Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Laporan yang ringkas dan jelas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien. Laporan yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pemeriksaan yang berfokus pada manajemen penyelesaian Pemeriksaan SPT Lebih Bayar Restitusi, optimalisasi Petugas Pemeriksa Pajak, pemeriksaan khusus paska Pengampunan Pajak dan pemeriksaan tematik secara nasional dan regional. Para stakeholder LHP saat ini memerlukan perbaikan untuk menunjang hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas. Tim Pemeriksa memerlukan LHP Yang ringkas dan terhubung dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sehingga memudahkan penyusunannya. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) membutuhkan LHP yang mudah dipahami serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas hasil pemeriksaan. Account Representative dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak. LHP yang fokus dan jelas juga dapat digunakan pihak lain yang terkait dengan proses Keberatan dan Banding sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan. Untuk mengakomodir pelaksanaan beberapa hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak perlu melakukan revitalisasi pada format LHP dengan menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

 

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan, bentuk, isi, dan format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun dengan merujuk pada standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal ini bentuk, isi, dan format LHP disusun ulang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Bagian Umum dan bagian Pelaksanaan Pemeriksaan disusun dengan penekanan pada penguatan pemahaman atas Wajib Pajak yang diperiksa dan tertib administrasi pemeriksaan; dan

 

2.

Bagian Hasil Pemeriksaan disusun per Surat Pemberitahuan (SPT) per jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.

 

Pedoman ini dibuat agar format LHP menjadi seragam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LHP adalah sebagai berikut:

 

1.

LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.

 

2.

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

 

3.

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar pembuatan nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

 

4.

Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

 

5.

LHP harus dilengkapi dengan Executive Summary, yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan dan daftar 5 (lima) koreksi terbesar atas jenis pajak dan pos-posnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), yang ditujukan untuk memudahkan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam memahami isi LHP secara cepat dan tepat. Pos-pos dalam SPT yang merupakan koreksi terbesar dapat berupa pos:

 

 

a.

Peredaran bruto;

 

 

b.

Harga Pokok Penjualan;

 

 

c.

Biaya usaha lainnya;

 

 

d.

Penghasilan bruto di luar usaha;

 

 

e.

Biaya di luar usaha;

 

 

f.

Penyesuaian fiskal;

 

 

g.

Kompensasi kerugian;

 

 

h.

Kredit Pajak;

 

 

i.

Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;

 

 

j.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri;

 

 

k.

Objek PPN lmpor/Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

 

 

l.

Objek Pajak Pertambahan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

 

 

m.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final;

 

 

n.

Objek Bea Meterai; dan/atau

 

 

o.

Objek Pajak Lainnya.

 

 

Kelompok koreksi diisi dengan kode sebagai berikut:

 

 

a.

Koreksi karena bukti diisi dengan kode 1;

 

 

b.

Koreksi karena perbedaan penerapan ketentuan perpajakan diisi dengan kode 2;

 

 

c.

Koreksi karena transfer pricing diisi dengan kode 3.

 

 

Pada Executive Summary ditulis tempat dan tanggal pembuatan serta ditandatangani oleh Supervisor.

 

6.

Pedoman Penyusunan LHP yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal ini berlaku untuk:

 

 

a.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan tujuan lain tetapi tidak termasuk pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

 

b.

Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

 

 

c.

Ruang Lingkup Pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

 

 

d.

Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap, atau Orang Pribadi.

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran Direktorat Jenderal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam memenuhi standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran Direktorat Jenderal ini disusun dengan tujuan menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain secara ringkas, jelas, dan terperinci.

 

 

 

Surat Edaran Direktorat Jenderal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

 

1.

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari:

 

 

a.

LHP untuk pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

 

 

 

1)

LHP untuk pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan;

 

 

 

2)

LHP untuk pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Orang Pribadi.

 

 

b.

LHP untuk pemeriksaan data yang bersifat konkret:

 

 

 

1)

LHP untuk pemeriksaan data konkret berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Badan;

 

 

 

2)

LHP untuk pemeriksaan data konkret berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;

 

 

 

3)

LHP untuk pemeriksaan data konkret selain data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Badan;

 

 

 

4)

LHP untuk pemeriksaan data konkret selain data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

 

 

c.

LHP untuk pemeriksaan Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu:

 

 

 

1)

LHP untuk pemeriksaan Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran bruto tertentu;

 

 

 

2)

LHP untuk pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peredaran bruto tertentu.

 

 

d.

LHP untuk pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

 

 

e.

LHP untuk pemeriksaan Wajib Pajak Badan.

 

2.

LHP untuk tujuan lain;

 

3.

Penyusunan LHP;

 

4.

Ketentuan lain-lain; dan

 

5.

Ketentuan peralihan.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

 

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan; dan

 

4.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tahun 2013 tentang Standar Pemeriksaan.

 

 

 

LHP terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

 

1.

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

 

 

a.

LHP untuk pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

a.1.

Wajib Pajak Badan

 

 

 

 

1)

Bagian Awal

 

 

 

 

 

a)

Halaman Judul

 

 

 

 

 

 

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, jenis pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.

 

 

 

 

 

b)

Daftar lsi

 

 

 

 

 

 

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

 

 

 

 

2)

Bagian lsi

 

 

 

 

 

a)

Umum

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan pemeriksa diisi dengan:

 

 

 

 

 

 

 

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku."

 

 

 

 

 

 

(2)

Penugasan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

susunan Tim Pemeriksa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

masa pajak dan tahun pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

kode dan kriteria pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tanggal mulai pemeriksaan; dan

 

 

 

 

 

 

 

(f)

perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(3)

Identitas Wajib Pajak

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Wajib Pajak minimal mencantumkan:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nama Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

NPWP;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

 

 

 

 

 

 

 

(d)

alamat dan nomor telepon;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tahun buku;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

mata uang yang digunakan. Apabila Wajib Pajak menggunakan mata uang selain rupiah, harus dicantumkan nomor dan tanggal surat ijin penyelenggaraan pembukuan dengan mata uang asing dari Menteri Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

metode pembukuan yang dipakai;

 

 

 

 

 

 

 

(i)

audit laporan keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

(j)

gambaran kegiatan usaha, yang berisi informasi antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendirian perusahaan, diisi berdasarkan Akta Pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

bagan/pohon kepemilikan, diisi dengan tabel dan atau diagram kepemilikan perusahaan pada tahun pajak yang diperiksa. Bagan/pohon kepemilikan terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

permodalan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

daftar pemegang saham; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.

pohon kepemilikan yang diisi dengan diagram kepemilikan Wajib Pajak sampai ke tingkat yang signifikan minimal satu level ke atas dan ke bawah.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

daftar susunan pengurus dan komisaris;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

proses bisnis Wajib Pajak, diisi secara naratif mengenai ringkasan produk yang dihasilkan, alur kegiatan usaha, prosedur penjualan, pembelian, dan produksi, termasuk karakteristik produk, kepemilikan merek, lisensi, paten, Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI) dan sebagainya; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

-

informasi supplier dan customer utama, diisi dengan nama, NPWP, alamat, jenis barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai transaksi sebesar 10% atau lebih dari total transaksi pembelian dan penjualan.

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut SPT dan hasil pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(4)

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

 

 

 

 

 

 

 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

jenis kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

ketaatan pembayaran/penyetoran pajak; dan

 

 

 

 

 

 

 

(c)

ketaatan pelaporan SPT Masa PPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diberikan penjelasan tidak lanjut atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau SPT yang tidak, kurang, terlambat dibayar, dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(5)

Data/lnformasi yang Tersedia

 

 

 

 

 

 

 

Data/lnformasi yang Tersedia memuat data dan/atau informasi yang tersedia yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

data SPT Masa PPN yang dilaporkan;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

daftar sisa tagihan pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Alat Keterangan (KP. Data);

 

 

 

 

 

 

 

(d)

hasil analisis dan pengembangan atas lnformasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP);

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya; dan

 

 

 

 

 

 

 

(f)

data/informasi lainnya.

 

 

 

 

 

 

(6)

Daftar Buku, Catatan, dan/atau Dokumen yang dipinjam

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Buku, Catatan, dan/atau Dokumen yang dipinjam berisi informasi mengenai buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam kepada Wajib Pajak sesuai dengan surat peminjaman, bukti peminjaman, dan/atau berita acara pemenuhan.

 

 

 

 

 

 

(7)

Daftar Lampiran

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Lampiran terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Pakta Integritas;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

perhitungan PPN dan/atau PPnBM per Masa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

Data/lnformasi lain yang Diproduksi.

 

 

 

 

 

b)

Pelaksanaan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

(1)

Kronologis Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Kronologis Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Tanggal pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau pertemuan dengan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Nomor dan tanggal kelengkapan peminjaman dokumen Wajib Pajak yang terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bukti Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peringatan I;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peringatan II; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Berita Acara Pemenuhan/Tidak Dipenuhi peminjaman Buku, Catatan, dan dokumen dalam rangka pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Nomor dan tanggal penyampaian SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Nomor surat dan tanggapan Wajib Pajak atas SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Nomor dan tanggal surat undangan pembahasan akhir;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

Tanggal risalah pembahasan;

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Nomor dan tanggal permohonan Quality Assurance jika Wajib Pajak mengajukan permohonan Quality Assurance;

 

 

 

 

 

 

 

(j)

Tanggal Risalah tim Quality Assurance; dan

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(2)

Materi yang Diperiksa

 

 

 

 

 

 

 

Materi yang diperiksa berisi informasi mengenai jenis pajak, pos-pos dalam SPT dan pos-pos turunan yang diperiksa. Penentuan jenis pajak, pos-pos dalam SPT dan pos-pos turunan yang diperiksa didasarkan pada Rencana Pemeriksaan atau Rencana Pemeriksaan Perubahan terakhir.

 

 

 

 

 

c)

Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan terdiri dari lkhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Perhitungan Pajak Terutang dan Uraian Hasil Pemeriksaan yang disusun berdasarkan jenis pajak yang diperiksa. Jenis pajak yang ditampilkan hanya jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM dihitung sekaligus dari masa pajak awal pemeriksaan sampai dengan masa pajak akhir pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan. Uraian hasil pemeriksaan per masa pajak dituangkan dalam lampiran LHP.

 

 

 

 

 

 

(1)

lkhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos yang diperiksa serta penghitungan pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Memuat ikhtisar per jenis pajak sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan dengan penambahan kolom koreksi.

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Jumlah menurut pemeriksaan diisi dengan jumlah rupiah menurut pemeriksa berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan akhir atau risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Jumlah menurut koreksi, untuk pos penghasilan dan/atau pajak yang masih harus dibayar, diisi jumlah rupiah menurut pemeriksaan dikurangi dengan jumlah rupiah menurut Wajib Pajak, sedangkan untuk pos biaya dan/atau kredit pajak, diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak dikurangi dengan jumlah menurut pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Jumlah menurut pembahasan akhir yang disetujui diisi dengan jumlah rupiah yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir atau risalah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(2)

Uraian Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal UP2 Domisili juga melakukan pemeriksaan kepada WP Lokasi, maka uraian hasil pemeriksaan juga harus menyajikan hasil pemeriksaan terhadap WP Lokasi.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan uraian hasil pemeriksaan dibagi menjadi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan Barang dan Jasa dan/atau DPP PPnBM; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(b)

DPP Perolehan Barang dan Jasa; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(c)

PPN Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak; dan atau

 

 

 

 

 

 

 

(d)

PPnBM; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan.

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing pos dalam uraian hasil pemeriksaan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Sumber pengujian, yang memuat buku, catatan, dokumen dan/atau data lainnya yang relevan yang dihimpun, diolah dan dilakukan dalam pengujian sesuai dengan data/informasi yang tersedia dan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Pengujian yang dilakukan, yang memuat metode pemeriksaan yang terdiri dari teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap sumber pengujian;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Simpulan disajikan dalam bentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan, kecuali dalam hal pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan sebelumnya dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Penjelasan, yang terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendapat Pemeriksa Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan beserta penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar simpulan. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang valid dan relevan serta memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Simpulan dan keputusan Wajib Pajak sesuai dalam Pembahasan Akhir;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar simpulan dan keputusan dalam hal terdapat pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance.

 

 

 

 

 

d)

Data dan lnformasi yang Diproduksi

 

 

 

 

 

 

(1)

Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

(2)

Daftar Harta yang Belum atau Kurang Diungkap/Dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016;

 

 

 

 

 

 

(3)

Data lainnya.

 

 

 

 

 

e)

Usulan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Tim Pemeriksa, "Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.";

 

 

 

 

 

 

(2)

Nama Wajib Pajak dan NPWP; dan

 

 

 

 

 

 

(3)

usulan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak per masa pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau

 

 

 

 

 

 

(4)

usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan diisi alasan membuat LHP Sumir; atau

 

 

 

 

 

 

(5)

usulan lainnya yang dianggap perlu.

 

 

 

 

3)

Bagian Akhir

 

 

 

 

 

Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari dokumen aslinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2.

Wajib Pajak Orang Pribadi

 

 

 

 

1)

Bagian Awal

 

 

 

 

 

a)

Halaman Judul

 

 

 

 

 

 

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan, judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, jenis pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.

 

 

 

 

 

b)

Daftar lsi

 

 

 

 

 

 

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

 

 

 

 

2)

Bagian lsi

 

 

 

 

 

a)

Umum

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan pemeriksa diisi dengan:

 

 

 

 

 

 

 

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku."

 

 

 

 

 

 

(2)

Penugasan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nomor dan tanggal SP2 dan SP2 Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

susunan Tim Pemeriksa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

masa pajak dan tahun pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

kode dan kriteria pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tanggal mulai pemeriksaan; dan

 

 

 

 

 

 

 

(f)

perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(3)

Identitas Wajib Pajak

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Wajib Pajak minimal mencantumkan:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nama Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

NPWP;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

tanggal pengukuhan PKP;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Nomor lnduk Kependudukan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Susunan Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

alamat dan nomor telepon;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

tahun buku;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(i)

metode pembukuan yang dipakai;

 

 

 

 

 

 

 

(j)

Audit Laporan Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Gambaran Kegiatan Usaha, yang berisi informasi antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Perijinan Usaha;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sumber pendanaan usaha, diisi dengan pendanaan dari modal sendiri dan dari pinjaman kepada pihak lain;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Rekening Usaha termasuk rekening pribadi yang digunakan untuk kegiatan usaha;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nama dan alamat lokasi usaha baik alat fisik maupun alamat virtual seperti alat situs web, akun media sosial dan akun pada usaha online;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

proses bisnis Wajib Pajak, diisi dengan deskripsi produk, diagram alur, dan penjelasan proses bisnis Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

Produk yang dihasilkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Alur kegiatan usaha;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Prosedur penjualan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.

Prosedur pembelian;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.

Proses dan kapasitas produksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

informasi customer dan supplier utama, diisi dengan nama, NPWP, alamat, jenis barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai transaksi sebesar 10% atau lebih dari total transaksi pembelian atau penjualan.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

informasi lain yang dipandang perlu oleh Pemeriksa Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(l)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut SPT dan hasil pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(4)

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

 

 

 

 

 

 

 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

jenis kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

ketaatan pembayaran/penyetoran pajak; dan

 

 

 

 

 

 

 

(c)

ketaatan pelaporan SPT Masa PPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diberikan penjelasan tidak lanjut atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau SPT yang tidak, kurang, terlambat dibayar, dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(5)

Data/lnformasi yang Tersedia

 

 

 

 

 

 

 

Data/lnformasi yang Tersedia memuat data dan/atau informasi yang tersedia yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

data SPT Masa PPN yang dilaporkan;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

daftar sisa tagihan pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

KP. Data;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

hasil analisis dan pengembangan atas lnformasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP);

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya; dan

 

 

 

 

 

 

 

(f)

data/informasi lainnya.

 

 

 

 

 

 

(6)

Daftar Buku, Catatan, dan/atau Dokumen yang dipinjam

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Buku, Catatan, dan/atau Dokumen yang dipinjam berisi informasi mengenai buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam kepada Wajib Pajak sesuai dengan surat peminjaman, bukti peminjaman, dan/atau berita acara pemenuhan.

 

 

 

 

 

 

(7)

Daftar Lampiran

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Lampiran terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Pakta Integritas;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

perhitungan PPN dan/atau PPnBM per Masa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

Data/lnformasi lain yang Diproduksi.

 

 

 

 

 

b)

Pelaksanaan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

(1)

Kronologis Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Kronologis Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Tanggal pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau pertemuan dengan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Nomor dan tanggal kelengkapan peminjaman dokumen Wajib Pajak yang terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bukti Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peringatan I;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Surat Peringatan II; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Berita Acara Pemenuhan/Tidak Dipenuhi peminjaman Buku, Catatan, dan dokumen dalam rangka pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Nomor dan tanggal penyampaian SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Nomor surat dan tanggapan Wajib Pajak atas SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Nomor dan tanggal surat undangan pembahasan akhir;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

Tanggal risalah pembahasan;

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Nomor dan tanggal permohonan Quality Assurance jika Wajib Pajak mengajukan permohonan Quality Assurance;

 

 

 

 

 

 

 

(j)

Tanggal Risalah tim Quality Assurance; dan

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(2)

Materi yang Diperiksa

 

 

 

 

 

 

 

Materi yang diperiksa berisi informasi mengenai jenis pajak, pos-pos dalam SPT dan pos-pos turunan yang diperiksa. Penentuan jenis pajak, pos-pos dalam SPT dan pos-pos turunan yang diperiksa didasarkan pada Rencana Pemeriksaan atau Rencana Pemeriksaan Perubahan terakhir.

 

 

 

 

 

c)

Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan terdiri dari lkhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Perhitungan Pajak Terutang dan Uraian Hasil Pemeriksaan yang disusun berdasarkan jenis pajak yang diperiksa. Jenis pajak yang ditampilkan hanya jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM dihitung sekaligus dari masa pajak awal pemeriksaan sampai dengan masa pajak akhir pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan. Uraian hasil pemeriksaan per masa pajak dituangkan dalam lampiran LHP.

 

 

 

 

 

 

(1)

lkhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos yang diperiksa serta penghitungan pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Memuat ikhtisar per jenis pajak sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan dengan penambahan kolom koreksi.

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Jumlah menurut pemeriksaan diisi dengan jumlah rupiah menurut pemeriksa berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan akhir atau risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Jumlah menurut koreksi, untuk pos penghasilan dan/atau pajak yang masih harus dibayar, diisi jumlah rupiah menurut pemeriksaan dikurangi dengan jumlah rupiah menurut Wajib Pajak, sedangkan untuk pos biaya dan/atau kredit pajak, diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak dikurangi dengan jumlah menurut pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Jumlah menurut pembahasan akhir yang disetujui diisi dengan jumlah rupiah yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir atau risalah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(2)

Uraian Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal UP2 Domisili juga melakukan pemeriksaan kepada WP Lokasi, maka uraian hasil pemeriksaan juga harus menyajikan hasil pemeriksaan terhadap WP Lokasi.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan uraian hasil pemeriksaan dibagi menjadi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan Barang dan Jasa dan/atau DPP PPnBM; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(b)

DPP Perolehan Barang dan Jasa; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(c)

PPN Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak; dan atau

 

 

 

 

 

 

 

(d)

PPnBM; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan.

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing pos dalam uraian hasil pemeriksaan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Sumber pengujian, yang memuat buku, catatan, dokumen dan/atau data lainnya yang relevan yang dihimpun, diolah dan dilakukan dalam pengujian sesuai dengan data/informasi yang tersedia dan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Pengujian yang dilakukan, yang memuat metode pemeriksaan yang terdiri dari teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap sumber pengujian;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Simpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan disajikan dalam bentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan, kecuali dalam hal pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan sebelumnya dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Penjelasan, yang terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendapat Pemeriksa Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan beserta penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar simpulan. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang valid dan relevan serta memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Simpulan dan keputusan Wajib Pajak sesuai dalam Pembahasan Akhir;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar simpulan dan keputusan dalam hal terdapat pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance.

 

 

 

 

 

d)

Data dan lnformasi yang Diproduksi

 

 

 

 

 

 

(1)

Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

(2)

Daftar Harta yang Belum atau Kurang Diungkap/Dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016;

 

 

 

 

 

 

(3)

Data lainnya.

 

 

 

 

 

e)

Usulan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Tim Pemeriksa, "Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.";

 

 

 

 

 

 

(2)

Nama Wajib Pajak dan NPWP; dan

 

 

 

 

 

 

(3)

usulan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak per masa pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau

 

 

 

 

 

 

(4)

usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan diisi alasan membuat LHP Sumir; atau

 

 

 

 

 

 

(5)

usulan lainnya yang dianggap perlu.

 

 

 

 

3)

Bagian Akhir

 

 

 

 

 

Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari dokumen aslinya.

 

 

 

 

 

 

b.

LHP untuk pemeriksaan data yang bersifat konkret

 

 

 

b.1.

Data konkret berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Badan

 

 

 

 

1)

Bagian Awal

 

 

 

 

 

a)

Halaman Judul

 

 

 

 

 

 

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan, judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, jenis pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.

 

 

 

 

 

b)

Daftar lsi

 

 

 

 

 

 

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

 

 

 

 

2)

Bagian lsi

 

 

 

 

 

a)

Umum

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan pemeriksa diisi dengan:

 

 

 

 

 

 

 

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku."

 

 

 

 

 

 

(2)

Penugasan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nomor dan tanggal SP2 dan SP2 Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

susunan Tim Pemeriksa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

masa pajak dan tahun pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

kode dan kriteria pemeriksaan; dan

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tanggal mulai pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(3)

Identitas Wajib Pajak

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Wajib Pajak minimal mencantumkan:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nama Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

NPWP;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

tanggal pengukuhan PKP;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

alamat dan nomor telepon;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tahun buku;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Gambaran Kegiatan Usaha, yang berisi informasi antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendirian perusahaan, diisi berdasarkan Akta Pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal.

 

 

 

 

 

 

(4)

Data/lnformasi yang Tersedia

 

 

 

 

 

 

 

Data/lnformasi yang Tersedia memuat data dan/atau informasi yang tersedia yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Data SPT; dan

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Data yang bersifat konkret.

 

 

 

 

 

 

(5)

Daftar Lampiran

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Pakta Integritas;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Dokumen data konkret; dan

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Data/lnformasi yang Diproduksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Alat Keterangan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Data Lainnya.

 

 

 

 

 

b)

Pelaksanaan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

(1)

Kronologis Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Kronologis Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Nomor dan tanggal Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Nomor dan tanggal Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Nomor dan tanggal penyampaian SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Nomor surat dan tanggapan Wajib Pajak atas SPHP;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Nomor dan tanggal surat undangan pembahasan akhir;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Tanggal risalah pembahasan;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(2)

Materi yang Diperiksa

 

 

 

 

 

 

 

Materi yang diperiksa berisi informasi mengenai jenis pajak, pos-pos dalam SPT yang berisi Harta Bersih belum/kurang dilaporkan berdasarkan Surat Keterangan dan Data yang bersifat konkret.

 

 

 

 

 

c)

Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan terdiri dari lkhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Perhitungan Pajak Terutang dan Uraian Hasil Pemeriksaan. Jenis Pajak yang ditampilkan merupakan jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan pengenaan PPh atas Harta Bersih.

 

 

 

 

 

 

(1)

lkhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi pos yang diperiksa serta penghitungan pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan dengan penambahan kolom koreksi.

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Jumlah menurut pemeriksaan diisi dengan jumlah rupiah menurut pemeriksa berdasarkan ikhtisar hasil pembahasan akhir yang menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Jumlah menurut koreksi untuk pos penghasilan dan/atau pajak yang masih harus dibayar, diisi jumlah rupiah menurut pemeriksaan dikurangi dengan jumlah rupiah menurut Wajib Pajak, sedangkan untuk pos biaya dan/atau kredit pajak, diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak dikurangi dengan jumlah menurut pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Jumlah menurut pembahasan akhir yang disetujui diisi dengan jumlah rupiah yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

 

 

 

 

 

 

(2)

Uraian Hasil Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data yang bersifat konkret serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan uraian hasil pemeriksaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Objek Pajak; dan

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Kredit Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing pos dalam uraian hasil pemeriksaan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Pengujian yang dilakukan;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian yang dilakukan memuat metode pemeriksaan yang terdiri dari teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap sumber pengujian;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Simpulan;

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan disajikan dalam bentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai harta bersih menurut SPT Wajib Pajak dan/atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Penjelasan, yang terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendapat Pemeriksa Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan beserta penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar simpulan. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang valid dan relevan serta memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir.

 

 

 

 

 

d)

Data dan lnformasi yang Diproduksi

 

 

 

 

 

 

Data dan lnformasi diisi dengan jenis dan nilai data yang diproduksi dari hasil pemeriksaan.

 

 

 

 

 

e)

Usulan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Tim Pemeriksa, "Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.";

 

 

 

 

 

 

(2)

Nama Wajib Pajak dan NPWP; dan

 

 

 

 

 

 

(3)

usulan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau

 

 

 

 

 

 

(4)

usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan diisi alasan membuat LHP Sumir; atau

 

 

 

 

 

 

(5)

usulan lainnya yang dianggap perlu.

 

 

 

 

3)

Bagian Akhir

 

 

 

 

 

Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari dokumen aslinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2.

Data konkret berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

 

 

 

 

1)

Bagian Awal

 

 

 

 

 

a)

Halaman Judul

 

 

 

 

 

 

Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan, judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, jenis pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.

 

 

 

 

 

b)

Daftar lsi

 

 

 

 

 

 

Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

 

 

 

 

2)

Bagian lsi

 

 

 

 

 

a)

Umum

 

 

 

 

 

 

(1)

Pernyataan Pemeriksa

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan pemeriksa diisi dengan:

 

 

 

 

 

 

 

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku."

 

 

 

 

 

 

(2)

Penugasan Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan Pemeriksaan berisi informasi mengenai:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nomor dan tanggal SP2 dan SP2 Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

susunan Tim Pemeriksa Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

masa pajak dan tahun pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

kode dan kriteria pemeriksaan; dan

 

 

 

 

 

 

 

(e)

tanggal mulai pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(3)

Identitas Wajib Pajak

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Wajib Pajak minimal mencantumkan:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

nama Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

NPWP;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

tanggal pengukuhan PKP;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Nomor lnduk Kependudukan;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Susunan Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

alamat dan nomor telepon;

 

 

 

 

 

 

 

(g)

tahun buku;

 

 

 

 

 

 

 

(h)

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak:

 

 

 

 

 

 

 

(i)

metode pembukuan yang dipakai;

 

 

 

 

 

 

 

(j)

Tarif (persentase) Norma Penghitungan Penghasilan Netto;

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Klasifikasi Lapangan Usaha menurut SPT dan hasil pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(4)

Data/lnformasi yang Tersedia

 

 

 

 

 

 

 

Data/lnformasi yang Tersedia memuat data dan/atau informasi yang tersedia yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Data SPT; dan

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Data yang bersifat konkret.

 

 

 

 

 

 

(5)

Daftar Lampiran

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir;

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Pakta Integritas;

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Dokumen data konkret; dan

 

 

 

 

 

 

 

(g)

Data/lnformasi yang diproduksi;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Alat Keterangan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

 

-