Surat Menteri Keuangan Nomor: S-159/MK.04/1990

 

 

 

1.

Pasal 1 huruf c Undang-Undang PPN 1984 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang Kena Pajak adalah barang hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang atas penyerahan atau impornya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.

Menurut Pasal 1 huruf m Undang-Undang PPN 1984 yang dimaksud dengan menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

3.

Garam beryodium dihasilkan melalui proses pengolahan (pabrikasi) dengan memasak dan atau mencampur garam curai/garam asalan dengan bahan kimia yodium.

4.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986, garam beryodium tidak termasuk dalam jenis barang tertentu yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung oleh Pemerintah.

5.

Memperhatikan angka 1 s/d 4 tersebut di atas, garam beryodium adalah Barang Kena Pajak yang atas impor dan penyerahannya terutang PPN. Dengan demikian kami tidak dapat mengabulkan permohonan Saudara untuk menghapuskan PPN atas garam beryodium.

 

 

Demikian kiranya Saudara Maklum.

 

16 Februari 1990
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN