Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perbaikan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan pelindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global;

bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

bahwa pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua Undang-Undang tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis;

bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak berbadan hukum.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah:

 

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

 

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau

 

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

 

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

 

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, serta nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan/atau kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja atau berwirausaha.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor, dalam rangka menguasai Kompetensi Kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan.

Produktivitas adalah sikap mental, etos kerja, dan kemampuan kerja untuk senantiasa melakukan perbaikan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dengan memanfaatkan Kompetensi Kerja, teknologi, dan inovasi guna menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Penempatan Tenaga Kerja adalah serangkaian kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, fasilitasi perantaraan kerja yang sistematis kepada pencari kerja dan Pemberi Kerja sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menambah lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau unsur Pekerja/Buruh.

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah dalam rangka menciptakan tatanan Hubungan Industrial yang bermartabat, harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, tata tertib Perusahaan, serta hak dan kewajiban Pengusaha serta Pekerja/Buruh.

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam 1 (satu) Perusahaan.

Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah seluruh aktivitas untuk mewujudkan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman dan sehat dalam upaya melindungi Pekerja/Buruh dan orang lain di tempat kerja baik fisik maupun mental.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Siang Hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

1 (satu) Minggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat fisik, mental, sosial, dan ekonomi Pekerja/Buruh, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan Produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas:

asas nondiskriminasi;

asas pemerataan;

asas usaha bersama dan kekeluargaan;

asas manfaat;

asas keterbukaan;

asas kebebasan untuk memilih pekerjaan;

asas keterpaduan;

asas kepastian hukum; dan

asas keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:

memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;

mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pemberi Kerja.

Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif;

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

 

pencabutan perizinan berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja.

Perencanaan Tenaga Kerja meliputi:

 

Perencanaan Tenaga Kerja makro; dan

 

Perencanaan Tenaga Kerja mikro.

Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Tenaga Kerja disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan paling sedikit memuat:

 

penduduk dan Tenaga Kerja;

 

kebutuhan Tenaga Kerja dan kesempatan kerja;

 

Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja;

 

Produktivitas Tenaga Kerja;

 

Hubungan Industrial;

 

 

pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; dan

 

jaminan sosial.

Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak terkait melalui integrasi dan/atau interoperabilitas data dengan sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memublikasikan Informasi Ketenagakerjaan melalui media yang mudah diakses oleh setiap orang.

Masyarakat mengakses data yang bersifat terbuka pada sistem Informasi Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Produktivitas diselenggarakan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan usaha, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan masyarakat, serta mendukung peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri menetapkan kebijakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kebijakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengintegrasikan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dalam perencanaan pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab dalam peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja secara berkelanjutan.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

 

peningkatan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh;

 

penerapan K3;

 

penerapan teknologi dan inovasi;

 

peningkatan efisiensi dan kualitas proses produksi;

 

penguatan sistem manajemen dan organisasi kerja;

 

pengembangan budaya Produktivitas; dan/atau

 

penguatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bagian dari Perjanjian Kerja Bersama antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, keberlanjutan usaha, dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguatan koordinasi dan penjaminan keterpaduan pelaksanaan kebijakan peningkatan Produktivitas nasional dilaksanakan oleh Lembaga Produktivitas Nasional.

Lembaga Produktivitas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan Produktivitas, baik yang bersifat lintas sektor maupun daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Lembaga Produktivitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

Pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan Kompetensi Kerja guna meningkatkan kemampuan, Produktivitas, dan kesejahteraan.

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:

 

pencari kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi Kerja;

 

Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi Kerja; dan/atau

 

Pekerja/Buruh yang akan melakukan alih Kompetensi Kerja.

Pendanaan untuk Pelatihan Kerja dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengalokasian dan penggunaan dana Pelatihan Kerja untuk program Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program Pelatihan Kerja yang mengacu pada standar Kompetensi Kerja.

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencari kerja dan Pekerja/Buruh berhak untuk memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan Kompetensi Kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui Pelatihan Kerja.

Pencari kerja dan Pekerja/Buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pelatihan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh melalui Pelatihan Kerja.

Peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi Pemberi Kerja yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Pemberi Kerja yang diwajibkan untuk melakukan peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:

 

lembaga Pelatihan Kerja pemerintah;

 

lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau

 

lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.

Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan pihak lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:

 

Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang bersangkutan;

 

Pekerja/Buruh pada anak Perusahaan yang bersangkutan;

 

Pekerja/Buruh pada Perusahaan mitra atau jejaring; dan/atau

 

masyarakat umum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pelatihan Kerja di tempat kerja oleh lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b atau lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan dengan ketentuan:

berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha;

dilaksanakan secara luring dan/atau daring;

Pelatihan Kerja dilaksanakan paling lama 6 (enam) jam dalam 1 (satu) Hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu;

waktu pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Siang Hari;

tidak memberikan target produksi barang atau jasa saat Pelatihan Kerja;

proporsi Pelatihan Kerja terdiri atas paling sedikit 60% (enam puluh persen) latihan kerja dan 40% (empat puluh persen) teori; dan

dilatih oleh instruktur Pelatihan Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

 

pencabutan perizinan berusaha.

Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pelatihan Kerja; dan/atau

 

pencabutan tanda daftar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan penyertaan modal dalam negeri wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan penyertaan modal asing wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

tersedianya tenaga kepelatihan yang tersertifikasi;

adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat Pelatihan Kerja;

tersedianya sarana dan prasarana Pelatihan Kerja; dan

tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang telah memperoleh izin serta lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.

Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja lembaga akreditasi, serta tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja jika dalam pelaksanaannya:

 

tidak sesuai dengan arah pelaksanaan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau

 

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan dan saran perbaikan.

Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja hanya dikenai terhadap program Pelatihan Kerja yang tidak memenuhi arah pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagi penyelenggara Pelatihan Kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian program Pelatihan Kerja.

Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program Pelatihan Kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha atau pembatalan pendaftaran penyelenggara Pelatihan Kerja.

Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan perizinan berusaha, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan Kompetensi Kerja setelah mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan lembaga Pelatihan Kerja pemerintah, lembaga Pelatihan Kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

Pengakuan Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Kompetensi Kerja.

Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh Tenaga Kerja yang telah berpengalaman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Keanggotaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

ketua merangkap anggota;

 

wakil ketua merangkap anggota; dan

 

anggota paling sedikit 5 (lima) orang,

 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga nonstruktural menyelenggarakan fungsi:

 

pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja;

 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja nasional;

 

pengembangan pengakuan sertifikasi Kompetensi Kerja nasional dan internasional; dan

 

pelaksanaan fungsi lainnya.

Lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan khusus yang menangani bidang Ketenagakerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga nonstruktural dalam melaksanakan sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan pembiayaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan ragam disabilitas serta kemampuan Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendukung peningkatan Pelatihan Kerja dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, dikembangkan 1 (satu) sistem Pelatihan Kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan Pelatihan Kerja di semua bidang dan/atau sektor.

Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem Pelatihan Kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemagangan dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Pelatihan Kerja, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja.

Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta Pemagangan yang tidak berstatus sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan penyelenggara Pemagangan.

Pemagangan dilaksanakan untuk melatih pencari kerja agar memiliki Kompetensi Kerja tertentu.

Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Hubungan Kerja.

Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

 

lembaga Pelatihan Kerja; atau

 

pemerintah dengan skema program Pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dan lembaga Pelatihan Kerja swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan Pemagangan:

 

lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a harus bekerja sama dengan Perusahaan; dan

 

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b harus bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan Pemagangan, Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan pelaksanaan Pemagangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peserta Pemagangan melakukan perjanjian Pemagangan dengan penyelenggara Pemagangan yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta Pemagangan dan penyelenggara Pemagangan.

Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak paling sedikit:

 

memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum Pemagangan;

 

memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti Pemagangan;

 

memperoleh uang saku;

 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan

 

memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

 

menaati perjanjian Pemagangan;

 

mengikuti program Pemagangan sampai selesai;

 

menaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan Pemagangan; dan

 

menjaga nama baik penyelenggara Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:

 

memanfaatkan hasil kegiatan Pemagangan;

 

memberlakukan tata tertib Pemagangan; dan

 

menilai capaian Kompetensi Kerja peserta Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

 

membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;

 

memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan perjanjian Pemagangan;

 

menyediakan fasilitas K3;

 

memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;

 

mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

 

mengevaluasi peserta Pemagangan; dan

 

memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh Perusahaan yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemagangan harus dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit:

jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan;

durasi Pemagangan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu; dan

prinsip proporsionalitas Pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian Pemagangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemagangan di dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan, hak dan kewajiban peserta Pemagangan, serta hak dan kewajiban penyelenggara Pemagangan untuk Pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia harus:

 

menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia;

 

berorientasi pada penguasaan Kompetensi Kerja yang lebih tinggi; dan

 

menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta Pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadahnya.

Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri; dan

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan:

 

asas keadilan;

 

objektivitas;

 

transparansi;

 

nondiskriminasi;

 

kesetaraan gender; dan

 

pelindungan disabilitas, kelompok rentan, serta kelompok masyarakat di daerah tertinggal,

 

sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum.

Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang memerlukan Tenaga Kerja di dalam negeri dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.

Pemberi Kerja dan pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada Kementerian.

Pencari kerja dapat melamar langsung kepada Pemberi Kerja dan/atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelindungan sejak rekrutmen sampai Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi:

 

pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas dan benar;

 

pemberian kebebasan Tenaga Kerja dalam memilih pekerjaan sesuai dengan minat;

 

Penempatan Tenaga Kerja dilakukan berdasarkan Kompetensi Kerja yang dimiliki oleh Tenaga Kerja;

 

penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja;

 

perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

 

pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

 

pencegahan penipuan dan pemalsuan dokumen;

 

pencegahan diskriminasi;

 

pembebanan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

Penempatan Tenaga Kerja pada pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif; dan/atau

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan Tenaga Kerja wajib memberikan pelindungan yang mencakup:

 

data pribadi;

 

 

pencegahan pemerasan dan/atau penipuan;

 

pencegahan kekerasan dan/atau diskriminasi;

 

pencegahan perundungan;

 

pengelolaan beban kerja;

 

pelayanan konseling; dan

 

mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja.

Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f sampai dengan huruf h, dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif; dan/atau

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Tenaga Kerja oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dalam 1 (satu) sistem Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur:

 

pencari kerja;

 

lowongan pekerjaan;

 

sistem informasi pasar kerja;

 

mekanisme antarkerja;

 

kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja; dan

 

sumber daya manusia Penempatan Tenaga Kerja.

Unsur-unsur sistem Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

 

Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;

 

lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta; dan

 

bursa kerja khusus.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memperoleh tanda daftar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang:

 

memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada Tenaga Kerja; dan/atau

 

menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dapat memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja hanya dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja golongan dan jabatan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dilarang melakukan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan memungut biaya penempatan kepada pencari kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang memungut biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif;

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

 

pencabutan perizinan berusaha.

Bursa kerja khusus yang memungut biaya penempatan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif;

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

 

pencabutan tanda daftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bersama-sama mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.

Segala kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.

Dunia usaha dan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan, membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perluasan Kesempatan Kerja di luar Hubungan Kerja dilaksanakan melalui penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi tepat guna.

Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola pembentukan dan pembinaan kewirausahaan bagi Tenaga Kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, pengembangan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga pendamping, dan/atau pola lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan masyarakat.

Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk forum koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan.

Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

 

waktu kerja;

 

risiko pekerjaan; dan

 

biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Sektor Informal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi perselisihan atas kesepakatan antara Tenaga Kerja Sektor Informal dengan Pemberi Kerja, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja Sektor Informal berhak memperoleh jaminan sosial.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang masuk dalam kategori rentan berhak memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran.

Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Jaminan sosial yang diperoleh Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

 

jaminan kecelakaan kerja; dan

 

jaminan kematian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki:

 

rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri; dan

 

pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri.

Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan urusan personalia atau sumber daya manusia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

 

pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing;

 

Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu; dan/atau

 

Tenaga Kerja Asing yang masih terikat dalam perkawinan yang sah selama paling singkat 5 (lima) tahun dengan warga negara Indonesia.

Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja warga negara Indonesia.

Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja warga negara Indonesia.

Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja Asing yang merupakan anak dari perkawinan yang sah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia dapat dipekerjakan di Indonesia, dengan rencana dan pengesahan khusus tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ketentuan mengenai rencana dan pengesahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang:

tidak memiliki rencana dan pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); atau

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan urusan personalia atau sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3),

dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

pencabutan perizinan berusaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib:

 

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bersedia mempelajari bahasa Indonesia untuk pekerjaan alih teknologi dan alih keahlian;

 

menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing;

 

melaksanakan pendidikan, Pelatihan Kerja, dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

 

memberikan Upah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan nondiskriminasi sesuai dengan kompetensi, kedudukan, atau jabatan; dan

 

memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah Hubungan Kerja berakhir.

Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengikutsertakan Tenaga Kerja warga negara Indonesia selain tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang:

tidak menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b; atau

tidak melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c,

dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif; dan/atau

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing.

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi:

 

jabatan direksi dan komisaris;

 

jabatan kepala kantor perwakilan;

 

jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan

 

Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pelaksanaan pemberian pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif; dan/atau

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a wajib mempelajari bahasa Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja wajib membayar dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

 

instansi pemerintah;

 

perwakilan negara asing;

 

badan internasional;

 

lembaga sosial;

 

lembaga keagamaan;

 

jabatan tertentu pada lembaga pendidikan; dan

 

Tenaga Kerja Asing yang:

 

 

masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia; dan/atau

 

 

merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Tenaga Kerja Asing dan warga negara Indonesia.

Besaran dan penggunaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja dibuat atas dasar:

 

kesepakatan kedua belah pihak;

 

kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

 

adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

 

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibatalkan.

Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis paling sedikit memuat:

 

nama, alamat Pemberi Kerja, dan jenis usaha;

 

nama, jenis kelamin, usia, dan alamat Pekerja/Buruh;

 

jabatan atau jenis pekerjaan;

 

tempat pekerjaan;

 

besarnya Upah dan cara pembayarannya;

 

syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh;

 

mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;

 

tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan

 

tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja.

Ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pemberi Kerja wajib memberikan 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja kepada Pekerja/Buruh dan menyimpan 1 (satu) rangkap lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang:

 

mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau

 

menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh,

 

sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif; dan/atau

 

pembatasan kegiatan usaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengembalikan ijazah dan/atau dokumen pribadi kepada Pekerja/Buruh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja berakhir apabila:

 

Pekerja/Buruh meninggal dunia;

 

berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;

 

selesainya suatu pekerjaan tertentu;

 

ada kesepakatan pengakhiran Hubungan Kerja melalui perjanjian bersama;

 

adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

 

adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.

Perjanjian Kerja tidak berakhir karena meninggalnya Pemberi Kerja atau beralihnya hak atas Perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak Pekerja/Buruh.

Dalam hal Pemberi Kerja orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris Pemberi Kerja dapat mengakhiri Perjanjian Kerja setelah berunding dengan Pekerja/Buruh.

Berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) didasarkan atas:

 

jangka waktu; atau

 

selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

Pemberi Kerja yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan mengenai rencana perpanjangan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Kerja waktu tertentu berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku Perjanjian Kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang membuat Perjanjian Kerja waktu tertentu secara tertulis dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis; dan/atau

 

denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

 

pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

 

pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2);

 

pekerjaan yang bersifat musiman;

 

pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

 

pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pemberi Kerja wajib mencatatkan Perjanjian Kerja waktu tertentu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Kerja waktu tertentu ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Pekerja/Buruh dan pengawas Ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.

Dalam hal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat:

 

telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

 

telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemberi Kerja wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh.

Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan masa kerja Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang tidak memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif; dan/atau

 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu atau berakhirnya Hubungan Kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pihak yang mengakhiri Hubungan Kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar Upah Pekerja/Buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 90 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja wajib minimal:

 

membayar Upah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Upah yang berlaku pada jabatan di Perusahaan tersebut dan tidak di bawah Upah minimum;

 

memberikan jaminan sosial; dan

 

memenuhi hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Kerja wajib mengangkat Pekerja/Buruh yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu atau surat pengangkatan tertulis.

Dalam hal syarat masa percobaan kerja tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu atau surat pengangkatan tertulis, masa percobaan kerja dianggap tidak ada.

Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis atau lisan.

Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, Pemberi Kerja wajib membuat surat pengangkatan tertulis bagi Pekerja/Buruh.

Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

 

nama dan alamat Pekerja/Buruh;

 

tanggal mulai bekerja;

 

jenis pekerjaan;

 

besarnya Upah; dan

 

nama dan tanda tangan Pengusaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Pemberi Kerja yang tidak membuat surat pengangkatan tertulis bagi Pekerja/Buruh dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif; dan/atau

 

pembatasan kegiatan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.

Jenis dan bidang pekerjaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

usaha pelayanan kebersihan;

 

usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh;

 

usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan; dan

 

usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan dan/atau perminyakan dapat menggunakan alih daya hanya untuk usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan.

Penggunaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui anak Perusahaan dari Perusahaan milik negara atau swasta tersebut yang berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan badan usaha milik negara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya.

Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan anak Perusahaan dari badan usaha milik negara tersebut yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas.

Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama Perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan alih daya untuk jenis kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Pekerja/Buruh dari Perusahaan alih daya digunakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum status Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan alih daya beralih menjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan pemberi pekerjaan.

Dalam hal Perusahaan pemberi pekerjaan tidak melaksanakan peralihan status Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat:

 

telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

 

telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik Perjanjian Kerja waktu tertentu maupun Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.

Syarat-syarat kerja, peningkatan kompetensi Pekerja/Buruh, pelindungan, Upah, jaminan sosial dan kesejahteraan, serta proses penyelesaian perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.

Dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja waktu tertentu tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

Dalam hal terjadi pergantian Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa kerja Pekerja/Buruh pada Perusahaan alih daya sebelumnya diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada Perusahaan alih daya pengganti untuk penghitungan batas waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.

Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan alih daya wajib menyusun struktur dan skala Upah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Perusahaan alih daya dilarang memotong atau mengurangi hak normatif Pekerja/Buruh alih daya yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja.

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan alih daya yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan pekerjaan tertentu memiliki karakteristik yang bersifat fleksibel berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Hubungan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

 

perjanjian kemitraan; atau

 

perjanjian lainnya untuk melaksanakan pekerjaan.

Pihak yang melaksanakan hubungan pekerjaan tertentu berhak atas penghasilan yang layak, pelindungan K3 dan jaminan sosial, dan hak-hak lain yang diatur dalam kesepakatan.

Hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pekerjaan yang menggunakan platform digital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan pelindungan sesuai dengan jenis dan ragam disabilitas.

Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah Pekerja/Buruh.

Perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah Pekerja/Buruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja dilarang mempekerjakan Anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dikecualikan bagi Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak membahayakan keselamatan, tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial, serta moral Anak.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

 

mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;

 

membuat Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan orang tua atau wali;

 

memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari;

 

memberikan pekerjaan yang dilakukan pada Siang Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

 

menjamin K3;

 

memiliki Hubungan Kerja yang jelas; dan

 

memberikan Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadi eksploitasi pada Anak yang bekerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berusia 14 (empat belas) tahun.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

 

diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

 

diberi pelindungan K3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

 

memberikan akses kepada orang tua atau wali untuk melakukan pengawasan secara langsung;

 

memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari dan 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) Minggu; dan

 

menjamin kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan mengenai Anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan Pekerja/Buruh yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja Pekerja/Buruh yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang dilarang mempekerjakan dan/atau melibatkan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

 

segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, atau perjudian;

 

segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, menawarkan atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

 

semua pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Setiap Perusahaan skala menengah dan skala besar wajib memastikan dan mengaudit agar seluruh rantai pasok produksi dan distribusi usahanya bebas dari keterlibatan Anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan mengenai pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan Anak yang bekerja di sektor informal.

Ketentuan mengenai upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan wajib:

 

memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Pekerja/Buruh perempuan dalam hal pengembangan karier;

 

menyediakan ruang dan fasilitas laktasi serta kesempatan menyusui selama waktu kerja;

 

menetapkan dan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja; dan

 

memberikan pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala untuk sektor berisiko.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan dilarang:

 

mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun antara pukul 21.00 sampai dengan pukul 07.00;

 

melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau tindakan yang mengurangi hak Pekerja/Buruh perempuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui;

 

mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil pada pekerjaan berisiko tinggi atau membahayakan kehamilannya dengan melampirkan surat keterangan medis; dan

 

mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil untuk kerja malam pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

 

memberikan makanan dan minuman bergizi;

 

menyediakan angkutan antar-jemput; dan

 

menjaga keamanan dan keselamatan selama di tempat kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Pemberi Kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu; atau

 

8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat:

 

ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan;

 

ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital; dan

 

waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, dengan ketentuan:

 

untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan

 

untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam.

Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga).

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja yang tidak memenuhi syarat:

 

ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan;

 

ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital; atau

 

waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu,

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

 

peringatan tertulis;

 

denda administratif;

 

pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

 

pencabutan perizinan berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja wajib memberi:

 

waktu istirahat; dan

 

cuti.

Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

 

istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

 

istirahat mingguan 1 (satu) Hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu; dan

 

istirahat panjang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau kelipatannya.

Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya.

Pekerja/Buruh yang mengambil istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.

Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kerja wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerja/Buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pemberi Kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 (dua) hari pada masa haid.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.