Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Berlaku

    SURAT EDARAN 
    NOMOR SE-11/PP/2021

     
    TENTANG 
     
    PEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-10/PP/2021
     
     
     
    Yth.
    1.
    Para Hakim Pengadilan Pajak
     
    2.
    Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak
     
    3.
    Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak
     
    4.
    Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak
     
    5.
    Para Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak
     
    6.
    Para Pengguna Layanan Pengadilan Pajak
     
     
     
    A.

    UMUM
     
    Sehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-10/PP/2021, perlu ditetapkan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya di Pengadilan Pajak.
     
     
    B.

    MAKSUD DAN TUJUAN
      Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pihak mengenai ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan serta layanan administrasi lainnya sehubungan dengan adanya penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
     
     
     
     
    C.

    RUANG LINGKUP
     
    Surat Edaran ini memuat penjelasan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan serta layanan administrasi lainnya sehubungan dengan adanya penundaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
     
     
    D.

    DASAR HUKUM
     
    1.
    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
     
    2.
    Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-10/PP/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Seluruh Layanan Administrasi Secara Tatap Muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
     
     
     
    E.

    KETENTUAN
     
    1.
    Jangka Waktu Mengenai Persiapan Dan Pelaksanaan Persidangan
     
     
    a.
    Jangka waktu persiapan persidangan tidak memperhitungkan periode tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 (16 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
     
     
    b.
    Jangka waktu pelaksanaan persidangan tidak memperhitungkan periode tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 (16 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
     
    2.
    Jangka Waktu Mengenai Layanan Administrasi Lainnya
        Jangka waktu layanan administrasi lainnya, antara lain pengiriman salinan putusan Pengadilan Pajak, pengajuan permohonan peninjauan kembali dari para pihak, pengiriman Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali, izin kuasa hukum, dan dokumen-dokumen persidangan lainnya tidak memperhitungkan periode tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 (16 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
           
    F.

    PENUTUP
     
    1.
    Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.
     
    2.
    Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     
     
     
    Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 2 Juli 2021
    KETUA PENGADILAN PAJAK,
    ttd.
    Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., C.A.

    Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak SE-11/PP/2021 - Perpajakan DDTC