Yth.

1.

Para Hakim Pengadilan Pajak.

 

2.

Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak.

 

3.

Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak.

 

4.

Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak.

 

5.

Para Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak.

 

6.

Para Pengguna Layanan Pengadilan Pajak.

 

 

 

Sehubungan dengan kebijakan perpanjangan PPKM pada tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 dan mengingat masih tingginya penularan COVID-19, Pengadilan Pajak pada periode tersebut hanya melaksanakan sidang secara elektronik dan meniadakan sidang secara tatap muka, sehingga terdapat beberapa sidang pemeriksaan yang semula dijadwalkan secara tatap muka selama periode hari Selasa 3 Agustus 2021 sampai dengan Selasa 10 Agustus 2021, menjadi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dalam rangka memberi kepastian kepada seluruh pihak, perlu ditetapkan ketentuan atas jangka waktu persiapan dan pelaksanaan sidang pemeriksaan secara tatap muka yang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021.

 

 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pihak mengenai ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan sehubungan dengan adanya sidang pemeriksaan yang semula dijadwalkan secara tatap muka tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 menjadi tidak dapat dilaksanakan.

 

 

 

Surat Edaran ini memuat penjelasan pedoman terhadap jangka waktu persiapan dan pelaksanaan sidang pemeriksaan yang semula dijadwalkan secara tatap muka tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 menjadi tidak dapat dilaksanakan.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

 

2.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

 

 

 

 

1.

Jangka waktu persiapan seluruh persidangan yang semula dijadwalkan secara tatap muka pada periode tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 namun tidak dapat dilaksanakan, tidak memperhitungkan periode tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

 

2.

Jangka waktu pelaksanaan seluruh persidangan yang semula dijadwalkan secara tatap pada periode tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 namun tidak dapat dilaksanakan, tidak memperhitungkan periode tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

1.

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.

 

2.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2021

KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., C.A.