Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 59/PMK.03/2021

     
    TENTANG
     
    PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
     
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
     

    Menimbang
    a.
    bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan perpajakan, telah dibentuk Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
    b.
    bahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
    c.
    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
     
     

    Mengingat
    1.
    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2.
    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
    3.
    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
    4.
    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
    5.
    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
    6.
    Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
    7.
    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
    8.
    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
    9.
    Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
    10.
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1695);
    11.
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
    12.
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK.
     
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
     

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1.
    Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
    2.
    Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    3.
    Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    4.
    Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5.
    Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    6.
    Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penyuluhan perpajakan.
    7.
    Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang selanjutnya disebut Asisten Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perpajakan.
    8.
    Penyuluhan Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
    9.
    Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang selanjutnya disingkat LKJF Asisten Penyuluh Pajak adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang belum terisi karena adanya pejabat fungsional yang diberhentikan, meninggal dunia, pensiun, dan adanya peningkatan volume beban kerja serta pembentukan organisasi kerja baru.
    10.
    Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
    11.
    Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
    12.
    Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang selanjutnya disingkat SKJ adalah deskripsi Kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang meliputi Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
    13.
    Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang ASN untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    14.
    Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Nilai Kinerja adalah gabungan nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
    15.
    Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
    16.
    Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disebut HKM adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Penyuluh Pajak sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
    17.
    Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penyuluh Pajak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
    18.
    Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penyuluh Pajak sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
    19.
    Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
    20.
    Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Asisten Penyuluh Pajak dalam bentuk Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak.
    21.
    Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    22.
    Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    23.
    Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan.
    24.
    Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penyuluh Pajak baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan.
    25.
    Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
    26.
    Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mewakili Kementerian Keuangan melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    27.
    Pimpinan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan.
    28.
    Pemberhentian adalah pemberhentian Fungsional Asisten Penyuluh Pajak pemberhentian sebagai PNS.
     
     
    BAB II
    KEDUDUKAN, JENJANG, DAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
     

    Pasal 2
    (1)
    Asisten Penyuluh Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penyuluhan pada Kementerian Keuangan.
    (2)
    Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (3)
    Kedudukan Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     
     

    Pasal 3
    (1)
    Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
    (2)
    Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
     
    a.
    Asisten Penyuluh Pajak Terampil;
     
    b.
    Asisten Penyuluh Pajak Mahir; dan
     
    c.
    Asisten Penyuluh Pajak Penyelia.
    (3)
    Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak terdiri atas:
     
    a.
    Asisten Penyuluh Pajak Terampil, meliputi:
     
     
    1.
    Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
     
     
    2.
    Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
     
    b.
    Asisten Penyuluh Pajak Mahir, meliputi:
     
     
    1.
    Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
     
     
    2.
    Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
     
    c.
    Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, meliputi:
     
     
    1.
    Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
     
     
    2.
    Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
     
     
     
     

    Pasal 4
    (1)
    Uraian kegiatan tugas jabatan, uraian kegiatan pengembangan profesi dan penunjang, butir kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, dan deskripsi mengenai kriteria/klasifikasi butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (2)
    Uraian kegiatan tugas jabatan, uraian kegiatan pengembangan profesi dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.
    (3)
    Asisten Penyuluh Pajak dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penyuluh Pajak untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dengan ketentuan perolehan Angka Kredit sebagai berikut:
     
    a.
    Asisten Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
     
    b.
    Asisten Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
     
     
     

    Pasal 5
    (1)
    Pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk individu atau tim.
    (2)
    Pelaksanaan tugas jabatan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang anggota tim.
    (3)
    Pelaksanaan tugas oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan unit kerja tempat Asisten Penyuluh Pajak berkedudukan.
    (4)
    Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan.
    (5)
    Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai pengendali lapangan atas kegiatan penyuluhan.
    (6)
    Asisten Penyuluh Pajak yang dapat menduduki jabatan koordinator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
     
    a.
    memiliki jenjang jabatan Asisten Penyuluh Pajak Mahir;
     
    b.
    memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
     
    c.
    persyaratan lain yang ditentukan oleh Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional.
    (7)
    Asisten Penyuluh Pajak yang dapat menduduki jabatan ketua tim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
     
    a.
    memiliki jenjang jabatan paling rendah Asisten Penyuluh Pajak Mahir;
     
    b.
    memiliki pangkat ruang paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
     
    c.
    persyaratan lain yang ditentukan oleh Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional.
    (8)
    Penunjukan sebagai koordinator dan ketua tim dilakukan oleh:
     
    a.
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk penunjukan koordinator di wilayah kerjanya; dan
     
    b.
    Pejabat Administrator untuk penunjukan ketua tim di wilayah kerjanya.
    (9)
    Dalam hal dalam suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pajak yang memenuhi syarat sebagai koordinator, tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh ketua tim.
     
     
     
    BAB III
    PENGANGKATAN DALAM JABATAN
     
    Bagian Kesatu
    Pejabat yang Berwenang
     

    Pasal 6
    Asisten Penyuluh Pajak diangkat oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     

    Pasal 7
    Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilakukan melalui pengangkatan:
    a.
    pertama;
    b.
    perpindahan dari jabatan lain;
    c.
    Penyesuaian/Inpassing; dan
    c.
    promosi.
     
     
    Bagian Kedua
    Pengangkatan Pertama
     

    Pasal 8
    (1)
    Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi LKJF Asisten Penyuluh Pajak yang telah ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.
    (2) Calon Asisten Penyuluh Pajak yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
      a. berstatus PNS;
      b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
      c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
      d. sehat jasmani dan rohani;
      e. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, komunikasi, atau teknik;
      f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
      h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
      i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
    (3) Calon Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS.
    (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melebihi 1 (satu) tahun, maka kepada PNS tersebut tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Penyuluhan yang dibuktikan dengan sertifikat.
    (6) Asisten Penyuluh Pajak yang belum dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jabatan.
    (7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui pengangkatan pertama sama dengan pangkat yang dimiliki.
    (8) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui pengangkatan pertama dilaksanakan berdasarkan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
    (9) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0 (nol).
    (10) Keputusan pengangkatan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak disusun sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
       
    Bagian Ketiga
    Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain
     

    Pasal 9
    (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (2) Calon Asisten Penyuluh Pajak yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
      a. berstatus PNS;
      b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang 11/c;
      c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
      d. sehat jasmani dan rohani;
      e. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, komunikasi, ilmu sosial, atau teknik;
      f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan dan/atau perpajakan paling singkat 2 (dua) tahun;
      g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
      i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
      j. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
      k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
      l. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.
    (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan LKJF Asisten Penyuluh Pajak sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
    (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diperoleh dan diperhitungkan secara kumulatif.
    (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimiliki pada saat pengusulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (6) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
    (7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sesuai Angka Kredit awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dapat ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
    (8) Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
    (9) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada PyB paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
    (10) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (11) Asisten Penyuluh Pajak yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. tersedia LKJF untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
      b. berijazah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, komunikasi, ilmu sosial, atau teknik;
      c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
      d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang akan diduduki; dan
      e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
    (12) Pangkat yang ditetapkan bagi Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
         
    Bagian Keempat
    Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing
     

    Pasal 10
    (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. berstatus PNS;
      b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
      c. sehat jasmani dan rohani;
      d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, komunikasi, atau teknik;
      e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan dan/atau perpajakan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
      f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    (2) Angka Kredit awal untuk PNS yang diangkat menjadi Asisten Penyuluh Pajak melalui Penyesuaian/Inpassing ditetapkan sebesar Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing ditambah dengan Angka Kredit Kumulatif Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (3) Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui Penyesuaian/Inpassing mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing.
         
    Bagian Kelima
    Pengangkatan Melalui Promosi
     

    Pasal 11
    Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
    b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
    c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
       

    Pasal 12
    (1) Pengangkatan Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilaksanakan bagi:
      a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak; atau
      b. kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak satu tingkat lebih tinggi.
    (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
      b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      c. memiliki rekam jejak yang baik;
      d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
      e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
      f. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
      g. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
      h. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.
    (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi harus mempertimbangkan LKJF Asisten Penyuluh Pajak yang akan diduduki.
    (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
    (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
    (6) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak disusun sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
       
    BAB IV
    TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN
     
    Bagian Kesatu
    Target Angka Kredit Minimal
     

    Pasal 13
    (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak ditetapkan paling sedikit:
      a. 5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penyuluh Pajak Terampil;
      b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penyuluh Pajak Mahir; dan
      c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penyuluh Pajak Penyelia.
    (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak berlaku bagi Asisten Penyuluh Pajak Terampil dan Asisten Penyuluh Pajak Mahir yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
    (3) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penyuluh Pajak Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
    (4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Asisten Penyuluh Pajak digunakan sebagai dasar untuk penyusunan dan penilaian SKP.
         
    Bagian Kedua
    Angka Kredit Pemeliharaan
     

    Pasal 14
    (1) Asisten Penyuluh Pajak yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun harus memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
      a. 4 (empat) untuk Asisten Penyuluh Pajak Terampil; dan
      b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Penyuluh Pajak Mahir.
    (2) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
         
    BAB V
    ANGKA KREDIT PENDIDIKAN
     

    Pasal 15
    (1) Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur:
      a. pengembangan profesi; atau
      b. penunjang.
    (2) Ketentuan bagi ijazah pendidikan sebagai unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
      a. merupakan ijazah diploma tiga atau sarjana/diploma empat dalam bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, atau komunikasi;
      b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat;
      c. ijazah yang dapat diusulkan untuk diberikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak 1 (satu) ijazah untuk setiap periode penilaian; dan
      d. jumlah Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (3) Ketentuan bagi ijazah pendidikan sebagai unsur penunjang sebagai berikut:
      a. merupakan ijazah diploma tiga atau sarjana/diploma empat selain yang termasuk dalam bidang yang diakui dalam unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
      b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar:
        1. 4 (empat) untuk pendidikan diploma tiga; atau
        2. 5 (lima) untuk pendidikan sarjana/diploma empat.
      c. ijazah yang dapat diusulkan untuk diberikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak 1 (satu) ijazah untuk setiap periode penilaian.
    (4) Pengakuan ijazah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
           
    BAB VI
    PENILAIAN KINERJA, PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
     
    Bagian Kesatu
    Penilaian Kinerja
     

    Pasal 16
    Penilaian kinerja Asisten Penyuluh Pajak meliputi:
    a. SKP; dan
    b. Perilaku Kerja.
       
    Paragraf 1
    SKP
     

    Pasal 17
    (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. SKP Asisten Penyuluh pajak disusun pada awal tahun untuk dilaksanakan dalam satu tahun berjalan;
      b. SKP Asisten Penyuluh Pajak disusun berdasarkan:
        1. penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
        2. butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      c. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai.
    (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
    (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
    (4) Hasil penilaian SKP Asisten Penyuluh Pajak ditetapkan sebagai capaian SKP.
    (5) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan pengusulan, penilaian, dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Pajak.
    (6) Penyusunan, perubahan, penetapan, dan penilaian SKP Penyuluh Pajak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (7) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Penyuluh Pajak mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
       
    Paragraf 2
    Perilaku Kerja
     

    Pasal 18
    Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     
    Bagian Kedua
    Periode Penilaian Angka Kredit
     

    Pasal 19
    Penilaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Periode Januari sampai dengan Juni; dan
    b. Periode Juli sampai dengan Desember.
       
    Bagian Ketiga
    Pengusulan Angka Kredit
     

    Pasal 20
    (1) Proses pengusulan angka kredit didahului dengan penyampaian bahan usulan PAK oleh atasan langsung Penyuluh Pajak kepada Tim Penilai melalui pimpinan unit kerja yang berupa:
      a. capaian SKP;
      b. kegiatan pengembangan profesi; dan/atau
      c. kegiatan penunjang.
    (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (3) Pengusulan PAK Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
      a. surat pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
      b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
      c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (4) Pengusulan PAK Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh:
      a. Pejabat Administrator yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penyuluh Pajak di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan unit organisasi yang membidangi layanan informasi dan pengaduan; atau
      b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Angka Kredit bagi Asisten Penyuluh Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
         
    Bagian Keempat
    Penilaian Angka Kredit
     

    Pasal 21
    (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
    (2) Capaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak didasarkan pada capaian SKP Asisten Penyuluh Pajak dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Asisten Penyuluh Pajak.
    (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
    (4) Selain capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian Angka Kredit juga dilakukan untuk kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
    (5) Tim Penilai dapat meminta bukti fisik, laporan hasil kerja, dan melakukan konfirmasi kepada atasan langsung Asisten Penyuluh Pajak sebagai bahan pertimbangan.
    (6) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai harus memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang ditetapkan dalam peta jabatan.
    (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
       
    Bagian Kelima
    PAK
     

    Pasal 22
    (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
    (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Asisten Penyuluh Pajak yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
      a. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
      b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
      c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
    (4) PAK untuk kenaikan pangkat Asisten Penyuluh Pajak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober tahun yang sebelumnya; dan
      b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan April tahun yang bersangkutan.
    (5) Hasil penilaian dan PAK Asisten Penyuluh Pajak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Penyuluh Pajak.
         

    Pasal 23
    (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak, yaitu:
      a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penyuluh Pajak di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan unit organisasi yang membidangi layanan informasi dan pengaduan; atau
      b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penyuluh Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
    (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau sementara, Angka Kredit ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
         
    Bagian Keenam
    Tim Penilai
     

    Pasal 24
    (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibantu oleh Tim Penilai.
    (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
      a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
      b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
      c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
      d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
      e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
      f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
      g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Asisten Penyuluh Pajak dalam pelatihan.
    (3) Tim Penilai terdiri atas:
      a. Tim Penilai Sekretariat; dan
      b. Tim Penilai Kantor Wilayah.
    (4) Tim Penilai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pajak Ahli Pertama dan Penyuluh Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan unit organisasi yang membidangi layanan informasi dan pengaduan.
    (5) Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pajak Ahli Pertama dan Penyuluh Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
         

    Pasal 25
    (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan, unsur kepegawaian, dan Asisten Penyuluh Pajak.
    (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
      a. seorang Ketua merangkap anggota;
      b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
      c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
    (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Asisten Penyuluh Pajak Penyelia.
    (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah pejabat pengawas dari unsur kepegawaian.
    (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Asisten Penyuluh Pajak.
    (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
      a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penyuluh Pajak yang dinilai;
      b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penyuluh Pajak; dan
      c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Pajak.
    (7) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penyuluh Pajak, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain dalam unit organisasi yang sama, yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Penyuluh Pajak.
    (8) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
    (9) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
    (10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
    (11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
    (12) Tim Penilai ditetapkan oleh:
      a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Tim Penilai Sekretariat; atau
      b. Kepala Kantor Wilayah atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah,
    (13) Tim Penilai ditetapkan dengan surat keputusan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
         
    Bagian Ketujuh
    Sekretariat Tim Penilai
     

    Pasal 26
    (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Tim Penilai di bantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
    (2) Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:
      a. mengadministrasikan usulan Capaian Angka Kredit dan usulan PAK;
      b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan permasalahan administrasi Capaian Angka Kredit dan PAK;
      c. memberi bantuan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan PyB; dan
      d. mengadministrasikan PAK.
    (3) Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:
      a. Sekretariat Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; dan
      b. Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
    (4) Susunan Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:
      a. ketua, yang dijabat oleh:
        1. pegawai dengan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk sekretariat Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau
        2. pegawai dengan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
      b. anggota, meliputi pegawai di lingkungan unit Pejabat Pengawas yang menjadi Ketua Sekretariat Tim Penilai dan pelaksana lain yang ditunjuk.
    (5) Sekretariat Tim Penilai diusulkan oleh ketua Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
           
    BAB VII
    KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
     
    Bagian Kesatu
    Kenaikan Pangkat
     

    Pasal 27
    (1) Kenaikan pangkat bagi Asisten Penyuluh Pajak dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
      b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
      c. setiap unsur nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik.
    (2) Ketentuan mengenai persyaratan kenaikan pangkat kurang dari 4 (empat) tahun ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
    (3) Kenaikan pangkat Asisten Penyuluh Pajak dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (4) Asisten Penyuluh Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
    (5) Asisten Penyuluh Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
    (6) Tata cara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
       

    Pasal 28
    (1) Untuk keperluan kenaikan pangkat, Asisten Penyuluh Pajak dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
      a. pengajar atau pelatih di bidang penyuluhan;
      b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
      c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
      d. perolehan gelar/ijazah lain; dan/atau
      e. pelaksanaan tugas lain pelaksanaan tugas Jabatan Penyuluh Pajak;
    (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (3) Kumulatif Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
    (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperhitungkan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat, tidak dapat diperhitungkan kembali pada kenaikan pangkat berikutnya.
         
    Bagian Kedua
    Kenaikan Jabatan
     

    Pasal 29
    (1) Kenaikan jabatan bagi Asisten Penyuluh Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:
      a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
      b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
      c. memenuhi HKM;
      d. setiap unsur nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sediki t bernilai baik;
      e. lulus Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang akan diduduki; dan
      f. tersedia LKJF pada Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang akan diduduki.
    (2) Asisten Penyuluh Pajak Mahir yang akan naik jabatan menjadi Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, disyaratkan memenuhi jumlah Angka Kredit sebanyak 4 (empat) yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
    (3) Angka Kredit kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada Jenjang jabatan sebelumnya.
    (4) Usul kenaikan jabatan bagi Asisten Penyuluh Pajak disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan.
    (5) Usul kenaikan jabatan bagi Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima secara lengkap paling lambat:
      a. tanggal 15 November tahun sebelumnya untuk Asisten Penyuluh Pajak yang akan naik pangkat periode April; dan
      b. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk Asisten Penyuluh Pajak yang akan naik pangkat periode Oktober.
    (6) Penetapan kenaikan jabatan bagi Asisten Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai perundang-undangan Kementerian Keuangan.
    (7) Asisten Penyuluh Pajak yang memiliki Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
    (8) Asisten Penyuluh Pajak yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
    (9) Pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
       

    Pasal 30
    (1) Asisten Penyuluh Pajak yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
      b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
      c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
      d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
    (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
         
    Bagian Ketiga
    Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan
     

    Pasal 31
    Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
     
    Bagian Keempat
    HKM
     

    Pasal 32
    (1) HKM Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (2) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi selama Asisten Penyuluh Pajak menduduki Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (3) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja setiap tahun.
    (4) Kriteria/klasifikasi yang terdapat pada butir HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan klasifikasi unit tempat Asisten Penyuluh Pajak ditugaskan.
    (5) Dalam hal terjadi perpindahan unit kerja dan/atau kenaikan jenjang jabatan pada tengah periode penilaian, HKM dihitung secara proporsional.
    (6) HKM yang pernah diklaim tidak dapat diusulkan dan dinilai kembali.
    (7) HKM yang dicapai setiap tahun diajukan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh surat keterangan pemenuhan HKM.
    (8) Surat keterangan pemenuhan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
       
    BAB VIII
    PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
     
    Bagian Kesatu
    Pemberhentian
     

    Pasal 33
    (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.
    (2) Asisten Penyuluh Pajak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
      a. mengundurkan diri dari jabatan;
      b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
      c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
      d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
      e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
      f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
    (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam hal:
      a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak; atau
      b. tidak memenuhi SKJ Asisten Penyuluh Pajak.
    (4) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
    (5) Surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak berlaku terhitung sejak:
      a. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
      b. tanggal mulai berlaku surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
      c. tanggal mulai berlaku cuti di luar tanggungan negara untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
      d. tanggal mulai berlaku surat tugas untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
      e. tanggal mulai bertugas dalam jabatan lain untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; atau
      f. tanggal surat keputusan pemberhentian untuk Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
    (6) Asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
      a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
      b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
      c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan;
      d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait; dan
      e. pejabat lain yang dianggap perlu.
    (7) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
         
    Bagian Kedua
    Pengangkatan Kembali
     

    Pasal 34
    (1) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhir apabila tersedia LKJF.
    (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan selama diberhentikan.
    (3) Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
    (4) Asisten Penyuluh Pajak yang diberhentikan dari jabatannya karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf f, tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
    (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.
    (6) Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pimpinan unit kepegawaian kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
      a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
      b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
      c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
      d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan;
      e. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait; dan
      f. pejabat lain yang dianggap perlu.
    (7) Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
         
    BAB IX
    KETENTUAN PENUTUP
     

    Pasal 35
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
         
    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 3 Juni 2021
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    SRI MULYANI INDRAWATI
     
    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 4 Juni 2021
    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    WIDODO EKATJAHJANA
     
    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 640

    Peraturan Menteri Keuangan 59/PMK.03/2021 - Perpajakan DDTC