A. Dasar Hukum

Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

(i)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);

(ii)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);

(iii)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

(iv)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan s.t.d.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan).

(v)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);

(vi)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (PP 6/1994);

(vii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025);

(viii)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024);

(ix)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023)

(x)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (PMK 26/2022);

(xi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (PMK 102/2011);

(xii)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ./2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi (PER 33/2009); dan

(xiii)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (SE 79/2011).

B. Latar Belakang

Menonton film di bioskop adalah salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh masyarakat. Tingginya minat terhadap aktivitas ini, pada akhirnya mendorong perkembangan industri perfilman di Indonesia.

Melalui PP 66/1994, pemerintah mengatur terkait penyelenggaraan usaha perfilman di Indonesia. Pada peraturan tersebut disebut bahwa, usaha perfilman yang diselenggarakan oleh warga negara Indonesia (WNI) harus berbentuk badan usaha yang berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian berdasarkan UU PPh, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dalam pemerintahan, maka dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Atas hal tersebut, perusahaan bioskop memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada artikel ini akan membahas terkait beberapa aspek perpajakan yang berkaitan berbagai transaksi pada perusahaan perfilman khususnya perusahaan bioskop. Selain itu, artikel ini menyediakan petunjuk perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Definisi

Berdasarkan PP 6/1994, Perusahaan perfilman adalah badan usaha perfilman yang telah memiliki izin usaha perfilman. Untuk mendapatkan izin usaha perfilman, badan usaha perfilman harus memenuhi persyaratan berikut:

(i)

Badan usaha perfilman didirikan dan dipimpin oleh WNI;

(ii)

Badan usaha perfilman hanya bergerak di bidang usaha perfilman;

(iii)

Badan usaha perfilman memperoleh Izin Usaha Perfilman dari Menteri.

Kemudian berdasarkan PMK 102/2011, pelaku usaha di bidang perfilman yang menyelenggarakan pertunjukan film di bioskop disebut sebagai pengusaha bioskop. Adapun pengusaha bioskop tersebut dapat melakukan impor untuk jenis film cerita yang akan ditayangkan di bioskop.

Film cerita impor sebagai sebuah karya seni, memiliki beberapa karakter yaitu:

(i)

Film sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa;

(ii)

Film dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara;

(iii)

Film mengisahkan cerita fiktif atau narasi dan dapat dipertunjukkan;

(iv)

Film direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik, atau bahan lainnya;

(v)

Film tersebut berasal dari luar daerah pabean untuk dieksploitasi di dalam negeri.

D. Aspek Perpajakan Perusahaan Bioskop

D.1

Perlakuan PPh Pasal 21

Dalam menjalankan kegiatan operasional bioskop, perusahaan bioskop pasti membutuhkan pegawai untuk bekerja pada perusahaannya. Para pegawai tersebut akan mendapatkan penghasilan atas pekerjaan yang telah diberikan.

Merujuk UU PPh, penghasilan merupakan objek pajak yang atas perolehannya akan dipotong pajak penghasilan (PPh). Lebih lanjut, berdasarkan PP 58/2023, penghasilan yang diterima oleh pegawai akan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai, baik dengan status pegawai tetap, pegawai kontrak, maupun pegawai bebas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perusahaan bioskop memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai. Selain itu, perusahaan bioskop wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut merupakan rincian penjelasan PPh Pasal 21 atas pegawai bioskop.

D.1.1

Pegawai Bioskop dengan Status Pegawai Tetap

Berdasarkan PP 58/2023, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dikenai PPh Pasal 21. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif efektif rata-rata (TER).

TER dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak serta jumlah bruto yang diterima setiap masa pajak. Untuk mengetahui rincian tarif berdasarkan setiap kategori maka dapat dilihat dalam lampiran PP 58/2023.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari hingga November dapat dihitung berdasarkan tarif TER dikalikan dengan penghasilan bruto. Sedangkan untuk bulan Desember, perhitungan PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Berikut merupakan rincian perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap:

Untuk menghitung PPh Pasal 21 dari bulan Januari hingga November dapat dihitung dengan menggunakan cara berikut:

Selanjutnya, pada bulan Desember perhitungan PPh Pasal 21 dapat dihitung dengan perhitungan PPh Pasal 21 setahun terlebih dahulu. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus berikut:

Apabila telah mendapatkan jumlah PPh Pasal 21 setahun, maka langkah berikutnya yaitu menghitung PPh Pasal 21 bulan Desember dengan perhitungan berikut:

D.1.2

Pegawai Tidak Tetap

Apabila perusahaan mempekerjakan pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan secara harian ataupun bulanan, maka penghasilan tersebut tetap dikenai PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK 168/2023, terdapat perbedaan dalam hal perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan secara bulanan dan harian.

Berdasarkan PP 58/2023, Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan dihitung menggunakan TER sama seperti perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan secara bulanan:

Lebih lanjut, atas penghasilan yang diterima secara harian maka perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif efektif harian. Berikut merupakan tarif efektif harian berdasarkan PP 58/2023.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Harian Pegawai Tidak Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan secara harian, terdapat ketentuan berikut:

(i)

Penghasilan yang diterima secara harian dengan jumlah penghasilan bruto atau rata-rata penghasilan harian hingga Rp2.500.000, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

(ii)

Penghasilan yang diterima secara harian dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp2.500.000, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

D.2

Perlakuan PPh Pasal 22

Merujuk PMK 102/2011, penyerahan film cerita impor yang dilakukan oleh importir kepada pengusaha bioskop dikenai PPh Pasal 22. Untuk menghitung PPh Pasal 22 atas impor cerita film, maka DPP-nya, yaitu sebesar nilai impor.

Adapun, nilai impor tersebut merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu cost, insurance, and freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Lebih lanjut, berdasarkan PMK 26/2022 impor cerita film yang dilakukan oleh pengusaha bioskop dapat dikategorikan dalam H.S Code 37.06 yaitu atas film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan trek suara maupun tidak atau hanya terdiri dari trek suara. Secara umum, pembebanan bea masuk atas impor cerita film yaitu 10%. Akan tetapi, untuk jenis cerita film lainnya terdapat pembebanan bea masuk yang didasarkan pada perhitungan durasi waktu film.

Selanjutnya, berdasarkan PMK 81/2024 tarif PPh Pasal 22 atas impor cerita film termasuk ke dalam impor barang tertentu yang dipungut PPh Pasal 22 sebesar 10%. Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 22 atas impor:

Perlu diketahui, pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu berupa cerita film dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pelunasan PPh Pasal 22 dilakukan persamaan dengan saat pembayaran bea masuk.

D.3

Perlakuan PPh Pasal 23/26 atas Royalti

Menurut PER-33/PJ/2009, penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan karya sinematografi berdasarkan perjanjian penggunaan hasil karya, di mana hak cipta diberikan kepada pihak lain untuk menayangkan ciptaan tersebut dengan sistem bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop, dikategorikan sebagai royalti.

DPP atas royalti pada transaksi ini yaitu 10% dari nilai bagi hasil. Kemudian, berdasarkan UU PPh, penghasilan atas royalti merupakan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23/26. Apabila royalti dibayarkan kepada produser di dalam negeri maka akan dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Sedangkan, jika royalti dibayarkan kepada pihak produser luar negeri maka pihak importir memotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Berikut merupakan perhitungan PPh atas royalti:

Sebagai catatan, pihak importir juga dapat menanggung pajak atas royalti ini, pembebanan pajak atas royalti ditentukan berdasarkan kesepakatan antara produser dan importir.

D.4

Perlakuan PPh Pasal 4 ayat (2)

Apabila pengusaha bioskop melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan usahanya, maka pengusaha bioskop harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar 10%. Berikut perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2):

Selain itu, pajak yang telah dipotong dari transaksi sewa tanah dan/atau bangunan harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, perusahaan bioskop wajib melaporkan pajak tersebut paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

D.5

Perlakuan PPh Badan

Sebagai usaha yang berbadan hukum, perusahaan bioskop memiliki kewajiban untuk membayar PPh Badan. PPh Badan dapat dihitung dengan menghitung penghasilan neto fiskal terlebih dahulu.

Penghasilan neto fiskal dapat dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya dalam rangka mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan (3M). Berikut perhitungannya:

Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal. Selanjutnya, dapat menghitung penghasilan kena pajak. Perlu diketahui, penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan mencari selisih antara penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Berikut merupakan perhitungan penghasilan kena pajak:

Apabila penghasilan kena pajaknya telah ditemui, langkah selanjutnya yaitu menghitung PPh Badan terutang dengan cara sebagai berikut:

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Badan dengan skema angsuran pada setiap bulannya. Adapun skema perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu:

*Kredit Pajak meliputi: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26

Angsuran dapat dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dapat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya PPh Badan harus dilaporkan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

D.6

Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya menonton film di bioskop merupakan penyerahan jasa hiburan yang menurut UU HPP tidak dikenakan PPN. Namun, khusus pada penyerahan film cerita impor yang dilakukan oleh importir kepada pengusaha bioskop tetap dikenakan PPN.

Pemungutan PPN dilakukan pada saat pertama kali copy film cerita impor diserahkan kepada pengusaha bioskop. Adapun, pemungutan PPN hanya dikenakan 1 (satu) kali pada setiap copy film cerita impor sehingga penyerahan kepada konsumen akhir sudah tidak dikenai PPN.

Berdasarkan PMK 102/2011 s.t.d.d PMK 11/2025, PPN atas penyerahan film cerita impor dikenakan PPN dengan menggunakan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain. Adapun, nilai lain yang digunakan sebagai DPP yaitu berupa uang yang ditetapkan sebesar 11/12 dari Rp12.000.000 per copy film cerita impor.

Untuk menghitung PPN atas penyerahan cerita impor dapat dilakukan dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP nilai lain. Tarif PPN yang berlaku mulai 1 Januari 2025 yaitu 12%, sehingga perhitungan PPN atas penyerahan cerita impor yang dilakukan oleh importir kepada pengusaha bioskop sebagai berikut:

PPN yang telah dipungut wajib disetorkan dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilakukan melalui coretax atau E-faktur client desktop.

D.7

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Selain pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, bioskop juga dikenakan pajak hiburan. Hal ini disebabkan karena bioskop menyediakan jasa hiburan berupa pemutaran film atau tontonan audio visual lainnya yang ditampilkan secara langsung di lokasi tertentu.

Berdasarkan UU HKPD, penyerahan jasa tersebut termasuk ke dalam objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), sehingga atas penyerahannya dikenai pajak daerah. Adapun, atas penyerahan film atau tontonan tersebut akan dikenai pajak daerah dengan tarif maksimal 10% dari jumlah yang dibayarkan.

E. Ilustrasi Kasus

Kasus I

PT Asyik merupakan perusahaan bioskop yang berdiri sejak tahun 2019. Pada Maret 2025, PT Asyik melakukan impor cerita film dengan nilai impor sebesar Rp250.000.000. Berapakah PPh Pasal 22 atas impor cerita film tersebut.

Jawaban:

Berdasarkan PMK 81/2024, impor cerita film termasuk ke dalam barang tertentu yang dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif 10%, sehingga perhitungan PPh Pasal 22 atas impor cerita film tersebut yaitu:

PPh Pasal 22	=	10% x Rp250.000.000
	=	Rp25.000.000

PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.

Aspek Pajak Perusahaan Bioskop