A. Dasar Hukum

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

(iii)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus (PMK 16/2010);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PMK 252/2008);

(vi)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker 4/2022);

(vii)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (PP 46/2015);

(viii)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (PP 60/2015);

(ix)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PP 73/2016); dan

(x)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 atas Tarif PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (PP 68/2009).

B. Latar Belakang

Saat ini mengikuti program asuransi jaminan sosial merupakan suatu hal yang penting. Dengan mengikuti program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan ataupun jaminan lainnya, masyarakat dapat mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga di masa yang akan datang. Salah satu badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat, pegawai pemerintah (PNS), dan pegawai swasta. Untuk mengikuti program BPJS, seseorang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan secara pribadi ataupun melalui tempat seseorang bekerja.

BPJS selaku badan hukum yang menyelenggarakan jaminan sosial akan memungut iuran kepada peserta BPJS dan akan mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Iuran dapat dibayarkan oleh peserta secara langsung atau bisa dibayarkan oleh perusahaan. BPJS akan membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial yang diikuti.

Dalam aspek perpajakan, jaminan sosial dalam komponen penghasilan di antaranya adalah premi asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), premi asuransi kecelakaan kerja (JKK), baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai itu sendiri merupakan objek PPh 21 bagi pegawai. Selanjutnya terhadap dana pensiun (JHT dan JP) akan menjadi objek PPh 21 ketika diberikan oleh perusahaan kepada pegawai di kemudian hari.

C. Definisi

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri untuk mengikuti jaminan sosial. Setiap peserta akan dikenakan iuran wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada penyelenggara jaminan sosial.

Bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, akan mendapatkan bantuan berupa bantuan pembayaran iuran jaminan sosial yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Masyarakat penerima bantuan iuran wajib menyampaikan kelengkapan data kepada pemerintah untuk disampaikan kepada Lembaga penyelenggara jaminan sosial.

Bagi masyarakat yang berstatus pekerja, pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjaannya untuk disampaikan kepada penyelenggara jaminan sosial. Sedangkan, untuk masyarakat yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan iuran wajib membayar dan menyetorkan iuran kepada penyelenggara jaminan sosial.

Penyelenggara program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan PP 73/2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah bentuk badan hukum yang menyelenggarakan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Adapun BPJS Kesehatan dibentuk untuk memberikan pelayanan jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

D. Perlakuan Pajak

D.1

Perlakuan Pajak bagi Penyedia Layanan

D.1.1

Objek Pajak Penghasilan

Disebutkan dalam Pasal 5 PP 73/2016, yang menjadi Objek Pajak Penghasilan bagi BPJS adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh BPJS, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan BPJS yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

i.

dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial, yang disediakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;

ii.

hasil investasi atau pengembangan dana dari aset BPJS;

iii.

sumber lain dari aset BPJS.

Selanjutnya, iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan terutangnya. Adapun manfaat yang diterima peserta program jaminan hari tua dan/atau program jaminan pensiun merupakan objek Pajak Penghasilan bagi peserta yang menerima.

D.1.2

Pemotongan PPh 21

BPJS merupakan subjek pajak dalam negeri. BPJS wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

Peserta BPJS yang memiliki penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan PPh 21 (PPh 21) yang bersifat final. Penghasilan tersebut dianggap dibayarkan sekaligus apabila dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus meliputi:

i.

Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia;

ii.

Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus;

iii.

pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

Apabila terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pajak PPh 21 yang terutang tersebut tidak bersifat final.

D.1.3

Ketentuan Pengecualian

Berikut yang tidak termasuk ke dalam objek sebagai objek Pajak Penghasilan bagi BPJS meliputi:

i.

Iuran, termasuk Bantuan Iuran, yang diterima BPJS dan merupakan aset Dana Jaminan Sosial kecuali bagian dari Iuran tersebut yang dialokasikan sebagai dana operasional;

ii.

hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial;

iii.

pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;

iv.

pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;

v.

modal awal serta penambahan modal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; dan

vi

sumber lain yang sah dari aset Dana Jaminan Sosial.

Adapun bagi peserta BPJS yang membayar iuran BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan dan BPJS dalam program jaminan kecelakaan dan/atau program jaminan kematian, tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung PPh terutang. Manfaat jaminan kesehatan dan BPJS dalam program jaminan kecelakaan dan/atau program jaminan kematian merupakan objek yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi peserta yang menerimanya.

D.1.4

Penghitungan PPh 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Peserta BPJS yang mengikuti program layanan jaminan JHT (Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun) atas iuran yang dilakukan secara rutin dapat mencairkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Peserta BPJS dapat melakukan pencairan dana sekaligus ataupun secara bertahap. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus yaitu apabila dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Adapun terkait perlakuan perpajakan atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh 21 Final. Berikut cara perhitungan PPh 21 Final:

a.

Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

Apabila pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara sekaligus, maka terutang PPh 21 yang bersifat final. Pemberi kerja akan memotong PPh 21 final, sehingga pada saat pengelola dana pesangon membayarkan uang pesangon ke pegawai maka tidak dilakukan pemotongan PPh 21.

Apabila pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara bertahap atau berkala tidak terutang PPh 21 yang bersifat final. Namun, pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, dilakukan pemotongan PPh 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. Tarif PPh 21 Final atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan pada tabel berikut.

Catatan

:

Tarif PPh 21 diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Berikut cara perhitungan PPh 21 Final atas uang pesangon yang dibayarkan sekaligus:

b.

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Tarif PPh 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

Catatan

:

Tarif PPh 21 diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Berikut cara perhitungan PPh 21 Final atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus:

D.1.5

Penghitungan PPh 21 Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Secara Bertahap

Pembayaran uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dilakukan lebih dari 2 tahun kalender, maka bagian penghasilan yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya dikenakan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak PPh 21 yang telah dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Apabila Pegawai tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan PPh 21 lebih tinggi 20% dari pegawai yang memiliki NPWP. Berikut lapisan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a:

Adapun perhitungan PPh 21 sebagai berikut:

D.1.6

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua untuk setiap Masa Pajak. PPh 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir. Setelah pajak disetorkan, maka pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

E. Contoh Kasus

Kasus 1

Bapak Santo bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Asgar Manah sejak tahun 1990. PT Asgar Manah telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk Dana Pensiun PT Asgar Manah. Pada bulan Januari 2023, Bapak Santo terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima pembayaran Uang Pesangon sebesar Rp600.000.000,00 dari PT Asgar Manah. Berikut perhitungan PPh 21 atas uang pesangon Bapak Santo yang dibayarkan sekaligus. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus:

Sedangkan penghitungan PPh 21 atas pembayaran 80% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Kasus 2

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap. Apabila PT Asgar Manah melakukan pembayaran Uang Pesangon kepada Bapak Santo secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

a.	Bulan Januari 2021	Rp240.000.000,00
b.	Bulan Januari 2022	Rp120.000.000,00
c.	Bulan Juli 2022	Rp120.000.000,00
d.	Bulan Januari 2023	Rp120.000.000,00

a.

Bulan Januari 2021

b.

Bulan Januari 2022

c.

Bulan Juli 2022

d.

Bulan Januari 2023

Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah memasuki tahun ketiga maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pemotongan PPh 21 pada bulan Januari 2023 tidak bersifat Final. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2023:

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2023:

Jaminan Sosial Dalam Komponen Penghasilan