Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.

Rekap Peraturan Perlakuan Pajak atas Natura

Natura pajak adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Sementara itu, imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Natura dan/atau kenikmatan pertama kali dikategorikan sebagai penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada dasarnya, seluruh pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak penghasilan. Dalam hal ini, pengertian imbalan dalam bentuk lainnya mencakup imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, yang merupakan penghasilan.
 
Penerapan perlakuan pajak natura didasari oleh asas keseimbangan (equality). Asas keseimbangan ini mendorong agar imbalan yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, perlu diperlakukan sama dengan imbalan yang diterima dalam bentuk uang. Perlu digarisbawahi, bahwa penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan hakikatnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima. Adanya penyamaan perlakuan pajak diharapkan dapat mewujudkan aspek keadilan dalam pemungutan pajak dengan meminimalisir penghindaran pajak.
 
Adanya perubahan yang signifikan dalam perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Untuk lebih lengkapnya, telah kami rangkumkan rekap peraturan mengenai natura dan/atau kenikmatan.
 

Undang-Undang Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah

 

Peraturan Menteri Keuangan

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
Gunakan Akun Perpajakan DDTC
Dapatkan akses harian untuk baca berbagai dokumen di kanal Sumber Hukum

Rekap Peraturan Perlakuan Pajak atas Natura