Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Berlaku

    PENGUMUMAN
    NOMOR PENG-5/PJ.09/2021


    TENTANG

    IMBAUAN UNTUK SEGERA MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI INVESTASI ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
     
     
    Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini kami sampaikan informasi berikut:
    1.
    Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri; dividen yang berasal dari luar negeri; penghasilan setelah pajak dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri; atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, wajib melakukan investasi di Indonesia dan menyampaikan laporan realisasi investasi agar penghasilan tersebut mendapat pengecualian sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh), kecuali bagi Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh dividen dari dalam negeri tanpa syarat harus diinvestasikan.
    2.
    Batas akhir penyampaian laporan realisasi investasi untuk Tahun pajak 2020 adalah 31 Maret 2021 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2021 untuk Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, wajib pajak diimbau untuk segera merealisasikan investasinya dan menyampaikan laporan realisasi investasi.
    3.
    Laporan realisasi investasi tersebut disampaikan melalui www.pajak.go.id. Wajib pajak melakukan login pada laman tersebut, lalu melakukan aktivasi fitur layanan melalui tab "Profil", kemudian mencentang eReporting Insentif Covid-19, selanjutnya klik tombol "Ubah Fitur Layanan". Wajib pajak akan secara otomatis logout, kemudian dapat melakukan login kembali, lalu memilih tab Layanan, dan selanjutnya memilih eReporting Insentif Covid-19.
    4.
    Apabila wajib pajak menyampaikan laporan realisasi investasi melewati batas waktu, maka dividen atau penghasilan lain tersebut akan dikenai pajak sejak diterima atau diperoleh.
    5.
    Batas waktu pelaporan yakni 31 Maret 2021 dan 30 April 2021 tersebut tidak dapat diperpanjang karena adanya hari libur nasional atau hari Sabtu dan Minggu, mengingat pelaporan tersebut dapat dilakukan secara daring (online).
     
     
    Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.
     
    Ditetapkan di Jakarta,
    pada tanggal 29 Maret 2021
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
    ttd.
    Neilmaldrin Noor

    Pengumuman PENG-5/PJ.09/2021 - Perpajakan DDTC