Globalisasi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada keterlibatan seluruh negara dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional membawa dampak positif bagi negara yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa batasan yang umumnya diterapkan oleh suatu negara dalam rangka melindungi produsen dalam negeri. Batasan tersebut memberikan pengaruh terhadap aliran keluar masuk barang dalam menjadi terhambat.

 

Agar dapat mengurangi hambatan tersebut muncul sebuah gagasan mengenai kawasan perdagangan bebas. Kebijakan mengenai kawasan perdagangan bebas (free trade zone) tersebut dituangkan dalam beleid Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan ketentuan UU 1/2000. Adapun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan perdagangan bebas harus berdasarkan satu kriteria yaitu letak kawasan yang strategis. Umumnya suatu wilayah dipilih sebagai kawasan perdagangan bebas karena posisi kawasan tersebut berada di persimpangan jalur perdagangan internasional yang dianggap strategis. Lantas peraturan apa saja yang mengatur kawasan perdagangan bebas di Indonesia? Mari simak selengkapnya dalam rekap peraturan pajak berikut ini!

 

●

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 

 

●

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic.

●

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa.

 

 

●

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

 

 

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru.

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

●

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.