Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-53/PJ.6/1999

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan masih ditemukan adanya proses penyelesaian keberatan PBB yang tidak didukung oleh data yang lengkap/akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terutama untuk mengantisipasi wajib pajak yang mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PBB tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.6/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan PBB;

2.

Data pendukung yang penting untuk dipenuhi dan mendapatkan perhatian antara lain:

 

Ketentuan formal:

 

a.

Bukti penyampaian/tanda terima SPPT;

 

b.

Bukti penyampaian/tanda terima SK Keberatan (ekspedisi/resi pos);

 

c.

Bukti tanda pembayaran (STTS/SSP atau Keterangan Lunas/tidak oleh Kepala KP.PBB)

 

d.

Berita Acara Pemeriksaan sederhana Kantor yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan melampaui batas waktu.

 

Ketentuan Material:

 

a.

Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor dan atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan;

 

b.

SPOP dan Lampiran SPOP;

 

c.

Data Harga Jual Tanah, analisa Harga Jual Tanah berikut data pendukung seperti Lampiran PPAT/Notaris, Surat keterangan Jual/Beli dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

 

d.

Peta Blok/ZNT, peta lokasi/situasi objek pajak;

 

e.

SK Kakanwil DJP tentang Harga Jual Bumi sebagai penentuan Nilai Jual Objek Pajak;

 

Bangunan:

 

a.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang berlaku untuk Dati II dimana objek pajak berada;

 

b.

Daftar Hasil Rekaman (DHR);

 

c.

Informasi Rinci Objek Pajak;

 

d.

Foto objek pajak (menampakkan unsur-unsur bangunan seperti atap, lantai, dinding, langit-langit, perkerasan);

 

e.

Daftar Perhitungan Nilai Bangunan (hasil print-out komputer) atau Laporan Hasil Penilaian apabila dilakukan penilaian individual;

3.

Data pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar dihimpun dalam satu berkas dan disimpan (file) khusus untuk memudahkan pencariannya apabila sewaktu-waktu diperlukan.

 

 

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

 

25 Agustus 1999

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd.

HASAN RACHMANY