A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);

(ii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(iii)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PMK 101/2016);

(vi)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PER2/2024); dan

(vii)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/2016).

B. Definisi

Menurut Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016, pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Merujuk pada definisi pegawai tetap dalam PER-16/PJ/2016, maka karyawan badan usaha milik negara (BUMN) atau karyawan swasta yang menerima penghasilan tertentu secara teratur dan bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu, dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap.

Adapun karyawan BUMN dan karyawan swasta yang dimaksud dalam artikel ini merupakan seluruh karyawan BUMN dan karyawan swasta dengan jabatan apapun yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu dan menerima penghasilan tertentu secara teratur.

C. Hak Karyawan BUMN atau Swasta dalam Lingkup Pajak

Berdasarkan Pasal 25 PER-16/PJ/2016, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 bersifat final. Dengan demikian, seluruh pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan dapat menjadi kredit pajak bagi karyawan yang bersangkutan. Selain itu, hak karyawan lainnya adalah memanfaatkan fasilitas dan insentif yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun fasilitas atau insentif yang didapatkan oleh karyawan BUMN atau swasta misalnya berupa pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP).

D. Kewajiban Karyawan BUMN atau Swasta dalam Lingkup Pajak

Terdapat beberapa kewajiban karyawan BUMN atau karyawan swasta berdasarkan PER-16/PJ/2016 yang perlu dipenuhi. Pada dasarnya kewajiban pajak seorang wajib pajak kurang lebih hampir sama yaitu berkaitan dengan kewajiban menghitung dan menyetorkan pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Akan tetapi, karena seorang karyawan BUMN dan karyawan swasta, maka seluruh pajak penghasilan telah dibantu perhitungan dan penyetoran pajaknya secara kumulatif oleh bendahara terkait. Dengan demikian kewajiban karyawan BUMN dan karyawan swasta antara lain:

(i)

Seorang karyawan BUMN atau karyawan swasta wajib membuat surat pernyataan yang memuat jumlah tanggungan keluarga saat awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri. Informasi terkait jumlah tanggungan ini merupakan dasar penentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga hukumnya wajib untuk diserahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja. Apabila terdapat beberapa perubahan terkait tanggungan keluarga, maka karyawan yang bersangkutan wajib memperbarui surat pernyataan dan menyerahkan kembali kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum awal tahun berikutnya.

(ii)

Pemotong PPh Pasal 21 wajib menyelenggarakan kewajiban perhitungan pajak, pemotongan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak. Selain itu, pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan. Catatan atau kertas kerja tersebut menjadi acuan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang untuk setiap masa pajak. Adapun catatan tersebut wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(iii)

Kewajiban lain yang perlu dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 21 adalah memberikan bukti potong (bukpot) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap atau penerima pension berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Apabila terdapat pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, maka bukpot wajib diserahkan paling lama satu bulan setelah karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja.

(iv)

Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetorkan ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Adapun penyetoran pajak ini paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir. Selain itu, pemotong PPh pasal 21 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

(v)

Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak, dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi penerima penghasilan yang bersangkutan kecuali bila PPh Pasal 21 yang bersifat final.

E. Perlakuan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa objek pajak penghasilan merupakan seluruh tambahan ekonomis yang diperoleh oleh karyawan BUMN maupun karyawan swasta selaku wajib pajak. Berdasarkan status yang disandang oleh karyawan BUMN atau karyawan swasta, maka sumber penghasilan berasal dari penghasilan tetap yang dibayarkan secara teratur berupa gaji dan tunjangan. Adapun pajak penghasilan yang berlaku untuk penghasilan karyawan BUMN dan swasta adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan PMK 58/2023 yang mulai berlaku per 1 Januari 2024, terdapat ketentuan baru terkait dengan perhitungan PPh 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang perlu diperhatikan bahwa terdapat kategori A, kategori B, dan kategori C dalam menentukan tarif efektir rata-rata (TER) yang akan digunakan. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai.

Untuk detail tarif efektif bulanan kategori A, tarif efektif kategori B, dan tarif efektif kategori C dapat dilihat dalam lampiran PP 58/2023.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 bulanan karyawan BUMN/swasta yang berstatus sebagai pegawai, kita dapat mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sesuai kategori. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 bulanan karyawan dengan status sebagai pegawai untuk bulan Januari-November:

Selanjutnya, untuk menghitung PPh Pasal 21 bulan Desember, pemotong pajak perlu menghitung pajak terutang dalam satu tahun pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terlebih dahulu. Berikut perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 untuk satu tahun pajak:

Apabila sudah diketahui pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pajak terutang bulan Desember dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan PER-2/PJ/2021 selain melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Pemberi kerja harus memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan dalam setiap masa pajak.

Perlu diperhatikan bahwa pajak yang dipotong oleh pemberi kerja wajib disetorkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dan disetorkan tanggal 20 bulan berikutnya.

Selain itu, pemberi kerja diharuskan memberikan SPT Tahunan kepada karyawan pada akhir tahun berjalan. SPT Tahunan tersebut selanjutnya harus dilaporkan oleh karyawan melalui laman DJP Online maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

F. Ilustrasi Kasus

Tuan Dhimas merupakan karyawan tetap di suatu perusahaan swasta yang bertempat kedudukan di Bandung. Pada bulan Mei, menerima penghasilan gaji sebesar Rp8.000.000 dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000. Saat ini Tuan Dhimas telah menikah namun belum memiliki anak. Hitunglah berapa PPh terutang milik Tuan Dhimas?

Diketahui bahwa Tuan Dhimas berstatus K/0 dengan penghasilan bruto pada bulan Mei sebesar Rp8.000.000. Atas informasi tersebut dapat diketahui bahwa tuan Dhimas termasuk ke dalam kategori A dengan tarif efektif rata-rata sebesar 1,5%, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan Mei adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21	=	1,5% x Rp8.000.000
	=	Rp120.000