Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor: SE-08/PP/2017

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING ATAU GUGATAN

 

 

 

 

 

 

 

1.

Umum

 

 

Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Banding atau Gugatan serta guna mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan percepatan layanan administrasi sengketa pajak, maka perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan kelengkapan administrasi atas dokumen pendukung yang harus disertakan dalam rangka pengajuan Banding atau Gugatan.

 

2.

Dasar Hukum

 

 

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

 

 

b.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;

 

 

c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

 

 

d.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016;

 

 

e.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding/Gugatan.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan dan kelengkapan administrasi surat banding dan/atau surat gugatan serta pernyataan pencabutan banding dan/atau gugatan bagi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak (Pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan administrasi surat banding/gugatan, dan pernyataan pencabutan banding/gugatan bagi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini meliputi:

 

 

 

a.

Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi;

 

 

b.

Surat Banding atau Surat Gugatan dilampiri dengan fotokopi atau salinan Keputusan yang diajukan Banding atau Keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap;

 

 

c.

Surat atau dokumen lainnya yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain berupa:

 

 

 

1)

Untuk Banding atas Keputusan Keberatan terkait Pajak Pusat atau Pajak Daerah:

 

 

 

 

a)

Surat Keberatan;

 

 

 

 

b)

Surat Ketetapan Pajak (SKP);

 

 

 

 

c)

Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak.

 

 

 

2)

Untuk Banding atas Keputusan Keberatan terkait Bea dan Cukai:

 

 

 

 

a)

Surat Keberatan;

 

 

 

 

b)

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) atau Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai Keputusan Keberatan yang dibanding;

 

 

 

 

c)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk banding terkait bea masuk, tarif dan/atau nilai pabean atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk banding terkait bea keluar.

 

 

 

3)

Untuk Gugatan:

 

 

 

 

a)

Surat Keputusan atau Surat lainnya yang digugat;

 

 

 

 

b)

Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak;

 

 

 

 

c)

Pelaksanaan Penagihan (pelaksanaan Surat Paksa atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dalam rangka penagihan pajak atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak atau pelaksanaan penagihan lainnya yang dapat diajukan Gugatan ke Badan Peradilan Pajak) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

 

d.

Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP);

 

 

e.

Dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengajuan Surat Banding atau Surat Gugatan, termasuk:

 

 

 

1)

Fotokopi akta pendirian perusahaan (dalam hal Pemohon berbadan hukum) beserta Perubahannya (yang mencantumkan pengurus yang menandatangani Surat Banding, Surat. Gugatan, Surat Keberatan, Surat Kuasa Khusus dan Pakta Integritas) yang telah dimeteraikan kemudian sebanyak 1 (satu) rangkap;

 

 

 

2)

Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatangan Surat Banding atau Surat Gugatan adalah orang yang diberikan kuasa beserta fotokopi Surat Kuasa Khusus sebanyak 1 (satu) rangkap;

 

 

 

3)

Fotokopi Kartu Kuasa Hukum dalam hal dikuasakan kepada Kuasa Hukum sebanyak 1 (satu) rangkap;

 

 

f.

Surat Banding atau Surat Gugatan juga disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format (PDF) yang sesuai dengan Asli Surat Banding atau Asli Surat Gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam bentuk hardcopy.

 

 

g.

Untuk surat atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf e, juga disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Portable Document Format (PDF).

 

 

h.

Softcopy surat atau dokumen disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam media Compact Disc atau Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan.

 

 

i.

Setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan harus dilengkapi Daftar Isian Surat Banding atau Gugatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.

 

 

 

a.

Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

 

 

b.

Surat Banding atau Surat Gugatan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.

 

 

c.

Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan yang dibanding diterima.

 

 

d.

Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan yang dibanding diterima.

 

 

e.

Surat Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas Keputusan.

 

 

f.

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

 

 

g.

Terhadap 1 (satu) Pelaksanaan Penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

 

 

h.

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam Surat Banding dapat dilihat pada Contoh Format Surat Banding pada Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.

 

 

i.

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam Surat Gugatan dapat dilihat pada Contoh Format Surat Gugatan pada Lampiran IV Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.

 

 

j.

Surat Banding atau Surat Gugatan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara:

 

 

 

1)

Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat; atau

 

 

 

2)

Diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

 

 

 

a.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan disampaikan ke Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap;

 

 

b.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan juga disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format (PDF) yang sesuai dengan Asli Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang disampaikan dalam bentuk hardcopy.

 

 

c.

Softcopy disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam media Compact Disc atau Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang disampaikan.

 

 

 

a.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

 

 

b.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (3) disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.

 

 

c.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak harus menyebutkan sekurang-kurangnya Nama Pemohon, Nomor Keputusan yang diajukan Banding atau diajukan Gugatan dan Nomor Sengketa Pajak.

 

 

d.

Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara:

 

 

 

1)

Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat; atau

 

 

 

2)

Diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

 

 

 

a.

Surat Bantahan disampaikan ke Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap.

 

 

b.

Surat Bantahan juga disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word, dan Portable Document Format (PDF) yang sesuai dengan Asli Surat Bantahan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam bentuk hardcopy.

 

 

c.

Softcopy disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam media Compact Disc atau Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap Surat Bantahan yang disampaikan.

 

 

 

a.

Surat Bantahan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

 

 

b.

Surat Bantahan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka (5) disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.

 

 

c.

Surat Bantahan harus menyebutkan sekurang-kurangnya Nomor Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan Nomor Sengketa Pajak.

 

 

d.

Surat Bantahan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara:

 

 

 

1)

Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat; atau

 

 

 

2)

Diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

 

 

 

a.

Surat Pernyataan Pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap;

 

 

b.

Asli Surat Kuasa Khusus yang Lelah dibubuhi materai dalam hal penandatangan Surat Pernyataan Pencabutan adalah orang yang diberi kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap;

 

 

 

a.

Surat Pernyataan Pencabutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Dalam hal diajukan pada saat sidang pemeriksaan, rangkap pertama diserahkan kepada Majelis di dalam ruang sidang dan rangkap kedua disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak;

 

 

 

2)

Dalam hal tidak diajukan pada saat sidang pemeriksaan/sebelum sidang pemeriksaan, terhadap 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pencabutan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

 

 

 

3)

Surat Pernyataan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara:

 

 

 

 

(1)

Dikirim melalui ekspedisi tercatat atau POS tercatat; atau

 

 

 

 

(2)

Diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

 

 

b.

Surat Pernyataan Pencabutan ditandatangani oleh:

 

 

 

1)

Wajib Pajak orang pribadi atau ahli warisnya selaku Pemohon Banding dan/atau Penggugat;

 

 

 

2)

Seorang pengurus yang sah dan berwenang berdasarkan AKTA pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan selaku Pemohon Banding dan/atau Penggugat; atau

 

 

 

3)

Kuasa Hukum Pemohon Banding dan/atau Penggugat dengan dilampiri Surat Kuasa Khusus yang bermeterai.

 

 

c.

Pencabutan terhadap 1 (satu) Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan dengan 1 (satu) Surat Pernyataan Pencabutan.

 

 

d.

Pernyataan Pencabutan Banding atau Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas administrasi Surat Banding atau Surat Gugatan, para Pemohon Banding/Penggugat agar melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima di Pengadilan Pajak tidak menerima Tanda Terima Surat Banding atau Gugatan.

 

2.

Untuk Efektifitas Pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitera Pengadilan Pajak dapat memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

 

3.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini maka Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.