Quick Guide
Hide Quick Guide
- Layanan Pendukung Pasar
- A.Dasar Hukum
- B.Latar Belakang
- C.Definisi
- D.Perlakuan Pajak
- D.1Perlakuan PPN
- E.Ketentuan Khusus
IDN
ENG
Fitur Terjemahan
Premium
Premium
Bagikan
Layanan Pendukung Pasar

Diperbaharui terakhir pada tanggal 11 Februari 2025 |
A. Dasar Hukum |
|||||||||
Sumber hukum yang mendasari panduan pajak ini adalah sebagai berikut:
|
|||||||||
(i)
|
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
|
||||||||
(ii) | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024); | ||||||||
(iii) | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024); dan | ||||||||
(iv)
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PMK 69/2022).
|
||||||||
|
|
|
|||||||
B. Latar Belakang |
|||||||||
Perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan teknologi finansial, yang termasuk di dalamnya adalah layanan pendukung pasar, diatur dalam PMK 69/2022. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini terbit untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dalam penyelenggaraan teknologi finansial.
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
C. Definisi |
|||||||||
Berdasarkan PMK 69/2022, yang dimaksud dengan layanan pendukung pasar adalah layanan yang digunakan untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang dapat berupa artificial intelligence/machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and analysis.
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
D. Perlakuan Pajak |
|||||||||
D.1 |
Perlakuan PPN |
||||||||
|
D.1.1
|
Objek PPN
|
|||||||
|
|
Kegiatan berupa layanan pendukung pasar paling sedikit berupa:
|
|||||||
|
|
(i)
|
penyediaan data perbandingan informasi produk; dan
|
||||||
|
|
(ii)
|
penyediaan data perbandingan layanan keuangan.
|
||||||
|
|
merupakan jasa kena pajak (JKP) sehingga atas penyerahannya terutang PPN.
|
|||||||
|
D.1.2
|
Pemungut PPN
|
|||||||
|
|
Pengusaha yang melakukan kegiatan layanan pendukung pasar yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP berupa layanan pendukung pasar.
|
|||||||
|
D.1.3
|
Perhitungan PPN
|
|||||||
|
|
PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP). DPP untuk PPN atas layanan pendukung pasar adalah 11/12 dikalikan penggantian, yaitu sebesar fee, komisi, atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara.
|
|||||||
Berikut merupakan rumus perhitungan PPN terutang: | |||||||||
|
|||||||||
|
D.1.4
|
Pembuatan Faktur Pajak PPN
|
|||||||
|
|
PKP yang melakukan kegiatan layanan pendukung pasar sebagaimana telah disebutkan di atas wajib membuat faktur pajak sebagaimana diatur dalam UU PPN. Faktur pajak diwajibkan berbentuk elektronik (e-faktur) menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dicantumkan tanda tangan elektronik. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan JKP dan faktur pajak ini harus dibuat pada:
|
|||||||
|
|
(i)
|
saat penyerahan JKP; atau
|
||||||
|
|
(ii)
|
saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan JKP.
|
||||||
|
D.1.5
|
Pemungutan dan Penyetoran PPN
|
|||||||
|
|
PKP yang melakukan kegiatan layanan pendukung pasar sebagaimana telah disebutkan di atas wajib memungut dan menyetor PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN. Penyetoran PPN terutang oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.
|
|||||||
|
D.1.6
|
Pelaporan SPT Masa PPN
|
|||||||
|
|
PKP yang melakukan penyerahan JKP sebagaimana telah disebutkan di atas, wajib melaporkan SPT Masa PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN.
|
|||||||
|
|
SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
|
|||||||
|
D.1.7
|
Contoh Kasus
|
|||||||
|
|
PT Ekuivalen (PKP) merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan platform yang menawarkan layanan penyediaan data perbandingan informasi produk.
|
|||||||
|
|
PT Cermat memanfaatkan layanan PT Ekuivalen tersebut untuk mendapatkan data yang andal untuk menentukan pricing dari produk keuangan yang akan ia tawarkan. Atas jasa yang diberikan, PT Cermat membayar fee sebesar Rp1.500.000, tidak termasuk PPN, kepada PT Ekuivalen untuk masa pajak Januari 2025.
|
|||||||
|
|
Berdasarkan kasus di atas, berikut perlakuan PPN-nya.
|
|||||||
|
|
(i)
|
PT Ekuivalen melakukan pemungutan PPN dengan perhitungan sebagai berikut:
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
(ii)
|
PT Cermat membayarkan fee ditambah PPN sebesar Rp1.665.000,00 kepada PT Ekuivalen;
|
||||||
|
|
(iii)
|
PT Ekuivalen wajib menerbitkan faktur pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.
|
||||||
|
|
|
|||||||
E. Ketentuan Khusus |
|||||||||
Saat ini belum ada ketentuan khusus terkait PPN atas layanan pendukung pasar.
|
Gunakan Akun Perpajakan DDTC
Dapatkan akses harian untuk baca berbagai dokumen di kanal Sumber Hukum