dikenakan PPh. Dari ketiga ilustrasi tersebut terlihat bahwa tarif pajak efektif di Indonesia masih sangat tinggi. Terutama ketika pemegang saham memutuskan untuk melakukan investasi di luar negeri melalui perusahaan anak. Tarif pajak efektif sebesar 46% tersebut bisa dianggap sebagai triple taxation. Tingginya beban tersebut berpotensi untuk mengurangi motivasi pemilik modal ataupun korporasi dari Indonesia untuk melakukan investasi ke luar. Di sisi lain, tingginya beban tersebut juga mendorong praktik penghindaran pajak. Misalnya, imbal hasil investasi tidak diserahkan dalam bentuk dividen, tetapi dengan adanya perilaku perusahaan anak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan induk (up-stream loans) atau misalkan memberikan pinjaman kepada afiliasi yang lain yang berkedudukan di negara dengan tarif tinggi yang nantinya akan mengalirkan kembali kepada perusahaan induk.^[114] Lalu, bagaimana jika Indonesia mengadopsi adanya pembebasan atas dividen luar negeri seperti halnya di beberapa negara OECD? Ilustrasi penerapan pembebasan dividen luar negeri oleh Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.10.

			Tabel 3.10 Skenario Adanya Foreign Dividend Exemption

			Sumber: diolah oleh Penulis

			Dengan skenario yang sama dengan contoh pada Tabel 3.9, ketika pemegang saham ingin melakukan investasi luar negeri melalui pendirian perusahaan anak, beban pajak yang akan dikenakan adalah sebagai berikut: (i) di tingkat perusahaan anak sebesar US$20 juta (tarif PPh badan 20% dari laba US$100 juta); (ii) pemotongan withholding tax atas pembayaran dividen kepada perusahaan induk sebesar US$8 juta (diasumsikan tarif 10% terhadap US$80 juta); dan (iii) di tingkat pemegang saham sebesar US$7,2 juta (pajak final 10% terhadap dividen sebesar US$72 juta). Sebagai rangkuman, laba bersih yang diterima oleh pemegang saham dari penghasilan laba perusahaan anak adalah sebesar US$64,8 juta, atau tarif pajak efektifnya sebesar 35,2%. Penting untuk diketahui, tarif pajak efektif dari investasi melalui perusahaan anak bisa saja bervariasi tergantung dari tarif withholding tax di negara sumber. Pada saat pemegang saham ingin melakukan investasi melalui kantor cabang (BUT) maka laba bersih yang diterimanya sebesar US$72 juta (tarif pajak efektif 28%) karena atas penghasilan BUT hanya dikenakan pajak di tingkat perusahaan anak dan di tingkat pemegang saham. Jika dibandingkan, dalam sistem pembebasan dividen luar negeri, investasi yang paling menguntungkan adalah dengan mendirikan BUT di negara sumber. Selain itu, persoalan di Indonesia juga bisa dilihat dari masih dipergunakannya sistem klasikal dalam konteks hubungan antara korporasi dan pemegang saham. Artinya, atas penghasilan yang sama dikenakan sebanyak dua kali di tingkat korporasi sebesar 25% dan ketika didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham sebesar pajak final 10%.^[115] Secara teori, jika dikaitkan dengan inbound investment, sistem pajak territorial dipercaya akan lebih mendorong investasi ke luar negeri dan mengurangi investasi domestik. Akan tetapi, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya, aktivitas penanaman modal ke luar negeri dan ke dalam negeri bersifat saling melengkapi dan bukan bersifat subtitusi (tidak bersifat zero-sum game). Geliat investasi ke luar negeri secara tidak langsung akan memberikan efek pengganda bagi investasi dalam negeri. Umumnya, perusahaan multinasional yang melakukan investasi di luar negeri juga akan melakukan investasi di dalam negeri. Secara empiris, setiap 10% kenaikan investasi perusahaan multinasional AS di luar negeri akan berkaitan erat dengan 2,6% kenaikan investasi dalam negeri.^[116] Jadi, adanya pertumbuhan aktivitas perusahaan di luar negeri akan berkaitan dengan permintaan faktor produksi dari dalam negeri. Dengan demikian, ada efek domino yang bisa diharapkan. Ekonomi domestik sebagai bagian dari rantai suplai global akan tetap diuntungkan. Upaya untuk meningkatkan inbound investment sejatinya bukan hanya bergantung pada upaya untuk mengadopsi pembebasan atas dividen luar negeri. Namun, terdapat strategi lainnya untuk mendorong Indonesia menjadi lokasi pendirian perusahaan multinasional untuk aktivitas kantor pusat jasa, procurement center, dan sebagainya, yaitu dengan memberikan pembebasan atas penghasilan lainnya seperti bunga, jasa manajemen, royalti, dan sebagainya. Cara lain yang bisa dilakukan juga adalah membentuk special tax regime untuk mendorong jenis-jenis kegiatan usaha tersebut dengan mekanisme pembebasan. Strategi ini telah dilakukan oleh beberapa negara, misalnya oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penerimaan pajak dari penerapan pembebasan tersebut memang ikut terpengaruh, tapi terdapat efek pengganda lain yang bisa mendorong penerimaan atas PPN ataupun PPh orang pribadi.

	E.2.4		Perilaku Perubahan Status Domisili dan Kepemilikan
			Terdapat beberapa skema untuk menghindari beban pajak yang muncul dari sistem pajak worldwide. Salah satunya adalah company inversion. Company inversion adalah praktik merelokasi status domisili korporasi ke negara dengan tarif pajak rendah dengan tetap mempertahankan operasional bisnis di negara asal. Dengan kata lain, perusahaan induk dipindahkan ke negara lain dan perusahaan yang tadinya perusahaan induk telah menjadi perusahaan anak. Cara lain yang bisa dipergunakan adalah melalui restrukturisasi usaha yang memindahkan fungsi-fungsi strategis maupun aset tidak berwujud dari suatu entitas di negara worldwide ke negara dengan tarif rendah. Di AS, praktik company inversion sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 1982, McDermott International merelokasi perusahaan induknya ke Panama. Company inversion semakin meningkat sejak tahun 1990-an. Dua lokasi favorit perusahaan AS untuk merelokasi perusahaan induk adalah Irlandia dan Bermuda.^[117] Dalam kasus ini, sistem pajak worldwide memang telah terbukti secara empiris menjadi faktor pendorong utama praktik company inversion. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Voget terhadap 2.083 perusahaan induk selama periode 1997 dan 2007 menemukan sebanyak 7% dari perusahaan induk merelokasi bisnisnya karena awalnya berdomisili di negara dengan sistem pajak worldwide.^[118] Sementara itu, adanya aktivitas merger dan akuisisi di Uni Eropa, Jepang, dan AS umumnya akan memilih lokasi baru bagi perusahaan induk di negara-negara yang umumnya bertarif rendah dan memiliki sistem pajak territorial.^[119] Pada dasarnya, praktik company inversion dan restrukturisasi usaha bisa dicegah melalui beberapa cara. Pertama, melalui anti-inversion rule. Ketentuan ini berupaya untuk mencegah praktik inversi dengan kualifikasi mengenai aktivitas merger dan akuisisi, persyaratan aktivitas bisnis, dan sebagainya.^[120] Kedua, melalui penerapan exit tax yang bersifat layaknya terdapat exit charge bagi perusahaan yang merelokasi usahanya. Beberapa negara, seperti Kanada, Jerman, Norwegia, Belanda, dan Finlandia telah menerapkan hal ini.^[121] Terakhir, melalui ketentuan transfer pricing atas restrukturisasi usaha. Umumnya, restrukturisasi bisnis dilakukan melalui manufacturing models (memindahkan fungsi manufaktur yang strategis ke negara lain), sale models (merubah pola distribusi dan pemasaran), serta intellectual property models (mendaftarkan kekayaan intelektual atas entitas yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah).^[122] Berdasarkan konteks transfer pricing, restrukturisasi usaha harus ditinjau dari kewajaran kompensasi yang diperoleh entitas-entitas dalam grup perusahaan multinasional. Praktik mengenai company inversion dan perubahan status kepemilikan melalui restrukturisasi bisnis bisa saja dipengaruhi oleh penerapan sistem pajak worldwide di Indonesia. Walau demikian, pencegahan praktik-praktik tersebut bisa dilakukan dengan menerbitkan ketentuan anti-inversion, exit tax, ataupun mengatur aspek restrukturisasi usaha dari sisi ketentuan transfer pricing.

	E.2.5		*Ketentuan Controlled Foreign Company* (CFC)**
			Salah satu cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan erat kaitannya dengan sistem pajak worldwide adalah dengan mendirikan sebuah perusahaan afiliasi dengan kontrol yang signifikan di negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan anak tersebut kemudian menunda pendistribusian penghasilan (passive income) kepada perusahaan induk sehingga terhindar dari tarif pajak tinggi di negara domisili perusahaan induk yang menganut sistem worldwide.^[123] Dengan kata lain, terdapat upaya untuk memindahkan penghasilan perusahaan induk ke perusahaan terkendali di luar negeri tersebut. Guna mencegah hal ini, banyak negara mengadopsi CFC rules. CFC rules merupakan ketentuan untuk membatasi penangguhan pengenaan pajak (anti-deferral) atas penghasilan perusahaan anak di luar negeri (foreign subsidiaries) sebelum perusahaan anak tersebut mendistribusikan penghasilannya ke perusahaan induk.^[124] CFC rules pada umumnya akan memajaki penghasilan dari perusahaan anak tersebut pada tingkat pemegang saham (perusahaan induk), terlepas dari apakah pemegang saham menerima penghasilan tersebut atau tidak.^[125] Dengan demikian, penundaan pajak (tax deferral) atas penghasilan perusahaan CFC dapat dibatasi.^[126] Berdasarkan data survei IBFD mengenai PPh badan di 203 negara, terdapat empat puluh negara yang menerapkan CFC rules dalam peraturan perundang-undangan mereka. Empat puluh dua di antaranya adalah negara yang menganut sistem pajak worldwide, baik yang predominantly dengan adanya skema penangguhan seperti di Indonesia, maupun dengan pembebasan dividen luar negeri. Hanya satu negara dengan sistem pajak territorial yang memiliki CFC rules, yaitu Prancis. Akan tetapi, perlu untuk diketahui bahwa Prancis memberlakukan mekanisme kredit untuk penghasilan pasif yang berasal dari luar negeri (worldwide). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walau CFC rules dapat diterapkan, baik di negara dengan sistem pajak territorial maupun sistem pajak worldwide.^[127] Namun, sifatnya lebih ditujukan untuk menjamin efektivitas penerapan sistem pajak worldwide. Dalam kasus AS, CFC rules mereka tidak sedemikian efektif dalam mencegah adanya fenomena lock-out capital. Kelemahan tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan check the box yang memberikan kebebasan kepada sebagian entitas, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mengklasifikasikan dirinya sebagai salah satu dari sole proprietorships, partnerships, C corporations, maupun S corporations. Tiap kelompok tersebut memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Peraturan ini akhirnya sering digunakan dalam strategi pajak internasional untuk menciptakan mismatch (double non-tax) serta menghindari CFC. Pada kasus Indonesia, CFC rules tertuang dalam PMK 107/2017. Beleid ini kemudian diubah melalui penerbitan PMK 93/2019 pada Juni 2019. Dengan adanya perubahan signifikan pada skema deemed dividend, PMK 93/2019 dianggap lebih mencerminkan rekomendasi BEPS Action 3 dan lebih tepat menyasar ke pencegahan penghindaran pajak melalui skema CFC. Meskipun telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, nyatanya efektivitas CFC rules di Indonesia masih memiliki celah. CFC rules di Indonesia hanya berlaku bagi perusahaan luar negeri yang tidak masuk bursa. Memang betul bahwa perusahaan yang masuk bursa pada umumnya memiliki akuntabilitas yang lebih baik sehingga kurang memiliki risiko untuk melakukan penangguhan dividen (deferral). Akan tetapi, di sebagian negara seperti contohnya Bahama, syarat pendirian perusahaan masuk bursa sangatlah mudah. Jika suatu perusahaan induk Indonesia mendirikan perusahaan terkendali masuk bursa di Bahama, dengan sendirinya “terlepas” dari cakupan CFC rules. Singkatnya, adanya dana yang diparkir di luar negeri dan praktik penangguhan laba perusahaan terkendali bisa jadi dikarenakan karena tidak efektifnya CFC rules. Dengan demikian, solusi atas praktik penangguhan (deferral) tidak harus dipecahkan dengan mengadopsi sistem pembebasan dividen, tetapi bagaimana mendesain CFC rules yang efektif dan tepat sasaran.

	E.2.6		Risiko Pengalihan Laba
			Perubahan ke arah sistem pajak territorial memiliki risiko tersembunyi, yaitu meningkatnya potensi pengalihan laba (profit shifting). Dua skema pengalihan laba yang utama adalah melalui manipulasi transfer pricing, baik melalui skema jual-beli, pembayaran biaya royalti, dan sebagainya maupun biaya bunga yang berlebihan. Alasannya, pada situasi perusahaan induk yang berdomisili di negara dengan sistem pajak worldwide, afiliasi atau perusahaan anak yang menjadi tempat pengalihan laba umumnya harus menemukan skema atau cara mengenai bagaimana laba tersebut bisa “diserahkan” ke perusahaan induk tanpa memberikan tambahan beban pajak. Di sisi lain, jika perusahaan induk berkedudukan di negara dengan sistem pajak territorial, dana atas hasil manipulasi transfer pricing bisa dengan mudah dipulangkan tanpa beban pajak.^[128] Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang perusahaan induknya berkedudukan di negara territorial umumnya memiliki insentif lebih besar untuk melakukan pengalihan laba. Perilaku pengalihan laba umumnya juga disebabkan oleh karena minimnya peluang untuk merepatriasi dana dalam sistem pajak worldwide.^[129] Hal ini dikonformasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Maffini^[130] serta Dyreng dan Lindsey.^[131] Tidak mengherankan jika transisi sistem ke arah territorial umumnya dibarengi dengan upaya untuk memperkuat ketentuan anti-penghindaran pajak. Sebagai contoh, reformasi pajak AS juga menyertakan adanya kebijakan earning-stripping rule (untuk mencegah biaya bunga berlebihan), Global Intangible Low Tax Income/GILTI (untuk mencegah penggerusan basis pajak dari perpindahan harta tidak berwujud), dan sebagainya. Khusus untuk manipulasi transfer pricing, Indonesia dapat memiliki risiko kebocoran yang atas skema tersebut. Maraknya transaksi dengan afiliasi yang berkedudukan di negara tax haven, tingginya jumlah perusahaan penanaman modal asing yang mengalami kerugian selama bertahun-tahun^[132], serta sering ditemuinya biaya-biaya jasa manajemen dan royalti kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, bisa menjadi sinyal terjadinya kebocoran ini. Apalagi praktik profit shifting sangat dipengaruhi oleh perbedaan tarif PPh badan. Sebagaimana diketahui bahwa tarif PPh badan yang berlaku saat ini di Indonesia sudah di atas rata-rata dunia (25% > 23%).^[133] Semakin tingginya risiko manipulasi transfer pricing yang timbul akibat perubahan sistem pajak ke territorial, mengharuskan Indonesia untuk meninjau kembali ketentuan mengenai transfer pricing. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya serta pedoman pemeriksaan transfer pricing telah menjadi alat yang efektif dalam mencegah risiko penghindaran pajak di kemudian hari. Akan tetapi, kesulitan untuk menganalisis kewajaran transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa harus tetap diwaspadai. Terlebih untuk kasus-kasus yang melibatkan hard-to-value intangibles. Mau tidak mau, urgensi untuk memperbaiki ketentuan transfer pricing Indonesia yang sesuai dengan profil risiko usaha di Indonesia serta selaras dengan perkembangan terbaru dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 semakin meningkat. Untuk skema thin capitalitzation, saat ini Indonesia juga telah memiliki Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan PPh yang berfungsi untuk membatasi biaya bunga dengan metode batasan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Walau sedikit berbeda dengan rekomendasi Aksi Empat Proyek Anti-BEPS OECD/G20 yang mendorong diadopsinya earning stripping rule dengan adanya group clause, ketentuan ini juga tetap efektif dalam mencegah penggerusan basis pajak melalui biaya bunga pinjaman.^[134] Beleid ini juga tidak hanya ditujukan untuk pinjaman dengan afiliasi saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, melalui ketentuan ini, skema seperti back to back loan dapat ditangkal. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa praktik pengalihan laba pada dasarnya terjadi baik jika perusahaan induk berada di negara dengan sistem pajak worldwide maupun territorial. Akan tetapi, risiko terjadinya pengalihan laba akan semakin meningkat ketika perusahaan induk berlokasi di negara dengan sistem pajak territorial karena adanya kemudahan dari mereka untuk mengembalikan dana. Pembatasan atas penggerusan basis pajak dan ketentuan anti-penghindaran pajak harus semakin ditegakkan.

	E.2.7		Pasca Reformasi Pajak Amerika Serikat dan Kaitannya dengan Kompetisi
			Perubahan perilaku dari perusahaan multinasional pasca perubahan sistem ke arah territorial merupakan hal yang perlu untuk diwaspadai. Dengan adanya transisi dari berbagai negara OECD ke sistem pajak territorial, khususnya AS, lalu apa yang perlu diwaspadai? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, aliran modal dan investasi dari AS cenderung akan berpindah ke tempat ke yurisdiksi dengan tarif PPh badan yang rendah. Studi empiris yang dilakukan oleh Hines memperlihatkan bahwa jika perusahaan induk berdomisili di negara worldwide, pemilihan lokasi perusahaan anak tidak akan terlalu terpengaruh oleh tingkat tarif di negara sumber.^[135] Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa investor yang berasal dari UK dan Jepang (sebelum tahun 2009, keduanya masih menganut sistem pajak worldwide) cenderung lebih banyak menempatkan FDI di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi dibandingkan dengan investor dari negara lain yang berasal dari sistem pajak territorial. Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa investasi hanya akan diletakkan di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah pada situasi perusahaan induk berasal dari negara-negara territorial.^[136] Selain itu, penting juga untuk diketahui bahwa transisi sistem yang terjadi di UK dan Jepang pada tahun 2009 telah meningkatkan aktivitas akuisisi perusahaan multinasional dari kedua negara tersebut.^[137] Aktivitas reinvestasi dari laba ditahan perusahaan anak korporasi UK juga meningkat terutama di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah.^[138] Mengacu pada berbagai studi tersebut, terdapat prediksi bahwa aliran dana global yang berasal dari AS akan beralih ke negara-negara dengan tarif PPh badan yang rendah. Keadaan ini tentu menciptakan tekanan bagi Indonesia yang pada 2017 turut menikmati FDI dari AS sebesar US$15 miliar atau 1,6% dari total FDI dari AS di Asia.^[139] Jumlahnya mungkin memang tidak terlalu signifikan bagi AS, tetapi dari perspektif Indonesia proporsi investasi AS tersebut adalah sebesar 6,2% dari total investasi di Indonesia pada tahun 2017.

			Gambar 3.11 Proporsi Investasi AS dalam Bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia, 2000 – 2017 (%)

			Sumber: database Badan Koordinasi Penanaman Modal.

			UNCTAD juga menyatakan bahwa 50% dari stok dana global akan terpengaruh oleh adanya reformasi pajak beserta kebijakan inward looking AS.^[140] Dalam rangka mencegah terjadinya pelarian dana tersebut, yang harus diwaspadai oleh Indonesia mungkin bukan terletak pada perlu atau tidaknya menerapkan pembebasan dividen luar negeri. Namun, pada bagaimana menjamin dana global setidaknya stabil di Indonesia melalui kebijakan tarif. Kedua, efek atas repatriasi. Pasca perubahan sistem di UK, terdapat peningkatan repatriasi walaupun tidak signifikan. Peningkatannya juga lebih banyak didorong oleh sebagian kecil perusahaan anak yang kelebihan laba ditahan.^[141] Akan tetapi, berbeda dengan UK, adanya pembebasan dividen luar negeri di AS juga dilakukan bersamaan dengan adanya transition tax. Kebijakan ini menawarkan suatu insentif atas repatriasi dana-dana perusahaan AS yang sejak 1986 sengaja ditahan di luar negeri dengan tarif 15,5% untuk aset keuangan dan 8% untuk non-aset keuangan. Beberapa perusahaan raksasa seperti Apple, Citigroup, dan JP Morgan Chase telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi. Bagi Indonesia risiko adanya perilaku repatriasi dari perusahaan multinasional yang berada di Indonesia perlu untuk diwaspadai. Ketiga, terdapat indikasi kompetisi pajak yang semakin meningkat. Kompetisi pajak tidak selalu identik dengan penurunan tarif, tetapi juga mencakup scenario, seperti adanya preferential tax regime, perubahan ke sistem pajak territorial, maupun suburnya pemberian insentif pajak. Keempat model kebijakan ini agaknya akan semakin dipertimbangkan di banyak negara. Bahkan, Spengel, et al memproyeksikan bahwa reformasi pajak AS tidak hanya akan mendorong kompetisi yang lebih tajam antara AS dengan Uni Eropa, tetapi juga meningkatkan arah kompetisi di antara negara-negara Uni Eropa.^[142]

			Gambar 3.12 Tren Penurunan Tarif PPh Badan, 1990 – 2017

			Sumber: diolah dari IBFD Corporate Income Tax Database dan KPMG Corporate Income Tax Rate Data.

			Beberapa negara seperti China dan Jerman yang notabene juga negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia juga sudah berancang-ancang untuk menurunkan tarifnya dalam rangka mengantisipasi perubahan arus permodalan dunia.^[143] Bagi negara berkembang reformasi pajak AS menimbulkan intensi baru untuk memperkenalkan insentif pajak. Secara umum, bisa diprediksi bahwa transisi sistem pajak AS akan lebih cenderung menguntungkan bagi AS dan negara dengan tarif pajak rendah. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, yang harus dikhawatirkan oleh Indonesia bukanlah mengikuti jejak AS ataupun negara-negara OECD lainnya dengan menerapkan pembebasan dividen luar negeri. Namun, Indonesia perlu menjaga posisi agar investasi luar negeri di negara ini tetap menarik. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan insentif pajak, mengurangi tarif pajak efektif, serta menciptakan special regime yang sekiranya “manjur”. Khusus untuk tarif pajak efektif, keleluasaan bagi Indonesia untuk mempertahankan tarif semakin berkurang karena adanya tren transformasi sistem serta penurunan tarif PPh badan. Sebagai catatan, pada tahun 1990 rata-rata sederhana (simple average) tarif PPh badan di dunia adalah sebesar 35%. Namun, pada tahun 2017 angkanya turun drastis menjadi 23% saja (lebih rendah dari tarif resmi PPh badan Indonesia yang sebesar 25%). Apalagi telah dipahami bahwa tarif pajak akan menentukan bagaimana perusahaan multinasional mempertimbangkan faktor pajak dalam memilih lokasi penempatan modal, perusahaan, dan labanya.^[144] Selain itu, tarif pajak efektif Indonesia juga bisa dikurangi dengan mengubah sistem klasikal (classical system) yang kini diterapkan dalam konteks pajak atas hubungan pemegang saham dengan korporasi (corporate shareholder taxation) dengan sistem imputasi maupun full integration.^[145] Pasalnya, adanya sistem klasikal tersebut telah menciptakan pemajakan berganda atas laba perusahaan, baik di tingkat perusahaan maupun pada saat pendistribusian dividen kepada pemegang saham. Dalam classical system, penghasilan yang bersumber dari perseroan dikenakan pajak dua kali, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham pada saat dibagikan sebagai dividen (Cnossen, 1996). Dengan kata lain, apabila suatu penghasilan telah dikenakan pajak di tingkat perseroan dan pada saat penghasilan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, atas penghasilan yang sama tersebut akan dikenakan pajak lagi di tingkat pemegang saham orang pribadi. Melihat efek negatif dari penerapan sistem klasikal ini, tidak mengherankan jika salah satu kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan adalah kebijakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Tepatnya, dalam Pasal 4 ayat (4b) dan Pasal 4 ayat (5) RUU Omnibus Law Perpajakan. Dengan kata lain, ke depan, apabila RUU Omnibus Law Perpajakan sah diundangkan, berakhirlah penerapan rezim classical system di Indonesia. Melalui kebijakan penghapusan PPh atas dividen, Indonesia akan beralih dari classical system menjadi integration of distributed profit dalam bentuk single tier dividend system atau lebih dikenal dengan nama one-tier system.^[146] Berdasarkan sistem ini, penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perseroan. Oleh karena itu, ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, penghasilan dividen ini tidak dikenakan pajak lagi pada orang pribadi tersebut. Sederhananya, dalam sistem ini, setiap dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia. Persyaratannya, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Perubahan rezim classical system menjadi one-tier system tentunya akan membawa dampak positif terhadap Indonesia, terutama dalam mengatasi permasalahan beban pajak berganda yang selama ini ditimbulkan dari penerapan classical system di Indonesia. Namun, dengan one-tier system, beban pajak berganda tersebut dapat dieliminasi karena penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak di tingkat perseroan dan penghasilan yang diterima pemegang saham orang pribadi dalam bentuk dividen tidak lagi dikenakan pajak. Diharapkan dengan kebijakan ini akan mendorong distribusi dividen yang kemudian diinvestasikan kembali. Selain itu, tentunya kebijakan ini akan menghilangkan fenomena pembagian dividen terselubung untuk menghindari pengenaan pajak yang selama ini diduga terjadi di bawah rezim classical system. Dampak positif dari perubahan rezim classical system menjadi one-tier system ini pun akan semakin terasa apalagi dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap yang dirumuskan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, yaitu tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 serta menjadi 20% mulai tahun 2023. Implikasinya, tentu saja tarif pajak efektif atas perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi di Indonesia juga akan semakin rendah. Dari 32,5% sebagaimana yang berlaku saat ini, menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022. Kemudian, menjadi 20% mulai tahun pajak 2023. Selain itu, apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand, tarif pajak efektif Indonesia akan menjadi paling rendah kedua setelah Singapura. Pasalnya, dengan menerapkan one-tier system, tarif pajak efektif Singapura dan Malaysia masing-masing adalah 17% dan 24%. Sementara itu, Philipina sebagai penganut classical system menghasilkan tarif pajak efektif sebesar 37%. Terakhir, Thailand yang menerapkan imputation system, tarif pajak efektifnya adalah sebesar 35%. Dibandingkan dengan tarif pajak efektif Philipina, Malaysia, dan Thailand, tarif pajak efektif Indonesia tentu menjadi lebih menarik.

	E.2.8		Lanskap Pajak yang Semakin Transparan
			Kepatuhan pajak dalam sistem self-assesment sejatinya sangat tergantung dari kejujuran dari wajib pajak serta ketersediaan informasi oleh otoritas pajak dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Ini sesuai dengan pendapat Gill yang menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak, otoritas pajak perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian, otoritas pajak mampu melakukan identifikasi serta melakukan analisis risiko terhadap berbagai ketidakpatuhan wajib pajak secara cepat dan efektif.^[147] Sebaik apapun organisasi lembaga administrasi pajak, tanpa adanya data dan informasi maka pemungutan dan peningkatan kepatuhan menjadi tidak efektif dan efisien. Terkait dengan sistem pajak worldwide yang saat ini diimplementasikan oleh Indonesia tentu membutuhkan informasi atas harta, penghasilan, maupun kegiatan ekonomi dari wajib pajak yang dilakukan di luar negeri. Sayangnya, akses atas informasi dari luar negeri tersebut umumnya terbatas karena otoritas pajak suatu negara umumnya hanya dapat melaksanakan kewenangannya dalam yurisdiksi Indonesia.^[148] Artinya, tanpa adanya kerja sama dengan otoritas pajak negara lain, pengenaan pajak berdasarkan sistem pajak worldwide tidak dapat diuji secara efektif. Bahkan, dapat dikatakan bahwa persoalan kedaulatan negara yang menyebabkan kewenangan otoritas pajak menjadi terbatas pada wilayah atau yurisdiksi tertentu saja merupakan loophole yang memungkinkan terjadinya pengelakan pajak (tax evasion).^[149] Terkait hal ini, pertukaran informasi antarnegara hadir sebagai solusi untuk mengatasi rintangan hukum internasional tersebut yang apabila dibiarkan akan menghalangi otoritas pajak dalam mendapatkan informasi dari luar negeri.^[150] Dengan demikian, suatu kerangka kerja sama multilateral dalam rangka pertukaran informasi untuk kepentingan pajak menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak. Tanpa adanya kerja sama berdasarkan perjanjian multilateral, loophole untuk melakukan penggelapan pajak akan tetap ada.^[151] Khusus bagi Indonesia, data deklarasi luar negeri dan repatriasi bisa dijadikan suatu indikator persoalan ini. Dengan dana deklarasi luar negeri sebesar Rp1.032 triliun dan jumlah repatriasi sebesar Rp147 triliun, agaknya dugaan praktik offshore tax evasion merupakan suatu hal yang dapat terjadi. Menariknya, sumber negara dengan repatriasi dan deklarasi luar negeri tertinggi berasal dari negara-negara yang selama ini dianggap sebagai tax haven, seperti Singapura, Cayman Islands, Hong Kong, serta British Virgin Island yang jumlahnya mencapai 90% untuk deklarasi serta 85% untuk repatriasi.^[152] Dewasa ini, kerja sama pertukaran informasi antarotoritas pajak telah terbentuk. Skemanya bisa melalui pertukaran informasi berdasarkan permintaan (by request), pertukaran informasi secara spontan (spontaneous), serta bersifat otomatis dan resiprokal (automatic).^[153] Proyek pertukaran informasi secara otomatis atas informasi keuangan bahkan juga telah diikuti Indonesia per September 2018.^[154] Adanya perubahan lanskap di bidang transparansi tersebut jelas menciptakan daya tawar yang lebih tinggi atas penerapan sistem pajak worldwide. Apalagi, proyek pertukaran informasi tidak hanya mengenai informasi dari lembaga keuangan saja, tetapi juga akan mencakup pertukaran informasi tax ruling, country-by-country reporting, hingga beneficial owner.^[155] Oleh karena itu, penerapan sistem pajak worldwide tidak lagi perlu dilihat secara skeptis. Alasannya, sistem ini juga memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Dalam konteks sistem pajak worldwide, pertukaran informasi menjamin ketersediaan data yang dipergunakan untuk memetakan kepatuhan dari WPDN yang memiliki harta atau penghasilan dari luar negeri. Walau demikian, bukan berarti pertukaran informasi tidak relevan dengan penerapan sistem pajak territorial. Mengingat bahwa sistem pajak territorial mendorong semakin tingginya risiko pengalihan laba, adanya pertukaran informasi khususnya dalam hal dokumentasi transfer pricing juga bisa menjadi safeguard atas basis pajak di Indonesia. Dengan demikian, baik dalam konteks sistem pajak worldwide maupun territorial, pertukaran informasi sangat penting bagi Indonesia.

	E.2.9		Penutup: Pemilihan Sistem dan (Potensi) Penerimaan Pajak
			Dalam konteks penerimaan pajak, manakah sistem yang bisa memberikan penerimaan lebih baik? Sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa PPh badan merupakan salah satu sumber penerimaan yang kontribusinya cukup besar bagi Indonesia. Pada tahun 2017 saja, penerimaan PPh badan (PPh Pasal 25/29) adalah sebesar 18,1% dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.151 triliun. Sementara itu, pada tahun 2018 dan 2019, proporsi penerimaan PPh badan (PPh Pasal 25/29) terhadap total penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, yaitu 19,20% dari total penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp1.313 triliun^[156] dan 19,27% dari total penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332 triliun.^[157] Tingginya kontribusi dari PPh badan pada dasarnya memang ciri khas dari negara berkembang. Akan tetapi, ketergantungan ini juga membuat risiko yang besar bagi keberlanjutan penerimaan karena di era globalisasi pemungutan PPh badan semakin sulit untuk dioptimalkan.^[158] Sistem pajak worldwide secara normatif memberikan potensi penerimaan yang lebih besar bagi Indonesia karena turut memperhitungkan sumber penghasilan yang berasal dari luar negeri. Akan tetapi, terdapat beberapa prasyarat untuk menjamin hal tersebut semisal adanya CFC rules yang efektif serta pertukaran informasi yang aktif. Walau demikian, penerapan sistem pajak worldwide bukan tanpa kelemahan. Praktik company inversion serta restrukturisasi bisnis adalah dua hal yang harus diwaspadai. Untuk itu, dibutuhkan ketentuan lain untuk menjamin tidak tergerusnya basis pajak Indonesia, seperti anti-inversion rule, exit tax, dan ketentuan transfer pricing atas restrukturisasi bisnis. Di sisi lain, sistem pajak territorial dipercaya akan menjamin basis pajak dan pemungutan pajak yang lebih besar untuk jangka panjang dari aktivitas bisnis dan kepemilikan modal di dalam Indonesia. Alasannya, tidak ada dorongan bagi perusahaan Indonesia untuk melakukan inversi dan perubahan kepemilikan.^[159] Hanya saja, sistem pajak ini lebih rentan untuk mendorong terjadinya outbound investment (walau tetap ada efek pengganda bagi investasi dalam negeri) serta meningkatkan risiko adanya pengalihan laba. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak, khususnya untuk pembatasan biaya bunga dan transfer pricing. Singkatnya, penerapan kedua sistem tersebut sifatnya indifferent atau netral bagi penerimaan selama dilengkapi dengan ketentuan yang menjamin basis pajak. Tidak ada suatu sistem yang tampaknya lebih dominan bagi tercapainya penerimaan pajak yang lebih besar, ceteris paribus.

F. Referensi

BUKU:

Arnold, Brian J. International Tax Primer (Third Edition). The Netherlands: Kluwer International BV, 2016.

Ault, Hugh J. dan Brian J. Arnold. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis (2nd Edition). The Netherlands: Kluwer Law International, 2004.

Avi-Yonah, Reuven S. International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax Regime. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.

Avi-Yonah, Reuven S., Nicola Sartori, dan Omri Marian. Global Perspectives on Income Taxation Law. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.

Byrnes, William H. dan Robert J. Munro. LexisNexis Guide to FATCA Compliance. United States: LexisNexis, 2013.

Darussalam dan Danny Septriadi. “Pajak Internasional suatu Pengantar.” Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi. Jakarta: DDTC, 2017.

Eden, Lorraine. “Taxes, Transfer Pricing, and the Multinational Enterprise.” Dalam The Oxford Handbook of International Business, ed. Alan M. Rugman. New York: Oxford University Press, 2009.

Gustafson, Charles H., Robert J. Peroni, dan Richard Crawford Pugh. Taxation of International Transactions: Material, Text, and Problems (3d edition). New York: Thomson West, 2006.

Harris, Peter. Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Kerzner, David S. dan David W. Chodikoff. International Tax Evasion in the Global Information Age. Toronto: Palgrave Macmillan, 2016.

Knechtle, Arnold A. Basic Problems in International Fiscal Law. The Netherlands: Kluwer, 1979.

Lang, Michael. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Wien: Lindeverlag, 2013.

Oberson, Xavier. International Exchange of Information in Tax Matters: Towards Global Transparency. Edward Elgar Publishing: 2015.

OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2015 Final Report. Paris: OECD, 2015.

______. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015.

______. Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis (2007).

______. OECD Harmful Tax Competition an Emerging Global Issue. Paris: OECD Publishing, 1998.

Palan, Ronen, Richard Murphy, dan Christian Chavagneux. Tax Havens: How Globalization Really Works. New York: Cornell University Press, 2010.

Razin, Assaf dan Joel Slemrod. Taxation in the Global Economy. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Rohatgi, Roy. Basic International Taxation Volume 1: Principles. London: BNA International, 2005.

Vogel, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Convention, 3rd ed. London: Kluwer Law International 1997.

ARTIKEL:

Altshuler, Rosanne dan Harry Grubert. “Repatriation Taxes, Repatriation Strategies and Multinationals’ Financial Policy.” Journal of Public Economics Vol 87 No 1 (2002).

Altshuler, Rosanne, Stephen E. Shay, dan Eric Toder. “Lessons The United States can Learn from Other Contries’ Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations.” Tax Policy Center (Januari 2015).

Anamourlis, Tony dan Les Nethercott. “An Overview of Tax Information Exchange Agreements and Bank Secrecy.” Bulletin for International Taxation (Desember 2009).

Anarmoulis, T. dan L. Nethercott. “An Overview of Tax Information Exchange Agreements and Bank Secrecy.” Bulleting for International Taxation IBFD (Desember 2009).

Avi-Yonah, Reuven S. dan Nicola Sartori. “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview.” Law and Economics Working Paper 58 (2012).

Bakker, Anuschka J. dan Giammarco Cottani. “Transfer Pricing and Business Restructuring: The Choice of Hercules before the Tax Authorities.” International Transfer Pricing Journal (November/Desember 2008).

Barker, William B. “An International Tax System for Emerging Economies, Tax Sparing, And Development: It Is All About Source!” University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 29, Iss. 2 (2014).

Barrios, Salvador, Harry Huizinga, Luc Laeven, dan Gaetan Nicodeme. “International Taxation and Multinational Form Location Decisions.” Journal of Public Economics, Vol. 96, Issue 11-12 (2012).

Blumberg, Mark. “Harmful Tax Competition: Is Harmful Tax Competition Actually Harmful?.” The OECD’s Report (Januari 2001).

Brauner, Yariv. “BEPS: An Interim Evaluation.” World Tax Journal (Februari 2014).

Chand, Vikram. “Exit Charges for Migrating Individuals and Companies: Comparative and Tax Treaty Analysis.” Bulletin for International Taxation Vol. 67 No. 4/5 (2013)

Chorvat, Terrence R. “Ending the Taxation of Foreign Business Income.” Arizona Law Review Vol. 42 (2000).

Darussalam dan B. Bawono Kristiaji. “Telaah Kritis Debt to Equity Ratio di Indonesia.” Makalah dipersiapkan untuk diskusi pajak “Perlukah Indonesia Memiliki Aturan Debt to Equity Ratio (DER)?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 22 Oktober 2015.

Desai, Mihir A., C. Fritz Foley, dan James R. Hines Jr. “Domestic Effects of the Foreign Activities of US Multinationals.” American Economic Journal: Economic Policy Vol 1 (2005).

Desai, Mihir dan James R. Hines Jr.“Old Rules and New Realities: Corporate Tax Policy in a Global Setting (2004) 57 National Tax Journal.

Devereux, Michael. “The Impact of Taxation on Location of Capital, Firms, and Profit: A Survey of Empirical Evidence.” Oxford University CBT Working Paper 07/02 (2007).

Dittmer, Philip. “A Global Perspective on Territorial Taxation.” Tax Foundation Special Report, 10 Agustus 2012

Dyreng, Scott D. dan Bradley P. Lindsey. “Using Financial Accounting Data to Examine the Effect of Foreign Operations Located in Tax Havens and Other Countries on US Multinational Firms' Tax Rates.” Journal of Accounting Research Vol 47 No 5 (2009).

Eden, Lorraine dan Robert T. “Tax Havens: Renegade States in the International Tax Regime?.” Law & Policy 27, no. 1 (Januari 2005).

Egger, Peter, Valeria Merlo, Martin Ruf dan Georg Wamser. “Consequences of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Micro-level Data.” The Economic Journal 125 (2015).

Feld, Lars P., Martin Ruf, Uwe Scheuering, Ulrich Schreiber, dan Johannes Voget. “Repatriation Taxes and Outbound M&As.” Journal of Public Economics Vol 139 Julu 2016.

Finer, Lauri dan Antti Tokola. “The Revolution in Automatic Exchange of Information: How is the Information Used and What are the Effects?.” Bulletin for International Taxation IBFD (Desember 2017).

Fleming Jr., J. Clifton, Robert J. Peroni, dan Stephen E. Shay. “Fairness in International Taxation: The Ability-to-Pay Case for Taxing Worldwide Income. Florida Tax Review Vol 5, (2001).

______. “Some Perspectives from the United States on the Worldwide Taxation vs. Territorial Taxation Debate.” Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2008 Vol.3 No.2 (2008).

Gill, Jitt B.S. “The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform.” World Bank Working Paper No 33181 (Januari, 2003).

Grubert, Harry dan Rosanne Altshuler. “Fixing the System: An Analysis of Proposals for Reform of International Taxation.” National Tax Journal 66 (3).

HJI Panayi, Christiana. “Corporate Mobility in the European Union and Exit Taxes.” Bulletin for International Taxation (Oktober 2009).

Hodge, Scott. A. “Ten Reasons the U.S. Should Move to a Territorial System of Taxing Foreign Earnings.” Tax Foundation (Mei 2011).

Huizinga, Harry P. dan Johannes Voget. “International Taxation and the Direction and Colume of Cross-Border M&As.” The Journal of Finance Vol 64 No 3 (2009).

Hwa See, Wei. “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I.” Bulletin for International Taxation, Januari 2017.

Kleinbard, Edward D. “Through a Latte Darkly: Starbucks’ Stateless Income Planning.” Tax Notes, 24 Juni 2013.

Kristiaji, B. Bawono. “Multinational Firms’ Losses and Profit Shifting Behavior in Indonesia: Some Comments.” DDTC Working Paper No 1215 (Agustus 2015).

Li, Na. “Trump’s Tax Reform Plan: A Chinese Perspective.” Bulletin for International Taxation (Juni 2017).

Liu, Li. “International Taxation and MNE Investment: Evidence from the UK Change to Territoriality.” Oxford University CBT Working Paper 15/25 (2015).

______. “Where Does Multinational Investment Go with Territorial Taxation? Evidence from the UK.” IMF Working Paper WP/18/7 (Januari 2018).

Maffini, Giorgia. “Territoriality, Worldwide Principle, And Competitiveness of Multinationals: A Firm-Level Analysis of Tax Burdens.” Oxford University CBT Working Paper No 12/10 (2012).

Makoto, Hasegawa. “The Effect of Moving to a Territorial Tax System on Profit Repatriations: Evidence from Japan.” RIETI Discussion Paper Series 13-E-047, Mei 2013.

Markle, Kevin. “A Comparison of the Tax Motivated Income Shifting of Multinationals in Territorial and Worldwide Countries.” Contemporary Accounting Research Vol 33 No 1 (2016).

Marples, Donald J. dan Jane G. Gravelle. “Corporate Expatriation, Inversions, and Mergers: Tax Issues.” CRS Report, 17 Agustus 2017.

Matheson, Thornton, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries.” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013).

Mittal, D.P. “Finance Bill 2011 Enforcing Information from Jurisdictions Lacking Transparency.” International Taxation 4 (Maret 2011).

Mullins, Peter. “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World.” IMF Working Paper (Juni 2006).

Pomerleau, Kyle dan Kari Jahnsen. “Designing a Territorial Tax System: A Review of OECD Systems.” Fiscal Fact No. 554, Juli 2017.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. “Perlukah Territorial Tax System.” Buletin APBN Edisi 6 Vol. III April 2018.

R. Hines, James. “Altered States: Taxes and the Location of Foreign Direct Investment in America. American Economi Review Vol. 86 No 5 (1996).

Smit, Daniel S. “Substance requirements for entities located in a harmful tax jurisdiction under CFC rules and the EU Freedom of Establishment.” Derivatives and Financial Instrument (2014).

Spengel, Christoph, et.al. “Analysis of US Corporate Tax Reform Proposals and their Effects for Europe and Germany.” ZEW Working Paper (2017).

Sweitzer, Cynthia Ram. “Analyzing Subpart F in Light of Check-the-Box.” Akron Tax Journal Vol 20 No 1 (2005).

Toder, Eric. “International Competitiveness: Who Competes Againts Whom and for What?” Tax Law Review Vol 65 (2012).

Toder, Eric. “Territorial Taxation: Choosing Among Imperfect Options.” American Enterprise Institute. Desember 2017.

UNCTAD. “Tax Reforms in the United States: Implications for International Investment.” Investment Trends Monitor Issue 29 (Februari 2018).

Voget, Johannes. “Relocation of Headquarters and International Taxation.” Journal of Public Economics Vol 95 No 9-10 (2011).

INTERNET:

Bloomberg. “Tracking Tax Runaways”, 18 September 2014. Tersedia online: https://www.bloomberg.com/graphics/tax-inversion-tracker/ (diakses pada 23 Oktober 2018).

Darussalam. “Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC.” DDTCNews. Internet. Dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/ini-contoh-penghematan-pajak-melalui-skema-cfc-9707.

______. “Selamat Tinggal Pajak Berganda.” DDTCNews. Internet. Dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/selamat-tinggal-pajak-berganda-19113?page_y=4364.

Dhora, Khisi Armaya. “Reformasi Pajak AS: Alasan dari Worldwide ke Territorial.” DDTCNews. Internet. Dapat diakses melalui: https://news.ddtc.co.id/reformasi-pajak-as--alasan-dari-worldwide-ke-territorial-13800.

European Commission. “Description of The UK CFC Regime and of The Measure.” Internet. Dapat diakses melalui http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271690/271690_1940938_12_2.pdf.

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Internet. Dapat diakses melalui http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/.

Grubert, Harry and Rosanne Altshuler. "Corporate Taxes in the World Economy: Reforming the Taxation of Cross-Border Income." Dipaparkan di the Baker Institute for Public Policy pada 27 April, 2006. Dapat diakses melalui http://bakerinstitute.org/Pubs/conferences/2006_tax_007.pdf.

Hastings, Aaron. “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide.” Internet. Dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.

HM Government. “A Guide to UK Taxation.” Internet. Dapat diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdf.

Kementerian Keuangan. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited).” Internet. Dapat diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp-2018.pdf .

______. “APBN Kita Edisi Januari 2020.” Internet. Dapat diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf.

Kristiaji, B. Bawono. “CFC Rules Pertegas Aturan Pajak Dividen dari Luar Negeri.” DDTCNews. Internet. Dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/berita-pajak-hari-ini-cfc-rules-pertegas-aturan-pajak-dividen-dari-luar-negeri-10640.

Marples, Donald J. dan Jane G. Gravelle. “Corporate Expatriation, Inversions, and Mergers: Tax Issues.” Congressional Research Service, Agustus 2017. Internet. Dapat diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/misc/R43568.pdf.

Pomerleau, Kyle. “Worldwide Taxation is Very Rare.” Tax Foundation. Internet. Dapat diakses melalui https://taxfoundation.org/worldwide-taxation-very-rare/.

Republican Policy Committee. “Territorial Taxation – A Globally Competitive Tax System for Economic Growth.” Internet. Dapat diakses melalui https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/territorial-taxation_a-globally-competitive-tax-system-for-economic-growth.

______. “Territorial vs. Worldwide Taxation.” Internet. Dapat diakses melalui https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/territorial-vs-worldwide-taxation.

Shigeki, Morinobu. “Repatriating Profits,” The Japan Journal, January, 2010. Internet. Dapat diakses melalui: http://www.japanjournal.jp/tjje/show_art.php?INDyear=10&INDmon=01&artid=cf1cbe4dc 8f5aa5d9d49245bd6bcdbb9

Staff of Joint Committee on Taxation. “Economic Efficiency and Structural Analyses of Alternative U.S.” Tax Policies for Foreign Direct Investment, JCX-55-08. Internet. Dapat diakses melalui http://www.house.gov/jct/x-55-08.pdf.

______. “Economic Efficiency and Structural Analyses of Alternative U.S.” Tax Policies for Foreign Direct Investment, JCX-55-08. Internet. Dapat diakses melalui http://www.house.gov/jct/x-55-08.pdf.

Tax Foundation. “The United Kingdom’s Move to Territorial Taxation.” Internet. Dapat diakses melalui https://taxfoundation.org/united-kingdoms-move-territorial-taxation/.

Footnotes

^{^}Darussalam dan Danny Septriadi, “Pajak Internasional suatu Pengantar,” dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi (Jakarta: DDTC, 2017), dapat diakses melalui https://ddtc.co.id/research/publications/books/perjanjian-penghindaran-pajak-berganda/
^{^}Li Liu, “Where Does Multinational Investment Go with Territorial Taxation? Evidence from the UK,” IMF Working Paper WP/18/7 (Januari 2018): 4.
^{^}Terkadang disebut juga dengan worldwide principle.
^{^}Disebut juga dengan source principle. Konsep territoriality principle yang dibahas dalam bab ini adalah konsep yang digunakan dalam undang-undang pajak internasional dan berbeda dari konsep territoriality principle menurut hukum internasional publik.
^{^}Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 43.
^{^}Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries,” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013): 3-4.
^{^}Peter Mullins, “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World,” IMF Working Paper (Juni 2006): 12.
^{^}Pada bab ini, pembahasan mengenai sistem pajak internasional, baik konsep, implikasi, maupun interaksi antar sistem hanya difokuskan pada aspek PPh yang diterima oleh badan (PPh badan). Aspek pajak lainnya, seperti PPh orang pribadi, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, penggunaan istilah WPDN atau WPLN dalam bab ini hanya merujuk pada WPDN dan WPLN berbentuk badan.
^{^}Pada bab ini, pembahasan mengenai sistem pajak internasional, baik konsep, implikasi, maupun interaksi antar sistem hanya difokuskan pada aspek PPh yang diterima oleh badan (PPh badan). Aspek pajak lainnya, seperti PPh orang pribadi, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, penggunaan istilah WPDN atau WPLN dalam bab ini hanya merujuk pada WPDN dan WPLN berbentuk badan.
^{^}J. Clifton Fleming, Robert J. Peroni, dan Stephen E. Shay, “Some Perspectives From The United States on The Worldwide Taxation vs. Territorial Taxation Debate,” Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2008 Vol.3 No.2 (2008): 35.
^{^}Roy Rohatgi, Basic International Taxation Volume 1: Principles (London: BNA International, 2005), 198.
^{^}Reuven S. Avi-Yonah, Nicola Sartori, dan Omri Marian, Global Perspectives on Income Taxation Law (New York: Oxford University Press, Inc., 2011), 151.
^{^}Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 45.
^{^}Ault dan Arnold juga menyebutkan bahwa dalam penerapan sistem pajak territorial, penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WPDN badan tidak dikenakan pajak di negara domisili dari badan tersebut. Biasanya, mekanisme ini diterapkan dengan mengecualikan semua penghasilan WPDN badan tersebut, baik penghasilan yang berasal dari cabang di luar negeri maupun penghasilan berupa dividen yang diterima dari perusahaan anak di luar negeri, dari pengenaan pajak di negara domisili. Dengan demikian, dalam sistem ini, penghasilan luar negeri dari WPDN badan hanya dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Lihat Hugh J. Ault dan Brian J. Arnold, Comparative Income Taxation: A Structural Analysis (2nd Edition) (The Netherlands: Kluwer Law International, 2004), 372-373.
^{^}Berdasarkan prinsip manfaat, hak suatu yurisdiksi untuk mengenakan pajak didasarkan oleh manfaat serta jasa yang disediakan yurisdiksi tersebut kepada wajib pajak. Dengan kata lain, prinsip manfaat menentukan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada WPDN dan WPLN yang memperoleh manfaat dari jasa-jasa yang disediakan oleh negara tersebut. Lihat OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2015 Final Report (Paris: OECD, 2015), 23.
^{^}Penyebabnya, negara yang menganut sistem pajak territorial tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri sehingga beban pajak yang ditanggung oleh investor yang melakukan investasi di luar negeri hanyalah pajak di negara sumber. Dengan ringannya beban pajak yang ditanggung jelas mendorong investor untuk melakukan investasi ke luar sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya, sebagaimana pendapat Knoll, sistem pajak territorial mendukung agar perusahaan multinasional dapat bersaing dengan perusahaan asing dalam merebut pasar investasi global. Lihat Reuven S. Avi-Yonah dan Nicola Sartori, “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview,” Law and Economics Working Paper 58 (2012): 3,5.
^{^}Reuven S. Avi-Yonah dan Nicola Sartori, “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview,” Law and Economics Working Paper 58 (2012): 5.
^{^}Perlu diperhatikan bahwa tidak semua negara yang membebaskan pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri disebabkan negara tersebut menerapkan sistem pajak territorial. Beberapa negara, biasanya negara tax haven, juga memberikan pembebasan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang semata-mata ditujukan untuk menarik investasi luar masuk ke negara tersebut. Namun, pembebasan tersebut harus dikecualikan dari definisi sistem pajak territorial sehingga negara dengan karakteristik seperti ini tidak termasuk sebagai negara dengan sistem pajak territorial. Lihat Reuven S. Avi-Yonah, Nicola Sartori, dan Omri Marian, Global Perspectives on Income Taxation Law (New York: Oxford University Press, Inc., 2011),
^{^}Michael Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions (Wien: Lindeverlag, 2013), 29.
^{^}Arnold A. Knechtle, Basic Problems in International Fiscal Law (The Netherlands: Kluwer, 1979), 38.
^{^}Kyle Pomerleau, “Worldwide Taxation is Very Rare,” Tax Foundation, Internet, dapat diakses melalui https://taxfoundation.org/worldwide-taxation-very-rare/.
^{^}Kyle Pomerleau dan Kari Jahnsen, “Designing a Territorial Tax System: A Review of OECD Systems,” Fiscal Fact No. 554, Juli 2017, 2.
^{^}Proses memindahkan dan mendirikan kembali perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Lihat Donald J. Marples dan Jane G. Gravelle, “Corporate Expatriation, Inversions, and Mergers: Tax Issues,” Congressional Research Service, Agustus 2017, Internet, dapat diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/misc/R43568.pdf.
^{^}Lihat Kyle Pomerleau dan Kari Jahnsen, “Designing a Territorial Tax System: A Review of OECD Systems,” Fiscal Fact No. 554, Juli 2017. Lihat juga Reuven S. Avi-Yonah, International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax Regime (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), 27.
^{^}Aaron Hastings, “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide,” Internet, dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.
^{^}Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 43.
^{^}Avi-Yonah, Sartori, dan Amrian menjelaskan bahwa secara teori, dalam sistem pajak worldwide, WPLN juga seharusnya dikenakan pajak dengan basis seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya terlepas tempat penghasilan tersebut bersumber. Namun, teori ini ternyata menciptakan beberapa masalah praktis, misalnya hambatan dalam pemungutan pajak serta adanya isu mengenai pembatasan yurisdiksi pemajakan. Oleh karena itu, untuk merespons permasalahan tersebut, negara yang menganut sistem worldwide pada umumnya mengenakan pajak terhadap WPLN terbatas pada penghasilan yang bersumber dari negara tersebut.
^{^}Assaf Razin dan Joel Slemrod, Taxation in the Global Economy (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 2.
^{^}Reuven S. Avi-Yonah dan Nicola Sartori, “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview,” Law and Economics Working Paper 58 (2012): 6.
^{^}Menurut Arnold, timbulnya pajak berganda dalam penerapan sistem pajak worldwide merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Alasannya, sebagai besar negara bersikeras untuk tetap mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal atau bersumber dari negara mereka. Lihat Brian J. Arnold, International Tax Primer (Third Edition) (The Netherlands: Kluwer International BV, 2016), 32.
^{^}Charles H. Gustafson, Robert J. Peroni, dan Richard Crawford Pugh, Taxation of International Transactions: Material, Text, and Problems (3d edition) (New York: Thomson West, 2006), 277.
^{^}Staff of Joint Committee on Taxation, “Economic Efficiency and Structural Analyses of Alternative U.S.,” Tax Policies for Foreign Direct Investment, JCX-55-08, Internet, dapat diakses melalui http://www.house.gov/jct/x-55-08.pdf.
^{^}Peter Mullins, “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World,” IMF Working Paper (Juni 2006): 5.
^{^}Darussalam dan Danny Septriadi, “Pajak Internasional suatu Pengantar,” dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi ed. Darussalam dan Danny Septriadi (Jakarta: DDTC, 2017), 5, dapat diakses melalui https://ddtc.co.id/research/publications/books/perjanjian-penghindaran-pajak-berganda/
^{^}Reuven S. Avi-Yonah dan Nicola Sartori, “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview,” Law and Economics Working Paper 58 (2012): 5.
^{^}Darussalam, “Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC,” DDTCNews, Internet, dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/ini-contoh-penghematan-pajak-melalui-skema-cfc-9707
^{^}Dikutip dari pernyataan B. Bawono Kristiaji dalam “CFC Rules Pertegas Aturan Pajak Dividen dari Luar Negeri,” DDTCNews, Internet, dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/berita-pajak-hari-ini-cfc-rules-pertegas-aturan-pajak-dividen-dari-luar-negeri-10640
^{^}D.P. Mittal, “Finance Bill 2011 Enforcing Information from Jurisdictions Lacking Transparency,” International Taxation 4 (Maret 2011): 236.
^{^}OECD, OECD Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue (Paris: OECD Publishing, 1998), 14, 18.
^{^}OECD mendefinisikan tax haven sebagai negara dengan tarif pajak rendah atau negara tanpa pemajakan sama sekali, pertukaran informasi yang tidak efektif, serta kurang transparan dalam pemajakannya, termasuk transparansi dalam hal dan kerahasian beneficial ownership. Lihat William H. Byrnes dan Robert J. Munro, LexisNexis Guide to FATCA Compliance (United States: LexisNexis, 2013), 1-17.
^{^}Lorraine Eden dan Robert T, “Tax Havens: Renegade States in the International Tax Regime?,” Law & Policy 27, no. 1 (Januari 2005): 101 menyebutkan bahwa: “Havens typically have low or zero tax rates on personal and/or corporate income, secrecy laws on banking and other financial transaction, and few or no restrictions on financial transactions.”
^{^}Mark Blumberg, “Harmful Tax Competition: Is Harmful Tax Competition Actually Harmful?,” The OECD’s Report (Januari 2001): 1.
^{^}Tony Anamourlis dan Les Nethercott, “An Overview of Tax Information Exchange Agreements and Bank Secrecy,” Bulletin for International Taxation, (Desember 2009): 616
^{^}Aaron Hastings, “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide,” Internet, dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.
^{^}Peter Mullins, “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World,” IMF Working Paper (Juni 2006): 12.
^{^}OECD, Tax Effects on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis (2007), 18, 99.
^{^}Staff of Joint Committee on Taxation, “Economic Efficiency and Structural Analyses of Alternative U.S.,” Tax Policies for Foreign Direct Investment, JCX-55-08, Internet, dapat diakses melalui http://www.house.gov/jct/x-55-08.pdf.
^{^}J. Clifton Fleming, Robert J. Peroni, dan Stephen E. Shay, “Some Perspectives From The United States on The Worldwide Taxation vs. Territorial Taxation Debate,” Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2008 Vol.3 No.2 (2008): 37.
^{^}Peter Mullins, “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World,” IMF Working Paper (Juni 2006): 6.
^{^}Sistem PPh di Botswana mengatur bahwa pajak dikenakan atas setiap penghasilan dari “setiap sumber yang berada atau dianggap berada di Botswana” (BW: Income Tax Act (BWITA), Chap. 52:01, bag. 9). Umumnya, lingkup dari peraturan penentuan sumber penghasilan cukup luas. Sebagai contoh, suatu penghasilan dianggap berasal dari Botswana apabila penghasilan tersebut diperoleh dari investasi yang dilakukan di luar Botswana atau usaha yang dilakukan di luar Botswana oleh seorang WPDN Botswana (bag. 11(i) BWITA).
^{^}Kenya mengadopsi sistem pajak territorial, yaitu pajak dikenakan atas penghasilan yang “diperoleh atau berasal dari Kenya” (KE: Income Tax Act (Cap. 470, Rev. 2012), bag. 3(1)).
^{^}Sama halnya dengan Botswana, lingkup peraturan penentuan sumber penghasilan Namibia umumnya luas. Sebagai contoh, tiap bunga yang diterima atau diperoleh WPDN badan terkait pinjaman, deposit, uang muka, obligasi partisipasi, debenture atau sekuritas yang menghasilkan bunga, dianggap bersumber di Namibia.
^{^}Berdasarkan ketentuan domestik di Paraguay, bunga yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan ke luar negeri oleh perusahaan di Paraguay dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Paraguay. Oleh karena itu, penghasilan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak di Paraguay.
^{^}Swaziland mengadopsi sistem pajak territorial dengan ketentuan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang “bersumber dari atau dianggap bersumber dari Swaziland” (SZ: The Income Tax Order 1975 (King’s Order in Council No. 21 tahun 1975) sebagaimana diamendemen, secs. 6(1) dan 7(1)).
^{^}Dalam praktiknya, PPh hanya dikenakan pada perusahaan minyak dan gas dan cabang bank luar negeri.
^{^}Meskipun sistem pajak Uruguay umumnya didasarkan pada prinsip territorial, negara ini memiliki aturan controlled foreign company (CFC) yang berlaku. Akibatnya, penghasilan pasif yang bersumber dari luar negeri yang diterima oleh entitas non-subjek pajak dapat dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh WPDN individu.
^{^}Sistem pajak umumnya bersifat territorial sehingga pajak dikenakan atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber dari Zimbabwe (ZW: Income Tax Act (ZWITA), Chap. 23:06, bag. 8 (1)). Namun, penghasilan pasif dari luar negeri, seperti dividen dan bunga, yang dibayarkan kepada WPDN badan umumnya dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari dalam negeri (bag. 12(2) ZWITA).
^{^}Penghasilan aktif yang diperoleh melalu BUT di luar Prancis pada umumnya tidak dikenakan pajak di Prancis. Namun, kewajiban pajak worldwide umumnya berlaku untuk penghasilan investasi, seperti dividen, bunga, dan royalti, kecuali penghasilan tersebut diperoleh melalui BUT luar negeri. Untuk menambah kompleksitas, CFC rules Prancis juga dapat berlaku sebagai langkah anti-penyalahgunaan atas pemajakan perusahaan anak atau BUT yang berada di luar negeri.
^{^}Penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh melalui BUT luar negeri, termasuk cabang, outlet penjualan, dan agen dependen, umumnya tidak dikenai pajak di Tunisia. Namun, penghasilan yang bersumber dari luar negeri lain, seperti dividen, bunga, dan royalti, dapat dikenai pajak di negara ini.
^{^}Sistem pajak umumnya bersifat territorial. Namun, penghasilan pasif, seperti dividen dan bunga, umumnya dikenai pajak dengan basis worldwide.
^{^}Umumnya, penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikenakan pajak saat penghasilan diterima di negara tersebut.
^{^}PPh dikenakan atas “penghasilan yang diperoleh di atau berasal dari Singapura, atau diterima di Singapura dari luar Singapura”. Penghasilan yang bersumber dari luar Singapura dikenakan pajak di Singapura hanya ketika penghasilan tersebut diterima di Singapura. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap beberapa penghasilan aktif luar negeri, seperti keuntungan dari cabang, penghasilan jasa, dan penghasilan dividen luar negeri sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.
^{^}Sistem pajak territorial berbasis remittance ini tidak berlaku atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang terlibat dalam usaha perbankan, asuransi, pengiriman atau transportasi udara.
^{^}Dividen yang diterima oleh perusahaan Kanada dari afiliasinya di luar negeri dapat dikurangkan sepenuhnya dari penghitungan penghasilan kena pajak di negara domisili sepanjang dividen diperoleh dari usaha aktif yang dilakukan di negara yang telah mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau perjanjian pertukaran informasi (TIEA Agreement) dengan Kanada.
^{^}Persyaratan agar dividen yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara domisili adalah apabila WPDN badan dapat menunjukkan bahwa dividen tersebut diperoleh dari perusahaan yang laba usahanya telah dikenakan pajak di negara sumber penghasilan.
^{^}Berdasarkan ketentuan domestik Jepang, dividen dari WPLN badan tertentu juga dapat memperoleh pembebasan pajak hingga 95% di Jepang sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan.
^{^}Pada umumnya, seluruh dividen yang bersumber dari luar negeri dapat memperoleh participation exemption. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila dividen tersebut diperoleh dari perusahaan yang berada di negara atau yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah dan/atau negara yang belum mempunyai perjanjian pertukaran informasi dengan Rusia.
^{^}Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan laba dari BUT di luar negeri adalah penghasilan aktif yang diperoleh melalui BUT yang berada luar negeri.
^{^}Li Liu,“Where Does Multinational Investment Go with Territorial Taxation? Evidence from the UK,” IMF Working Paper WP/18/7 (Januari 2018): 7-8.
^{^}Selama tahun 2008 sampai 2010, besarnya tarif PPh badan yang berlaku di UK untuk perusahaan dengan laba kena pajak di atas £ 1,5 juta adalah sebesar 28%. Tarif pajak ini terus mengalami penurunan, yaitu menjadi 26% pada tahun 2011, 24% pada tahun 2012, dan 20% pada tahun 2015.
^{^}Control Foreign Company (CFC), yaitu perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya. Lihat poin B.2.2. dari bab ini.
^{^}European Commission, “Description of The UK CFC Regime and of The Measure,” Internet, dapat diakses melalui http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271690/271690_1940938_12_2.pdf.
^{^}Rosanne Altshuler, Stephen E. Shay, dan Eric Toder, “Lessons The United States can Learn from Other Contries’ Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations,” Tax Policy Center (Januari 2015): 20.
^{^}Rosanne Altshuler, Stephen E. Shay, dan Eric Toder, “Lessons The United States can Learn from Other Contries’ Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations,” Tax Policy Center (Januari 2015): 23.
^{^}Li Liu, “Where Does Multinational Investment Go with Territorial Taxation? Evidence from the UK,” IMF Working Paper WP/18/7 (Januari 2018): 7-8.
^{^}Altshuler, Shay, dan Toder menjelaskan bahwa meskipun UK sudah memiliki CFC rules, praktik penghindaran pajak masih kerap terjadi. Bentuk yang paling sering adalah WPDN UK menahan dividen yang dimilikinya di luar negeri sehingga dividen yang didapatkan oleh WPDN tidak dikenakan pajak di UK. Praktik ini dapat dengan mudah dilakukan WPDN UK dengan memanfaatkan loopholes yang terdapat dalam CFC rules. Misal, mendirikan CFC yang menjalankan kegiatan usaha aktif di luar negeri yang berperan sebagai tempat “parkir” dividen luar negeri WPDN UK. Dalam kasus ini, CFC tersebut tidak masuk dalam cakupan CFC rules UK sehingga dividen tersebut tidak dapat “ditarik” sebagai penghasilan WPDN UK dan dikenai pajak di UK. Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak di atas, tidak menyebabkan isu lock-out capital yang signifikan sebagaimana yang terjadi di AS dan Jepang (sebelum reformasi). Salah satu penyebabnya, penghasilan dan laba luar negeri tersebut ternyata dapat dikembalikan dalam bentuk pinjaman tanpa dikenakan pajak apapun di UK. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2013, UK melakukan perubahan terhadap CFC rules-nya yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Adapun target utama dari rezim CFC yang baru ini adalah semata-mata untuk melindungi basis pajak UK. Lihat Rosanne Altshuler, Stephen E. Shay, dan Eric Toder, “Lessons The United States can Learn from Other Contries’ Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations,” Tax Policy Center (Januari 2015). Perubahan CFC rules yang dilakukan UK membuktikan pernyataan Matheson, Perry, dan Veung bahwa: “Countries with a territorial regime for foreign dividends paid out of active earnings usually still maintain a worldwide regime for other forms of income. Moving from worldwide to territorial taxation thus does not eliminate the need for CFC and other anti-abuse rules?on the contrary, it increases their importance, since the tax gap between active and passive foreign income widens.” Lihat Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries,” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013): 9.
^{^}Tax Foundation, “The United Kingdom’s Move to Territorial Taxation,” Internet, dapat diakses melalui https://taxfoundation.org/united-kingdoms-move-territorial-taxation/.
^{^}HM Government, “A Guide to UK Taxation,” Internet, dapat diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183408/A_guide_to_UK_taxation.pdf.
^{^}Lihat penjelasan pada poin C.2.3 pada bab ini.
^{^}Li Liu, “Where Does Multinational Investment Go with Territorial Taxation? Evidence from the UK,” IMF Working Paper WP/18/7 (Januari 2018): 13,16.
^{^}Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries,” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013), 5.
^{^}Pada tahun 2009, tarif PPh badan di Jepang merupakan yang tertinggi di antara negara anggota OECD lainnya.
^{^}Scott. A Hodge, “Ten Reasons the U.S. Should Move to a Territorial System of Taxing Foreign Earnings,” Tax Foundation (Mei 2011): 2-8.
^{^}Hasegawa Makoto, “The Effect of Moving to a Territorial Tax System on Profit Repatriations: Evidence from Japan,” RIETI Discussion Paper Series 13-E-047, Mei 2013, 1.
^{^}Sistem pembebasan pajak atas dividen ini memungkinkan perusahaan multinasional Jepang untuk mengurangi beban penghasilan kena pajak atas dividen luar negeri hingga 95%. Sementara sisanya sebesar 5%, dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan induk untuk mendapatkan dividen tersebut sehingga akan dijadikan komponen dalam menghitung penghasilan kena pajak di Jepang.
^{^}Hasegawa Makoto, “The Effect of Moving to a Territorial Tax System on Profit Repatriations: Evidence from Japan,” RIETI Discussion Paper Series 13-E-047, Mei 2013, 4.
^{^}Morinobu Shigeki, “Repatriating Profits,” The Japan Journal, January, 2010., Internet, dapat diakses melalui: http://www.japanjournal.jp/tjje/show_art.php?INDyear=10&INDmon=01&artid=cf1cbe4dc 8f5aa5d9d49245bd6bcdbb9
^{^}Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries,” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013), 6.
^{^}Khisi Armaya Dhora, “Reformasi Pajak AS: Alasan dari Worldwide ke Territorial,” DDTCNews, Internet, dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/reformasi-pajak-as--alasan-dari-worldwide-ke-territorial-13800
^{^}Peter Mullins, “Moving to Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World,” IMF Working Paper (Juni 2006): 12.
^{^}Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung, “Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries,” IMF Working Paper WP 13/205 (Oktober 2013): 3-4. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2014, jumlah negara OECD yang menganut sistem pajak territorial mengalami peningkatan menjadi 28 negara.
^{^}Aaron Hastings, “Tax Systems: Territorial vs. Worldwide,” Internet, dapat diakses melalui https://aaronhastings47.files.wordpress.com/2017/04/tax-systems-territorial-vs-worldwide.pdf.
^{^}Eric Toder, “Territorial Taxation: Choosing Among Imperfect Options,” American Enterprise Institute, Desember 2017, 2.
^{^}Republican Policy Committee, “Territorial vs. Worldwide Taxation,” Internet, dapat diakses melalui https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/territorial-vs-worldwide-taxation. Lihat juga Scott. A Hodge, “Ten Reasons the U.S. Should Move to a Territorial System of Taxing Foreign Earnings,” Tax Foundation (Mei 2011): 2-8.
^{^}Republican Policy Committee, “Territorial Taxation – A Globally Competitive Tax System for Economic Growth,” Internet, dapat diakses melalui https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/territorial-taxation_a-globally-competitive-tax-system-for-economic-growth.
^{^}Wei Hwa See, “The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I,” Bulletin for International Taxation, Januari 2017, 56-60.
^{^}Na Li, "Trump’s Tax Reform Plan: A Chinese Perspective,” Bulletin for International Taxation, Juni 2017, 50.
^{^}Penjelasan lebih lanjut lihat poin E.1 angka (ii) dari bab ini.
^{^}Lihat penjelasan pada poin C dari bab ini.
^{^}Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “Perlukah Territorial Tax System,” Buletin APBN Edisi 6 Vol. III April 2018, 6.
^{^}J. Clifton Fleming, Jr., Robert J. Peroni, dan Stephen E. Shay, “Fairness in International Taxation: The Ability-to-Pay Case for Taxing Worldwide Income, Florida Tax Review Vol 5, (2001): 299.
^{^}Terrence R. Chorvat, “Ending the Taxation of Foreign Business Income,” Arizona Law Review Vol. 42 (2000): 850-853.
^{^}Lihat Rosanne Altshuler, Shephen Shay, & Eric Toder, “Lessons the United States Can Learn from Other Countries' Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations,” (Urban Institute & Brookings Institution Tax Policy Center, Jan. 21, 2015).
^{^}J. Clifton Fleming, Jr., Robert J. Peroni, dan Stephen E. Shay, “Some Perspectives from the United States on the Worldwide Taxation vs. Territorial Taxation Debate,” Journal of the Australasian Tax Teacheres Association 2008 Vol. 3 No. 2 (2008): 35-86.
^{^}William B. Barker, “An International Tax System for Emerging Economies, Tax Sparing, And Development: It Is All About Source!” University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 29, Iss. 2 (2014).
^{^}Mihir Desai dan James R. Hines Jr., “Old Rules and New Realities: Corporate Tax Policy in a Global Setting (2004) 57 National Tax Journal: 955-957.
^{^}Eric Toder, “International Competitiveness: Who Competes Againts Whom and for What?” Tax Law Review Vol 65 (2012): 505-534.
^{^}Lihat Reuven Avi-Yonah dan Nicola Sartori, “International Taxation and Competitiveness: Introduction and Overview” Law & Economics Working Paper No 58 (2012).
^{^}Rosanne Altshuler, Shephen Shay, & Eric Toder, “Lessons the United States Can Learn from Other Countries' Territorial Systems for Taxing Income of Multinational Corporations,” (Urban Institute & Brookings Institution Tax Policy Center, Jan. 21, 2015).
^{^}Harry Grubert dan Rosanne Altshuler, “Fixing the System: An Analysis of Proposals for Reform of International Taxation,” National Tax Journal 66 (3): 671 – 712.
^{^}Edward D. Kleinbard, “Through a Latte Darkly: Starbucks’ Stateless Income Planning,” Tax Notes, 24 Juni 2013.
^{^}Data diambil dari UNCTAD, The top 100 non-financial MNEs from developing and transition economies, ranked by foreign assets.
^{^}Data diambil dari IMF database.
^{^}Rosanne Altshuler dan Harry Grubert, “Repatriation Taxes, Repatriation Strategies and Multinationals’ Financial Policy,” Journal of Public Economics Vol 87 No 1 (2002): 73-107.
^{^}Isu mengenai hal ini juga sebenarnya sangat relevan dengan adanya praktik penumpukan laba ditahan (retained earnings).
^{^}Mihir A. Desai, C. Fritz Foley dan James R. Hines Jr., “Domestic Effects of the Foreign Activities of US Multinationals, American Economic Journal: Economic Policy Vol 1 (2005): 181.
^{^}Bloomberg, “Tracking Tax Runaways”, Internet, dapat diakses melalui https://www.bloomberg.com/graphics/tax-inversion-tracker/.
^{^}Johannes Voget, “Relocation of Headquarters and International Taxation, Journal of Public Economics Vol 95 No 9-10 (2011): 1067-1081.
^{^}Harry P. Huizinga dan Johannes Voget, “International Taxation and the Direction and Colume of Cross-Border M&As,” The Journal of Finance Vol 64 No 3 (2009): 1271-1249.
^{^}Donald J. Marples dan Jane G. Gravelle, “Corporate Expatriation, Inversions, and Mergers: Tax Issues,” CRS Report, 17 Agustus 2017.
^{^}Lihat Vikram Chand, “Exit Charges for Migrating Individuals and Companies: Comparative and Tax Treaty Analysis,” Bulletin for International Taxation Vol. 67 No. 4/5 (2013) atau Christiana HJI Panayi, “Corporate Mobility in the European Union and Exit Taxes,” Bulletin for International Taxation (Oktober 2009): 459-473.
^{^}Anuschka J. Bakker dan Giammarco Cottani, “Transfer Pricing and Business Restructuring: The Choice of Hercules before the Tax Authorities,” International Transfer Pricing Journal, (November/Desember 2008): 274-276.
^{^}Daniel S. Smit, “Substance requirements for entities located in a harmful tax jurisdiction under CFC rules and the EU Freedom of Establishment,” Derivatives and Financial Instrument (2014): 260.
^{^}Penjelasan tentang skema CFC dapat dilihat dalam Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, Op.Cit., 213- 225.
^{^}Peter Harris, Corporate Tax Law: Structure, Policy, and Practice (Cambridge University Press: 2012), 368.
^{^}Lihat Yariv Brauner, “BEPS: An Interim Evaluation”, World Tax Journal (Februari 2014): 22.
^{^}Lihat OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (Paris: OECD Publishing, 2015), 15-16.
^{^}Harry Grubert and Rosanne Altshuler, "Corporate Taxes in the World Economy: Reforming the Taxation of Cross-Border Income," dipaparkan di the Baker Institute for Public Policy pada 27 April, 2006, internet, dapat diakses melalui http://bakerinstitute.org/Pubs/conferences/2006_tax_007.pdf, hal 16.
^{^}Kevin Markle, “A Comparison of the Tax Motivated Income Shifting of Multinationals in Territorial and Worldwide Countries,” Contemporary Accounting Research Vol 33 No 1 (2016): 7-43.
^{^}Giorgia Maffini, “Territoriality, Worldwide Principle, And Competitiveness of Multinationals: A Firm-Level Analysis of Tax Burdens,” Oxford University CBT Working Paper No 12/10 (2012).
^{^}Scott D. Dyreng dan Bradley P. Lindsey, “Using Financial Accounting Data to Examine the Effect of Foreign Operations Located in Tax Havens and Other Countries on US Multinational Firms' Tax Rates,” Journal of Accounting Research Vol 47 No 5 (2009): 1283-1316.
^{^}B. Bawono Kristiaji, “Multinational Firms’ Losses and Profit Shifting Behavior in Indonesia: Some Comments,” DDTC Working Paper No 1215 (Agustus 2015), dapat diakses melalui https://ddtc.co.id/research/publications/working-paper/multinational-firms-losses-and-profit-shifting-behavior-in-indonesia-some-comments/
^{^}Data perbandingan tarif PPh badan di 110 negara di dunia dengan menggunakan rata-rata sederhana (simple average).
^{^}Lihat Darussalam dan B. Bawono Kristiaji, “Telaah Kritis Debt to Equity Ratio di Indonesia,” Makalah dipersiapkan untuk diskusi pajak “Perlukah Indonesia Memiliki Aturan Debt to Equity Ratio (DER)?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 22 Oktober 2015.
^{^}James R. Hines, “Altered States: Taxes and the Location of Foreign Direct Investment in America, American Economi Review Vol. 86 No 5 (1996): 1076-1094.
^{^}Salvador Barrios, Harry Huizinga, Luc Laeven, dan Gaetan Nicodeme, “International Taxation and Multinational Form Location Decisions,” Journal of Public Economics, Vol. 96, Issue 11-12 (2012): 946-958.
^{^}Lars P. Feld, Martin Ruf, Uwe Scheuering, Ulrich Schreiber, dan Johannes Voget, “Repatriation Taxes and Outbound M&As,” Journal of Public Economics Vol 139 Julu 2016: 13-27.
^{^}Li Liu, “International Taxation and MNE Investment: Evidence from the UK Change to Territoriality,” Oxford University CBT Working Paper 15/25 (2015).
^{^}Data dari Bureau of Economic Analysis (BEA), Department of Commerce, AS mengenai data posisi investasi AS dengan menggunakan historical-cost basis.
^{^}UNCTAD, “Tax Reforms in the United States: Implications for International Investment,” Investment Trends Monitor Issue 29 (Februari 2018).
^{^}Peter Egger, Valeria Merlo, Martin Ruf dan Georg Wamser, “Consequences of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Micro-level Data,” The Economic Journal 125 (2015): 1764-1789.
^{^}Christoph Spengel et.al., “Analysis of US Corporate Tax Reform Proposals and their Effects for Europe and Germany,” ZEW Working Paper (Desember 2017).
^{^}China juga mendapatkan tekanan. Apalagi China masih mengadopsi sistem pajak worldwide. Akan tetapi, tekanan untuk menciptakan kompetisi harus diwaspadai oleh China dengan tidak mudah tergoda karena bisa mendorong adanya tax war. Lihat Na Li, “Trump’s Tax Reform Plan: A Chinese Perspective, Bulletin for International Taxation, (June 2017): 48-51
^{^}Michael Devereux, “The Impact of Taxation on Location of Capital, Firms, and Profit: A Survey of Empirical Evidence,” Oxford University CBT Working Paper 07/02 (2007).
^{^}Lihat Peter Harris, Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 181-326.
^{^}Lihat Darussalam, “Selamat Tinggal Pajak Berganda,” DDTCNews, Internet, dapat diakses melalui https://news.ddtc.co.id/selamat-tinggal-pajak-berganda-19113?page_y=4364
^{^}Jitt B.S. Gill, “The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform” World Bank Working Paper No 33181 (Januari, 2003), 16.
^{^}Dalam konteks yang lebih luas, hal ini diulas oleh David S. Kerzner dan David W. Chodikoff, International Tax Evasion in the Global Information Age (Toronto: Palgrave Macmillan, 2016), 59.
^{^}Lauri Finer dan Antti Tokola, “The Revolution in Automatic Exchange Of Information: How Is The Information Used and What Are The Effects?,” Bulletin for International Taxation IBFD, (December 2017): 689-690.
^{^}Klaus Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Convention, 3rd ed (London: Kluwer Law International 1997), 1403.
^{^}T. Anarmoulis dan L. Nethercott, “An Overview of Tax Information Exchange Agreements and Bank Secrecy,” Bulleting for International Taxation IBFD (December 2009): 621.
^{^}Tax havens sendiri diartikan sebagai yurisdiksi yang secara khusus membuat peraturan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh non-SPDN dengan maksud untuk menghindari pajak atau regulasi, yang mana difasilitasi dengan cara memberikan kerahasiaan guna mengamankan pihak penerima manfaat dari transaksi tersebut. Lihat Ronen Palan, Richard Murphy, dan Christian Chavagneux, Tax Havens: How Globalization Really Works, (New York: Cornell University Press, 2010), 45.
^{^}Sejarah dan perkembangan pertukaran informasi untuk kepentingan pajak di tingkat global diulas dalam Xavier Oberson, International Exchange of Information in Tax Matters: Towards Global Transparency (Edward Elgar Publishing: 2015)
^{^}Di pertengahan tahun 2018, Indonesia memperoleh status largely compliant dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Lihat http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/
^{^}Standar mengenai pertukaran informasi atas beneficial owner merupakan rekomendasi dari Financial Action Task Force.
^{^}Diolah dari Kementerian Keuangan, “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited),” Internet, dapat diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp-2018.pdf .
^{^}Diolah dari Kementrian Keuangan, “APBN Kita Edisi Januari 2020,” Internet, dapat diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf.
^{^}Lorraine Eden, “Taxes, Transfer Pricing, and the Multinational Enterprise,” in The Oxford Handbook of International Business, ed. Alan M. Rugman (New York: Oxford University Press, 2009), 615.
^{^}Cynthia Ram Sweitzer, “Analyzing Subpart F in Light of Check-the-Box”, Akron Tax Journal Vol 20 No 1 (2005).

A. Pendahuluan

B. Konsep Sistem Pajak Territorial dan Worldwide

**C. Implementasi Penerapan Sistem Pajak Territorial dan Worldwide**

D. Studi Komparasi Sistem Pajak Internasional di Beberapa Negara

E. Prospek Perubahan Sistem Pajak Internasional di Indonesia

F. Referensi

Footnotes

Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan