Cari Dokumen

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI SHELTER TAMAN RAKYAT SLAWI AYU

PENGAJUAN BANDING ATAS PENOLAKAN KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAHUN PAJAK 2022 YANG TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL KEWENANGAN PENANDATANGANAN.

KOREKSI TERBANDING ATAS DASAR PENGENAAN PAJAK PPH PASAL 23 MASA DESEMBER 2019 SEBESAR RP1.778.953.562,00.

KEPUTUSAN GUGATAN YANG MENOLAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

KEPUTUSAN GUGATAN YANG MENOLAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

KOREKSI DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MASA PAJAK DESEMBER 2016 SEBESAR RP4.559.360.160,00 YANG TIDAK DISETUJUI PEMOHON BANDING/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS SKPKB PPN MASA PAJAK OKTOBER 2018, DENGAN JUMLAH PPH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR RP221.844.943, YANG DIANGGAP OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MASA PAJAK JANUARI 2009.

PENGGUGAT MEMILIKI BEGITU BANYAK FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIKARENAKAN KEBANYAKAN PEMBELI MERUPAKAN PEDAGANG ECERAN DAN TOKO JAMU PINGGIR JALAN, YANG NON PKP DAN TIDAK MEMILIKI NPWP. SETELAH BERKONSULTASI DENGAN AR (ACCOUNT REPRESENTATIVE) DI KPP PRATAMA JATINEGARA, PENGGUGAT DISARANKAN AGAR FAKTUR PAJAK SEDERHANA YANG TIDAK BER-NPWP DIGABUNG (GUNGGUNG) SETIAP BULANNYA.

PENGAJUAN BANDING TERHADAP KOREKSI OBJEK PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA PAJAK FEBRUARI 2008 SEBESAR RP0,00 BERUPA REKLAS DARI EKSPOR KEPADA PENYERAHAN YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HARUS DIPUNGUT SENDIRI SEBESAR RP905.067.432,00.