Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2026

Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 30 September 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
 
TENTANG
 
PENGATURAN REFORMA AGRARIA
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menimbang

a.
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria diperlukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, melalui pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan;
c.
bahwa penyelenggaraan reforma agraria selama ini masih menghadapi hambatan berupa fragmentasi kewenangan antar-lembaga, lemahnya mekanisme penyelesaian konflik agraria struktural, serta belum terjaminnya penerapan fungsi sosial atas tanah secara konsisten sehingga diperlukan pengaturan setingkat undang-undang;
d.
bahwa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perdesaan perlu dilengkapi dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria;
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat

1.
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Agraria adalah seluruh bumi berupa tanah, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2.
Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria terutama tanah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
3.
Penyelenggaraan Reforma Agraria adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat tujuan Reforma Agraria.
4.
Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5.
Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat LPRA adalah lokasi atau wilayah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan Reforma Agraria.
6.
Objek Reforma Agraria adalah tanah dan sumber Agraria lainnya yang dikuasai oleh negara atau tanah dan sumber Agraria lainnya yang dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan, dan dijaga dengan iktikad baik atau dipelihara kesuburannya oleh masyarakat untuk diredistribusi dan dilegalisasi.
7.
Subjek Reforma Agraria adalah penerima Objek Reforma Agraria yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima Objek Reforma Agraria.
8.
Konflik Agraria adalah pertentangan tumpang tindih penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber Agraria antara perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat adat dengan badan usaha/korporasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berdampak luas secara fisik, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, atau budaya.
9.
Pemulihan Hak atas Tanah adalah pengembalian penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah kepada Subjek Reforma Agraria sebagai bentuk pemulihan hak akibat Konflik Agraria atau tindakan lain yang menimbulkan hilangnya hak atas tanah.
10.
Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penataan ulang, pembagian, dan/atau pemenuhan hak atas tanah kepada Subjek Reforma Agraria yang berhak sebagai bentuk pemulihan hak akibat Konflik Agraria atau tindakan lain yang menimbulkan hak atas tanah.
11.
Setiap Orang adalah perorangan, termasuk korporasi.
12.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Asas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 2

Pengaturan Reforma Agraria berasaskan:
a.
keadilan sosial;
b.
kemanusiaan;
c.
kesejahteraan;
d.
kesetaraan;
e.
kepastian hukum;
f.
transparansi;
g.
fungsi sosial atas tanah;
h.
keberlanjutan; dan
i.
kelestarian lingkungan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Tujuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 3

Pengaturan Reforma Agraria bertujuan:
a.
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan Reforma Agraria;
b.
melindungi kedaulatan atas sumber Agraria di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
menyelesaikan Konflik Agraria yang berkeadilan, efektif, dan mempunyai kepastian hukum;
d.
mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
e.
menjamin hak dan memperluas akses atas tanah dan sumber Agraria lainnya bagi Subjek Reforma Agraria;
f.
memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan dalam pemanfaatan sumber Agraria;
g.
mewujudkan kedaulatan pangan;
h.
menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
i.
memulihkan, melestarikan, dan mengelola kualitas lingkungan hidup dan Agraria secara berkelanjutan; dan
j.
mencegah rekonsentrasi penguasaan atau pemilikan tanah, membangun sistem data tunggal serta mengintegrasikan penataan akses, tata ruang, dan lingkungan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III
PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Umum
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 4

(1)
Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah dan sumber Agraria lainnya.
(2)
Hak menguasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan sifat dan tujuannya bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
(3)
Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan peruntukan pemanfaatan tanah dan sumber Agraria lainnya bagi Subjek Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Perencanaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 5

(1)
Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan berdasarkan perencanaan Reforma Agraria.
(2)
Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk peta jalan Reforma Agraria yang paling sedikit memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, dan indikator kinerja Reforma Agraria.
(3)
Peta jalan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Lembaga dan diatur dalam Peraturan Presiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 6

Pelaksanaan Reforma Agraria meliputi:
a.
penyusunan LPRA;
b.
penerimaan dan/atau pendaftaran Objek Reforma Agraria dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
c.
penentuan dan penetapan LPRA;
d.
penyelesaian Konflik Agraria sepanjang terdapat konflik pada Objek Reforma Agraria;
e.
identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan pengukuran Objek Reforma Agraria;
f.
Pemulihan Hak atas Tanah;
g.
Redistribusi Tanah kepada Subjek Reforma Agraria;
h.
pemberian legalitas hak atas tanah kepada Subjek Reforma Agraria; dan
i.
pemberdayaan Subjek Reforma Agraria melalui penyediaan program pendukung dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Subjek Reforma Agraria yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 7

(1)
Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan melalui:
 
a.
koordinasi dalam pelaksanaan Reforma Agraria secara berkala;
 
b.
peninjauan lapangan pelaksanaan Reforma Agraria;
 
c.
penyusunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria; dan
 
d.
penyampaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria kepada Presiden setiap tahun.
(2)
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai:
 
a.
capaian pelaksanaan Reforma Agraria;
 
b.
penyelesaian Konflik Agraria;
 
c.
dampak Reforma Agraria terhadap pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan
 
d.
dampak Reforma Agraria terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator kinerja, target pelaksanaan, dan dampak Reforma Agraria sebagaimana ditetapkan dalam peta jalan Reforma Agraria.
(4)
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 
a.
penyempurnaan kebijakan dan program Reforma Agraria;
 
b.
percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan Reforma Agraria;
 
c.
penguatan koordinasi antar-kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 
d.
penetapan langkah tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan Reforma Agraria.
(5)
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi masyarakat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 8

Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait wajib memberikan data, informasi, dan dukungan dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV
LEMBAGA PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Umum
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 10

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan oleh Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang ini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 11

Lembaga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan perencanaan dan strategi nasional Reforma Agraria;
b.
pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data Reforma Agraria;
c.
pelaksanaan penetapan target prioritas dan tahapan pelaksanaan Reforma Agraria;
d.
pelaksanaan identifikasi dan penetapan Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria;
e.
pelaksanaan penataan aset yang menjadi Objek Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan pemulihan hak; dan
f.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Lembaga berwenang:
a.
menetapkan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan Reforma Agraria;
b.
menetapkan LPRA;
c.
menghentikan sementara proses administrasi pertanahan, termasuk penerbitan, peralihan, pembebanan, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran sesuai pengaturan tentang hak atas tanah, dan/atau perizinan berusaha serta penunjukan dan penetapan kawasan hutan atas Objek Reforma Agraria yang berstatus Konflik Agraria;
d.
meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan;
e.
melaksanakan verifikasi dan validasi atas Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria;
f.
melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria, penataan aset, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria; dan
g.
menetapkan keputusan penyelesaian Konflik Agraria, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang bersifat mengikat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Presiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V
DEWAN PENGAWAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 15

(1)
Untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas Penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk dewan pengawas.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VI
LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA, OBJEK REFORMA AGRARIA, DAN SUBJEK REFORMA AGRARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Lokasi Prioritas Reforma Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 16

(1)
LPRA ditentukan berdasarkan kriteria:
 
a.
wilayah yang mengalami ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria;
 
b.
wilayah yang mengalami Konflik Agraria;
 
c.
wilayah dengan tanah telantar;
 
d.
wilayah yang mengalami kemiskinan;
 
e.
wilayah dengan tanah absentee; dan/atau
 
f.
wilayah dengan penguasaan yang melebihi batas maksimum.
(2)
Penentuan LPRA bertujuan untuk memperoleh potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria melalui tahapan:
 
a.
penerimaan pelaporan, pengaduan, dan pendaftaran potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
 
b.
inventarisasi dan identifikasi potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria;
 
c.
pengumpulan satu data Reforma Agraria; dan
 
d.
penetapan LPRA.
(3)
Penentuan LPRA oleh Lembaga menjadi dasar penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria.
(4)
LPRA yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
 
a.
cakupan wilayah LPRA;
 
b.
potensi Objek Reforma Agraria;
 
c.
potensi Subjek Reforma Agraria;
 
d.
target penyelesaian Konflik Agraria; dan
 
e.
target capaian Reforma Agraria.
(5)
Penentuan LPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta hak pengelolaan lahan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
LPRA yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam sistem informasi Reforma Agraria.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan LPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 17

Penentuan LPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pengelola dan pengguna barang milik negara, barang milik daerah, dan pengelola kawasan hutan, serta pemilik tanah lainnya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Objek Reforma Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 18

Objek Reforma Agraria meliputi tanah dan sumber Agraria lainnya yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 19

(1)
Objek Reforma Agraria berasal dari tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria dan non-konflik Agraria yang meliputi:
 
a.
tanah negara dan/atau areal penggunaan lain yang telah dikuasai dengan iktikad baik dan dimanfaatkan masyarakat secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun;
 
b.
tanah masyarakat yang tumpang tindih dan/atau berkonflik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan/atau perizinan berusaha, baik yang masih berlaku maupun yang sudah habis masa berlakunya;
 
c.
tanah masyarakat yang berkonflik dan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan/atau perizinan berusaha di bidang kehutanan, barang milik negara, barang milik daerah, aset badan usaha milik negara, atau aset badan usaha milik daerah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dengan iktikad baik dan secara terus menerus, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
 
d.
tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, perizinan berusaha yang melebihi batas maksimum dan/atau melebihi luas hak dan/atau perizinan yang diberikan;
 
e.
tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses perubahan hak atas tanah, pemberian, dan perpanjangan hak;
 
f.
tanah pengganti bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan rawan bencana, lahan kritis, dan/atau tanah yang kehilangan daya dukung lingkungan;
 
g.
tanah transmigrasi yang tumpang tindih dan/atau berkonflik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, kawasan hutan, perizinan berusaha, barang milik negara, barang milik daerah, aset badan usaha milik negara, atau aset badan usaha milik daerah;
 
h.
tanah telantar yang belum dan/atau telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat secara terus-menerus;
 
i.
tanah yang diperoleh dari kewajiban penyediaan lahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
j.
tanah absentee;
 
k.
tanah dengan penguasaan melebihi batas maksimum;
 
l.
tanah timbul; dan
 
m.
tanah hak yang diserahkan secara sukarela oleh pemegang hak.
(2)
Objek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan tanah untuk Redistribusi Tanah yang dilakukan oleh Lembaga.
(3)
Objek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diredistribusikan kepada Subjek Reforma Agraria jika penguasaan tanah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dengan iktikad baik.
(4)
Penetapan Objek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status, fungsi, dan peruntukan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Penetapan Objek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Lembaga.
(6)
Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, bidang kehutanan, bidang pertanahan, bidang perizinan berusaha, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, melakukan pelepasan/pemindahtanganan, penghapusan/pengurangan aset, atau penghapusan/pelepasan kawasan hutan sesuai dengan tujuan Reforma Agraria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Pelepasan/pemindahtanganan, penghapusan/pengurangan aset, atau penghapusan/pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan Objek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8)
Pemegang hak yang sah dan pihak ketiga yang menguasai atau memiliki hak atas tanah dan tidak berkaitan dengan Konflik Agraria yang ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria berhak memperoleh kompensasi yang adil dan layak berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 20

(1)
Objek Reforma Agraria yang berupa sumber Agraria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Presiden.
(2)
Dalam hal penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria mencakup sumber Agraria selain tanah sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka penetapan Objek Reforma Agraria wajib dilakukan secara menyeluruh.
(3)
Hak rakyat atas air merupakan kepemilikan bersama untuk memperoleh dan menggunakan air, sumber mata air, dan/atau wilayah perairan.
(4)
Dalam hal terjadi penguasaan atau pemanfaatan sumber Agraria yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya akses masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah wajib melakukan penataan kembali sesuai dengan tujuan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 21

(1)
Pemindahtanganan barang milik negara/barang milik daerah dan/atau aset badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah berupa tanah untuk kepentingan Reforma Agraria dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah dan/atau pengelolaan aset badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah berupa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tujuan Reforma Agraria paling lama 1 (satu) tahun.
(2)
Dalam hal pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengurangan aset dan pengurangan penyertaan modal negara/daerah berdasarkan hasil penilaian.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Subjek Reforma Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 22

(1)
Subjek Reforma Agraria ditetapkan oleh Lembaga.
(2)
Subjek Reforma Agraria terdiri atas:
 
a.
perorangan;
 
b.
kelompok masyarakat; dan
 
c.
masyarakat adat.
(3)
Dalam hal di lokasi Objek Reforma Agraria terdapat fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang sudah ada atau berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat maka diberikan kepada instansi Pemerintah.
(4)
Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
 
a.
warga negara Indonesia;
 
b.
berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
 
c.
bertempat tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan atau bertempat tinggal di kecamatan lain yang berbatasan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
(5)
Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 
a.
petani tidak bertanah;
 
b.
petani yang hanya menguasai tanah kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektare;
 
c.
petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
 
d.
buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
 
e.
perempuan yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal dan/atau sumber penghidupan;
 
f.
transmigran yang tanahnya tumpang tindih dan/atau berkonflik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, kawasan hutan, perizinan berusaha, barang milik negara/barang milik daerah, atau aset badan usaha milik negara/aset badan usaha milik daerah;
 
g.
nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif sampai dengan GT 60 (enam puluh Gross Tonnage) yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan;
 
h.
pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya ikan, pemilik lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 
i.
pengolah dan pemasar hasil perikanan skala usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 
j.
masyarakat miskin di perkotaan yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal dan/atau sumber penghidupan;
 
k.
buruh perikanan, pertambakan, dan buruh lainnya yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal;
 
l.
masyarakat yang tinggal dan hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber Agraria lainnya; dan
 
m.
orang lainnya yang kehilangan atau berkurang penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber penghidupannya akibat bencana alam atau melemahnya daya dukung lingkungan hidup, yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 23

(1)
Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berbentuk:
 
a.
perkumpulan;
 
b.
paguyuban;
 
c.
serikat; dan
 
d.
koperasi.
(2)
Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) serta dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 24

(1)
Penyelenggaraan Reforma Agraria bagi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka pemenuhan, pemulihan, serta pengakuan hak atas tanah dan/atau wilayah adat.
(2)
Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekelompok orang yang:
 
a.
memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi politik, sosial, budaya, dan hukum;
 
b.
memiliki identitas budaya yang sama; dan
 
c.
hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal.
(3)
Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan teritorial yang memiliki batas-batas tertentu berupa tanah, hutan, perairan, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik di atas maupun di bawah permukaannya, yang diperoleh secara turun-temurun atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Subjek Reforma Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 25

(1)
Subjek Reforma Agraria berhak:
 
a.
mendapatkan kepastian hukum atas tanah berupa bukti kepemilikan tanah;
 
b.
memperoleh dukungan pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan Subjek Reforma Agraria;
 
c.
mendapatkan jaminan pelindungan hukum selama Penyelenggaraan Reforma Agraria; dan/atau
 
d.
mendapatkan pencatatan tanah dalam daftar tanah bagi masyarakat adat.
(2)
Jaminan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 
a.
mendapatkan tanda pendaftaran LPRA yang memuat Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria; dan
 
b.
pencegahan penerbitan keputusan pemerintah tentang penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di luar tujuan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 26

(1)
Setiap Subjek Reforma Agraria wajib menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara aktif dan mandiri sesuai dengan tujuan Reforma Agraria.
(2)
Subjek Reforma Agraria wajib menjaga kesuburan tanah dan kelestarian alam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 27

(1)
Dalam hal tanah Objek Reforma Agraria tidak digunakan lagi oleh Subjek Reforma Agraria selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Lembaga memberikan peringatan tertulis kepada Subjek Reforma Agraria agar menggunakan atau mengusahakan tanah Objek Reforma Agraria.
(2)
Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sejak diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Reforma Agraria tidak juga menggunakan atau mengusahakan tanah Objek Reforma Agraria, maka hak atas tanah Objek Reforma Agraria dilakukan pencabutan dan dapat diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan tertulis, pencabutan, dan pemberian hak kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VII
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA, PEMULIHAN HAK ATAS TANAH, REDISTRIBUSI TANAH, DAN PEMBERDAYAAN SUBJEK REFORMA AGRARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Penyelesaian Konflik Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 28

(1)
Konflik Agraria yang ditangani oleh Lembaga merupakan Konflik Agraria yang diakibatkan oleh tumpang tindih tanah masyarakat dan/atau desa dengan hak atas tanah, kawasan hutan, atau perizinan berusaha lainnya, berdampak luas pada masyarakat secara sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, atau budaya.
(2)
Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh ketidakadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber Agraria lainnya yang bersumber dari relasi kuasa yang timpang, antara masyarakat dengan badan usaha, badan hukum, dan/atau instansi Pemerintah.
(3)
Wilayah Konflik Agraria pada umumnya merupakan tanah yang telah lama ditempati secara turun-temurun, menjadi sumber kehidupan dan identitas masyarakat, yang kemudian tanpa persetujuan masyarakat di atas tanah tersebut diterbitkan keputusan pejabat publik sehingga menyebabkan Konflik Agraria.
(4)
Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan, dengan mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, sepanjang tidak mengakibatkan pengingkaran atau pengurangan hak pihak yang dirugikan dan memberikan kepastian hukum kepada Subjek Reforma Agraria dan para pihak, berdasarkan prinsip:
 
a.
pengakuan atas Konflik Agraria;
 
b.
keberpihakan kepada Subjek Reforma Agraria;
 
c.
penyelesaian yang berbasis keadilan;
 
d.
Pemulihan Hak atas Tanah; dan
 
e.
pemberdayaan Subjek Reforma Agraria.
(5)
Penyelesaian Konflik Agraria harus bertujuan untuk:
 
a.
mengakhiri Konflik Agraria;
 
b.
memenuhi, memulihkan, dan mengakui hak masyarakat atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
c.
memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau sumber Agraria lainnya;
 
d.
memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria; dan
 
e.
mencegah terjadinya kembali Konflik Agraria di masa yang akan datang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 29

(1)
Penyelesaian Konflik Agraria dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 
a.
penerimaan dan pengumpulan pelaporan Konflik Agraria dari masyarakat dan Pemerintah;
 
b.
pengkajian, pemeriksaan, dan verifikasi Konflik Agraria secara fisik dan yuridis;
 
c.
koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga dalam hal penyelesaian Konflik Agraria;
 
d.
penetapan keputusan tentang penyelesaian Konflik Agraria;
 
e.
penetapan Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria dari hasil penyelesaian Konflik Agraria;
 
f.
pemulihan hak masyarakat yang terdampak Konflik Agraria berdasarkan Undang-Undang ini;
 
g.
penyelesaian permasalahan Konflik Agraria bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait; dan
 
h.
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan penyelesaian Konflik Agraria.
(2)
Hasil penyelesaian Konflik Agraria harus sesuai dengan tujuan Reforma Agraria dan terintegrasi dalam satu data Reforma Agraria.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Pemulihan Hak Atas Tanah dan Redistribusi Tanah
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 30

Pemulihan Hak atas Tanah dan Redistribusi Tanah dilaksanakan oleh Lembaga secara transparan, partisipatif, berkeadilan, dan akuntabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 31

(1)
Pemulihan Hak atas Tanah dilaksanakan terhadap Objek Reforma Agraria yang merupakan hak masyarakat, kelompok masyarakat, masyarakat adat, desa, atau pihak lain yang sah, yang hilang, beralih, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pihak lain akibat Konflik Agraria, kebijakan Pemerintah, tindakan administrasi, atau sebab lainnya yang bertentangan dengan hukum atau keadilan Agraria.
(2)
Pemulihan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 
a.
identifikasi dan verifikasi klaim serta bukti penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
 
b.
penetapan pihak yang berhak menerima Pemulihan Hak atas Tanah;
 
c.
pengembalian tanah kepada pihak yang berhak;
 
d.
pemberian hak atas tanah atau pemulihan status hukum atas tanah yang dipulihkan;
 
e.
pemberian tanah pengganti dan/atau bentuk pemulihan lain yang setara jika pengembalian tanah tidak dimungkinkan; dan
 
f.
pemberian pendampingan serta pemberdayaan kepada penerima Pemulihan Hak atas Tanah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 32

(1)
Redistribusi Tanah dilakukan melalui tahapan:
 
a.
identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan objek dan subjek Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria dan non-konflik Agraria;
 
b.
sosialisasi Redistribusi Tanah kepada Subjek Reforma Agraria;
 
c.
penataan ulang luas dan fungsi penggunaan tanah secara berkeadilan dan berkelanjutan bersama masyarakat;
 
d.
penentuan jenis hak atas tanah dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
e.
koordinasi dan kerja sama dalam hal penerbitan hak atas tanah hasil Redistribusi Tanah dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 
f.
penetapan objek dan subjek Redistribusi Tanah; dan
 
g.
penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah.
(2)
Setiap Orang yang tetap menduduki, menguasai, memanfaatkan, atau mengusahakan tanah yang telah ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria diberikan peringatan tertulis oleh Lembaga.
(3)
Dalam rangka memastikan tujuan Reforma Agraria tercapai, proses dan hasil Redistribusi Tanah wajib terintegrasi dengan program pemberdayaan dan pengembangan akses Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga
Penguatan Hak Atas Tanah
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 33

(1)
Dalam hal Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subjek Reforma Agraria diberikan hak atas tanah berupa:
 
a.
hak milik;
 
b.
hak guna bangunan;
 
c.
hak pakai;
 
d.
hak guna usaha;
 
e.
hak ulayat/hak milik bersama; atau
 
f.
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 
a.
kepemilikan perorangan;
 
b.
kepemilikan bersama; dan/atau
 
c.
kepemilikan masyarakat adat.
(3)
Kepemilikan bersama atas hak atas tanah Objek Reforma Agraria diberikan kepada Subjek Reforma Agraria baik kelompok masyarakat maupun masyarakat adat untuk mempertahankan kesatuan tanah dan sumber Agraria lainnya, mencegah fragmentasi dan konsentrasi kembali penguasaan tanah, serta memperkuat pemberdayaan Subjek Reforma Agraria.
(4)
Kepemilikan bersama atas hak atas tanah Objek Reforma Agraria memberikan kewenangan kepada para pemegang hak untuk bersama-sama menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan menjaga tanah serta sumber Agraria lainnya sesuai tujuan Reforma Agraria.
(5)
Kepemilikan bersama atas hak atas tanah tidak menghilangkan hak perorangan para pemegangnya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menjaga tanah serta sumber Agraria lainnya sesuai tujuan Reforma Agraria.
(6)
Pendaftaran dan penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pertanahan berdasarkan penetapan keputusan tentang penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d oleh Lembaga.
(7)
Pendaftaran dan penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan pada kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pewarisan terhadap kepemilikan bersama atas hak milik diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Keempat
Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 34

(1)
Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan Redistribusi Tanah.
(2)
Dalam rangka pemberdayaan Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga bersama-sama dengan kementerian/lembaga, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau instansi terkait lainnya melakukan:
 
a.
identifikasi, inventarisasi, pemetaan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta pengkajian potensi Objek Reforma Agraria;
 
b.
integrasi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan wilayah ke dalam rencana pemberdayaan Subjek Reforma Agraria dengan memperhatikan keragaman Subjek Reforma Agraria;
 
c.
koordinasi program pemberdayaan Subjek Reforma Agraria bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 
d.
koordinasi kemitraan dan kerja sama yang adil serta berkelanjutan antara Subjek Reforma Agraria dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pihak lainnya;
 
e.
pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria; dan
 
f.
penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kelima
Pelindungan dan Pencegahan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 35

(1)
Pemerintah memberikan jaminan pelindungan hukum dalam pelaksanaan Reforma Agraria meliputi:
 
a.
pendaftaran LPRA yang memuat Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria;
 
b.
penundaan penerbitan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Objek Reforma Agraria di luar tujuan Reforma Agraria sampai dengan terbitnya keputusan Lembaga; dan
 
c.
Subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, dan Setiap Orang yang mempertahankan hak atas tanahnya tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata.
(2)
Pemerintah wajib mencegah terjadinya Konflik Agraria baru melalui:
 
a.
penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat yang terdampak, dalam pemberian atas tanah, perizinan berusaha, dan penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Konflik Agraria;
 
b.
pelarangan penggunaan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi dalam penanganan Konflik Agraria;
 
c.
penguatan koordinasi dan kerja sama antar-kementerian/lembaga; dan
 
d.
penggunaan data serta peta masyarakat sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VIII
PENATAAN DAN PENGENDALIAN SERTA PEMBATASAN TANAH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kesatu
Penataan dan Pengendalian Tanah
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 36

(1)
Pemerintah wajib mencegah pengalihan kembali tanah hasil Reforma Agraria yang menyebabkan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
(2)
Untuk menjamin keadilan hak atas tanah, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang melampaui batas tidak dibenarkan.
(3)
Dalam rangka penataan pertanahan, Pemerintah wajib melakukan penataan pertanahan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup, karakteristik ekosistem, risiko bencana, dan kebutuhan kehidupan masyarakat.
(4)
Tanah hasil Reforma Agraria dilarang untuk dialihkan sepanjang pengalihan tersebut mengakibatkan konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengendalian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua
Pembatasan Tanah
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 37

(1)
Pemerintah menentukan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah.
(2)
Batas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah dengan mendasarkan pada ketersediaan kawasan produktif, kawasan budidaya, kepadatan penduduk, daya dukung lingkungan, dan luas wilayah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas maksimum penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif untuk satu badan usaha dan/atau badan usaha yang terafiliasi, baik berupa hak atas tanah maupun perizinan berusaha.
(5)
Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi.
(6)
Dalam penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah, Pemerintah mempertimbangkan:
 
a.
rasio gini dari penguasaan dan pemilikan tanah di suatu daerah;
 
b.
ketersediaan tanah di suatu daerah;
 
c.
kepadatan penduduk;
 
d.
angka kemiskinan;
 
e.
kondisi dan fungsi lingkungan hidup; dan
 
f.
keterbatasan luas wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(7)
Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditujukan untuk mengurangi rasio gini dari penguasaan dan pemilikan tanah hingga 0,30 (nol koma tiga nol).
(8)
Terhadap 1 (satu) bidang tanah yang meliputi keseluruhan luas suatu pulau kecil atau yang berbatasan langsung dengan garis pantai tidak dapat diberikan sebagai 1 (satu) kesatuan hak atas tanah kepada 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum.
(9)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 38

(1)
Masyarakat berhak berpartisipasi secara aktif dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria.
(2)
Lembaga dan Pemerintah menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria.
(3)
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 
a.
penyelesaian Konflik Agraria;
 
b.
Redistribusi Tanah dan Pemulihan Hak atas Tanah; dan
 
c.
pemberdayaan Subjek Reforma Agraria.
(4)
Lembaga dan Pemerintah menyediakan mekanisme, sarana, waktu, dan dukungan yang memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif.
(5)
Masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria tidak boleh dikenai ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, diskriminasi, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan hak partisipasinya.
(6)
Pemerintah memberikan pelindungan kepada masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria dari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB X
PELAPORAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 39

(1)
Lembaga menyampaikan laporan kinerja dan laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 
a.
pelaksanaan dan perkembangan penyelesaian Konflik Agraria;
 
b.
pelaksanaan dan perkembangan Pemulihan Hak atas Tanah dan Redistribusi Tanah;
 
c.
pelaksanaan dan perkembangan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria; dan
 
d.
rencana tindak lanjut dan perbaikan Penyelenggaraan Reforma Agraria nasional.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(4)
Lembaga wajib memublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui sistem informasi Reforma Agraria dan media publik lainnya yang mudah diakses.
(5)
Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi.
(6)
Laporan yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XI
PENDANAAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 40

Pendanaan untuk Penyelenggaraan Reforma Agraria bersumber dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c.
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 41

(1)
Setiap Orang yang secara melawan hukum memengaruhi penetapan Objek Reforma Agraria, penetapan Subjek Reforma Agraria, penyelesaian Konflik Agraria, atau penerbitan keputusan Lembaga dengan cara:
 
a.
membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, dokumen, data, keterangan, atau peta;
 
b.
mengubah, menghilangkan, atau menyembunyikan surat, dokumen, data, keterangan, atau peta; atau
 
c.
menggunakan surat, dokumen, data, keterangan, atau peta yang diketahuinya palsu atau tidak benar,
 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
(3)
Pejabat di lingkungan Lembaga atau pejabat lain yang melaksanakan tugas dalam penetapan Objek Reforma Agraria, penetapan Subjek Reforma Agraria, penyelesaian Konflik Agraria, atau pelaksanaan Redistribusi Tanah yang menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya hak masyarakat atas tanah atau sumber Agraria lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 42

Pejabat yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menerbitkan keputusan, memberikan persetujuan, memberikan pencatatan, atau melakukan tindakan administratif lainnya yang mengakibatkan beralihnya tanah Objek Reforma Agraria kepada pihak yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 43

(1)
Setiap Orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi, melakukan rekayasa penegakan hukum, atau cara lain untuk menghalangi Penyelenggaraan Reforma Agraria, pelaksanaan hak Subjek Reforma Agraria, kegiatan pendampingan masyarakat, atau pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(3)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1/3 (satu per tiga).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 44

(1)
Setiap Orang yang tetap menduduki, menguasai, memanfaatkan, atau mengusahakan tanah yang telah ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria dan perbuatan tersebut tidak didasarkan pada hak, izin, atau dasar penguasaan lain yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2)
Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 45

(1)
Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung, atas nama sendiri atau dengan menggunakan nama pihak lain, menguasai, memiliki, atau mengendalikan tanah hasil Reforma Agraria secara kumulatif melampaui batas maksimum penguasaan atau pemilikan tanah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2)
Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
seluruh Penyelenggaraan Reforma Agraria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Objek Reforma Agraria wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip, tujuan, kebijakan, dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
b.
kementerian/lembaga yang menjalankan kewenangan di bidang Reforma Agraria wajib mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini dan apabila setelah 1 (satu) tahun belum mendelegasikan kewenangannya maka kewenangan tersebut dianggap telah didelegasikan menurut ketentuan Undang-Undang ini;
c.
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pemberian hak, perizinan, konsesi, pengelolaan, dan penyelesaian Konflik Agraria tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini;
d.
penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang telah atau dalam proses Penyelenggaraan Reforma Agraria, sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku dan diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria berdasarkan Undang-Undang ini;
e.
pertentangan, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian kewenangan antara kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
f.
kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Pemerintah Daerah menyesuaikan peraturan, kebijakan, dan keputusan terkait pemberian hak atas tanah, perizinan, dan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
g.
kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang mempunyai kewenangan atas sumber Agraria wajib menyesuaikan kebijakan dengan tujuan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 47

(1)
Pada saat Lembaga terbentuk, seluruh tugas, fungsi, kewenangan, program, kegiatan, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh:
 
a.
Gugus Tugas Reforma Agraria;
 
b.
Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
 
c.
tim, satuan tugas, atau kelembagaan penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 
d.
satuan tugas atau kelembagaan lain yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Reforma Agraria,
 
beralih kepada Lembaga.
(2)
Dalam hal tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penataan aset, penataan akses, penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria atau pengelolaan tanah Objek Reforma Agraria, pelaksanaannya menjadi kewenangan Lembaga.
(3)
Seluruh proses penanganan Konflik Agraria, Redistribusi Tanah, penataan akses, pemantauan dan evaluasi, serta program Reforma Agraria yang sedang berjalan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan selesai oleh Lembaga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 48

(1)
Pemegang hak guna usaha dan pemegang izin usaha perkebunan wajib menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak guna usaha dan pemegang izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 49

(1)
Peraturan pelaksana Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini setelah Undang-Undang ini berlaku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan pelaksanaannya yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 51

Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak berlaku surut bagi Penyelenggaraan Reforma Agraria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 52

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO
 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRASETYO HADI
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN

ATAS
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
 
TENTANG
 
PENGATURAN REFORMA AGRARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.
UMUM
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional tersebut menempatkan pengelolaan sumber daya Agraria sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara telah meletakkan dasar politik hukum Agraria nasional untuk mengakhiri sistem Agraria kolonial dan menempatkan bumi, air, serta kekayaan alam sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, Penyelenggaraan Reforma Agraria masih menghadapi hambatan antara lain ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, tanah telantar atau tanah tidak bertuan, Konflik Agraria, lemahnya pelindungan hukum bagi masyarakat adat, petani, nelayan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum terintegrasinya penataan aset dan penataan akses terhadap Objek Reforma Agraria yang berasal dari Konflik Agraria. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pada tingkat undang-undang yang memberikan arah kebijakan, kepastian hukum, koordinasi penyelenggaraan, dan kesinambungan pelaksanaan Reforma Agraria.
 
Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria selama ini lebih banyak dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga belum mampu menjawab hambatan Reforma Agraria. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk membangun suatu sistem Reforma Agraria nasional yang utuh, mulai dari pendataan struktur penguasaan dan pemilikan sumber daya Agraria, penetapan Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria, penyelesaian Konflik Agraria struktural, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah dan sumber Agraria lainnya, penguatan serta pelindungan hak, sampai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima Objek Reforma Agraria. Kebijakan berbasis lahan di bidang Agraria merupakan kebijakan Pemerintah yang fokus pada penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat.
 
Dalam Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, Penyelenggaraan Reforma Agraria berdasarkan asas keadilan sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, kesetaraan, kepastian hukum, transparansi, fungsi sosial atas tanah, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan.
 
Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria meliputi:
 
 
 
 
 
a.
Penyelenggaraan Reforma Agraria;
 
b.
Lembaga;
 
c.
dewan pengawas;
 
d.
LPRA, Objek Reforma Agraria, dan Subjek Reforma Agraria;
 
e.
penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria;
 
f.
penataan dan pengendalian serta pembatasan tanah;
 
g.
partisipasi masyarakat;
 
h.
pelaporan;
 
i.
pendanaan;
 
j.
ketentuan pidana; dan
 
k.
ketentuan peralihan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 2
 
 
Huruf a
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah bahwa Reforma Agraria diselenggarakan untuk mewujudkan distribusi dan akses yang berkeadilan terhadap tanah dan sumber Agraria lainnya guna mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Agraria serta menjamin kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mencapai kehidupan yang layak.
 
 
Huruf b
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah bahwa Reforma Agraria diselenggarakan dengan menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan pelindungan terhadap kelompok yang rentan dan terdampak, terutama petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin yang termarginalkan dalam sistem Agraria.
 
 
Huruf c
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah bahwa Reforma Agraria diselenggarakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil.
 
 
Huruf d
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan" adalah bahwa Reforma Agraria menjamin perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif bagi Setiap Orang dalam memperoleh akses terhadap tanah dan sumber Agraria lainnya, termasuk dengan memperhatikan kesetaraan gender dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
 
 
Huruf e
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kejelasan status Objek Reforma Agraria, keabsahan penetapan Subjek Reforma Agraria, serta jaminan dan pelindungan hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan sumber Agraria lainnya melalui pengakuan formal, pemberian sertipikat sebagai tanda bukti hak, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan Reforma Agraria.
 
 
Huruf f
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
Huruf g
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "fungsi sosial atas tanah" adalah bahwa hak atas tanah dan sumber Agraria lainnya mengandung kewajiban untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan, masyarakat, dan negara.
 
 
Huruf h
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Reforma Agraria diselenggarakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung ekosistem lingkungan hidup, keberlanjutan fungsi Agraria, dampak jangka panjang dari penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta kepentingan generasi yang akan datang.
 
 
Huruf i
 
 
 
Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" adalah bahwa Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan dengan tetap menjaga fungsi ekologis tanah, air, hutan, pesisir, dan sumber daya alam lainnya guna mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 
Pasal 3
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 4
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 5
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 6
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 7
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 8
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 9
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 10
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 11
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 12
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 13
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 14
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 15
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 16
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "LPRA" meliputi:
 
 
 
a.
wilayah/kawasan perdesaan;
 
 
 
b.
wilayah/kawasan perkebunan;
 
 
 
c.
wilayah/kawasan hutan dan/atau yang berbatasan dengan hutan;
 
 
 
d.
wilayah/kawasan pertambangan;
 
 
 
e.
wilayah/kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 
 
 
f.
wilayah/kawasan perkotaan;
 
 
 
g.
wilayah/kawasan tapal batas; dan
 
 
 
h.
wilayah/kawasan lainnya.
 
 
 
Huruf a
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria" adalah keadaan ketika penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria lainnya terkonsentrasi pada sebagian kecil orang, badan hukum, atau badan usaha, sedangkan sebagian besar masyarakat hanya menguasai tanah dan sumber Agraria lainnya dalam luasan terbatas, tidak memiliki tanah, atau kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya serta menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
 
 
 
Huruf b
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf c
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf d
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf e
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "tanah absentee" atau yang disebut tanah guntai adalah tanah pertanian yang dimiliki seseorang yang tempat tinggalnya berada di luar kecamatan atau kecamatan yang berbatasan.
 
 
 
Huruf f
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (4)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (5)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas" adalah suatu kawasan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
 
 
Ayat (6)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (7)
 
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 17
 
 
Yang dimaksud dengan "pengelola kawasan hutan" adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "pemilik tanah lainnya" antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha lainnya, termasuk pengelolaan kawasan hutan.
 
Pasal 18
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 19
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (4)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "status, fungsi, dan peruntukan tanah" termasuk tanah yang berdasarkan sifat, fungsi, dan peruntukannya diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan/atau memiliki fungsi yang bersifat strategis bagi penyelenggaraan kepentingan nasional.
 
 
Ayat (5)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (6)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (7)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (8)
 
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 20
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 21
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 22
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (4)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (5)
 
 
 
Huruf a
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf b
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf c
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf d
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf e
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf f
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf g
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf h
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf i
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf j
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "masyarakat miskin" adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 
 
 
Huruf k
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf l
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf m
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 23
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 24
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "batas-batas tertentu berupa tanah" adalah termasuk lembah dan gunung.
 
Pasal 25
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 26
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 27
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 28
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 29
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 30
 
 
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan oleh Lembaga secara transparan, partisipatif, berkeadilan, dan akuntabel" adalah memperhatikan kronologis status areal LPRA yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat diawasi dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk menjamin perlakuan serta pemenuhan hak secara proporsional dan setiap proses serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 
Pasal 31
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 32
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 33
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Huruf a
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf b
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf c
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf d
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf e
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf f
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain berupa hak atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Huruf a
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf b
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "kepemilikan bersama" adalah suatu keadaan hak milik atas tanah dipegang oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sehingga masing-masing pemilik memiliki bagian atas tanah tersebut bukan atas bagian fisik tertentu, melainkan atas porsi kepemilikannya secara keseluruhan.
 
 
 
Huruf c
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (4)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (5)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (6)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (7)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "persetujuan pengelolaan perhutanan sosial" adalah akses untuk kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.
 
 
Ayat (8)
 
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 34
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 35
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 36
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 37
 
 
Ayat (1)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (2)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (3)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (4)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (5)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (6)
 
 
 
Huruf a
 
 
 
 
Yang dimaksud dengan "rasio gini" adalah standar gini yang digunakan untuk mengukur kemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah.
 
 
 
Huruf b
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf c
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf d
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf e
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
 
Huruf f
 
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (7)
 
 
 
Yang dimaksud dengan "rasio gini dari penguasaan dan pemilikan tanah" adalah ukuran tingkat ketimpangan tanah dalam suatu wilayah, yang menggambarkan perbandingan penguasaan dan kepemilikan tanah antara pemilik tanah dan masyarakat yang tidak memiliki tanah (landless), dengan memperhitungkan seluruh tanah di kawasan hutan dan kawasan non-hutan serta tanah yang telah atau belum dibebani hak.
 
 
Ayat (8)
 
 
 
Cukup jelas.
 
 
Ayat (9)
 
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 38
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 39
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 40
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 41
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 42
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 43
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 44
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 45
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 46
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 47
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 48
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 49
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 50
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 51
 
 
Cukup jelas.
 
Pasal 52
 
 
Cukup jelas.
   
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7201
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.