Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ.54/1993

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan SE-07/PJ./1993 tanggal 8 Maret 1993 baik dari hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh KPP maupun dari hasil konfirmasi kepada Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Kantor Pos dan Giro/KPKN) dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

1.

Pada KPP domisili Pemungut Pajak (dimana domisili Pemungut Pajak dan Wajib Pajak/PKP Rekanan terdaftar pada KPP yang sama), ternyata bukti setoran PPN/PPnBM belum ditatausahakan atau belum diterima akan tetapi dari hasil konfirmasi kepada Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Kantor Pos dan Giro/KPKN) didapat jawaban "Ada".

2.

Pada KPP dimana domisili Wajib Pajak/PKP Rekanan (dimana domisili Wajib Pajak/PKP Rekanan dan Pemungut Pajak terdaftar pada KPP yang tidak sama) ternyata bukti setoran PPN/PPnBM belum ditatausahakan atau belum diterima, akan tetapi dari hasil konfirmasi kepada Kantor Penerima Pembayaran didapat jawaban "Ada".

3.

Baik dari pengecekan pada tatausaha KPP maupun dari hasil konfirmasi ternyata penyetoran "Tidak Ada".

Agar tidak timbul keragu-raguan dalam pelaksanaannya dan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak maka dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

-

apabila berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kantor Penerima Pembayaran diperoleh jawaban "Ada" maka penyetoran PPN/PPnBM dianggap sudah dilaksanakan sehingga SSP PPN/PPnBM yang ditunjukkan oleh Pemungut Pajak dianggap sah dengan ketentuan bahwa jawaban konfirmasi diberikan oleh Kepala Kantor Penerima Pembayaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

-

apabila jawaban konfirmasi dari Kantor Penerima Pembayaran menyatakan bahwa setoran yang dimintakan konfirmasi "Tidak Ada", maka KPP mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk pada butir 1 huruf c SE-07/PJ./1993.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

3 November 1993

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd
FUAD BAWAZIER