Adanya investasi asing secara langsung atau foreign direct investment (FDI) turut menyumbang dalam perkembangan perekonomian. Umumnya kebijakan tax holiday ini dirumuskan oleh negara berkembang dan negara-negara yang sedang melakukan transisi perekonomian dalam rangka menarik investasi asing secara langsung. Secara definisi, tax holiday dapat diartikan sebagai kebijakan pembebasan pajak yang diberikan negara pada perusahaan yang baru didirikan di negara tersebut. Adapun kebijakan tax holiday umumnya dibatasi jangka waktu tertentu. Di sinilah letak perbedaan tax holiday dan tax allowance. Target kebijakan tax holiday adalah investasi untuk penanaman modal baru, sementara tax allowance adalah penanaman modal dari usaha yang telah ada sebelumnya. Selengkapnya mengenai tax holiday dapat dibaca pada artikel berikut ini Pengertian dan Sejarah Pengaturan Tax Holiday di Indonesia.

 

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tax holiday beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Ini bertujuan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia, sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam beleid terbaru mengenai tax holiday yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020, pemberian fasilitas ini bertujuan untuk membantu perkembangan industri pionir sekaligus mendorong kemudahan berusaha.

 

Lantas bagaimana insentif tax holiday ini? Apa saja landasan hukum yang mendasari kebijakan ini? Mari kita simak lebih lanjut landasan hukum yang masih berlaku untuk insentif tax holiday di Indonesia!

 

 

●

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

●

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

 

 

●

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

●

 

 

●

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.