TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA KONSULTAN PAJAK

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.01/2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Salah satu jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dimaksud adalah pelayanan kepada Konsultan Pajak.

2.

Jenis layanan kepada Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mencakup:

 

a.

izin praktik Konsultan Pajak;

 

b.

peningkatan izin praktik Konsultan Pajak;

 

c.

perpanjangan masa berlaku kartu izin Konsultan Pajak;

 

d.

penerbitan kembali salinan izin praktik dan/atau kartu izin praktik Konsultan Pajak karena hilang;

 

e.

penerbitan kembali kartu izin praktik Konsultan Pajak karena perubahan data diri; dan

 

f.

legalisasi fotokopi salinan izin praktik Konsultan Pajak dan/atau kartu izin praktik Konsultan Pajak.

3.

Setiap pemohon yang mengajukan pelayanan pada angka 2 kepada Direktur Jenderal Pajak, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, wajib melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPh dalam 2 (dua) tahun terakhir berstatus valid.

4.

Langkah-langkah untuk mendapatkan informasi di atas adalah sebagai berikut:

 

a.

mengakses laman https://djponline.pajak.go.id;

 

b.

login menggunakan NPWP dan password;

 

c.

pilih menu layanan;

 

d.

pilih menu info KSWP;

 

e.

pada bagian “profil pemenuhan kewajiban saya” pilih konfirmasi status wajib Pajak;

 

f.

setelah memasukan kode keamanan, akan muncul status NPWP dan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun terakhir.

5.

Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian layanan pada angka 2 dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan tidak diproses lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk disebarluaskan dan dilaksanakan.