A. Dasar Hukum

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);

(iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);

(iv)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024);

(v)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024);

(vi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);

(vii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (PMK 141/2025);

(viii)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER 17/2015);

(ix)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Penyelenggara Kegiatan (event organizer) (SE-11/2003).

B. Definisi dan Tugas

Merujuk SE-11/2003, penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan, yang meliputi penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan jasa EO termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung.

Kemudian, yang termasuk dalam kategori kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan jasa EO seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, dan sejenisnya.

Lebih lanjut, kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan adalah suatu kegiatan baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan beberapa tugas dari EO yaitu:

(i)

Memberikan layanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu acara agar terselenggara dengan baik dan sesuai rencana pengguna jasa;

(ii)

Menyusun konsep acara, menentukan tema yang sesuai dengan acara, mengelola rundown, dan menyusun anggaran secara sistematis agar kegiatan berjalan sesuai kebutuhan pengguna jasa;

(iii)

Melakukan koordinasi dengan berbagai vendor yang memiliki kerja sama seperti tim dekorasi, katering, dokumentasi, hingga penyedia logistik.

**C. Hak Event Organizer dalam Lingkup Pajak**

Dalam lingkup perpajakan, seorang pengusaha di bidang EO dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Adapun hak wajib pajak diatur dalam UU KUP, yaitu:

(i)

Berhak mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) setelah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;

(ii)

Dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila memenuhi persyaratan sebagai PKP;

(iii)

Dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(iv)

Dapat mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pengenaan pajak;

(v)

Mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan atas usaha EO yang dilakukan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

(vi)

Melakukan pembetulan surat pemberitahuan pajak (SPT) jika terdapat kekeliruan dalam pembuatan SPT;

(vii)

Menerapkan pengkreditan pajak masukan dalam hal terdapat transaksi yang berkaitan dengan penyerahan jasa kena pajak (JKP) maupun barang kena pajak (BKP) yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

**D. Kewajiban Event Organizer dalam Lingkup Pajak**

Sebagai wajib pajak, pengusaha EO memiliki kewajiban perpajakan sebagai berikut:

(i)

Mendaftarkan diri ke DJP melalui coretax untuk memperoleh NPWP;

(ii)

Mengajukan permohonan pengukuhan PKP apabila telah memenuhi persyaratan sebagai PKP;

(iii)

Melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak;

(iv)

Menyimpan dokumen pajak minimal 5 tahun;

(v)

Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;

(vi)

Jika EO adalah wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu dan tidak menyelenggarakan pembukuan maka wajib melakukan pencatatan; dan

(vii)

Melaporkan data dan/atau informasi terkait perubahan usaha apabila terdapat perubahan data perusahaan.

E. Perlakuan Perpajakan

E.1

Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha

Berdasarkan PMK 81/2024, wajib pajak orang pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan (WP Badan) di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan ini juga berlaku bagi EO yang merupakan WPOP maupun WP Badan.

Namun, dalam hal EO merupakan WPOP yang memenuhi kriteria tertentu maka dikecualikan dari kewajiban melakukan pembukuan, kecuali WPOP memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Sebagai gantinya, EO yang merupakan WPOP kriteria tertentu wajib melakukan pencatatan.

E.1.1

EO yang Menyelenggarakan Pencatatan

WPOP dengan kriteria tertentu merupakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta memiliki peredaran bruto dari kegiatan tersebut kurang dari Rp4.800.000.000.

Apabila EO termasuk ke dalam WPOP kriteria tertentu dan melakukan pencatatan, maka berdasarkan PER-17/2015 perhitungan penghasilan neto EO dapat dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Adapun besar persentase NPPN untuk jasa EO ditetapkan sebesar 50% untuk seluruh daerah di Indonesia.

Berikut merupakan rumus untuk menghitung penghasilan neto dengan NPPN:

Dalam perhitungan pajak terutang atas penghasilan EO yang berasal dari kegiatan usaha, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Jika penghasilan kena pajak sudah diketahui, maka pajak terutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

E.1.2

EO yang Menyelenggarakan Pembukuan

Dalam hal EO adalah WPOP ataupun WP Badan yang menyelenggarakan pembukuan, maka pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha EO dapat dihitung dengan menentukan nilai penghasilan neto terlebih dahulu. Adapun rumus menghitung penghasilan neto sebagai berikut:

* biaya usaha adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya 3M).

Setelah memperoleh penghasilan neto, langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Apabila penghasilan kena pajak telah diketahui, maka langkah terakhir yaitu menghitung pajak terutang. Adapun rumus menghitung pajak terutang yaitu sebagai berikut:

E.2

PPh Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan

Dalam hal EO merupakan badan yang memiliki karyawan, maka EO tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum, karyawan yang bekerja pada EO dapat dibagi menjadi karyawan yang dibayar harian dan karyawan yang dibayar bulanan. Merujuk PP 58/2023, terdapat perbedaan tarif perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan harian maupun penghasilan yang dibayar bulanan. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut.

E.2.1

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap

Penyelenggara kegiatan atau EO memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, EO sebagai pemotong pajak harus memahami ketentuan proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Merujuk PP 58/2023, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap secara bulanan dapat dihitung dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan. Adapun penentuan tarif ini dapat dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

Informasi detail mengenai tarif PPh Pasal 21 berdasarkan kelompok TER, dapat dilihat pada Lampiran PP 58/2023.

Selanjutnya, untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan secara bulanan maka dapat dihitung dengan rumus berikut:

Perlu diperhatikan, rumus tersebut hanya digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada Januari s.d November. Untuk menghitung PPh Pasal 21 pada Desember, pemotong pajak atau EO harus menghitung pajak terutang dalam satu tahun dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a terlebih dahulu.

PPh Pasal 21 dalam satu tahun dapat dihitung dengan rumus berikut:

Apabila sudah diketahui pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, maka langkah selanjutnya, yaitu menghitung pajak terutang bulan Desember dengan rumus berikut:

E.2.2

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai Tetap

Dalam hal EO mempekerjakan karyawan bukan pegawai tetap yang dibayar secara harian, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif harian. Adapun berdasarkan PP 58/2023, tarif efektif harian ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Efektif Harian

Sumber: Lampiran PP 58/2023

Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan harian dilakukan dengan memperhatikan jumlah penghasilan dalam satu hari serta waktu pembayarannya. Berikut merupakan rumus perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan harian:

(i)

Penghasilan bruto sampai dengan Rp2.500.000 dalam sehari

(ii)

Penghasilan bruto lebih dari Rp2.500.000 dalam sehari

(iii)

Penghasilan yang dihitung harian. Namun, dibayarkan secara bulanan

Selanjutnya, EO wajib membuat bukti potong atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Selain membuat bukti potong, pemotong pajak wajib menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 21 ditetapkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, jangka waktu pelaporan PPh Pasal 21 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

E.2.3

Ketentuan Khusus

Pada keadaan tertentu, apabila terdapat peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan maka pihak penyelenggara kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

E.3

PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa

Berdasarkan PMK 141/2015, jasa penyelenggara kegiatan atau EO termasuk ke dalam jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23. Adapun pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan terhadap imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pengguna jasa penyelenggara kegiatan atau EO dari imbalan yang dibayarkan. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyelenggara kegiatan ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 23 terutang:

Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 wajib membuat bukti potong PPh Pasal 23, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang telah dipotong. Adapun pemotong pajak wajib menyampaikan bukti potong kepada EO yang menyatakan bahwa penghasilan yang diberikan telah dipotong PPh Pasal 23.

Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 23. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

E.4

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh EO yaitu melakukan penyewaan tempat berupa tanah dan/atau bangunan untuk pelaksanaan acara. Dalam aspek perpajakan, penghasilan atas kegiatan penyewaan tersebut merupakan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebesar 10%. Adapun untuk menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Pihak EO yang melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan. Selain itu, pihak EO wajib membuatkan bukti potong dan menyerahkan bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Selanjutnya, pihak EO wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

E.5

Pajak Pertambahan Nilai

Jasa penyelenggara kegiatan merupakan objek dari PPN, sehingga apabila EO merupakan PKP maka EO tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas jasa EO yang diberikan kepada pengguna jasa.

Hal ini dipertegas dalam SE-11/2003 yang menyatakan bahwa penyerahan jasa penyelenggara kegiatan di dalam daerah pabean ataupun pemanfaatan jasa penyelenggara kegiatan dari luar daerah pabean dikenakan PPN.

Selain itu, terhadap pembatalan pemesanan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan dikenakan biaya pembatalan, maka atas biaya tersebut juga dikenakan PPN. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN atas penyerahan jasa EO meliputi:

(i)

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan;

(ii)

imbalan yang diperoleh dan kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; dan

(iii)

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh pengguna jasa penyelenggara kegiatan.

Kemudian, dengan berlakunya PMK 131/2024 terdapat penyesuaian dalam memperhitungkan PPN terutang. PPN yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN yaitu 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain didapatkan dari 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

Adapun, untuk menghitung PPN terutang atas jasa penyelenggara kegiatan maka nilai yang digunakan adalah nilai penggantian berupa biaya yang diminta atau seharusnya diminta atas jasa yang diberikan.

Berikut merupakan rumus perhitungan PPN terutang:

Selanjutnya, EO yang telah memungut PPN wajib menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPN yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

F. Ilustrasi kasus

Kasus I

PT Kisah Senja adalah perusahaan Event Organizer (EO) yang mendapat pekerjaan untuk menyelenggarakan acara peluncuran produk terbaru dari PT Melati. Dalam rangka pelaksanaan acara tersebut, PT Kisah Senja melakukan transaksi sebagai berikut:

(i)

Menyewa gedung acara dari PT Bangun Sehati sebesar Rp75.000.000 (belum termasuk PPN).

(ii)

Membayar jasa dekorasi panggung dan lighting kepada CV Sinar sebesar Rp50.000.000 (belum termasuk PPN).

(iii)

Menyediakan jasa penyelenggaraan acara secara keseluruhan kepada PT Melati dengan nilai kontrak Rp200.000.000 (belum termasuk PPN).

Hitunglah berapa PPh dan PPN atas transaksi tersebut!

Jawaban!

Diketahui:

Sewa gedung	:	Rp75.000.000 (belum termasuk PPN)
Jasa dekorasi panggung dan lighting	:	Rp50.000.000 (belum termasuk PPN)
Jasa penyelenggara kegiatan	:	Rp200.000.000 (belum termasuk PPN)

Pembahasan:

1.

Penyewaan Gedung

Penyewaan gedung merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 10%, sehingga atas transaksi sewa gedung yang dilakukan oleh PT Kisah Senja dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).

PT Kisah senja selaku penyewa gedung memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT Bangun Sehati. Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung:

PPh Pasal 4 ayat (2)	=	10% x Rp75.000.000
	=	Rp7.500.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka PT Kisah Senja memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan sewa yang dibayarkan kepada PT Bangun Sehati sebesar Rp7.500.000.

Kemudian, selain PPh Pasal 4 ayat (2) penyewaan gedung juga dikenakan PPN. PPN dipungut oleh PT Bangun Sehati dalam hal PT Bangun Sehati telah dikukuhkan sebagai PKP.

Perhitungan PPN atas penyewaan gedung sebagai berikut:

PPN	=	12% x 11/12 x Rp75.000.000
	=	Rp8.250.000

2.

Jasa Dekorasi dan Lighting

PT Kisah Senja membayar jasa dekorasi panggung dan lighting kepada pihak ketiga yaitu CV Sinar sebesar Rp50.000.000. Jasa dekorasi panggung dan lighting termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23, sehingga atas penghasilan atau imbalan yang diberikan kepada CV Sinar harus dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Kisah Senja. Adapun perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

PPh Pasal 23	=	2% x Rp50.000.000
	=	Rp1.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka PT Kisah Senja memotong PPh Pasal 23 atas jasa dekorasi panggung dan lighting sebesar Rp1.000.000.

Selain PPh Pasal 23, jasa dekorasi panggung dan lighting juga dipungut PPN. PPN dipungut oleh CV Sinar yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

PPN	=	12% x 11/12 x Rp50.000.000
	=	Rp5.500.000

3.

Jasa Penyelenggara Acara

Lebih lanjut, jasa penyelenggara acara/kegiatan yang diberikan kepada PT Melati oleh PT Kisah Senja merupakan objek dari PPh Pasal 23, sehingga PT Melati harus memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan atau imbalan yang diberikan kepada PT Kisah Senja. Adapun perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

PPh Pasal 23	=	2% x Rp200.000.000
	=	Rp4.000.000

Selain PPh Pasal 23, jasa penyelenggara kegiatan juga dikenakan PPN. Adapun PPN dipungut oleh PT Kisah Senja selaku PKP. Berikut merupakan perhitungan PPN yang terutang:

PPN	=	12% x 11/12 x Rp200.000.000
	=	Rp22.000.000

PT Kisah Senja wajib melakukan pemungutan PPN atas jasa penyediaan kegiatan yang diberikan. Selanjutnya, PT Kisah Senja memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.