Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-40/PJ.6/1998

 

 

 

 

Sebagaimana diketahui bahwa NJOP yang tertuang dalam SK. Kakanwil DJP selain dijadikan dasar pengenaan PBB, juga merupakan dasar perhitungan BPHTB dan PPh. Di samping itu NJOP merupakan acuan untuk beberapa pungutan pajak/retribusi daerah.

 

Sehubungan hal tersebut diminta Saudara lebih memperhatikan kewajaran dan akurasi konsep NJOP yang diusulkan para KP PBB, antara lain dengan cara:

1.

Mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan penelitian kantor maupun lapangan.

 

Untuk itu usul SK/Revisi SK Kakanwil tentang NJOP dari KP PBB agar sudah diterima di Kanwil paling lambat satu bulan sebelum tahun fiskal.

2.

Melakukan penelitian Kantor terhadap:

 

a.

Kewajaran NJOP bagi daerah-daerah yang cepat berkembang atau berubah status, misalnya dari sawah atau tanah perumahan menjadi daerah real estat atau daerah non komersil menjadi komersil.

 

b.

Keserasian NJOP bagi daerah-daerah yang berbatasan baik antar desa/kelurahan, daerah tingkat II, maupun daerah tingkat I atau antar wilayah kanwil.

3.

Melakukan penelitian lapangan dengan cara uji petik di beberapa wilayah tertentu untuk mengetahui apakah NJOP yang diusulkan sudah wajar dibandingkan dengan nilai pasar pada waktu itu.

 

 

Uji petik tersebut dapat dilakukan oleh tenaga fungsional yang ada di Kanwil atau tenaga fungsional yang ada di KP PBB lain yang berdekatan, bukan oleh tenaga fungsional di KP PBB yang bersangkutan.

 

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 

9 Oktober 1998

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR PAJAK DAN BANGUNAN,

ttd.

HASAN RACHMANY