A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);

(v)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PER-2/2024); dan

(vi)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/2016).

B. Definisi

Komisaris atau dewan pengawas (selanjutnya disebut sebagai Komisaris) adalah orang yang ditunjuk oleh anggota, termasuk pemegang saham, untuk memegang peran dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Tugas pengawasan ini meliputi pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar, keputusan RUPS, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Bila dilihat dari pemberian penghasilannya, komisaris dan dewan pengawas terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;

(i)

Komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap;

(ii)

Komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.

Pertama, komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap adalah komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap di perusahaan dan menerima penghasilan secara tidak teratur atas pekerjaan yang dilakukan.

Kedua, komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap adalah komisaris yang menerima penghasilan rutin dan memenuhi kriteria pegawai tetap sesuai dengan UU Perpajakan. Pada artikel ini, pembahasan pajak penghasilan atas komisaris difokuskan pada kedua jenis komisaris tersebut.

C. Hak Komisaris Dalam Lingkup Pajak

Dalam penulisan ini, penting untuk mengetahui apa saja hak komisaris dalam lingkup perpajakan. Adapun hak komisaris dalam perpajakan adalah sebagai berikut:

(i)

Komisaris mempunyai hak untuk menerima bukti pemotongan dari penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21);

(ii)

Komisaris mempunyai hak untuk menerima pengembalian kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong, kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah; dan

(iii)

Komisaris mempunyai hak untuk mengkreditkan pajak, kecuali atas PPh Pasal 21 final.

D. Kewajiban Komisaris Dalam Lingkup Pajak

Komisaris dan dewan pengawas memiliki kewajiban dalam lingkup perpajakan. Adapun kewajiban komisaris dalam lingkup perpajakan adalah sebagai berikut:

(i)

Komisaris wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;

(ii)

Komisaris wajib melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Orang Pribadi atas penerimaan penghasilannya; dan

(iii)

Komisaris wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan seluruh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang terutang.

E. Perlakuan Pajak

Komisaris termasuk subjek yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Komisaris memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan tersebut, meskipun penghasilan tersebut diterima secara tidak teratur.

Pada bagian ini, akan dibahas perlakuan perpajakan komisaris baik yang merangkap sebagai pegawai tetap maupun yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Hal ini mencakup objek pajak penghasilan, rincian tarif serta pelaporan dan bukti potong.

E.1

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan (PPh) komisaris ditentukan berdasarkan status kepegawaiannya. Terdapat perbedaan perlakuan pajak berdasarkan status dari seorang komisaris.

Bila komisaris tersebut menjabat sebagai pegawai tetap di perusahaannya, maka objek PPh adalah penghasilan yang bersifat rutin. Misalnya dapat berupa gaji, tunjangan, fasilitas, insentif kinerja, dan bonus.

Namun, bila komisaris tersebut bukan pegawai tetap di perusahaan, penghasilan yang diberikan secara non-rutin. Artinya, penghasilan tersebut berupa remunerasi yang diberikan secara insidental sesuai kesepakatan kerja.

E.2

Komisaris Merangkap Pegawai Tetap

Komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap adalah komisaris yang menerima penghasilan secara rutin dan memenuhi kriteria sebagai pegawai tetap sesuai dengan UU Perpajakan. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai pengurang penghasilan yang diperbolehkan untuk menghitung besaran PPh terutang, dasar pengenaan pajak, dan tarif PPh dan perhitungan.

E.2.1

Pengurang Penghasilan

Terdapat pengurang penghasilan yang diperbolehkan untuk menghitung besaran PPh terutang. Pengurangan yang diperbolehkan mencakup 3 (tiga) hal yaitu biaya jabatan, iuran hari tua, dan zakat.

E.2.1.1

Biaya Jabatan

Adapun biaya jabatan yang diperbolehkan menjadi pengurangan sebesar 5% dari penghasilan bruto yaitu dengan batas maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan.

E.2.1.2

Iuran Hari Tua

Pengurangan ini adalah bagian gaji yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan badan penyelenggara tunjangan hari tua. Iuran hari tua ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan batas maksimal Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan.

E.2.1.3

Zakat

Berdasarkan PMK 168/2023, komisaris sebagai wajib pajak orang pribadi dapat mengurangkan penghasilan mereka dengan jumlah zakat yang disumbangkan. Zakat atau sumbangan keagamaan yang dimaksud adalah sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama di Indonesia. Pembayaran zakat dilakukan melalui pemberi kerja kepada badan amal zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

E.2.2

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang dipergunakan untuk komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap terdapat 2 (dua) jenis. Pertama, DPP saat masa pajak Januari hingga November. DPP untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dikenakan sebesar Penghasilan Bruto.

Kedua, DPP yang digunakan saat masa pajak terakhir. DPP yang digunakan untuk masa pajak terakhir adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap, adalah jumlah bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Biaya jabatan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan. Iuran pensiun juga dikenakan 5% dari penghasilan bruto, namun batasnya adalah Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan. Ketentuan ini diatur dalam PMK 250/2008.

Penyesuaian batas PTKP diatur dalam PMK 101/2016. Berikut adalah rincian besaran PTKP:

(i)

sebesar Rp54.000.000 untuk diri sendiri;

(ii)

sebesar Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang menikah;

(iii)

sebesar Rp54.000.000 untuk penghasilan istri yang digabung dengan suami;

(iv)

sebesar Rp4.500.000 sebagai tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga yang ditanggung, termasuk saudara sedarah, keturunan langsung, atau anak angkat, dengan batas maksimal tiga orang.

E.2.3

Tarif PPh dan Perhitungan

Dalam rangka Penerapan kebijakan TER untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap, penulis akan menjelaskan mengenai tarif PPh dan perhitungan, baik masa pajak januari hingga november dan saat masa pajak terakhir.

(i)

Masa Pajak Januari hingga November

Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, DPP PPh Pasal 21 adalah penghasilan bruto. Adapun perhitungannya menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan. Penentuan tarif TER didasarkan atas status PTKP. Perhitungan TER per bulan dari januari hingga november dilakukan dengan rumus;

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar perhitungan TER adalah pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) selama 1 periode pajak. Adapun penghasilan bruto ini terdiri atas:

a.

gaji/pensiun atau tunjangan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT);

b.

tunjangan pajak penghasilan;

c.

tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya;

d.

honorarium dan imbalan lain sejenisnya;

e.

premi asuransi yang dibayar pemberi kerja;

f.

penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

g.

tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tunjangan hari raya (THR),

(ii)

Masa Pajak Terakhir (Desember)

Untuk menghitung PPh Pasal 21 bulan Desember, pemotong pajak perlu menghitung pajak terutang dalam satu tahun pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terlebih dahulu. Berikut perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 untuk satu tahun pajak:

Apabila sudah diketahui pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pajak terutang bulan Desember dengan perhitungan sebagai berikut:

E.3

Komisaris Tidak Merangkap Pegawai Tetap

Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap adalah komisaris yang bukan sebagai pegawai tetap di perusahaan dan menerima penghasilan secara non rutin atas pekerjaan yang dilakukan. Artinya, atas penghasilan tersebut, penghasilannya berupa remunerasi yang diberikan secara insidental sesuai kesepakatan kerja. Dalam hal komisaris tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penulis akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak dan perhitungan PPh atas komisaris tersebut.

E.3.1

Dasar Pengenaan Pajak

Dalam hal komisaris tidak merangkap sebagai pegawai tetap maka DPP dihitung dari penghasilan bruto, tanpa pengurangan apapun. Ini berarti bahwa ketika seorang komisaris tidak memiliki status sebagai pegawai tetap, pendapatannya akan dikenai pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diperolehnya, tanpa mempertimbangkan pengurangan-pengurangan tertentu yang biasanya berlaku untuk pegawai tetap.

Dengan menggunakan Kode Objek Pajak 21-100-10, lembaga perpajakan dapat mengidentifikasi transaksi dan pendapatan yang terkait dengan komisaris yang tidak merupakan pegawai tetap, sehingga penerapan aturan perpajakan dapat dilakukan secara tepat.

E.3.2

Perhitungan PPh

PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang mendapatkan penghasilan tidak teratur dalam satu masa pajak dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto.

E.4

Rincian Tarif PPh Pasal 21

Dikarenakan tarif PPh Pasal 21 berdasarkan penjelasan di atas terdapat 2 (dua) jenis yaitu TER dan tarif PPh Pasal 21. Pertama, TER bulanan PPh Pasal 21 terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Adapun rincian tarif TER bulanan setiap kategori dapat dilihat pada panduan pajak berikut ini.

Kedua, tarif PPh Pasal 17 merupakan tarif yang dikenakan atas penghasilan keseluruhan dalam satu tahun pajak. Dalam hal ini rincian tarif PPh Pasal 17 adalah sebagai berikut.

Sumber: UU PPh.

E.5

Pelaporan dan Bukti Potong

Untuk setiap penghasilan yang dipotong pajak oleh pemberi kerja, harus disertai dengan dokumen berupa bukti pemotongan. Dalam hal ini, bukti pemotongan harus diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir untuk komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap dan diserahkan kepada komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai maksimal 1 bulan setelah komisaris tersebut menerima penghasilannya. Pembuatan bukti potong tersebut mengacu pada ketentuan kode pajak yang mengikat status komisaris. Ketentuan mengenai kode pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Kode pajak yang digunakan untuk komisaris yang merangkap pegawai tetap yaitu 21-100-01.

(ii)

Kode pajak yang digunakan untuk komisaris tidak merangkap sebagai pegawai tetap yaitu 21-100-10.

Kode pajak tersebut merupakan kode yang digunakan saat wajib pajak melakukan pengisian SPT. Kode pajak tersebut berguna untuk memastikan bahwa penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan status komisaris mereka, apakah sebagai pegawai tetap di perusahaan atau tidak. Komisaris memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh pada bukti potong dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

F. Ilustrasi Kasus

Tuan Heru Pambudi adalah seorang komisaris di PT Kriya. Dengan asumsi, selama tahun 2024, Tuan Heru hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT Kriya di bulan desember 2024. Tuan Heru berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan desember 2024, Tuan Heru menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp70.000.000.

Jawab:

Berdasarkan status PTKP Tuan Heru selaku komisaris di PT Kriya, yaitu TK/0 dengan jumlah bruto honorarium sebesar Rp70.000.000,00 maka besaran PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan Heru pada Desember 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A, yaitu dengan menggunakan tarif sebesar 22%, sebagaimana tertuang dalam PP 58/2023.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima atau diperoleh Tuan Heru Pada Bulan Desember 2024.

PPh Pasal 21	=	22% x Rp70.000.000
	=	15.400.000

Oleh karena itu, pada bulan Desember 2024, PT Kriya harus memotong PPh Pasal 21 Tuan Heru Pambudi sebesar Rp15.400.000 dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan Heru. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Kriya sebesar Rp15.400.000 tersebut merupakan kredit pajak dalam SPT Pajak 2024 Tuan Heru.

Komisaris atau Dewan Pengawas