24 Desember 1998 | View : 2123| Download PDF
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-40/PJ.42/1998
 
TENTANG
 
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
 
Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-208/PJ./1998 tanggal 6 Juni 1998 tentang perubahan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./1995 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-172/PJ./1998.
 
Dengan berlakunya keputusan ini maka kepada Kepala Kantor Wilayah diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak mengenai perubahan metode pembukuan dan/atau perubahan tahun buku yang kedua dan seterusnya.
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
1.
Wajib Pajak
 
Menyampaikan surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan menyebutkan:
 
a.
Identitas Wajib Pajak;
 
b.
Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa;
 
c.
Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.
2.
Kantor Pelayanan Pajak
 
a.
memberikan tanda terima;
 
b.
Meneliti surat permohonan;
 
c.
Meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal permohonan tersebut untuk perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang kedua dan seterusnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
3.
Kantor Wilayah DJP
 
a.
Meneliti surat permohonan;
 
b.
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.
 
c.
Surat keputusan dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 
 
lembar 1
:
untuk Wajib Pajak;
 
 
lembar 2
:
untuk Kantor Pelayanan Pajak;
 
 
lembar 3
:
untuk arsip.
 
 
 
 
 
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 
24 Desember 1998
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
A. ANSHARI RITONGA
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File