Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-208/PJ./1998 tanggal 6 Juni 1998 tentang perubahan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./1995 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-172/PJ./1998.

 

Dengan berlakunya keputusan ini maka kepada Kepala Kantor Wilayah diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak mengenai perubahan metode pembukuan dan/atau perubahan tahun buku yang kedua dan seterusnya.

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

1.

Wajib Pajak

 

Menyampaikan surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan menyebutkan:

 

a.

Identitas Wajib Pajak;

 

b.

Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa;

 

c.

Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.

2.

Kantor Pelayanan Pajak

 

a.

memberikan tanda terima;

 

b.

Meneliti surat permohonan;

 

c.

Meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal permohonan tersebut untuk perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang kedua dan seterusnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.

3.

Kantor Wilayah DJP

 

a.

Meneliti surat permohonan;

 

b.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

 

c.

Surat keputusan dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:

 

 

lembar 1

:

untuk Wajib Pajak;

 

 

lembar 2

:

untuk Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

lembar 3

:

untuk arsip.

 

 

 

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

24 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. ANSHARI RITONGA